@mbahGandalf@NgkongRoses Sifat koruptif bs menular, mengharapkan moral/etik orang per orang menjadi lurus adlh hal yg mkn tdk akan terjadi.
Sistem/aturan/hukum yg ketat harusnya bs menjadi solusi.
Namun, blm ada good will dr para "penguasa" untuk menerapkannya.
Penguasa blm punya moral ?
@__AnakKolong@Yusrilihza_Mhd Bukankah jika hukum ditegakkan dengan benar akan terjaga keselarasan antara hak & kewajiban sehingga bisa tercipta kedamaian, atau meminimalkan chaos?
@__AnakKolong Udah kaya anak SD yang tidak memasukkan baju ke celana, atau tidak pakai kaos kaki.
Hanya ditegur guru BK.
Hakim adalah kepanjangan tangan Tuhan di dunia, katanya.
@__AnakKolong @PolhukamRI @jokowi Setelah jalan tol, IKN adalah sejarah monumental yg ingin dibangun oleh Jkw. Perlu waktu lama & biaya yg besar termasuk melanggar konstitusi, menjual ke asing, dan mengorbankan rakyat kecil, serta apapun yg menghalangi.
Sudah masuk ke ranah ambisi pribadi
@__AnakKolong@Puspen_TNI Bener - bener luar biasa.
Tiap jengkal tiap petak diisi Tentara (tapi) Sipil agar situasi "terkondisikan".
Jangankan bicara, desah nafaspun akan termonitor.
Apakah negara ini masih Republik Demokratis Presidensiil ?
@__AnakKolong@ganjarpranowo@mohmahfudmd@akbarfaizal68 Bukan tentang 1, 2, atau beberapa itu, tapi tentang semua itu yang kian carut.
Juga, bukan tentang dwifungsi, tapi tentang (bisa jadi) multifungsi yang bikin marut.
Kog bisa begini?
YNTKTS
@__AnakKolong Mau tidak percaya tapi memang ada.
Mau percaya, sulit, krn sudah di luar nalar.
Fenomena PSI, hmm...
Sungguh, Republik ini kehabisan stock Idealisme & Konsistensi.
Bagaimana akan menjadi penguasa jika masih mudah dikuasai?
@__AnakKolong Entah krn alasan:
1. Balas dendam
2. Balas budi
3. IKN blm selesai
4. Mensejahterakan anak
5. Sok paling pintar
6. Memang rakus
akhirnya, semua bs melihat (mungkin pelan²), memang ada moral & etika yg dilanggar, ketika pelanggaran hukumnya memang sulit dibuktikan.
@__AnakKolong@mohmahfudmd@ganjarpranowo Republik Demokrasi ber-taste Monarki.
Memungkinkan kekuasaan bisa "diwariskan".
Menyusun kekuatan agar bs berkuasa "selamanya".
Akhirnya terlihat, kemiskinan bukanlah sumber masalah (sering mjd premis), melainkan Kerakusan.
@__AnakKolong Bisa jd, mungkin sj, catatan sejarah bangsa ini tertulis salah atau keliru. Namun, bukankah masing² manusia pasti mengingat atas sejarahnya sendiri?.
Wahai "yg katanya" Wakil Rakyat, silahkan, tulislah sejarah kalian.
Jika kalian ingat, kita sudah sepakat tentang bangsa ini.
@__AnakKolong Ternyata benar bahwa Moral dan etika harus "berada di atas"/melandasi/ mengawal hukum, pengetahuan, jabatan.
Bahkan, mengetahui 30 fakta pun, tidak lantas menjadi arogan dan hilang nurani, ketika " masih ada" moral & etika.
@poisedon_1991 @JhontalJk Entah warga negara, imigran, pengungsi. Entah beragama apa, ras apa.
Wajib mengikuti aturan main dimana dia berada, atau akan mendapatkan sangsi.
Agama tdk memaksa, tdk menjelekkan, tdk melukai, tdk membunuh. Yg melakukan semua itu adlh manusia.
@poisedon_1991 @JhontalJk Sy melihatnya di Eropa & Amerika Islam mulai diterima karena datang membawa damai bukan membawa senjata. Tidak ada takbir di jalan2, tidak memaksakan syariat islam.
Menurutku semua agama umumnya sama, mengajarkan kebaikan. Penganutnya/manusianya yg kadang sok paling baik.
@poisedon_1991 @JhontalJk Damai secara umum, masalah masih ada bbrp perselisihan, ya memang masih ada.
Kenapa bs damai yaa karena tidak ada pemaksaan keyakinan kpd orang lain, juga tidak mencampuri urusan keyakinan orang lain.
@poisedon_1991 @JhontalJk Saya masih menganggap masing² agama pd umumnya mengajarkan hal baik, nahh.. hanya penganutnya sj yang kadang tidak pas menjalankan ajaran. Ini berlaku untuk semua agama.
@aewin86 Sistem kontrol sebaiknya tetap ada sebagai barier dari "peluang" praktek penyalahgunaan kekuasaan.
Wartawan yg memiliki imun jurnalistik justru paling memiliki peluang untuk mengontrol, lebih th caranya.
Azas praduga ta bersalah dibanding praduga bersalah harus tetap 50:50.