Azka N. Rukanta

Happy girls are the prettiest. -Audrey Hepburn

[Li @guru_skeptis]

yang gak sesuai fakta :
1. jam belajar tidak terganggu : ompreng sering tidak datang tepat waktu, di sekolah MBG itu dijadwal sesuai jam istirahat tapi datangnya kadang jam setengah 2 atau menjelang pulang. atau kadang pagi banget dan disuruh cepat dibagikan karena takut basi

2. Guru piket yang membagikan. Guru piket itu hnya 1 atau 2 orang, sedangkan penerima MBG di sekolah besar mencapai lebih dari 500 orang. yang yang tidak pernah piket juga sering harus ikut membagikan MBG dan ngumpulin ompreng

3. kehadiran siswa naik. Aslinya gak ngaruh sama sekali.

4. Jadi siswa jadi pinter, duh...yang ini bohongnya kelewatan. kalau mau ini harusnya datangnya dari saksi ahli bukan dari guru

[Sapiensius @sapiensius]

Bayangin lu kuliah tinggi-tinggi sampai S3 di Australia dapat gelar PhD.

Lalu pulang buat bagiin ilmu lu dan ngajar di salah satu univ negeri terbaik di Indonesia cuma di gaji 2.6 JT, iya bener sekali lagi gua ulangin 2,6 JT untuk dosen PhD.

Apa kagak nangis kejer itu 😭😭

Lu kerja buat mencerdaskan anak bangsa cuma di gaji 2.6 JT sementara UMR Surabaya tempat lu ngajar 5,3 JT. Ya Allah ini miris banget.

[Azka N. Rukanta @azkanrr]

Minimal tau diri dan ada malu org se GA KOMEPETEN ELU jd wapres

[txtdrimedia @txtdrimedia]

"anak muda harus memperluas wawasan dan memperkuat akhlaknya"

yg ngomong seorang gibran 😊

[Azka N. Rukanta @azkanrr]

Cape bgt sm pemerintah dan negara ini. Bnr2 dituntut utk ga idealis sebagai pribadi dan warga negara. Emg hrsnya kita tuh egois aja gausah mikirin nasionalisme lah ga dihargai apa2!!!

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

IBU CENUK SAYEKTI DOSEN UNAIR BERSAKSI SAMBIL TERISAK DI MK:

Jadi dosen tahun 2010, saat itu gajinya 1,2 juta per bulan.

Dapat gelar Doktor tahun 2016. Serdos tahun 2020.

Tahun 2022 pindah ke Unair, gaji pokok saya 2,6 juta.

Belasan tahun jadi dosen.

Gaji pokoknya masih segitu.

Ini kejadian gak cuma di Unair. Kejadian di seluruh Indonesia.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

KESAKSIAN IBU DINDA DINANTI,

DOSEN UPN VETERAN JAKARTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI:

Demi menutup kekurangan perut dan bertahan hidup di kota besar,

Saya sendiri pun juga terpaksa harus menyisihkan waktu produktif saya untuk berjualan kue.

Banyak teman-teman saya dosen-dosen lainnya, selama berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya

Sampai harus menarik ojek online.

[Azka N. Rukanta @azkanrr]

Sakit negara ini

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Lulus S3 dari Australia dan jadi dosen dengan gaji pokok hanya 2,6 juta rupiah.

Para menteri rangkap jabatan.
TNI dobel job.
Polisi juga dobel job.

Tenaga pendidik terpinggirkan.

[gen apa? gen deng @TXTGENDENG]

@tanyakanrl Satu negara di nyenyenye kakek kakek mokotil.

[Azka N. Rukanta @azkanrr]

Ko bisa selevel presiden kaya bini gesture nya. Bener2 minus wibawa.

[Tanyarl 💚 @tanyakanrl]

💚 TOLONG TETAP BERSATU DAN TERUS BERSUARA GUYSSS!! SOALNYA PRESIDEN 🤡 UDAH NGEJEK KITA KAYA GINI

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Efek MBG di stop sementara:

1. Harga telur turun jd 24k
2. Harga ayam turun jd 30k
3. Susu uht plain tidak langka
4. Rupiah menguat sedikit
5. IHSG cetak +5%
6. Tidak ada siswa keracunan
7. Para Ka SPPG yg joget2 di bogor, pada gigit jari
8. Guru jadi ga sibuk buang sisa makanan dan ngitung ompreng

Ini baru stop semntara dalam beberapa hari, ekonomi langsung lebih baik.

Apalagi STOP TOTAL?
SETUJU MBG STOP TOTAL?

[🥀 @boxxtoc]

Pertamax naik Rp 3.950 sementara Bahlil malah merayakan lagu MBG

GILAAAA INI NEGARAAA

[elzgatza @liogtttscrp]

MUAK BANGET ANJ!!!PLEASE LAH WOKK, Prabowo ini kayak lagi speedrun mode sultan pake APBN njrr. Kementerian minta 5T, dikasih 10T. Lah terus yang 5T tambahan pertanggungjawabannya gimana? Rakyat diperes pajak sampe kering, sementara duit negara dilempar-lempar kayak unlimited balance biar keliatan paling dermawan. Kalo begini terus, yang jadi ATM negara rakyat, yang jadi content creator pencitraan pejabat. We're so cooked.

[SHENO WIRANG @ShenoWirang]

"Parle" dalam bahasa Prancis
berarti "berbicara", jika sudah
tidak bisa bicara berarti ada
dua kemungkinan:

"𝗕𝗜𝗦𝗨 𝗔𝗧𝗔𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗜"

Seharusnya:
3 tugas & fungsi DPR sebagai
wakil rakyat di parlemen bisa
efektif, karena dibayar pakai
duit rakyat, yakni:

1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan

𝗗𝗜𝗕𝗔𝗬𝗔𝗥 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗟 𝗣𝗨𝗟𝗔!

Realitasnya:
Hari ini, tugas & fungsinya tak
lagi bermanfaat bagi rakyat, ya
sudah ambil alih dan duduki
saja gedungnya.

𝗨𝗦𝗜𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗛𝗨𝗡𝗜𝗡𝗬𝗔!

[bryan @menbrrr]

malah lebih rusak pas di urus sama kamu bung 🙏🙏

[Azka N. Rukanta @azkanrr]

Bodohnya natural

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

INI MAL-ADMINISTRASI GAK SIH?
PRABOWO BENER-BENER GAK PAHAM TATA KELOLA UANG NEGARA YA?

Masak,
Menteri minta anggaran 5 triliun, dikasih 10 triliun.

Minta 100 triliun, kalau bisa dikasih 335 triliun. (MBG)

Nyambung juga,
ditanya sumber uang plesiran darimana, kalo ada lebihnya ditanggung sndiri.
Lah emg bisa campur2 gtu?
Sembarangan banget..

Terlepas dari itu,
Rakyat cuma minta satu hal:

Uang sebanyak itu hasilnya apa? Kalau sekolah masih rusak,
jalan masih berlubang,
harga kebutuhan terus naik,
dan korupsi masih jalan,

yang dibutuhkan bukan anggaran lebih besar, tapi pengawasan yang lebih besar.

Karena yang membuat negara maju bukan seberapa banyak uang yang dibelanjakan,
melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.

[Azka N. Rukanta @azkanrr]

Nirempati

[vi🍒 @bakuldimsum_]

Potret para pejabat yg sedang menonton kesengsaraan rakyatnya dr tempat yg mewah, nyaman dan tentunya dengan sajian makanan mahal dr uang pajakmu❤️

[kale @kalistohenituse]

prabowo dulu dipecat habibie juga salah satunya karena sering keluar negeri mulu. ternyata kambuh lagi sampe sekarang.. kaga ada tobat tobatnya

[August @AnakLolina2]

Puluhan kali ganti menkeu gak bakalan merubah apapun kalau sifat kepala batu dipertahankan dan tidak suka mendengar dan menerima saran dan kritik.

Tidak akan merubah apapun kalau program politik berkedok gizi dan KDMP tidak segera dihentikan.

[Dimar @dimarsasongko98]

Seskab Teddy Indra Wijaya .
Letkol Kopassus, mantan ajudan Prabowo, nol pengalaman diplomasi ,

merespons Dino Patti Djalal dengan sindiran: "diplomat hebat, walau cuma 3 bulan jadi Wamenlu."

Oke, Pak Letkol. Kita bedah satu-satu.

Soal biaya: Lo bilang kelebihan biaya ditanggung "pribadi Presiden." Tapi pesawat kepresidenan, pengamanan TNI-Polri, hotel protokol, tim advance, logistik 50-60 orang , itu semua tetap APBN.

Yang "pribadi" cuma excess-nya.

Dan Prabowo sendiri yang tanda tangan Inpres No. 1/2025 yang perintahkan seluruh K/L pangkas perjalanan dinas 50%.

Guru nyuruh murid hemat, gurunya keliling dunia.

Soal rombongan: Lo bangga rombongan turun dari 120 jadi 50-60 orang.

Dino tidak pernah bicara soal ukuran rombongan. Dia bicara soal frekuensi , 1 dari 6 hari Presiden ada di luar negeri.

Lo jawab pertanyaan yang tidak ditanyakan.

Soal investasi Rp 2.430 triliun: Ini total realisasi investasi PMDN + PMA tahunan , tren jangka panjang yang sudah berjalan sebelum Prabowo menjabat, dipengaruhi hilirisasi, regulasi, dan iklim global.

Lo tidak bisa buktikan berapa dari angka itu kausal dari kunker.

Berdiri di bawah hujan lalu ngaku bisa mendatangkan air.

Soal sindiran "3 bulan":
Dino punya PhD dari London School of Economics, 26 tahun karier diplomatik, 3 tahun Dubes untuk Amerika Serikat.

Yang nyindir dia adalah seorang Letkol yang jabatan Seskab-nya lahir dari loyalitas, bukan keahlian tata negara.

Di negara yang sehat, Seskab dijabat teknokrat.

Di sini, dijabat ajudan yang merangkak naik karena setia , lalu nyindir diplomat doktoral soal pengalaman.

"Speak truth to power," kata Dino.

Yang menjawab justru orang yang hidupnya melayani power.

[Azka N. Rukanta @azkanrr]

Ga berhenti2 berita negatif di negara ini. Muak.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.