Menurut data dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, data bongkaran ikan di pelabuhan pekalongan selama tahun 2022 sebesar 13.943 Ton yang terdiri dari berbagai macam jenis komoditas perikanan.
#CintaData#MenujuST2023#MencatatPertanianIndonesia#KamiST
BPS Kota pekalongan pada Kamis (16/2) telah mengadakan pelatihan Survei Konstruksi Perorangan Tahun 2023 di ruang cuiri Pemkot Pekalongan. Dalam acara ini diikuti oleh 5 mitra BPS Kota Pekalongan dan petugas Organik BPS Kota Pekalongan.
Taukah kamu, Kota Pekalongan sebagai daerah perkotaan ternyata masih memiliki usaha pertanian lho.
Usaha perternakan di Kota Pekalongan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun 2019.
Lalu bagaimana kondisi usaha peternakan pada tahun 2023? Penasaran kan?
Sebanyak 1 orang pegawai dan 3 orang mitra dari BPS Kota Pekalongan mengikuti pelatihan petugas Survei Perdagangan Antar Wilayah 2023, pada tanggal 13, 14 dan 17 Februari 2023 yang diselenggarakan secara online melalui media Zoom oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.
Kota Pekalongan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Daerah Dalam Angka 2023 (16/2) di ruang Muria Hotel Howard Jhonson Kota Pekalongan. Acara FGD dihadiri oleh OPD selaku produsen data di Kota Pekalongan, Diskominfo selaku walidata, dan BPS selaku pembina data.
Sebelum petugas pencacah lapangan melakukan pendataan ke rumah tangga, pengawas turun lapangan untuk mendata rentang harga ke pasar maupun toko di sekitar blok sensus terpilih.
Mulai tanggal 8 Februari 2023, enam pencacah lapangan (PCL) Sakernas Februari 2023 melakukan pengumpulan data ketenagakerjaan di Kota Pekalongan . Sakernas Februari ini akan menghasilkan data jumlah jumlah penduduk bekerja, pengangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya.
BPS Kota Pekalongan berkesempatan tampil kembali pada program talkshow EXPOSE yang diselenggarakan oleh Batik TV dengan tema "Sensus Pertanian 2023" pada Kamis (9/2) yang dilaksanakan di Studio 1 Batik TV.
Sebelum Pertumbuhan Ekonomi dirilis, BPS terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi data secara regional. BPS Provinsi Jawa Tengah mengundang seluruh BPS Kabupaten Kota di wilayahnya untuk melakukan rekonsiliasi data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha.
Rabu (9/2) BPS Kota Pekalongan melakukan kunjungan ke SMA N 1 Pekalongan dalam rangka koordinasi keberlanjutan kegiatan BPS Goes to School dan Pojok Statistik. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Pekalongan Bapak Yulianto Nurul Furqon, M.Pd
Selasa (24/01) dan Rabu (25/01), BPS Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pelatihan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) 2023. Pelatihan ini karena ada perubahan moda pendataan survei peternakan yang awalnya melalui KPPT dan RPH triwulanan menjadi kegiatan LPTB melalui SIMOPEL.
Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan memberikan infografis hasil pencacahan survei triwulan I sampai triwulan IV tahun 2022 di Perusahaan Air Bersih Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan. Infografis tersebut diterima oleh Kabid Produksi, Bapak Kristanto.
Adapun Kelurahan yang dimaksud adalah Bendan Kergon, Gamer, Klego, dan Kandang Panjang.
Petugas GC terdiri dari 4 pegawai BPS Kota Pekalongan. Mereka mengunjungi keluarga untuk melakukan cross check terkait kondisi kesejahteraan.
BPS Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan Ground Check (GC) Proxy Means Testing (PMT) Data Regsosek 2022 pada tanggal 11 - 16 Januari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 RT yang tersebar di beberapa kelurahan yang ada di Kota Pekalongan.
Dari situs resmi KPK, tema Hari Antikorupsi Sedunia 2022 adalah "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi". Melalui tema ini, KPK ingin mengajak dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya memerangi korupsi.
Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Persentase penduduk miskin Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 7,59 persen menjadi 7,00 persen pada tahun 2022.
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.