Giva UI: "banyak teman-teman kami tidak melakukan daftar ulang krn keterbatasan ekonomi"
MC: "oke yayayayaya"
lanjut Giva: "menurut bapak mana lebih penting, pengembangan pendidikan atau MBG"
Wamendagri : "jawabannya jelas, pendidikan penting & MBG harus dikoreksi. cukup ya"
bener-bener bagi mereka MBG harga mati
Jadi sekarang tuh dia bikin semua baru dari awal ya?
- Sekolah Rakyat (SD)
- Sekolah Terintegrasi (SMP)
- Sekolah Garuda (SMA)
- Universitas Republik Indonesia (Kampus)
SD, SMP, SMA, Kampus negeri apa kabar? Gurunya masih susah? Dosennya masih susah?
Itu dosen sampai ada bawa gaji pokok di bawah UMR ke MK?
Itu ada rektor ngeluh dana dari APBN tinggal 16% dari budget dia ke DPR?
Itu mahasiswa anak PNS masih dapet UKT tertinggi dan gak bisa dapet KIPK?
Itu ada calon presiden ngomong guru cuma dapet 400 ribu rupiah, how can you live?
Bayangin lu kuliah tinggi-tinggi sampai S3 di Australia dapat gelar PhD.
Lalu pulang buat bagiin ilmu lu dan ngajar di salah satu univ negeri terbaik di Indonesia cuma di gaji 2.6 JT, iya bener sekali lagi gua ulangin 2,6 JT untuk dosen PhD.
Apa kagak nangis kejer itu 😭😭
Lu kerja buat mencerdaskan anak bangsa cuma di gaji 2.6 JT sementara UMR Surabaya tempat lu ngajar 5,3 JT. Ya Allah ini miris banget.
tercatat ada 8000 WNI yang sedang meminta proses pergantian kewarganegaraan dengan alasan:
- Gaji bagiakan langit-bumi
- dokter di Indonesia Rp10-30 juta, di Singapura Rp95-130 juta.
- Sama-sama dokter tapi dihargai 10x lebih tinggi di luar
- Pajak Indonesia nyekik 35% belum termasuk pajak tidak resmi dari oknum berseragam & ormas.
- Di Singapura cuma 24%, bersih, transparan
- Lapangan kerja tidak sesuai ekspektasi 7,24 juta pengangguran,
- lulusan pintar tidak terpakai di negeri sendiri
- Kualitas hidup jauh lebih baik di luar
- pola pikir terbuka, sistem lebih jelas, tidak ada pungli
- Negara tidak hilirisasi
- otak-otak cerdas Indonesia tidak dibutuhkan di dalam negeri, akhirnya dinikmati negara lain
- Negara kaya tapi rakyatnya kabur karena kekayaan dinikmati segelintir orang, bukan yang bekerja keras
Dear @UNICEF,
Indonesian children should never be used to advance any political agenda or government campaign. Indonesia's Child Protection Law emphasizes that every child has the right to be protected from exploitation, violence, discrimination, and any activity that may jeopardize their best interests. Involving elementary school children in public rallies, asking them to carry campaign-style signs or chant political slogans raises serious concerns about whether their rights are being respected.
Children can’t meaningfully consent to political participation. Schools should remain safe spaces for learning—not places where students are mobilized to endorse government policies.
We urge independent monitoring to ensure that children's rights are fully protected and that no child is used as a tool for political messaging.
Hello @UNICEF, Indonesian government is forcing elementary school students to join 'rallies', carried signs, and chanting slogans in support of the free meal program that has been widely opposed by the public due to its corruption and state budget hoarding. ⚠️