mksd gue… kenapa sih lu semua seambi itu utk ngancurin rakyat dan negara ini… kayak… harta lu jg udh triliunan… triliunan tuh ribuan miliar… miliar tuh ribuan juta… ga akan abis jg… kita sbg rakyat could never compete dgn garjimut ini…
Kalian tau ga sih, Pak SBY dulu pas jaman
krisis global mau naikin bensin
400 PERAK doank aja dia pidato loh Live di TV2..
beliau minta maaf ke rakyat dengan wajah yg sedih.
Minta maaf berkali2 harus ambil keputusan itu.
Dia juga banyak kekurangannya, tapi sumpah gw kangen dengan pemimpin kek gitu, yg bertanggung jawab, yg punya empati ke rakyat!
Bukan malah denial bilang rupiah lemah ga ngaruh! Rakyat cuma butuh makan, ga mimpi jadi kaya! 4jg 4jg
cc:threadris_kaanisya
Jadi, ada kabar sedih dari Kalimantan Selatan. Ternyata ada situs bersejarah keren banget di sana, yaitu ratusan lukisan dinding gua yg umurnya udah 2.000 tahun. Lukisan ini jadi saksi bisu kehidupan leluhur kita zaman dulu.
Sayangnya, sekarang keberadaan situs ini lagi terancam gara2 ekspansi kebun sawit di sekitarnya. Masalahnya, akar pohon sawit, perubahan suhu di dalam gua, sampai sisa pupuk kimia bikin lukisan kuno ini perlahan rusak dan memudar.
Baru Cincha Laura Kiehl artis yg brani nyenggol kebijakan pemerintah yg morat-marit ky ranjang Teddy.
Dia tegas menyuarakan kesejahteraan & keadilan rakyat yg TIDAK merata sejak kepemimpinan badut gemoy
Artis lainnya masih aman dan tenang berlindung dibalik lagu ok gas.. ok gas...
Guys, lu pada tahu nggak kenapa Habibie mencopot Prabowo dari Pangkostrat?
Dan yang lebih penting lu pada tahu nggak bahwa pencopotan itu terjadi dalam kurang dari satu hari setelah Habibie menerima laporan?
Ini bukan gosip.
Ini diceritakan sendiri oleh Habibie
dalam wawancara yang direkam tahun 2006.
Ini konteksnya dulu:
Mei 1998. Soeharto baru saja mundur.
Habibie dilantik sebagai presiden.
Indonesia dalam kondisi paling kacau sejak 1965 demonstrasi massal, kerusuhan, ekonomi hancur, dan kepercayaan publik terhadap negara di titik nol.
Habibie baru duduk di kursi presiden.
Belum hafal protokolnya.
Dia sendiri cerita waktu mau duduk di kursi kerja presiden, dia bingung mau duduk di mana karena tidak tahu posisi duduk yang benar sebagai presiden.
Sampai protokol yang kasih tahu.
Di tengah situasi sekacau itu Wiranto datang menemui Habibie dengan laporan yang sangat serius.
Ini isi laporan Wiranto:
Ada gerakan pasukan Kostrat yang bergerak menuju dua titik: Istana dan kawasan Kuningan tempat rumah Habibie berada.
Pangkostrat saat itu: Prabowo Subianto.
Wiranto juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting: dia memegang Kepres yang memberikan kewenangan bertindak mengamankan situasi kalau keadaan membutuhkan "seperti Supersemar."
Bayangkan momen itu.
Presiden baru yang baru beberapa hari menjabat. Pasukannya sendiri bergerak tanpa perintah.
Dan Pangab datang dengan Kepres yang bisa memberinya kewenangan mirip Supersemar.
Habibie mendengar semua itu.
Diam sebentar.
Lalu menyimpulkan satu hal tentang Wiranto:
"Saya terkesan orang ini jujur."
Dan ini keputusan Habibie:
Tidak ada rapat panjang.
Tidak ada sidang kabinet darurat.
Tidak ada negosiasi.
Habibie memberikan petunjuk langsung kepada Wiranto:
"Sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti.
Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing."
Satu kalimat perintah.
Satu hari. Selesai.
Prabowo dicopot dari Pangkostrat sebelum hari itu habis.
Dan ini pertemuan yang paling mengejutkan setelahnya:
Prabowo tidak terima.
Dia datang langsung ke ruang kerja presiden menemui Habibie.
Habibie sebenarnya bisa menolak.
Tidak ada kewajiban protokol untuk menerima perwira yang baru dicopot tanpa permintaan formal.
Tapi Habibie menerima karena dua alasan pribadi:
Satu — ayah kandung Prabowo adalah Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang sejak Habibie SMA sudah jadi idolanya. Keluarga yang sangat dihormatinya secara intelektual.
Dua — Habibie menduga mungkin ada titipan pesan dari ayah mertua Prabowo yaitu Soeharto yang saat itu sudah tidak bisa ditemui langsung.
Tapi yang terjadi di ruangan itu sama sekali tidak seperti yang Habibie perkirakan.
Prabowo menurut cerita Habibie sendiri langsung berkata:
"Anda ini presiden apa? Naif."
Dan ini jawaban Habibie yang menurut gue paling berkarakter dalam seluruh cerita ini:
Tidak marah.
Tidak tersinggung.
Tidak balas dengan ancaman atau kemarahan.
Habibie menjawab santai:
"Masa bodoh.
Yang penting saya presidennya.
Saya yang menentukan finish."
Lalu Habibie menambahkan refleksi yang sangat jujur: banyak orang memandangnya sebelah mata "Habibie kan tukang, bisa buat kapal terbang, mejanya penuh teknologi, tidak ngerti yang lain."
Tapi bagi Habibie justru itu keuntungan.
Karena dia tidak merasa terhina oleh kata-kata itu.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Habibie adalah presiden yang legitimasinya paling dipertanyakan dalam sejarah Indonesia.
Naik bukan karena dipilih rakyat.
Naik karena Soeharto mundur.
Banyak yang meremehkannya.
Banyak yang menganggapnya tidak punya otoritas nyata.
Banyak yang berpikir dia hanya boneka transisi yang bisa dikendalikan.
Tapi dalam momen paling krusial itu ketika pasukan bergerak tanpa perintah menuju Istana dan rumahnya sendiri Habibie tidak panik.
Tidak ragu.
Tidak menunggu situasi makin memburuk.
Dia memberi satu perintah.
Sebelum matahari terbenam.
Dan ketika perwira yang dicopot itu datang menyebutnya naif di mukanya langsung dia menjawab dengan ketenangan orang yang tahu persis di mana otoritasnya berdiri.
Yang penting saya presidennya.
Saya menentukan finish.
Habibie mencopot Prabowo
bukan karena dendam pribadi.
Bukan karena politik.
Tapi karena ada gerakan pasukan yang tidak sesuai struktur komando bergerak menuju Istana dan rumah presiden tanpa perintah resmi.
Dan dalam sistem militer manapun di dunia itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan.
Tidak peduli siapa yang memimpin gerakan itu.
Tidak peduli seberapa dekat hubungan personalnya dengan presiden.
Habibie mungkin dianggap naif oleh banyak orang.
Tapi orang yang dianggap naif itu dalam satu hari mengambil keputusan militer yang mungkin menyelamatkan Indonesia dari skenario yang jauh lebih buruk dari yang benar-benar terjadi.
Dan 27 tahun kemudian perwira yang dicopot itu menjadi presiden.
Sementara yang mencopot sudah lama berpulang dan dikenang sebagai salah satu tokoh paling bersih dalam sejarah republik ini.
Sejarah punya cara tersendiri untuk menjawab siapa yang naif dan siapa yang tidak.
GO INTERNATIONAL...
Seekor satwa liar dengan tubuh kecil mencoba menghadang mesin raksasa demi mempertahankan rumahnya sendiri.
Bagi orangutan hutan adalah rumah, tempat mencari makan, tempat bermain, sekaligus satu-satunya ruang hidup yang mereka miliki sejak lahir.
"Pesta babi itu fitnah"
"Kita semua udah tau tendensi pesta babi"
"NGO tengik cuma mau indonesia lemah"
Trus kejadian anak kecil mati ditembak, bacot lu pada ngentot
Stop.....✋️✋️✋️⚠️⚠️⚠️
Buka mata kalian wak
TOP 5 Daftar Pemilik Perusahaan Penghancur Hutan di Papua
1. Keluarga MARTIAS FANGIONO
🌴 Menguasai hampir jutaan hektar lahan di Papua
2. Anthony Salim
🌴Menguasai ratusan ribu hektar
3. Seung Eun-ho
🌴Menguasai ratusan ribu hektar
4. Jimmy Widjaja
🌴Menguasai puluhan ribu hektar
5. Rosna Tjuatja
🌴Menguasai puluhan ribu hektar
Yang paling sakitnya beberapa perusahaan penghancuran hutan tersebut terdaftar di luar negeri, yang artinya hutan kita di hancurkan pajaknya untuk bangun negara luar.
Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.
CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.
Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.
Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.
Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:
Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?
Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.
Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.
Dan ini yang paling menohok:
Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.
Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.
"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."
Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.
Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.
Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.
Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.
Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.
Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.
Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.
Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:
Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.
MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.
Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:
Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.
Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.
Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?
Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?
Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?
Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:
"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.
Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.
Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.
Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.
Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.
Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.
Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.
Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.
Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.
Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.
Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.
Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.
Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.
Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.
Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.
Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.
Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.
Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.
💚 sumpah ini jahat banget. Kaya israel yt bikin yellow line dikasi galian macem gini jg. Tujuannya mau blokade biar warga gaza dan warga kampung ini ga bs lewat. Tp lbh mengenaskannya yg ini pelakunya sesama wni 😭💔 https://t.co/wWSQhfIKdz
bisa hidup layak itu menurut gue bare minimum, kalau ‘mimpi’ ya harus setinggi-tingginya. kalau hidup ‘layak’ aja harus jadi ‘mimpi’ berarti emang lu gagal aja menata negara sebagai presiden
- Nelayan disandera bajak laut Somalia
- Aktivis kemanusiaan sama beberapa jurnalis diculik zionis israel
- Aceh gak pulih-pulih pasca 6 bulan bencana
Gak ada yang dibahas blas, malah ngeprank kenaikan gaji 300% buat guru, yang ternyata salah ucap buat hakim. Asu!
KELUARGA SERAKAH PENGHANCUR HUTAN PAPUA
Banyak mata menyorot Haji Isam, tapi sedikit yang menyoroti salah satu pelaku utama kerusakan hutan Papua, dialah MARTIAS FANGIONO SEKELUARGA.
Beberapa Kasus pernah menimpa si serakah ini, tapi selalu lolos. Ah, kalian pasti sudah tahu alasannya... orang berduit memang punya cara.
1. Kasus Korupsi Izin Sawit & Kayu di Kaltim (2004–2007)
Total kerugian negara :Rp 1,2Triliun
2. Dugaan Penggelapan Pajak & Lahan Hutan Ilegal (2024–2025)
Total kerugian negara : Rp 1,4 triliun
3. Proyek di Papua (Sawit & Food Estate) dan Deforestasi Besar-besaran via Shadow Companies
Total kerugian negara: TAK TERHITUNG SANGKING BANYAKNYA
Dan masih banyak kasus lainnya, aku tak berani sebut, Awak akut di buru🥲
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.