BPKP NTB

Akun Resmi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Tahu kah Sobwas, bahwa Pegawai BPKP wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Hal ini tertuang dalam Aturan Perilaku Pegawai BPKP - Etika Bernegara Nomor A.6.

Sehingga dalam melaksanakan penugasan Pegawai BPKP dilarang menerima/meminta berbagai macam bentuk gratifikasi dan suap.

Tolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ⛔

#bpkpntbterdepan
#hadirbermanfaat
#kianbermakna
#tolakgratifikasi
#nokorupsi

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

"Mutasi dan promosi adalah bagian dari kebutuhan organisasi," ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Bapak Mudzakir, dalam arahannya pada kegiatan Pisah Sambut Pegawai yang digelar di Aula Bumi Gora BPKP NTB (9/7).

Kegiatan yang berlangsung penuh haru ini diikuti oleh seluruh jajaran manajemen, pegawai, serta Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BPKP NTB. Acara dikemas secara hangat dan kekeluargaan, diisi dengan penampilan spesial dari pegawai yang berpindah tugas, pemutaran video persembahan, hingga berbagai games interaktif yang membangun keakraban antarpegawai.

Momen ini menjadi ajang apresiasi atas dedikasi pegawai yang berpindah tugas sekaligus penyambutan hangat bagi pegawai yang baru bergabung.

#bpkpntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#pisah
#sambut
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Budaya Risiko Kecurangan pada Pemerintah Daerah” sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi (2/7).

Acara diawali dengan laporan panitia, sambutan dari Kepala Perwakilan, Bapak Mudzakir, serta keynote speech dari Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama membangun budaya risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah, serta penyerahan plakat kepada Gubernur NTB.

Dalam diskusi panel, Kepala Kepolisian Daerah NTB memaparkan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan berorientasi pada pemulihan aset. Beliau menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus mencakup langkah preventif, preemtif, dan represif, serta penguatan sinergi lintas lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan APIP.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTB menyoroti 10 area rawan korupsi dan perlunya pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Sementara itu, Direktur Investigasi I BPKP, Bapak Evenri Sihombing, S.E., M.S.i., menyampaikan urgensi penerapan Fraud Risk Assessment (FRA) di Pemerintah Daerah sebagai alat identifikasi dini terhadap potensi fraud dan titik rawan korupsi.

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif, membahas isu perlindungan whistleblower, konflik kepemimpinan daerah, hingga pengamanan aset tanah milik pemerintah. Narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP memberikan jawaban yang menekankan pentingnya sinergi, bukti yang valid, dan langkah hukum yang terukur.

FGD ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat budaya sadar risiko dan membangun sistem pengendalian intern yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel dalam mencegah kecurangan di daerah. Peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

#bpkpntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#fgd
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan!

Untuk menghadapi penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan Manajemen Risiko dan SPIP terintegrasi menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi NTB menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Tengah (1/7).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., yang hadir bersama Wakil Bupati, Inspektur, serta seluruh kepala OPD dan Camat di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam sambutanya Kepala Perwakilan, Mudzakir, menyampaikan pentingnya Manajemen Risiko dalam setiap Organisasi Pemerintah Daerah. Bahwa dalam mencapai suatu tujuan pasti akan ada risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Manajemen Risiko dibentuk agar kita dapat mengidentifikasi serta memitigasi hambatan tersebut. Selain itu Wakil Bupati Lombok Tengah juga menegaskan bahwa Manajemen Risiko merupakan tanggungjawab tiap OPD bukan hanya inspektorat.

#bpkpntbterdepan
#hadirbermanfaat
#bimtek
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Selamat Hari Bhayangkara ke-79.

Terima kasih kepada seluruh insan Kepolisian Republik Indonesia atas dedikasi dan pengabdianya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh penjuru negeri.

"Polri Untuk Rakyat"

#bpkpntb
#bpkpntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#bayangkara
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, Presiden menetapkan Program Kerja yang tertuang dalam Asta Cita ke-2, yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Penugasan Evaluasi Tata Kelola Pupuk Nasional pada Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 (30/6).

Penugasan ini bertujuan untuk mengevaluasi masalah yang terkait dengan pupuk subsidi terutama dari sisi distribusi dan penyerapan yang rendah, mengingat pupuk subsidi yang diproduksi dan disalurkan ke kios/pengecer bersumber dari da mengta usulan pada e-RDKK.

Diharapkan dengan penugasan ini sektor yang terlibat dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan lebih proaktif dalam menangani potensi masalah yang terkait dengan pengelolaan pupuk nasional di wilayah Provinsi.

#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
#AdaptifBernilai

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

BPKP NTB, melalui Bidang Investigasi, telah melaksanakan evaluasi atas rantai pasok 5 komoditas pangan strategis: beras, jagung, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta memastikan pemerataan distribusi bagi seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan — mulai dari Presiden, Menteri, hingga Kepala Daerah — dalam memperbaiki implementasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan rantai pasok pangan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
#AdaptifBernilai

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat melantik Pejabat Koordinator Pengawasan dan Subkoordinator di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi NTB (30/6).

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Bumi Gora, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB, dan dihadiri oleh para pejabat struktural, seluruh pegawai, serta Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan BPKP Provinsi NTB.

Pelantikan ini tidak hanya menjadi simbol kepercayaan pimpinan terhadap pejabat yang dilantik, tetapi juga menjadi momentum penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan di wilayah Bumi Gora.

#bpkpntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, beserta jajaran dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel (26/6).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Ruang Rapat Rinjani BPKP NTB, Kepala Perwakilan, Mudzakir, menegaskan komitmennya mendampingi Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan. BPKP NTB juga siap mendorong penguatan pengawasan intern guna mendukung visi Kota Bima yang maju bermartabat dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPKP NTB dalam mendampingi pemerintah daerah melalui audit, evaluasi, dan bimbingan teknis. Ia berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara BPKP NTB dan Pemerintah Kota Bima untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.

#bpkpntb
#hadirbermanfaat
#kianbermakna
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (25/6).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Idris selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, bersama Ibu Wiwin Intan selaku Pengendali Teknis P3A dari BPKP NTB.

Audit kinerja berbasis risiko merupakan pendekatan audit yang bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian intern atas pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah. Audit ini menitikberatkan pada penilaian ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, evaluasi aspek 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien), keberhasilan pencapaian program prioritas daerah, serta penyampaian saran perbaikan atas pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Bimtek ini diikuti oleh para Irban, auditor, dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.

Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas APIP dalam melakukan audit kinerja secara lebih terstruktur dan berorientasi pada risiko, sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#bpkntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#bimtek
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan!

Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk uang. Ia bisa menyusup dalam bentuk pembiaran terhadap inefisiensi, pembenaran atas konflik kepentingan, atau pemanfaatan celah pada kelemahan sistem. Karena itu, sistem pengendalian intern (SPI) harus menjadi tameng utama bukan sekadar regulasi, tetapi sistem yang terinternalisasi, hidup dalam kultur organisasi, dan dijalankan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam semangat itu, Perwakilan BPKP Provinsi NTB menyelenggarakan Bimtek Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada unsur Evaluasi Intern Pengendalian Korporasi (EIPK), bertempat di Ruang Rapat I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur (23/6).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, dan dihadiri Korwas Investigasi, Ahmad Faiz, Korwas P3A, Puji Basuki, serta seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Sekda Juaini Taofik menekankan pentingnya penerapan SPIP yang efektif dan berharap seluruh Kepala OPD dapat mengikuti kegiatan ini secara penuh untuk menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Sementara itu, mewakili Kepala Perwakilan BPKP NTB, Korwas P3A, Puji Basuki menyampaikan harapannya agar Bimtek ini menjadi pijakan awal untuk membangun sistem pengendalian yang lebih kokoh serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi yang sistematik dan berkelanjutan.

#bpkntbterdepan
#kianbermakan
#hadirbermanfaat
#bimtek
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan!

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, daerah dituntut mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, optimalisasi sumber pendanaan,khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hal yang sangat penting.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Evaluasi Optimalisasi PAD pada Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima (23/6).

Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai peluang perbaikan dalam pengelolaan PAD, sehingga mendorong peningkatan kemandirian fiskal dan efektivitas pembangunan daerah.

Mari bersama mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan!

#BPKP
#BPKPNTB
#BPKPNTBTerdepan

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Perwakilan BPKP Provisi NTB mengikuti Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat secara daring. Rapat kerja yang digelar secara hybrid pada 19–20 Juni 2025 ini mengusung tema “Agilitas Pengawasan untuk Mengawal Pembangunan”, menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat sinergi internal, dan merumuskan strategi pengawasan yang adaptif di tengah dinamika kebijakan nasional (20/06).

Dalam arahannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan, mengingat besarnya kepercayaan yang diberikan pemerintah khususnya Presiden kepada BPKP. Sepanjang 2025, BPKP terlibat sedikitnya delapan regulasi strategis, mencakup satu Perpres dan tujuh Inpres yang mempertegas perannya dalam pengawasan nasional.

Arahan tersebut diperkuat oleh pemaparan dari Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto, mengenai penyesuaian Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2025. Penyesuaian ini mencakup 14 topik prioritas, 7 desain pengawasan (insilwas), serta penjadwalan ulang pelaksanaan untuk menjawab kebutuhan aktual kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Rangkaian Rakernas juga diisi dengan pemaparan dari para Deputi BPKP yang menyoroti isu strategis di sektor ekonomi, hukum, infrastruktur, masyarakat, serta keuangan daerah. Para pejabat tinggi BPKP menyampaikan analisis dan arahan yang tajam guna mendukung pengawasan berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Sebagai penutup, arahan dari Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan pentingnya budaya kerja kolaboratif dan adaptif sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan pengawasan ke depan.

Rakernas ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi katalisator kemajuan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

#bpkpnrbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#raker
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko (MR) yang diselenggarakan di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima (18/6).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bima, yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Korwas APD) BPKP NTB. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh kepala perangkat daerah serta asesor dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah, bukan hanya Inspektorat. “Setiap ASN harus memiliki kesadaran dan peran aktif dalam mengelola risiko, karena ini adalah bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat dan BPKP NTB atas terselenggaranya kegiatan ini, serta mendorong seluruh peserta untuk mengikuti bimtek secara serius dan mengimplementasikan hasilnya di unit kerja masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh perwakilan kepala perangkat daerah, yang disaksikan langsung oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan Kepala Perwakilan BPKP NTB.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan singkat oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB mengenai pentingnya manajemen risiko dalam organisasi pemerintah. Ia menyampaikan bahwa setiap organisasi pasti memiliki tujuan, dan dalam proses pencapaiannya pasti terdapat faktor keberhasilan maupun risiko yang menghambat. “Risiko harus diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik. Apabila tujuan organisasi tidak tercapai, yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah pimpinan unit kerja,” jelasnya.

Setelah sesi pembukaan dan paparan Kepala Perwakilan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari BPKP NTB, yaitu Nuansa Gilang Insani dan Icho Pradana hingga penutupan kegiatan.

#bpkpntbterdepan
#hadirbermanfaat
#kianbermakna
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan pelepasan bagi empat pegawai yang akan melanjutkan tugas di unit kerja/perwakilan baru. Kegiatan ini menjadi momen penuh haru dan kebanggaan, menandai langkah baru dalam perjalanan karier para pegawai yang pindah (16/6).

Kepala Perwakilan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Kepada Bapak Mas Agus Sutaryat, Bapak Ahmas Faiz, Bapak Bonik Latup Lisa, dan Bapak Suparman selama bertugas di BPKP NTB, serta menyampaikan doa dan harapan agar para pegawai senantiasa sukses dan membawa semangat BPKP di tempat yang baru.

“Perpindahan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan dan tantangan baru. Kami percaya, semangat integritas dan pengabdian akan terus melekat di mana pun rekan-rekan bertugas,” ungkapnya.

Acara diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan sebagai wujud penghormatan dan dukungan kepada pegawai yang akan melanjutkan pengabdian di tempat baru.

#bpkpntbterdepan
#hadirbermanfaat
#kianbermakna
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan,

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan doa bersama yang dirangkaikan dengan pemberian gaji ke-13 secara simbolik kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan penyerahan penghargaan Pegawai Teladan bulan Mei 2025 (16/6).

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja para pegawai, serta menjadi momen untuk memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan BPKP NTB.

Kepala Perwakilan dalam arahannya menyampaikan bahwa pemberian gaji ke-13 bagi PPNPN dan penghargaan ini merupakan wujud perhatian institusi terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja pegawai. Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan yang semakin strategis.

Kegiatan diakhiri dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan akan kelancaran tugas serta keberkahan bagi seluruh pegawai.

#bpkpntbterdepan
#hadirbermanfaat
#kianbermakna
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Selamat kepada Gading Kara Andhika
Atas penghargaan sebagai Employee of the Month (EOM) bulan Mei 2025 Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Semoga kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang ditunjukkan selama ini menjadi teladan bagi kita semua.

Terus semangat dan sukses selalu! ✨

#bpkpntbterdepan
#teladan
#bpkp
#ntbSelamat kepada Gading Kara Andhika
Atas penghargaan sebagai Employee of the Month (EOM) bulan Mei 2025 Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Semoga kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang ditunjukkan selama ini menjadi teladan bagi kita semua.

Terus semangat dan sukses selalu! ✨

#bpkpntbterdepan
#teladan
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas terdepan!

Perwakilan BPKP Provinsi NTB melalui Koordinator Pengawasan Bidang P3A, Bapak Puji Basuki, bersama tim, menggelar Entry Meeting Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 (11/6).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lombok Barat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Ibu Hj. Nurul Adha, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bapak H. Ilham, S.Pd., M.Pd., dan Inspektur Kabupaten Lombok Barat, Bapak Suparlan.

Tujuan utama dari evaluasi LPPD adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah, serta menyusun rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dengan peningkatan kinerja yang berkesinambungan, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#bpkpntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#bpkpntb
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan!

Perwakilan BPKP Provinsi NTB menerima kunjungan Direktur Kriminal Khusus Polda NTB, Komisaris Besar Polisi FX. Endriandi, S.IK. (11/6).

Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya peningkatan koordinasi dan kerja sama yang lebih sinergis. Diharapkan, kolaborasi ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam pengawasan dan penanganan kasus korupsi, khususnya di tingkat daerah.

Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan berintegritas. Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi bersama dalam mendukung penguatan akuntabilitas serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pertemuan ini juga diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan antara BPKP dan Polda NTB, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

#bpkpntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#bpkpntb
#poldantb
#bpkp
#ntb

[BPKP NTB @bpkp_ntb]

Hai Sobwas Terdepan!

Kepala Perwakilan bersama tim melakukan monitoring progres pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sentra “Paramita” Mataram, Kabupaten Lombok Barat (8/6).

Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan serta memberdayakan generasi muda.

Kepala Perwakilan, Bapak Mudzakir, berharap proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

#bpkpntbterdepan
#kianbermakna
#hadirbermanfaat
#sekolahrakyat
#bpkp
#ntb