Dari teh hijau gue paham satu hal, kalo lagi kehilangan spark di hidup lo itu gapapa banget. Mungkin itu siklusnya. Percaya aja besok akan lebih elok. Mari kita rayakan hampa ini🤗
Semoga secepatnya hijau kembali jiwa gersangku.
@sampahfhui inilah bukti ‘many people are educated but not well-mannered’. kaya lu punya pendidikan yg bagus tp kalo kelakuan lo jelek tuh percuma. sickkk. semoga korban yg dimention di group baik baik aja dan dapet perlindungan dari UI.
@karirfess karena lulusan spd jarang banget lowongan kerja selain jadi guru, apalagi jurusan pgsd yg bener bener susaaaaaahhhhh banget cari loker selain guru sd
Guru honorer ada ±1,5jt (CMIIW). Kalo digaji 7jt rata perbulan, setahun butuh Rp136,5T termasuk THR. Setara dengan 114 hari operasional MBG.
MBG stop 4 bulan, guru honorer se-Indonesia bisa dapet gaji laik 7 jt/bulan selama setahun penuh
Saat ini, Guru honorer sebagian besar diangkat secara masal menjadi ASN PPPK Paruh Waktu. Dengan demikian, jika dihitung ulang, jumlah guru honorer di sekolah Negeri berkurang drastis.
Pada dasarnya status ASN itu diperjuangkan para guru, demi jaminan kesejahteraan dan pensiun.
Masalahnya, setelah guru honorer diangkat jadi guru PPPK PW, gaji mereka justru lebih rendah dari masa ketika jadi honorer. Ada yang 139 ribu, 250 ribu, dan 500 ribu perbulan. Kenapa daerah melakukan itu? karena efesiensi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah. Untuk apa dipangkas? untuk MBG.
Hasilnya: Pemerintah sukses mendapatkan angka guru honorer menurun drastis. Ini bisa diklaim lima tahun mendatang bahwa pemerintah berhasil menghapus guru honorer.
Dengan demikian pula penerima bantuan insentif guru honorer akan berkurang drastis. Tentu saja ini setimpal jika akhirnya mereka mendapatkan gaji layak. Ternyata tidak.
Ternyata, guru honorer yang menjadi guru PPPK PW, hidupnya makin menderita, dengan gaji kisaran 139 - 500 ribu perbulan, ini hanya 1/6 dari gaji pegawai SPPG yang sudah diangkat jadi PPPK tanpa PW. Bahkan lebih rendah daripada pegawai SPPG yang dibayar harian.
Setiap hari, guru PPPK PW hanya punya status ASN yang gajinya hanya cukup buat jait kan baju batik Korpri. Kesejahteraan mereka tinggal logo emasnya saja. Mereka akan menyaksikan anggaran pendidikan bisa menggaji pegawai SPPG yang setiap hari ke sekolah mengantarkan makanan, digaji dengan layak, dengan anggaran yang sebetulnya bisa menggaji guru dengan layak.
Para guru yang malang ini, akan menderita karena harus menontonnya setiap hari, sambil was-was supaya tidak mendapatkan MBG beracun. Tentu sulit mengharapkan pendidikan berkualitas dari guru-guru yang dihantui ketidaksejahteraan, dan selalu panik karena status pekerjaan yang rentan.
Dan anak-anak kita semua, sebagian besar di sekolah negeri, akan diajar oleh guru-guru ini. Guru PPPK Paruh waktu, yang separuhnya untuk MBG.
Kalau anda pikir ini hanya merugikan guru saja, anda keliru. Ini merugikan anda semua. Bahkan merugikan pegawai SPPG yang anaknya belajar di sekolah negeri dan seluruh rakyat Indonesia yang mengharapkan pendidikan berkualitas untuk semua.
Ini akan ditanggung kita semua.
Sebagai penutup, saya ingin mengutip sambutan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Panel Tingkat Tinggi tentang Profesi Pengajar, bahwa di tengah periode perubahan dramatis, seperti krisis iklim, revolusi digital, dan meningkatnya kesenjangan, ”kita semua harus mendukung guru, seperti guru mendukung kita semua” (ILO, 2024).
Guru honorer tadinya pada happy dijadikan guru ASN PPPK Paruh Waktu. Pas liat SK, gajinya lebih rendah dari waktu dia honorer. Trus liat berita pegawai SPPG yang dapurnya tiba-tiba ada, pegawainya jadi ASN PPPK dengan gaji standar layak tanpa harus nangis-nangis di DPR, dan dengerin janji Presiden tiap pidato hari guru. MemBaGongkan.
Komentarnya…
Padahal poinnya klo mereka bisa dpt gaji layak, knp guru gk dapet hak serupa?
Klo masalahnya di status, ya aktualisasikan sistem utk bikin semua guru honorer jd ASN.
Klo bisa bikin sistem buat MBG semapan itu, apa yg ngehalangi eksekusi sistem serupa buat guru?
In the end of the day kan soal prioritas anggaran, faktanya emg hingga detik ini, pendidikan (dan kesehatan) ga dijadiin prioritas utama nasional oleh negara.
Itu yg dikritik & dituntut. 🥴
@tempodotco kukira pemerintah ga ada uang buat ngurusin problem pendidikan khususnya guru, tapi liat berita ini, berarti pemerintah bisa banget mensejahterakan guru tapi emang ga mau aja dasarnya