Jurang Gaji: Ketidakadilan yang Kita Ciptakan Sendiri
Di Australia, seorang satpam atau teller bank mungkin hanya berjarak sepuluh hingga dua puluh kali lipat dari gaji bos mereka. Angka ini besar, tetapi pekerja kecil masih bisa hidup layakโmembayar sewa, menyekolahkan anak, bahkan berlibur sederhana. Struktur gaji memang menegaskan hierarki, namun tidak merampas martabat orang kecil.
Sebaliknya, di Indonesia, jurang itu bisa ratusan kali lipat. Satpam menerima Rp4 juta sebulan, sementara direktur di perusahaan besar bisa mengantongi Rp1โ2 miliar. Mereka bekerja di gedung yang sama, tetapi satu bergelut dengan cicilan motor, satu sibuk dengan investasi luar negeri.
Jurang ini bukan sekadar angka; ia adalah potret distribusi kesejahteraan yang timpang. Di Australia, meski CEO bisa 50 kali lipat gaji karyawan, sistem pajak progresif dan jaring sosial membuat yang bawah tetap bertahan. Di Indonesia, kenaikan harga beras atau listrik bisa langsung menjerat jutaan pekerja kecil, sementara eksekutif nyaris tak terganggu.
Yang perlu disadari: ketidakadilan ini bukan takdir. Perusahaan yang memilih memberi bonus miliaran kepada segelintir orang, pemerintah yang menetapkan upah minimum jauh dari biaya hidup, serikat pekerja yang lemah. Kita sendiri yang membuat sistem ini.
Kesenjangan sosial itu salah satunya tercipta dari gap dalam sistem penggajian kita. Itu sebabnya rakyat terluka setiap ada berita bagi-bagi jabatan timses di BUMN, rangkap jabatan, atau kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Padahal Al-Qurโan telah mengingatkan: โโฆagar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalianโ (QS. Al-แธคasyr [59]: 7).
Langkah Pemerintah untuk menghapus tantiem sudah tepat. Tapi tinjau ulang juga tunjangan & fasilitas berlebihan, dana taktis pejabat, dan ketimpangan struktur gaji yang sampai 300 kali lipat itu. Inilah ujian untuk benar-benar mengamalkan sila kelima Pancasila. Mudah dituliskan, tetapi butuh komitmen dan keberanian seorang pemimpin untuk memperbaikinya, bukan?
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Revisi UU Pilkada Batal, PKS: Sesuai Dengan Harapan Rakyat!
"Ini keputusan yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. PKS mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak menjaga demokrasi dalam perhelatan pilkada serentak." ~Kholid
https://t.co/XiaZwNLc2u