Bambang P Eryanto

Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal

951

34K

17K

Bambang P Eryanto @bambangpe

27 days ago

@miftahrizaq_ Ikut seneng nglihatnya selalu berkah buat Mas Miftah Rizag skeluarga +team @miftahrizaq_

147

Bambang P Eryanto @bambangpe

28 days ago

WAJIB DISIMAK RAKYAT INDONESIA! https://t.co/yikEDB1fYu

Lambe Saham

@LambeSahamjja

28 days ago

Guys, ada pernyataan dari Peneliti Senior BRIN yang menurut gue paling jujur dan paling menohok yang pernah keluar dari mulut seorang akademisi Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang. Prof. Dr. Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN bilang korupsi Indonesia sudah stadium gawat sudah mengakar dan mendarah daging Bukan di warung kopi. Bukan di podcast oposan. Tapi di forum akademik Universitas Paramadina. Dalam diskusi yang judulnya langsung menampar: "Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?" Dan kalimat yang paling mengejutkan dari seluruh pernyataannya: "Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri." Dan ini yang paling fundamental dari seluruh analisis Prof. Zuhro: Krisis terbesar Indonesia saat ini bukan krisis ekonomi. Bukan krisis politik elektoral. Bukan krisis rupiah yang melemah ke Rp17.700 atau IHSG yang ambruk ke level terendah sejak COVID. Krisis terbesar Indonesia adalah krisis integritas elite. Dan ini berbeda dengan semua krisis lain yang bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Krisis integritas tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga. Tidak bisa diselesaikan dengan membentuk badan baru. Tidak bisa diselesaikan dengan pidato di Rapat Paripurna DPR. Karena sumber masalahnya bukan sistemnya. Tapi manusianya yang menjalankan sistem. Dan ini yang paling menghantam: "Bukan legacy lagi. Justru diternakkan." Satu kalimat pendek. Tapi isinya luar biasa padat. Dulu korupsi dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai ulah oknum. Sebagai pengecualian dari norma yang seharusnya berlaku. Sekarang menurut Prof. Zuhro korupsi sudah bukan penyimpangan lagi. Korupsi sudah menjadi budaya yang diwariskan dan dipelihara. Patronase politik yang menjamin loyalis mendapat jabatan. Jabatan yang menjamin akses ke anggaran. Anggaran yang mengalir ke lingkaran yang sama. Dan lingkaran itu mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan. Diternakkan. Bukan diberantas. Tapi diternakkan. Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas: Purbaya mengungkap 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing selisih harga ekspor sampai 200%. Tapi namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberantas under invoicing sedang diduga menerima suap di jabatannya. Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel dalam 14 tahun dan peraturan panglima langsung diubah agar sesuai dengan masa dinasnya. 108 menteri dan wakil menteri dan AHY sendiri mengakui antar kementerian masih berebut anggaran dan tidak bisa berkolaborasi. Danantara berjalan setahun tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan. Semua ini bukan anomali. Semua ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang Prof. Zuhro gambarkan. Jabatan sebagai alat mencari kaya. Patronase yang diternakkan. Integritas yang menjadi kemewahan langka di tengah lingkungan yang tidak menghargainya. Dan ini yang paling mengejutkan dari pernyataan seorang peneliti BRIN: BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional — lembaga pemerintah. Prof. Zuhro adalah peneliti seniornya. Dan dia berbicara seperti ini terbuka, keras, tanpa eufemisme di forum publik yang judulnya langsung merujuk pada laporan The Economist yang menyebut Indonesia menuju jurang. Ini bukan pengamat dari luar sistem. Ini orang dari dalam sistem yang mengatakan: sistem ini bermasalah sangat serius. Dan kalau orang dari dalam sudah berani berkata seperti ini secara terbuka kondisinya mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan dari luar. Dan ini diagnosa yang paling mendasar: Prof. Zuhro menyebut tiga akar masalah yang saling memperkuat: Lemahnya integritas — orang yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Rendahnya meritokrasi — jabatan tidak diberikan kepada yang paling kompeten tapi kepada yang paling loyal atau yang paling banyak kontribusinya ke koalisi kekuasaan. Kuatnya patronase politik — sistem bagi-bagi jabatan yang memastikan setiap pendukung mendapat bagiannya. Dan setiap pejabat yang dapat bagian itu harus balik modal dari jabatannya. Tiga hal ini saling mengunci. Tidak bisa diperbaiki satu per satu. Karena yang bertugas memperbaikinya adalah orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang. Kalau niatnya sudah salah dari awal maka semua keputusan yang diambil akan diarahkan untuk melayani niat itu. Bukan melayani rakyat. Dan ini yang paling menohok dari semua pernyataannya: "Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas." Ini bukan kalimat yang optimis. Ini adalah kalimat yang menerima kemungkinan bahwa Indonesia akan terus miskin tapi memilih untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai bangsa. Dan itu lebih menakutkan dari semua prediksi ekonomi yang ada. Karena seorang peneliti senior dari lembaga pemerintah sudah mulai menerima kemiskinan sebagai kemungkinan yang realistis dan hanya berharap agar integritas setidaknya masih bisa diselamatkan. Korupsi Indonesia bukan lagi soal oknum. Bukan soal satu dua pejabat yang ketangkap KPK lalu diganti oleh yang baru. Korupsi Indonesia sudah menjadi ekosistem yang merekrut, menyeleksi, dan mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan. Dan selama seleksi pejabat masih berbasis rekomendasi politik dan kedekatan bukan integritas dan rekam jejak ekosistem itu tidak akan berubah hanya karena ada pidato tentang reformasi. Prof. Zuhro minta panitia seleksi independen yang berani menempatkan kompetensi dan moralitas sebagai pertimbangan utama. Bukan rekomendasi dari partai. Bukan kedekatan dengan lingkaran istana. Tapi selama yang menentukan panitia seleksi itu adalah lingkaran kekuasaan yang sama lingkaran yang menurut Prof. Zuhro nawaitunya sudah salah dari awal maka panitia seleksi independen itu tidak akan pernah benar-benar independen. Dan Indonesia akan terus menuju jurang yang judulnya sudah disebut dalam forum akademik Universitas Paramadina hari Jumat kemarin.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, ada pernyataan dari Peneliti Senior BRIN yang menurut gue paling jujur dan paling menohok yang pernah keluar dari mulut seorang akademisi Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang.

Prof. Dr. Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN bilang
korupsi Indonesia sudah stadium gawat
sudah mengakar dan mendarah daging

Bukan di warung kopi.
Bukan di podcast oposan.
Tapi di forum akademik Universitas Paramadina.
Dalam diskusi yang judulnya langsung menampar: "Menakar Akurasi Laporan The Economist:

Apakah Indonesia Menuju Jurang?"

Dan kalimat yang paling mengejutkan dari seluruh pernyataannya:

"Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri."

Dan ini yang paling fundamental dari seluruh analisis Prof. Zuhro:

Krisis terbesar Indonesia saat ini bukan krisis ekonomi.
Bukan krisis politik elektoral.
Bukan krisis rupiah yang melemah ke Rp17.700 atau IHSG yang ambruk ke level terendah sejak COVID.

Krisis terbesar Indonesia adalah krisis integritas elite.

Dan ini berbeda dengan semua krisis lain yang bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Krisis integritas tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga.

Tidak bisa diselesaikan dengan membentuk badan baru.
Tidak bisa diselesaikan dengan pidato di Rapat Paripurna DPR.

Karena sumber masalahnya bukan sistemnya.
Tapi manusianya yang menjalankan sistem.

Dan ini yang paling menghantam:
"Bukan legacy lagi. Justru diternakkan."

Satu kalimat pendek.
Tapi isinya luar biasa padat.
Dulu korupsi dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai ulah oknum.
Sebagai pengecualian dari norma yang seharusnya berlaku.

Sekarang menurut Prof. Zuhro korupsi sudah bukan penyimpangan lagi.
Korupsi sudah menjadi budaya yang diwariskan dan dipelihara.

Patronase politik yang menjamin loyalis mendapat jabatan.
Jabatan yang menjamin akses ke anggaran.
Anggaran yang mengalir ke lingkaran yang sama.
Dan lingkaran itu mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Diternakkan.
Bukan diberantas.
Tapi diternakkan.

Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas:

Purbaya mengungkap 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing selisih harga ekspor sampai 200%. Tapi namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberantas under invoicing sedang diduga menerima suap di jabatannya.

Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel dalam 14 tahun dan peraturan panglima langsung diubah agar sesuai dengan masa dinasnya.

108 menteri dan wakil menteri dan AHY sendiri mengakui antar kementerian masih berebut anggaran dan tidak bisa berkolaborasi.

Danantara berjalan setahun tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan.

Semua ini bukan anomali.
Semua ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang Prof. Zuhro gambarkan.
Jabatan sebagai alat mencari kaya.

Patronase yang diternakkan.
Integritas yang menjadi kemewahan langka di tengah lingkungan yang tidak menghargainya.

Dan ini yang paling mengejutkan dari pernyataan seorang peneliti BRIN:
BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional — lembaga pemerintah. Prof. Zuhro adalah peneliti seniornya.

Dan dia berbicara seperti ini terbuka, keras, tanpa eufemisme di forum publik yang judulnya langsung merujuk pada laporan The Economist yang menyebut Indonesia menuju jurang.

Ini bukan pengamat dari luar sistem.
Ini orang dari dalam sistem yang mengatakan: sistem ini bermasalah sangat serius.

Dan kalau orang dari dalam sudah berani berkata seperti ini secara terbuka kondisinya mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan dari luar.

Dan ini diagnosa yang paling mendasar:
Prof. Zuhro menyebut tiga akar masalah yang saling memperkuat:

Lemahnya integritas — orang yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Rendahnya meritokrasi — jabatan tidak diberikan kepada yang paling kompeten tapi kepada yang paling loyal atau yang paling banyak kontribusinya ke koalisi kekuasaan.

Kuatnya patronase politik — sistem bagi-bagi jabatan yang memastikan setiap pendukung mendapat bagiannya. Dan setiap pejabat yang dapat bagian itu harus balik modal dari jabatannya.

Tiga hal ini saling mengunci. Tidak bisa diperbaiki satu per satu. Karena yang bertugas memperbaikinya adalah orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang.

Kalau niatnya sudah salah dari awal maka semua keputusan yang diambil akan diarahkan untuk melayani niat itu. Bukan melayani rakyat.

Dan ini yang paling menohok dari semua pernyataannya:

"Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas."

Ini bukan kalimat yang optimis.
Ini adalah kalimat yang menerima kemungkinan bahwa Indonesia akan terus miskin tapi memilih untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai bangsa.

Dan itu lebih menakutkan dari semua prediksi ekonomi yang ada.
Karena seorang peneliti senior dari lembaga pemerintah sudah mulai menerima kemiskinan sebagai kemungkinan yang realistis dan hanya berharap agar integritas setidaknya masih bisa diselamatkan.

Korupsi Indonesia bukan lagi soal oknum.
Bukan soal satu dua pejabat yang ketangkap KPK lalu diganti oleh yang baru.

Korupsi Indonesia sudah menjadi ekosistem yang merekrut, menyeleksi, dan mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Dan selama seleksi pejabat masih berbasis rekomendasi politik dan kedekatan bukan integritas dan rekam jejak ekosistem itu tidak akan berubah hanya karena ada pidato tentang reformasi.

Prof. Zuhro minta panitia seleksi independen yang berani menempatkan kompetensi dan moralitas sebagai pertimbangan utama.
Bukan rekomendasi dari partai.
Bukan kedekatan dengan lingkaran istana.

Tapi selama yang menentukan panitia seleksi itu adalah lingkaran kekuasaan yang sama lingkaran yang menurut Prof. Zuhro nawaitunya sudah salah dari awal maka panitia seleksi independen itu tidak akan pernah benar-benar independen.

Dan Indonesia akan terus menuju jurang yang judulnya sudah disebut dalam forum akademik Universitas Paramadina hari Jumat kemarin.

724

344

125

35K

Bambang P Eryanto

@bambangpe

Who to follow

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users