guru asn gugat aturan telat perpanjang sim harus bikin baru:
- ahmad royani guru asn gugat pasal 85 ayat 2 uu llaj ke mk
- dia telat perpanjang sim cuma 3 hari karena lagi sibuk urus asesmen siswa
- pas dateng ke satpas malah ditolak
- dan disuruh bikin sim baru dari nol
- dia harus ulang ujian teori dan praktik kayak pemula
- padahal udah lama bisa nyetir
- menurutnya ini rugiin waktu tenaga dan biaya yang gak sebanding
- dia bandingin sama stnk yang telat cuma kena denda gak sampe dihapus registrasinya
๐ท๐บ๐ฎ๐ฉ NEW: Russiaโs nuclear power expertise can solve Indonesiaโs energy issues.
Small modular reactors can help provide more equitable access to energy across all of Indonesia with its over 17,000 islands.
PRABOWO DI GEBUK 9 NAGA!!!
Tukang pukul Jokowi yang kini gencar mengebuk pemerintahan Prabowo seharusnya segera dipanggil ke Istana untuk dimintai pertanggungjawaban. Jika tidak, cabut seluruh fasilitas dan kenikmatan negara yang selama ini mereka nikmati, serta proses hingga tuntas semua kasus hukum yang menjerat nama mereka."
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu โ adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu โ pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua โ moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga โ kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat โ pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
โ ๏ธ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
GUys ini sakit sih......
Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi,
tanpa konferensi pers,
tanpa pernyataan apapun dari kementerian?
Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam.
Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa.
Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya.
Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa.
Ternyata ada sabotase dari dalam.
Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar.
Bocoran pertama:
kas pemerintah hanya cukup 3 minggu.
Bocoran kedua:
uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis.
Bocoran ketiga :
dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing:
Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan.
Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung.
Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Dari dalam Kemenkeu sendiri.
Dampaknya nyata ke pasar.
Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar.
Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu.
Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri,
ketemu investor satu per satu
menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan.
Bule-bule itu bilang clear.
Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi.
Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri.
Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan:
Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab:
Iya dan tidak. Ada sedikit.
Tapi ada yang lain-lain juga.
Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas.
Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan.
Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen.
Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan:
Pertama
40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya.
Mayoritas perusahaan China.
Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar.
Dua sudah dikejar dan berjanji membayar.
Tapi 38 yang lain masih berjalan normal.
Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah.
Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu:
Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya.
Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak.
Kedua
dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada.
Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya.
Jawaban Purbaya:
Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin.
Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin."
Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya.
Oh, tanda tangan elektronik ada loh.
Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan."
Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman."
Ketiga
sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah.
Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance.
Semua isian dari awal lagi.
Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan:
Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu.
Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan:
Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot.
Tapi di dalam:
Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri.
Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak.
Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya.
Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam.
Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam.
Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini.
sungguh sakit ini negeri kita
Dapet info ini..
**INI YANG MENYEBABKAN RISMON SIANIPAR HARUS NYERAH KEPADA JOKOWI, RISMON TERSANDRA, TETAPI INI BUKAN BERARTI IJAZAH JOKOWI TERBUKTI ASLI.**
KETUA JOKOWI MANIA, ANDI AZWAN MELAPORKAN RISMON SIANIPAR TERKAIT KASUS DUGAAN IJAZAH PALSU S2 DAN S3 DARI YAMAGUCHI UNIVERSITY JEPANG.
RISMON JUGA DITUDING MEMBUAT SURAT KEMATIAN PALSU ATAS DIRINYA SENDIRI KARENA TIDAK BISA MENGEMBALIKAN DENDA BEA SISWA DARI YAMAGUCHI UNIVERSITY.
POLEMIK DUGAAN IJAZAH PALSU JOKOWI HARUS BISA BERAKHIR DENGAN MENGUNGKAP KEBENARANNYA, TERLEPAS DARI REKAYASA PENGUASA.**
Kasian Rismon...!
"Ma, kenapa kita miskin? Saya mau sekolah yang tinggi agar bisa belikan mama rumah," Itu pesan NW, bocah 8 tahun sesaat sebelum dilindas alat berat sambil jualan tisu.
Perempuan kelas 4 SD itu sebelumnya meminta makan, tapi kata ibunya sudah tidak ada nasi.