@reinzivers aku tertegun sekaligus respect bgt sm konsep 7-7-7 nya momi jedar, 7 tahun pertama (0-7) ajarin kasih sayang, pengertian, indahnya idup, (7-14) tau ajarin disipilin, konsekuensi, sebab akibat, (15-21) jadiin anak temen...
Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.
Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:
Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.
Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.
Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.
Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:
Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.
Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.
Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.
Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.
Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:
Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.
Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.
Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.
Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.
Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:
Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?
Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.
Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.
Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.
Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.
Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.
Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.
Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.
Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.
Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?
Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?
Bandingkan dengan pemimpin yang serius:
Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.
Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.
Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.
Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.
Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.
Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.
Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.
Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.
Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.
Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.
Diterima dan disayang mertua seolah anak sendiri tuh impian semua mantu didunia ini. Gue terharu banget lihat perempuan lain nemuin pasangan bahkan keluarga baru sebaik dan sehangat ini, happy for u cipa🥹🫶🏼❤️
Guys, ada berita dari Kepulauan Meranti, Riau yang menurut gue adalah salah satu cerminan paling jujur tentang kondisi program Koperasi Desa Merah Putih di lapangan.
13 dari 15 pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kepulauan Meranti mengundurkan diri.
Bukan dipecat.
Bukan dirotasi.
Mengundurkan diri.
Siapa yang mundur dan dari mana:
Yang mundur terdiri dari ketua pengawas, sekretaris, dan bendahara jabatan inti koperasi.
Tersebar di beberapa desa.
Dan yang paling mengejutkan: dalam satu desa, seluruh pengurus inti ketua, sekretaris, bendahara — mundur sekaligus secara bersamaan.
Bayangkan itu.
Satu desa.
Seluruh jajaran pengurus intinya angkat kaki di saat yang sama.
Alasan yang mereka berikan dan ini yang paling mengerikan:
Plt Kepala Dinas Koperasi Kepulauan Meranti, Eko Priyono, menyebut alasan pengunduran diri bervariasi:
Pertama — ada yang bekerja di luar daerah.
Artinya dari awal mereka menerima jabatan pengurus koperasi tapi tidak punya kapasitas waktu untuk menjalankannya.
Ini pertanyaan tentang proses seleksi yang perlu dijawab: siapa yang memilih pengurus-pengurus ini?
Kedua — ada yang tidak sanggup menjalankan tugas. Eko menjelaskan lebih jauh: mereka merasa terbeban dan takut harus mengganti uang. Padahal menurut Eko tidak ada ketentuan seperti itu.
Ketiga — soal gaji.
Para pengurus ternyata mengharapkan gaji tetap. Tapi dalam sistem koperasi tidak ada skema gaji tetap pengurus hanya mendapat bagian dari hasil usaha koperasi.
Dan ini yang paling kritis:
Eko berkata: "Saat pelatihan sudah dijelaskan.
Tapi, sepertinya ada yang tidak paham."
Kalimat itu adalah salah satu yang paling mengkhawatirkan dari seluruh berita ini.
Artinya: sudah ada pelatihan.
Sudah ada penjelasan.
Tapi pengurus tetap tidak paham sistem yang mereka masuki.
Dan ketidakpahaman itu baru ketahuan ketika mereka sudah dilantik dan sudah menjalankan program lalu memutuskan mundur.
Ini bukan masalah satu dua orang yang tidak baca buku panduan. Ini adalah kegagalan sistemik dalam proses onboarding program nasional yang nilainya ratusan triliun rupiah.
Konteks yang perlu dipahami dulu:
Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Target nasional: 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sangat besar.
Dan program ini ditargetkan berjalan cepat bahkan bangunannya di banyak daerah sedang dibangun oleh TNI.
Di Maluku Utara saja seperti yang gue bahas dari wawancara Sherly Tjoanda sudah dibentuk 185 Kopdes Merah Putih, sekitar 60 sedang dibangun. Tapi Sherly sendiri mengakui belum ada yang beroperasi.
Dan sekarang di Kepulauan Meranti bukan hanya belum beroperasi optimal.
Pengurusnya mundur massal.
Yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:
Program ini bukan program kecil-kecilan. Ini adalah program yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Yang dimaksudkan untuk menyejahterakan desa-desa di seluruh nusantara.
Tapi implementasinya memperlihatkan pola yang sangat mengkhawatirkan:
Satu — pengurus dipilih tanpa verifikasi kapasitas yang memadai.
Ada yang ternyata bekerja di luar daerah.
Bagaimana bisa seseorang yang bekerja di luar daerah terpilih sebagai pengurus koperasi desa?
Dua — pelatihan yang diberikan tidak cukup efektif untuk membangun pemahaman dasar.
Pengurus tidak paham bahwa tidak ada kewajiban mengganti kerugian pribadi.
Pengurus tidak paham bahwa tidak ada gaji tetap.
Ini adalah hal paling mendasar tentang cara kerja koperasi.
Tiga — tidak ada mekanisme deteksi dini. Ketidakpahaman ini baru terungkap setelah pengurus mundur — bukan sebelum mereka dilantik.
Soal ekspektasi gaji yang tidak terpenuhi dan ini yang paling realistis:
Orang-orang yang menjadi pengurus koperasi desa di daerah seperti Kepulauan Meranti bukanlah orang kaya yang punya tabungan cukup untuk bekerja sukarela. Mereka adalah warga biasa yang mungkin menerima tawaran jabatan dengan harapan ada kompensasi yang layak.
Ketika ternyata tidak ada gaji tetap dan kompensasinya hanya dari bagi hasil usaha koperasi yang belum tentu ada dan belum tentu cukup mereka mundur.
Ini bukan sikap yang salah. Ini adalah respon manusia yang sangat rasional.
Pertanyaannya adalah: kenapa sistem koperasi ini tidak mempertimbangkan realita ekonomi pengurus desa yang memang butuh kepastian kompensasi?
Kalau pengurus koperasi tidak dibayar dengan layak siapa yang mau dengan serius mengelola aset bernilai miliaran rupiah dengan penuh tanggung jawab?
Bandingkan dengan janji program ini:
Pemerintah membuka lowongan 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih secara nasional. Program ini diklaim akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Gubernur-gubernur sudah melaporkan pembentukan koperasi selesai. Bangunannya dibangun TNI.
Tapi di lapangan: pengurus mundur massal karena tidak paham sistem, tidak ada kepastian kompensasi, dan merasa terbeban.
Dari luar terlihat program berjalan.
Di dalam orangnya angkat tangan.
Dan ini bukan hanya masalah Kepulauan Meranti:
Kalau di satu kabupaten saja sudah ada 13 pengurus yang mundur dalam satu waktu berapa yang terjadi di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia yang tidak diberitakan?
Kepulauan Meranti ketahuan karena ada yang melaporkan. Tapi dari 80.000 koperasi yang ditargetkan di seluruh Indonesia — berapa yang mengalami hal serupa tanpa pernah muncul di berita?
Bottom line:
Koperasi Desa Merah Putih adalah program yang idenya tidak salah. Memberdayakan ekonomi desa melalui koperasi adalah gagasan yang sudah terbukti berhasil di banyak negara.
Tapi implementasinya memperlihatkan masalah yang sangat fundamental: program dijalankan dengan kecepatan yang melampaui kesiapan sistemnya.
Bangunan dibangun cepat. Pengurus dilantik cepat. Pelatihan diberikan. Tapi pemahamannya tidak terbangun. Ekspektasinya tidak diselaraskan. Dan pengawasannya tidak cukup ketat untuk mendeteksi masalah sebelum meledak.
Dan yang paling ironis: ini adalah program yang dimaksudkan untuk menyejahterakan rakyat desa. Tapi pengurus desanya sendiri mundur karena merasa terbeban dan tidak tahu apa yang mereka hadapi.
Kalau orang yang seharusnya menjalankan program saja tidak sanggup bagaimana rakyat desa yang seharusnya merasakan manfaatnya?
Cek storage iPhone lo sekarang.
Settings → General → iPhone Storage
Scroll ke bawah. Liat "System Data" atau "Other".
30GB? 40GB? 50GB+?
Lo gak tau isinya apa. Apple gak kasih tau.
Dan gak ada tombol "Hapus".
Tapi ada TRIK buat bersihin ini. Gini caranya:
iPhone lo dicopet?
Lo bisa tau MUKA pencurinya + LOKASI dia sekarang.
Tanpa app tambahan dan bukan dari Find My. Langsung ke HP lo.
Gue setup ini di iPhone gue. Cuma 5 menit.
Sekarang gue ga takut kalo iPhone gue bakal kemalingan.
Gini caranya: