A R I EΞΒ I M A

Not Your Bae

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

“i love you”
★☆☆☆☆

“Saldo Gopay & Shopeepay udah kuisiin ya. Jgn sampai laper & kurang makeup”
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

[yuuta @yuuta__96]

Mau naroh ini ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kaget juga waktu Mukmin bawain stand up gimmick absen kayak gini, apakah karena memang terinspirasi di sini atau memang jenius aja kepikiran ngabsen.

Memang banyak yang konteksnya membingungkan untuk orang Indonesia tapi kayaknya kita bisa paham sih sedikit-sedikit.

[SAFEnet | Southeast Asia Freedom of Expression Net @safenetvoice]

JUST IN: @Polymarket masuk ke daftar pemblokiran Trustpositif PSE.

This is Indonesia, no England no USA 🦅🇮🇩🦅🇮🇩

[The Kerupuk @TheKerupuk]

Sobat bakom kerja keras dulu ygy

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Mahfud MD baru bicara soal MBG dan yang dia katakan jauh lebih keras dari kritik-kritik yang sudah beredar sebelumnya.

Ini bukan sekadar "program kurang optimal."
Ini adalah tuduhan sistemik tentang tata kelola yang bermasalah dari fondasinya.

Poin pertama yang paling mengejutkan: dari triliunan yang dianggarkan hanya Rp340 miliar yang benar-benar sampai ke makanan rakyat.

Mahfud mengungkap ketidakseimbangan yang sangat mencolok dalam struktur anggaran MBG.

Dari total dana program yang bernilai triliunan rupiah diduga hanya sekitar Rp340 miliar yang benar-benar terserap untuk belanja makanan yang dimakan oleh penerima program.

Selebihnya? Mengalir ke pos-pos yang tidak punya korelasi langsung dengan perbaikan gizi nasional. Salah satu yang disebut secara spesifik: pengadaan ribuan unit kendaraan operasional dari India.

Pikir ini baik-baik.
Program namanya Makan Bergizi Gratis.
Tapi sebagian besar anggarannya tidak untuk makanan.
Untuk kendaraan.
Dari India.
Yang hubungannya dengan gizi anak Indonesia tidak jelas.

Kalau ini benar maka MBG bukan program gizi. MBG adalah program pengadaan yang dikemas dengan narasi gizi.

Poin kedua: misteri 82 juta penerima dan 19.000 ekor sapi yang tidak masuk akal:

Sasaran program ditetapkan 82 juta orang.
Angka ini tidak sinkron dengan data kemiskinan versi BPS maupun Bank Dunia.
Dari mana angka 82 juta itu berasal dan dengan metodologi apa tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada publik.

Tapi yang lebih mengerikan adalah soal 19.000 ekor sapi.
Ada laporan resmi yang mengklaim bahwa dalam waktu singkat sudah dilakukan penyembelihan 19.000 ekor sapi untuk program ini.
Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak menu yang didistribusikan tidak mengandung daging sama sekali.

Kalau 19.000 sapi benar-benar disembelih dagingnya ke mana?
Kalau tidak disembelih laporannya bohong.
Salah satu dari dua kemungkinan itu pasti benar.
Dan keduanya bermasalah.

Poin ketiga: 33.000 anak keracunan dan respons yang meremehkan:

Rentetan insiden keracunan yang menimpa puluhan hingga ribuan siswa di berbagai daerah termasuk di sekolah-sekolah unggulan yang seharusnya punya standar lebih ketat adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan kualitas gizi tidak berfungsi.

Yang Mahfud kritisi bukan hanya keracunannya.
Tapi respons otoritas yang cenderung meremehkan insiden itu dengan narasi yang tidak masuk akal secara medis maupun kebijakan publik.
Ada yang bilang keracunan karena "faktor psikologis."
Ada yang bilang makanannya sudah sesuai standar.
Ada yang mengalihkan perhatian ke data positif lainnya.

33.000 anak keracunan bukan angka yang bisa diremehkan dengan narasi apapun.
Itu adalah kegagalan pengawasan yang serius dan seharusnya memicu audit menyeluruh secara langsung.
Bukan klarifikasi humas.

Poin keempat: pelanggaran hukum yang sering diabaikan Pasal 11 Ayat 2:

Mahfud bicara dari sudut hukum yang sangat spesifik.
Setiap program nasional yang menggunakan anggaran negara apalagi yang nilainya triliunan wajib melaporkan perkembangannya secara berkala kepada DPR RI sesuai mekanisme yang diatur oleh konstitusi.

Pasal 11 Ayat 2 mengatur pertanggungjawaban yuridis ini.
Dan Mahfud mempertanyakan: apakah BGN dan lembaga-lembaga terkait sudah menjalankan kewajiban pelaporan ini dengan benar?
Atau anggaran triliunan itu mengalir tanpa mekanisme akuntabilitas yang semestinya?

Ini bukan pertanyaan retoris.
Ini adalah pertanyaan hukum yang kalau jawabannya "tidak"maka ada pelanggaran konstitusional yang sedang terjadi di depan mata kita semua.

Poin kelima dan ini yang paling politis: MBG sebagai mesin pemilu 2029:

Mahfud secara eksplisit menyebut bahwa program ini berpotensi digunakan sebagai alat untuk membangun basis massa menuju Pemilu 2029.
Dan dia tidak melarang itu secara prinsipil karena setiap kebijakan pemerintah pasti punya dimensi politik.

Tapi yang dia peringatkan adalah ini: ketika program dijalankan dengan kesalahan prosedur yang serius dengan anggaran yang tidak transparan, data yang tidak sinkron, kualitas yang mengakibatkan keracunan massal lalu semua itu dibiarkan karena ada pertimbangan untuk mempertahankan program demi kepentingan pemilu maka sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Kita sedang menyaksikan penggunaan uang rakyat untuk membangun pagar politik bukan untuk membangun gizi anak-anak Indonesia.

Dan akumulasi masalah hukum dan moral dari praktek seperti ini tidak akan hilang begitu saja setelah pemilu selesai.
Suatu saat harus dibayar.
Dan yang membayarnya seperti biasa adalah rakyat.

Konteks yang lebih besar dan ini yang perlu disatukan:

Gue sudah beberapa kali bahas MBG di sesi sebelumnya.
Dan sekarang dengan catatan Mahfud ini gambarannya semakin lengkap dan semakin mengkhawatirkan.

1.720 SPPG tutup sementara tapi tetap dapat insentif Rp6 juta per hari Rp10,32 miliar per hari untuk dapur yang tidak beroperasi.
BGN anggarkan Rp1,2 miliar untuk "Jasa Pengelolaan Opini Publik" sementara BPOM tidak punya anggaran cukup untuk sampling kualitas makanan.

Program dipangkas jadi 4 hari seminggu untuk hemat Rp50 triliun tapi kebocoran dari pintu-pintu lain tetap berjalan.
Dan sekarang Mahfud mengkonfirmasi: dari triliunan yang dianggarkan hanya Rp340 miliar yang benar-benar sampai ke makanan.

Kalau semua data ini disatukan ini bukan lagi soal program yang kurang efisien.
Ini adalah program yang dari desainnya mungkin memang tidak dirancang untuk efisiensi gizi. Tapi dirancang untuk sesuatu yang lain.

MBG adalah salah satu program paling ambisius yang pernah diluncurkan pemerintah Indonesia.
Dan niatnya memberi makan anak-anak yang kekurangan gizi tidak ada yang bisa mempersoalkan niat itu.

Tapi antara niat dan eksekusi ada jurang yang sangat lebar. Dan di dalam jurang itu ada triliunan rupiah uang rakyat yang perjalanannya tidak bisa dijelaskan dengan transparan.
Ada 33.000 anak yang keracunan.

Ada 19.000 sapi yang laporan penyembelihannya tidak cocok dengan menu yang diterima. Ada kendaraan dari India yang entah apa hubungannya dengan gizi.

Mahfud MD adalah mantan Menko Polhukam yang tahu persis bagaimana sistem hukum dan tata kelola negara seharusnya bekerja.

Kalau dia bicara sekeras ini itu bukan komentar oposisi biasa. Itu adalah alarm dari seseorang yang tahu persis standar yang seharusnya dipenuhi dan melihat standar itu tidak dipenuhi.

Dan pertanyaan yang paling penting sekarang: siapa yang akan melakukan audit independen terhadap seluruh rantai anggaran MBG dari sumber hingga sendok yang masuk ke mulut anak-anak itu?

Karena tanpa audit yang benar-benar independen dan transparan kita tidak akan pernah tahu berapa yang benar-benar sampai ke tujuan.

Dan anak-anak yang seharusnya dibantu gizinya akan terus menjadi alasan yang dicantumkan dalam laporan sementara uangnya pergi ke tempat yang tidak bisa dijelaskan.

[txtdrimedia @txtdrimedia]

Pigai mengatakan kedepannya aktivis HAM bakal ditentukan oleh pemerintah melalui tim asesor

tim asesor nantinya akan diisi oleh pemerintah, sipil, hingga aparat

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

Band jelek

[X T R E M E 𖤐₆₆₆ @XtremeMerch]

Avenged Sevenfold akan tampil di Jakarta International Stadium tanggal 10 Oktober 2026.

Tebak Special Guests? 👀

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

patriaki dilarang jika laki laki masih miskin.

[M♥️L @FunJunkies]

Ayahku patriaki abis.
Masak ga bisa, ngambil minum ga pernah, ibuku dilarang kerja.
Tapi full service buat keluarganya
Selalu ada art & supir
Ibu mau apa aja dikasih
Semua aset an ibu (tanah, rumah, mobil)
Keluarga ibu dibantu ga beda sama dia bantu keluarganya
Nyekolahin 3 anak perempuan sampai tuntas

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

akhire cepu openmic manehh Ya Allah 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

Tentu saja, ayo warga Cepu mari kembali berjalan bersama kami !! @standupindoCEPU

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

tentu struggle membangun komunitas ini, dimulai dari 17 Agustus 2013 komunitas ini terbentuk. Banyak event yg berhasil, gagal, minus juga 😂, ramai, sepi, pecah, ngeboom sampai bertahun tahun mati suri akhirnya 2026 bisa hidup lagi. Kami tetap cinta @Standupindo
VIVA LA KOMTUG!!

[intinyadeh @intinyadeh]

#intinyadeh RF, remaja 16thn di Blora, tiba2 rumahnya didatengin polisi, tanpa surat penggeledahan, penangkapan, dsb.

RF dipaksa masuk kamar, disuruh bugil, trus payudara & vaginanya dijamah dgn dalih pemeriksaan. Perut ditekan2.

RF dituduh sbg pelaku pembuangan bayi.

(1/2)

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

@anantarispo ikutan ngambil juga sih pun

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

@tvindonesiawkwk rilisnya ngepas bgt sama demo gede kemarin berhari2

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

@HeisRavers @grok just watch here

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

@cinnamorrollysa @tvindonesiawkwk emang jangan di tonton kak, filmnya goblok 🙏🏻🙏🏻

[Indonesian Pop Base @iPopBase]

Prabowo Subianto and Xi Jinping are in talks on Jakarta’s giant sea wall project, costing Rp1.297 trillion.

[A R I EΞΒ I M A @bigma__]

Pihak asing