Add D

[Yuk Berisik @sharpandshark]

Lapor kemana dengan konflik kepentingan❓

Pembicara: "...mau lapor ke DPR, DPR punya dapur. Lapor ke Polisi, Polisi dan TNI punya dapur."

​Host / Pembicara Lain: (Sambil tertawa) "Hmm, jadi lapor ke siapa nih? DPR punya dapur..."

​Pembicara: "Bahkan kita sampai kepikiran jalur... bahkan kita kepikiran sampai ke jalur akhirat, kita lapor mungkin ke MUI. Tapi ternyata pimpinan MUI juga rangkap jabatan komisaris, kan punya konflik kepentingan. Ada banyak sekali konflik kepentingan, bagaimana mungkin wasit..."

[SobatMiskinTV @MiskinTV_]

Lugas dan tajam.
Gw suka banget sama argumen yabg berbasis data spt ini.

[Acho @MuhadklyAcho]

Waktu di awal mereka diingatkan berkali-kali dengan data dan kajian soal MBG dengan diskusi yang santun, apakah didengar? Nggak. MBG tetap dijalankan secara ugal-ugalan. Lalu saat kerusakan udah terjadi, ujug2 ngajak “diskusi” gitu? Ya pantes aja lu diusir dari kampus, karena mahasiswa sama dengan kita, sudah muak dan ingin melawan.

[Prabowo Subianto @prabowo]

Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara.

[Partai Gerindra @Gerindra]

Diam-diam Sengsarakan Rakyat

Sudah beberapa kali Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan diam-diam.

@cumarachel

[Partai Gerindra @Gerindra]

@SonyEdwardLubis Ini bentuk perjuangan @Gerindra di Komisi VII. Penolakan atas kenaikan harga BBM.

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.

Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.

Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal

[Prabowo Subianto @prabowo]

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

[アリヤ • @AryaNovrianus]

Jokes lawas Idul Adha:

*ngomong ke orang berbadan gemuk

“Ngumpet begoo, ntr dipotong lo..”

Semua orang tau ini becandaan doang. Tapi ternyata ada satu orang yg nganggep ini serius, dia takut dan akhirnya pergi ke Perancis. 😔

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Harga tiket di Traveloka NAIK setiap kali lo cek.

BUKAN karena seat makin dikit dan orang udah pada beli, tapi ini algoritma.

Gue cek tiket Jakarta-Bali kemarin. Rp850rb.
Cek lagi 2 jam kemudian. Rp1.1jt.

Pake HP temen? Balik ke Rp870rb.

Mereka pake dynamic pricing buat maksimalin revenue.

Kita bisa lawan algoritma mereka.

Ini cara yang gue lakuin buat hemat tiket pesawat yang Traveloka gak mau lo tau:

[King Purwa @BosPurwa]

🔥🔥🔥

[Resolute//AV - Admire Vega Husband ☄️ @MahendravSky]

@GenksBoss______ Pemerintah fomo tolol

[Mawa Kresna @mawakresna]

LHKPN dikecualikan, LHP BPK juga dikecualikan, MoU pengadaan barang jasa dikecualikan. 🙏🏽

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

Kalau maunya kerja di lembaga sipil, jangan ambil jalan AKMIL atau Akpol.
Itu jelas pabrik perwira, pak.
bukan jalur karier ASN (@PNS_Ababil)

Jangan pakai seragam komando, kalau ujung-ujungnya ingin duduk di meja birokrasi.
Mau jadi pelayan publik sipil? Daftar CPNS, mutasi jadi PNS.
Jangan malah minta karpet merah.

[Denis Malhotra @denismalhotra]

Yang dilakukan Zulhas bangsat ini jauh-jauh hari sudah dibahasakan Tan Malaka: “Tangan kanan membacok, tangan kiri mengobati, agar si mangsa bisa dijadikan budak.”

[Angga @anggadwia_]

Dengerin deh… alesan presiden kita gak tau masalah ina inu karena takut kesehatannya terganggu….

Kalo gak mau tau masalah2 negara mah gausah jadi presiden pak…. Mending jualan nasi uduk aja, damai 😂😂😂

[izzy @vngnc]

⚠️ be very aware of false flag operations
‼️ waspada penyusup & provokator

perhatiin orang-orang ini yg pakai baju hitam-hitam, perawakan mirip, berbadan tegap, menggunakan penutup wajah.

i'm not saying these ppl are pigs but they do smell like one.

🚨🚨 waspada psy op 🚨🚨