Yap! Buat lu pada yang ganti knalpot ori jadi knalpot gombreng berisik, gue cuma mau bilang
KNALPOT LU JELEK.
MOTOR LU JELEK.
SELERA LU JELEK.
KELAKUAN LU JELEK.
LU KALAU MAU BERISIK, LU PASANG TU HEADSET DI KNALPOT LU, DENGERIN DAH TUH SAMPE KUPING LU BUDEGG. KAMPUANG!!!
Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka.
Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka.
Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi.
Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative). Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah kita, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, saya ingin menambahkan satu, dua hal.
Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda.
Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini. Mengapa?
Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon.
Ini ada sejarahnya.
Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak.
Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.
Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut.
Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon. Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta.
Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan.
Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia.
Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air. *SBY*
The Government of the Republic of Indonesia expresses its deepest condolences following the death of one Indonesian peacekeeper and the injury of three others serving with the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), after indirect artillery fire in the vicinity of the Indonesian UNIFIL contingent’s position near Adchit Al Qusayr on 29 March 2026, amid reported hostilities between the Israeli military and armed groups in southern Lebanon.
Indonesia strongly condemns the incident and calls for a thorough and transparent investigation.
We are profoundly saddened by this loss. We pay our highest respect to the fallen peacekeeper for his dedication and service to international peace and security. Our thoughts and prayers are with the bereaved family, and we wish a full and swift recovery to the injured personnel. Indonesia is working with UNIFIL to ensure the prompt repatriation of the fallen and the best possible medical treatment for the injured.
The safety and security of UN peacekeepers must be fully respected at all times, in accordance with international law. Any harm to peacekeepers is unacceptable and undermines collective efforts to maintain peace and stability.
Indonesia reiterates its condemnation of Israel's attacks in southern Lebanon and calls on all parties to respect Lebanon’s sovereignty and territorial integrity, cease attacks against civilian populations and infrastructure, and return to dialogue and diplomacy to prevent further escalation and advance peace.
Indonesia remains in close coordination with the United Nations and relevant authorities and will continue to closely monitor developments.
Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.
We are outraged. An Indonesian peacekeeper is murdered. Another is fighting for his life. Israel bombed the base where they served.
This is clearly not an accident, nor a collateral damage. This is Netanyahu’s regime showing, once again, that they don’t care about international law, about UN personnel, and about the lives of those who dedicate themselves to peace.
Indonesia has gone above and beyond. We have sent over 1,200 of our troops to serve under the UN flag. The Indonesian government also joined the Board of Peace to push for a just and lasting resolution in the Middle East. We extended our hand in good faith. Yet the answer to that good faith is a bomb dropped on our soldiers’ base. They spat on every effort Indonesia has made for peace.
But let us be honest, this is not surprising. Netanyahu’s regime has shown time and again that they are indifferent to the world’s calls for restraint. They ignore UN resolutions. They strike UN facilities. They kill civilians, journalists, aid workers, and now peacekeepers. No one is off-limits. No one is safe. Sadly, it keeps going because the world keeps allowing it.
To the UN Secretary-General, we appreciate your condemnation and your condolences. But words are not enough anymore. The UN must move beyond statements. Concrete, enforceable, and urgent action is what this moment demands. The credibility of the UN is on the line. If the world body cannot protect its own peacekeepers, what exactly is it protecting?
To the nations of the world, now is the time to act together. Push for accountability. Refer those responsible to international courts. Enforce the rules that you all signed up to uphold. International law is only as strong as the willingness of nations to defend it. That willingness has been tested over and over again by Netanyahu’s regime. For countless of times, the world has failed the test.
Do not let this death be forgotten in a news cycle. Do not let this become just another statistic in a long list of violations. Demand justice. Demand accountability. Make clear that those who attack UN peacekeepers will face real consequences.
Kepada prajurit TNI yang gugur, selamat jalan, Pahlawan. Doa kami menyertai, juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepada yang terluka, semoga lekas pulih. Indonesia berduka, tapi kita yakin, Indonesia tidak akan diam.
Beyond the winners of our "Built with Opus 4.6 Claude Code Hackathon," there were so many amazing projects that deserve a shoutout.
Today I want to highlight Pasal by Ilham Putra. 280 million Indonesians can't easily search their own laws. Pasal fixes that.
Saya heran membaca pernyataan @Kemlu_RI re Venezuela yg sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat. Sejak kapan kita sungkan/takut mengkritik kawan yg lakukan pelanggaran hukum internasional ? Kenapa Menlu @Menlu_RI Sugiono sampai sekarang tidak bersuara, padahal dunia menunggu pandangan 🇮🇩 sbg pemain Global South yg penting. Ini momen 🇮🇩 perlu percaya diri menunjukkan sikap, sama ketika kita dulu menentang invasi AS thdp Iraq. Bebas aktif itu artinya BERANI berpendirian. Bermitra dgn AS, dan dgn negara manapun, tidak boleh menjadikan 🇮🇩 negara penurut yg mengorbankan hal2 yg prinsipil.