Lagian kenapa sih rakyat kecil suka banget beli Nmax dan sejenisnya...
Masyarakat 155 cm ke bawah itu cocoknya Honda Beat, sekali lagi HONDA BEAT!!! 😭🙏
"kalo mau murah jgn bimoli, beli curah aja."
"kalo ayam mahal ya beli tempe/tahu."
kantor gue pagi tadi obrolannya seputar ini dan ada yg nyeletuk begitu. ini pola pikir yg salah ya temen2. kpn ya org2 sadar kalo menjamin kelayakan dan kesejahteraan hidup juga tugas pemerintah.
...Ini ditulis sblm Kapolri baru (kader Don D) terpilih 2 jam lalu.
Apa tafsir terkuatnya?
Hambalang hadapi Solo gak lagi dari pinggir tp langsung dari tengah.
Sigit = kartu terkuat Mulyono.
Mulyono kena prank UU Polri yg disahin 5 bulan lalu u/ langgengin Sigit sampe 2029.
Geng Solo udah senyum² aja halusinasi bahwa Sigit akan mecahin rekor sebagai Kapolri terlama dan akan mengamankan kepentingan Mulyono di pemilu 2029.
Tapi semua itu buyar.
Mengganti Sigit yg masih bisa 3 tahun lagi benar² manuver paling berani dari Hambalang. Apalagi pasca pengesahan UU Polri pada Juni lalu.
Bukan tanpa alasan Hambalang berani ganti Sigit yakni karna:
2 tahun ini gak bisa penjarain Roy Suryo yg berisik soal ijazah palsu Mulyono. Sempat ditangkap beberapa hari tapi kemudian dilepas setelah ada intervensi kekuasaan.
Hambalang melihat itu sinyal bahwa kekuatan Sigit tidak sepowerful saat Jokowi berkuasa.
Maka sekalian aja dites yakni dengan mengganti Sigit.
Dan ini agak di luar kebiasaan. Karena biasanya kandidat kuat adalah dari posisi Kabareskrim.
Sekali lagi, Prabowo meniru "gaya Jokowi" alias melakukan pola² gak lazim.
Dulu Jokowi secara kontroversial menunjuk Listyo sebagai Kapolri padahal masih banyak perwira yg lebih senior dari Sigit, sebuah pola yg gak lazim.
Kini tinggal ganti panglima TNI maka posisi Hambalang makin kokoh sambil senyum² nunggu putusan MK soal Gibran.
Prabowo plek ketiplek meniru strategi politiknya Jokowi.
Sabar menunggu momen dan gak gerasah gerusuh.
Ya semua dimulai dari dibiarkannya isu ijazah palsu Jokowi.
Isu yg merongrong marwah Jokowi sampai emosi.
Teramat jarang kita semua melihat Jokowi sangat emosional menanggapi suatu isu.
Tapi pada isu ijazah, Jokowi benar² all out mengerahkan segala sumber daya.
Banyak pihak meremehkan isu ijazah Jokowi tapi gak sadar konsekuensi politiknya hingga merambat pada pergantian Kapolri yg notabene adalah kartu amunisi terkuat Mulyono selama ini... (``,)
Ekonom senior, Lili Yan Ing :
Pendapatan APBN sebagian besar yaitu 85,4 % berasal dari pajak rakyat jadi harus digunakan untuk program prioritas yg penting terutama utk kesejahteraan masyarakat karena APBN bukan UANG PRESIDEN, bukan UANG PARTAI !!
Malam Alyssa
Seorang wakil rakyat justru menekan Ombudsman untuk membuka identitas pelapor atas sengkarut lapas.
Seolah masalah ada di pelapor, dan mencurigai Ombudsman bermain akal-akalan soal laporan itu.
Wakil rakyat dengan nalar sesampah itu kok bisa lolos ke Senayan.
Kekuatiran ku terjadi sejak akun TT ini mengunggah penemuan ini..
Negara ini gak butuh orang cerdas, inovatif, krn merugikan sumber korupsi..
Pemerintah maunya punya rakyat bodoh tp menguntungkan mrk..
Hasil karya bukannya di rangkul & di fasilitasi malah di gerebek...💩💩
Rumah dinas tapi kok dirobohin langsung gitu aja. Emang sudah melalui mekanisme penghapusan Barang Milik Negara?
Atau ini tujuannya menghilangkan alat bukti?
KENAPA KITA HARUS BAYAR PAJAK TANAH KALAU TANAH SUDAH JADI HAK MILIK
Prof. Ryaas Rasyid bilang:
“Menurut saya kalau negara memang mau adil, setiap rumah dan tanah yang ditinggali rakyat tidak perlu bayar pajak PBB. Kenapa mesti bayar pajak atas tanah dan rumah milik kita sendiri? Setiap tahun kita harus bayar pajak. Itu namanya pemerasan oleh negara.”
Kalau negara terus membutuhkan pajak dari rakyat, maka pertanyaan berikutnya juga layak diajukan: ketika rakyat sudah membayar PBB, pajak penghasilan, pajak konsumsi, dan berbagai pungutan lainnya, seberapa besar manfaat pelayanan publik yang benar-benar kembali kepada mereka?
Kalau pajak kendaraan pribadi memang ditujukan untuk pembangunan jalan, jembatan, marka dl.
Kalau rumah sendiri masih harus dibayar pajaknya setiap tahun, sebenarnya rakyat sedang memiliki rumah atau sewa pada negara?