Pajak yg udh gw bayar buat gaji anak lu :
• PPN 11% tiap kali makan, belanja, atau pakai jasa
• PPh puluhan juta per tahun
• Pajak mobil 2 dan motor 3 (saat beli dan tiap tahun)
• Pajak rumah (PBB)
• Pajak usaha kontrakan
• Pajak tiket pesawat
• Pajak saat lewat jalan tol
• Pajak BBM
• Pajak pulsa, paket data, internet, dan listrik
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan
• SWDKLLJ saat bayar pajak kendaraan
• Pajak rokok
• Pajak hotel
• Pajak restoran dan kafe
• Pajak parkir
• Pajak hiburan (bioskop, konser, tempat rekreasi tertentu)
• Bea Meterai
• Pajak jual beli properti
• Pajak deposito dan investasi tertentu
• Pajak impor barang dari luar negeri
• Bea masuk barang impor
• Pajak reklame
• Pajak penerangan jalan (di tagihan listrik)
• Pajak transaksi saham tertentu
• Pajak transaksi kripto
• Pajak hadiah undian
• Pajak sewa tanah dan bangunan
• Pajak penghasilan UMKM/usaha tertentu
• Retribusi pasar
• Retribusi kebersihan/sampah
• Retribusi perizinan tertentu
• Biaya administrasi dan pungutan daerah lainnya.
Terus masih dibilang kurang kontribusi ke negara. 😅
- KITA ADA PILIHAN POTONG GAJI PEJABAT.
- KITA ADA PILIHAN TARIK BIAYA TUNJANGAN.
- KITA ADA PILIHAN SURUH MEREKA BAYAR PAJAK.
- KITA ADA PILIHAN STOP MBG, STOP KOPDES
TAPI YANG MEREKA PILIH
- KITA DISURUH HEMAT
- PAJAK DINAIKKAN
- CONTENT CREATOR REMAHAN DIPAJAKIN
- UMKM KENA PAJAK SEPERTI PT
- LISTRIK MENYALA BERGILIR
- BBM DINAIKKAN
- SUKA BUNGA DINAIKKAN
- KALO NGK SUKA DSURUH PINDAH WARGA NEGARA
NASIB +62
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.
Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.
Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.
Cerita Bulog di era Prabowo itu punya plot twist yang susah dikarang:
Feb 2025: Prabowo tunjuk jenderal TNI aktif , Mayjen Novi Helmy, jadi Dirut Bulog.
Langsung disorot karena melanggar UU TNI: jabatan sipil tidak boleh diisi prajurit aktif.
KSAD bilang "sudah tidak tentara lagi sejak dilantik."
Panglima TNI bilang "tunggu, nanti mundur."
Publik bingung.
Juni 2025: Panglima TNI kirim surat ke Menteri BUMN , minta Novi ditarik kembali ke TNI.
Bulan Juli, Novi dicopot dari Bulog.
Resmi kembali ke TNI.
Jadi prajurit aktif lagi.
YLBHI menyebut seluruh prosesnya "main-main dan coba-coba."
Penggantinya?
Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Jenderal lagi. Militer lagi.
Bulog : lembaga yang tugasnya stabilisasi pangan 280 juta orang, dalam 6 bulan punya 3 pimpinan berbeda.
Semua dari unsur militer atau penunjukan darurat.
Tidak ada seleksi terbuka, tidak ada proses merit.
Ini bukan reformasi birokrasi.
Ini percobaan.