guys lu pada tau gk nih......
di tengah huru hara negara ini
satu pertanyaan yang paling sering muncul di kepala banyak orang:
Bisakah Prabowo dilengserkan?
Jawabannya pendek: Tidak.
dan mustahil untuk terjadi
Dan itu bukan kebetulan.
Pertama mari kita lihat peta kekuatan DPR sekarang:
DPR periode 2024-2029 punya 580 kursi. Komposisinya seperti ini:
Koalisi pemerintah langsung:
Golkar 102,
Gerindra 86,
PKB 69,
PAN 48, Demokrat 44.
Total 349 kursi 60,2% dari DPR.
Partai pendukung tidak langsung:
NasDem 69, PKS 53. Total 122 kursi tambahan.
Penyeimbang yang artinya oposisi:
PDIP seorang diri dengan 110 kursi 18,97%.
Artinya: koalisi Prabowo menguasai 471 dari 580 kursi DPR lebih dari 81%.
Kedua bagaimana mekanisme pelengseran presiden di Indonesia:
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden hanya bisa dimakzulkan melalui tiga tahap berturut-turut yang semuanya harus berhasil:
Tahap satu di DPR:
Butuh minimal 2/3 dari anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota.
Artinya butuh sekitar 387 suara untuk bisa mengusulkan.
Tahap dua di MK:
MK memeriksa dan memutuskan dalam 90 hari apakah presiden benar terbukti bersalah.
Tahap tiga di MPR:
Butuh dihadiri 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 dari yang hadir untuk melengserkan.
Sudah terlihat betapa mustahilnya ini? Kita belum masuk ke poin utama.
Ketiga kenapa angka 2/3 DPR itu mustahil dicapai:
Untuk mengusulkan pemakzulan di DPR dibutuhkan sekitar 387 suara.
Yang bisa dikumpulkan oleh oposisi?
Hanya PDIP dengan 110 kursi.
Itu hanya 19% dari DPR.
Bahkan kalau NasDem dan PKS bergabung sepenuhnya dengan oposisi totalnya hanya 232 kursi.
Masih jauh dari 387.
Dan ini yang paling krusial:
NasDem tidak akan kemana-mana.
PKS pun bukan musuh ideologis Prabowo yang cukup kuat untuk mengambil risiko politik sebesar itu.
Secara matematis tidak mungkin.
Keempat dan ini yang paling brilian dari kalkulasi Prabowo:
Prabowo tidak hanya merangkul koalisi biasa.
Dia merangkul hampir semua kekuatan politik besar
Indonesia dalam satu genggaman.
Golkar partai terbesar kedua dengan jaringan birokrasi terluas di daerah.
PKB Cak Imin yang dulu sempat berseberangan โ sekarang di dalam.
Demokrat yang punya warisan SBY di dalam.
NasDem yang dulu bersama Anies di dalam.
PAN di dalam sejak awal.
Yang tersisa di luar hanya PDIP.
Satu partai. Sendirian.
Dengan 110 kursi dari 580.
Dan bahkan PDIP pun posisinya sangat tidak nyaman karena Megawati tidak punya sekutu kuat yang tersisa di parlemen.
Kelima faktor Jokowi yang sering dilupakan:
Ada yang sering bilang Jokowi sekarang berseberangan dengan Prabowo.
Tapi mari kita lihat fakta: putra Jokowi Gibran adalah wakil presiden Prabowo.
Menantu Jokowi Bobby Nasution adalah Gubernur Sumatera Utara dari Gerindra.
Keluarga Jokowi sudah terikat secara struktural dengan kekuasaan Prabowo.
Memisahkan diri dari Prabowo berarti memotong jalur kekuasaan keluarganya sendiri.
Jokowi mungkin tidak selalu sejalan dengan Prabowo. Tapi dia tidak akan secara aktif membantu menjatuhkan Prabowo karena itu sama dengan menjatuhkan Gibran.
Keenam dan ini yang paling pahit untuk diterima:
Semua yang terjadi sekarang rupiah ambrol, guru honorer Rp250.000, MBG kacau, putusan MK diabaikan, militerisme merayap ke mana-mana tidak cukup untuk melengserkan Prabowo secara konstitusional.
Karena mekanisme konstitusional Indonesia tidak dirancang untuk merespons kinerja yang buruk.
Dia dirancang untuk merespons pelanggaran hukum yang terbukti dan diproses melalui tiga lembaga negara secara berurutan.
Selama tidak ada pelanggaran hukum yang terbukti di MK dan selama koalisi 81% DPR tidak pecah dari dalam Prabowo aman sampai 2029.
Demo sebesar apapun.
Kritik sekeras apapun.
Rupiah selemah apapun.
Secara konstitusional tidak ada jalan paksa.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Prabowo tidak beruntung mendapat koalisi sebesar ini. Ini adalah hasil kalkulasi politik yang sangat dingin dan sangat sistematis merangkul semua yang bisa dirangkul, menetralisir semua yang berpotensi jadi musuh, dan meninggalkan hanya satu partai di luar.
Apakah itu bagus untuk demokrasi? Tidak.
Ketika 81% DPR ada di satu pihak fungsi check and balance sudah hampir tidak ada.
DPR yang seharusnya mengawasi pemerintah sudah hampir identik dengan pemerintah itu sendiri.
Tapi apakah itu efektif secara politik?
Sangat efektif.
Harapan untuk melengserkan Prabowo melalui jalur konstitusional dalam periode ini: hampir nol.
Bukan karena sistemnya tidak ada tapi karena angkanya tidak mungkin terpenuhi dengan komposisi parlemen yang ada sekarang.
Satu-satunya skenario yang bisa mengubah ini adalah kalau koalisi pecah dari dalam kalau ada satu atau dua partai besar yang memutuskan keluar.
Tapi dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat semuanya punya kepentingan di dalam kekuasaan kemungkinan itu sangat kecil dalam waktu dekat.
Seperti yang Okky Madasari bilang:
bukan soal menurunkan Prabowo sekarang.
Soalnya adalah jangan jatuh ke lubang yang sama di 2029.
Karena di 2029 rakyat masih punya satu senjata yang tidak bisa diambil oleh komposisi DPR manapun:
suara di kotak suara.
All Paid Courses (Free for First 4500 People)
๐ฃ๐ฎ๐ถ๐ฑ ๐๐ผ๐๐ฟ๐๐ฒ ๐๐ฅ๐๐ (PART - 1)
1. Artificial Intelligence
2. Machine Learning
3. Prompt Engineering
4. Claude,Chatgpt,Grok
5. Data Analytics
6. AWS Certified
7. Data Science
8. BIG DATA
9. Python
10. Ethical Hacking
(72 Hours only )
Like + RT + comment ' Drive '
Must Follow me so I can DM you.
๐ฃ *[INFO TEMAN BELAJAR]*๐ฃ
Udah belajar tapi masih gak paham?
Atau butuh partner buat ngerjain latihan soal?๐ต
๐ฏ Teman Belajar hadir jadi solusi kamu!
Belajar gak harus sendiri, bareng Teman Belajar aja! ๐คโจ
#akuntansi#accountingcourses
Agustus belum usai,
Tapi kenapa begitu banyak duka dibulan yang harusnya penuh dengan kegembiraan.
Yang bersuara adalah rakyat sendiri
Anak dari ibu negeri sendiri.
Rakyat saja menjadi korban hingga nyawa melayang oleh aparat
Seketika fungsi mereka hilang
Di Demo Bulan ini
Banyak hal yang sangat ironi terjadi. Dan diantara semua hal yang sangat merugikan rakyat, mencuri kebebasan, dan merenggut nyawa itu. Bagaimana bisa dari jajaran aparat mengeluarkan alat perlindungan yang difungsikan untuk perang?