Di Inggris, kabinet bayangan hadir sebagai alternatif politik yang relatif terbaca. Publik dapat memperkirakan perbedaan ideologis dengan pemerintah, baik dalam soal pajak, imigrasi, privatisasi, biaya pendidikan, kebebasan sipil, hak LGBT, peran serikat pekerja, maupun batas intervensi negara dalam ekonomi. Seorang pemilih Labour tradisional, misalnya, kurang lebih dapat menduga posisi yang akan diambil kabinet bayangannya bahkan sebelum seluruh nama diumumkan. Apakah biaya kuliah akan naik? apakah pajak akan makin besar?
Karena itu, menarik ketika gagasan kabinet bayangan mulai diperkenalkan di Indonesia. Pertanyaannya bukan hanya track record orang-orangnya, atau seberapa kritis dan konsisten posisi mereka terhadap pemerintah. Tentu hal ini penting. Namun juga tradisi pemikiran politik apa yang mereka wakili? - sentris, liberal demokrat, sosialis, agamis? dan apa bedanya dengan pemerintah?
"Indonesia tidak pernah ada di muka bumi ini, seandainya tidak ada arus dan campur-tangan global"
Arsip lama dari kasus lama. Tapi masalahnya tetap awet.
https://t.co/q4Rnzm0KPA
Indonesia: negeri dengan penduduk ke-4 terbesar di dunia. Konon, negeri demokrasi ke-3 terbesar di dunia. Masih jauh mengejar ketinggalan dalam dunia pendidikan tinggi pada jajaran dunia.
Ayo, maju!
”L’etat, C’est Moi”, Negara adalah Aku.
Paparan yang baik yang membahas bagaimana kekuasaan yang demokratis menjadi absolut yang disebabkan oleh kaburnya alat ukur antara yang personal dan yang institusi. https://t.co/BFIci9C4GB
Ada militer di mana-mana. Dan ketika ada masalah di mana-mana, militer dijadikan solusinya.
Kamu pilih mana? Diam saja atau stop militerisasi?
#KoperasiMerahPutih#Militer#Tentara
Baca juga #AnalisisBudaya oleh Ariel Heryanto (@ariel_heryanto) berjudul Pesta Babi. Ia menulis, sudah lama kepercayaan publik pada elite dan pada narasi resmi sangat rendah. Terjadi kelangkaan narasi terpercaya tentang berbagai topik. #AdadiKompas
https://t.co/SxjVygB8QC
Mengapa filosofi pendidikan “sesuai industri” itu problematis?
Saya agak gelisah baca wacana menutup prodi yang dianggap “tidak relevan dengan industri”, yang disampaikan Sekjen Kemendikti, Prof Bakri Munir Sukoco.
Bukan karena saya anti industri.
Tapi… industri yang mana?
Yang hari ini?
Atau yang bahkan belum ada 10 tahun lagi?
Masalahnya sederhana: industri sendiri sering belum tahu arah masa depannya.
Laporan World Economic Forum dan McKinsey & Company berulang kali bilang hal yang sama: banyak pekerjaan masa depan belum eksis hari ini.
Jadi kalau kampus sibuk “menyesuaikan diri” dengan kebutuhan sekarang, kita mungkin sedang menyiapkan lulusan… untuk dunia yang sudah lewat.
Dan biasanya, yang pertama dikorbankan itu selalu sama:
Filsafat.
Sejarah.
Sastra.
Yang dianggap tidak praktis.
Padahal banyak pemimpin, pembuat kebijakan, bahkan inovator yang lahir dari sana.
Sekarang bahkan keguruan dan kedokteran ikut disorot oleh Sekjen Kemendikti. Keduanya dibutuhkan masyarakat tapi katanya terlalu “market-driven”, harus jadi “market-driving”.
Tapi jujur saja kedua istilah ini masih dalam logika yang sama: pasar sebagai penentu. Bedanya hanya soal siapa yang lebih pandai meramal pasar.
Padahal masalah utamanya bukan di situ.
Masalah pendidikan di Indonesia itu ada di tata kelola.
Prodi dibuka karena tren. Karena peminat. Karena pemasukan. Bukan karena visi pendidikan.
Kalau akarnya di situ, menutup prodi dari atas itu cuma seperti memotong daun, tanpa menyentuh akar.
Yang kita butuhkan bukan sekadar menutup prodi, tapi membenahi cara kita menilai dan membiayai pendidikan. Quality control dan akreditasi tetap penting, tapi ukurannya harus nyata: kualitas belajar, daya pikir lulusan, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan sekadar dokumentasi.
Yang dibutuhkan adalah pendanaan berbasis kualitas, kurikulum yang lentur, dan keberanian menjaga ilmu yang tidak selalu “laku”.
Karena saat industri jadi satu-satunya ukuran, dunia kampus menjelma hanya melatih tenaga kerja bukan melahirkan manusia yang mampu berpikir, menilai, dan membentuk zamannya sendiri.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
"cara negara melihat kekuasaan dan kedaulatan secara kaku, seolah harus selalu tampak kuat dan tidak boleh mengakui kelemahan. Inilah cerminan maskulinitas toksik."
Tulisan hebat dari akademikus hebat Prof Evi Eliyanah
https://t.co/YcGUDJ3Qny
Karena tidak semua punya ingatan panjang, maka arsip seperti ini ada gunanya.
Apa maknanya untuk masa kini? Silahkan dipikirkan dan dihayati sendiri2 sesuai dengan moralitas dan nalar masing2.
😄😄😄😄
Kemesraan Ningrat-Kolonial-Eropa. sumber gambar: TEMPO DOELOE, E. Breton De Nijs
Tidak semua "pribumi" di lapisan bawah. Tidak semua Eropa di lapisan atas. Tidak di sepanjang masa kolonial diberlakukan tiga kategori kependudukan kolonial. (Charles Coppel)
Dua abad lalu, rakyat yang tertindas kerajaan bisa kabur menjauh. Negara abad ke-20 mampu mengontrol ruang publik dan membatasi mobilitas rakyat. Kini, ada yang jauh lebih berjaya daripada negara abad ke-20 ...
Baca selengkapnya di https://t.co/hGcNBctIwQ
Saya percaya sebagian besar kita, saat bulan ramadhan, menahan lapar dan haus itu perkara yang tidak sulit. Yang sulit adalah mengendalikan syahwat konsumerisme. Ia begitu nikmat, dan sebagian besar kita punya pembenaran soal itu.
Fyi aja, populasi dunia ada 8,3 miliar manusia dengan perjuangan yg beda2. Banyak yg terlalu sibuk bertahan hidup sampe ga sempet ngikutin isu2 terkini. Kalo semisal ketemu org yg ga tahu apa2, cukup beri tahu aja, ga perlu ngehujat. Edukasi itu merangkul, bukan memukul.