Slum77

Brand & Social Media Strategist | Logo Designer | Background IT | AI Fluency Certified | Data-driven & impact oriented

[Slum77 @azarot77]

@polareuyo @tirta_cipeng scp datengnya beda beda, kebanyakan karena hasil lab yang out of control

[Slum77 @azarot77]

@BenNollWeather @zakiberkata

[Slum77 @azarot77]

@satyaXBT umr tiap kota berbeda, tapi harga harus ikut nasional. aneh ya 😂

[Slum77 @azarot77]

@ainunnajib katanya yg update cuman di webnya aja, kalau di WA sama facebook masih pake yg lama bang

[Slum77 @azarot77]

@asministratur udah tahu lama sih ini, promptnya uwow 😂😂 adegan ehem

[Slum77 @azarot77]

@milosupilo95 @MuhadklyAcho saya pernah coba tapi g bsa emang, harus ke kc atau bsa ke mesin cetak mandiri atm bca nya

[Slum77 @azarot77]

@TheGameVerse i need this man

[Slum77 @azarot77]

@ekawicaksana pengalihan isu gimana? padahal yang concern gamers doank 😂😂 cenblu blunder emang

[Slum77 @azarot77]

@Kudabajingan saya juga ada rencana beli molis, sudah coba cari sisi gelap dan pertimbangan di grok. hasilnya emang bikin maju mundur. apalagi testi dr komentar di toktok juga haduh. anggap beli molis ini siap rungkad gtu aja.

[Slum77 @azarot77]

@RidhaIntifadha di daerah lain pernah di bahas itu, bisa sampai 2M

[Slum77 @azarot77]

hayoo liat 1 april di Indonesia

[Slum77 @azarot77]

@LambeSahamjja kn udah jalan, punya AI tuh di pake. prosesnya aja kan bertahap nyet

[Slum77 @azarot77]

@mog_mediaa gampangnya gini, valve ngasih data tentang buying power. publisher bakal mikirin apakah game mereka mau semua region bisa menikmati atau ya jual di region tertentu aja. maksudnya misal mreka tetep pake harga US untuk semua region bisa juga ngasih harga tengah tengah gtu

[Bayu Aji Bandoro @bayuajibandoro]

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.

Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.

Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.

Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.

Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.

Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.

Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.

Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.

Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.

Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.

Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.

Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.

Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.

Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?

Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

[Slum77 @azarot77]

@marumaru_miyako Turns out @elonmusk was right,
posts from Japan really are more interesting

[Slum77 @azarot77]

@ChainWhisper44 ini hoax, propaganda manusia cenblu

[sarah @sahouraxo]

Israel murdered every single person in this photo today in South Lebanon.

Every. Single. One.

2 journalists
7 paramedics
1 Lebanese soldier

They bombed the journalists’ vehicle — then bombed them again when paramedics rushed to help.

[Slum77 @azarot77]

@liabilitree fakta Pahit nya, negera butuh rakyatnya yg miskin

[Slum77 @azarot77]

@direkturcrypto @iPoopBased @grok jelas jelas ini akun emang bikin berita hoax njir

[Slum77 @azarot77]

@BagasN7 udah ada studio indonesia yg di kasusin malah