Bumblebee🍉🍉🍉

L - 1485 👑

[Bumblebee🍉🍉🍉 @bubbleeyyy__]

Ini foto lama atau baru?? Rinduuu ihhh 😭😭😭

#exomiracl18 #exotransmedia

[fin @awaaannnn__]

saking udah gatau lagi gimana caranya agar suara kita didengar oleh presiden, permintaan yang diwakilkan oleh wakil ketua BEM UI ini kerasa bgt hopelessnya. kaya kita tuh cuma mau didenger loh, kita cuma minta hak kita, kita cuma minta pemerintah berpihak kepada rakyat.

[Bumblebee🍉🍉🍉 @bubbleeyyy__]

40k buat makan pun ngepress di warteg wkwk. Kopi tuku msh cukup tp 1. Look mahasiswa biar apa bjur☺

[͔ @herculep638]

dicari 'tampang mahasiswa' buat demo tandingan :)

[Aisa! ★ @sorenavistha]

Indonesia’s biggest loss:

[TxtdariUGM @Txtdariiugm]

Yang belum tau, dia ini dosen Fisipol UGM sekaligus direktur di lembaga riset Celios. Namanya Mas Media. S2 dan S3 dari The University of Manchester. Omongannya tajem, kritis, dan selalu based on data. Tentu tidak disukai kaum-kaum boikot UI dan UGM.

[Bumblebee🍉🍉🍉 @bubbleeyyy__]

@KangManto123 Pak/bu semoga keturunan mu kelak tidak akan menangis keras, akibat gabisa kuliah dan merasa tertinggal :)

[Bumblebee🍉🍉🍉 @bubbleeyyy__]

Udah seterang ini masa ga keliatan?

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Buset, rencana MBG disetop waktu libur, mau dibawa ke pengadilan sama pengusaha MBG 🤣

Jadi yang lapar siswanya apa pengusahanya?

[Bumblebee🍉🍉🍉 @bubbleeyyy__]

😔😭

[fin @awaaannnn__]

“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.

[mentari²⁶ ⋆☀︎. @mawarmentary]

sumpah kalo mau edukasi di tiktok emang model narasinya harus gini, baru pada masuk (itu pun dikit)

[Reza Sudrajat @penduduk_lokal_]

Kenapa banyak yang mati matian mempertahankann proyek korup ini. Inilah alasannya.

[Txt dari Drama Sosmed @fuhrerniq]

noted!

[si jeruk 🍊 @akuusijeruk]

"why are u crying?"

me :

[🦋 Sara @vlinderrin]

Ini sedih sebenarnya.

Bapaknya dulu demo berharap negara lebih baik, anaknya bisa tumbuh di kondisi yang lebih baik.

Eh tahunya anaknya juga harus turun ke jalan dengan alasan yang hampir sama

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Sampai hari ini 4 kejadian besar yang tidak di tangani serius oleh negara bahkan tidak ada tersangkanya
tersangkanya

1. Bencana banjir sumatera

* Korban jiwa: lebih 1.100 jiwa
* daya rusak: hampir seukuran p Jawa
* penegakan hukum: 0 tersangka

2. Tabrakan kereta di bekasi

* korban jiwa: 16 jiwa
* penegakan hukum: 1 tersangka
Tanpa audit mendalam terhadap kelalaian perusahan dan tetap beroperasi seperti tidak terjadi apa²

3. Kebakaran maut bus

* korban jiwa: terpanggang 16 jiwa
* penegakan hukum: 0 tersangka
Sampai sekarang tidak ada audit yang dijalankan, seperti hanya kejadian biasa aja.

4. Blackout sumatera

* korban jiwa : 3 jiwa
* Daya rusak: tak terkira
* penegakan hukum: 0 tersangka
Hanya minta maaf dan selesai begitu saja. Kan bangke

Republik ini seperti sarangnya para penjahat, mereka bahkan tak tersentuh hukum setelah merenggut ribuan nyawa dan merugikan ratusan triliun. Koncet koncet.

[Steve Hanke @steve_hanke]

Hundreds of students marched in Jakarta, Indonesia, AGAINST President Prabowo’s spending agenda, fuel price hikes, and Prabowo's troubled free meals program.

NO WONDER THE RUPIAH IS TANKING.

[Bumblebee🍉🍉🍉 @bubbleeyyy__]

Wtf

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

HUTANG NAIK, PAJAK RAKYAT YANG DIGENJOT !!!
USUL, TUNJANGAN KINERJA DPR AJA YG DIPOTONG?
KAN NGK ADA KERJA...

BTW INI LIST UU KONTROVERSIAL SELAMA PUAN PEGANG PALU DPR

Selama 2 periode menjabat sebagai Ketua DPR RI (2019–2024 dan 2024–sekarang),
Puan Maharani tercatat mengesahkan 225 UU lebih.

Tapi bukan angkanya yang bikin publik panas melainkan ISI-nya.
Ini daftar UU paling kontroversial yang lahir di bawah ketukannya:

1. REVISI UU KPK (2019)
KPK resmi "dikandangkan". Lembaga antirasuah yang dulu independen kini masuk rumpun eksekutif, pegawainya jadi ASN, dan penyadapan harus izin Dewan Pengawas dulu. Akibatnya? Demo besar-besaran meledak di seluruh Indonesia.
Tapi palu tetap diketuk.

2. UU CIPTA KERJA / OMNIBUS LAW (2020)
Ratusan UU diringkas jadi satu demi "kemudahan investasi". Kaum buruh menolak keras karena dianggap merugikan hak pekerja pesangon dipangkas, perlindungan kerja diperlemah. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakannya inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan.

3. UU KUHP BARU (2022)
KUHP warisan kolonial Belanda akhirnya diganti tapi isinya bikin gelisah banyak pihak. Pasal penghinaan presiden, kriminalisasi kumpul kebo, aborsi yang diperketat, hingga hukuman koruptor yang lebih ringan dari sebelumnya. Tetap disahkan walau diwarnai penolakan.

4. UU IKN (2022)
RUU Ibu Kota Negara diketok hanya dalam 42 hari pembahasan rekor tercepat untuk proyek senilai ratusan triliun. Saat pengesahan, ada anggota dewan yang coba interupsi tapi palu sudah lebih dulu berbunyi. Minim kajian, minim partisipasi publik.

5. UU PPSK / OMNIBUS LAW KEUANGAN (2022)
Disebut reformasi besar sektor keuangan, tapi proses pembahasannya dianggap tertutup dan terburu-buru. Mengatur ulang OJK, Bank Indonesia, hingga LPS sekaligus dalam satu UU tebal tanpa sosialisasi memadai ke publik.

6. REVISI UU TNI (2025)
Prajurit aktif kini bisa menduduki jabatan sipil lebih luas tanpa harus pensiun. Gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil mewarnai pengesahannya — tapi sidang paripurna tetap berjalan. Banyak pihak menyebutnya sebagai langkah mundur ke era Dwifungsi ABRI.

7. REVISI UU POLRI (9 JUNI 2026 — BARU SAJA DISAHKAN!)
Ini yang paling anyar dan masih panas. Polisi kini bisa bertugas di jabatan sipil luar institusi tanpa harus pensiun dulu bertentangan langsung dengan TAP MPR dan Putusan MK. Usia pensiun anggota Polri diperpanjang dari 58 ke 60 tahun, bahkan bisa 62 tahun dengan alasan keahlian khusus. Polisi juga diberi kewenangan memblokir ruang siber "demi keamanan dalam negeri" tanpa kewajiban izin seperti KPK. Koalisi Masyarakat Sipil menyebutnya disusun secara ugal-ugalan, tanpa partisipasi publik bermakna, dan sarat kepentingan kekuasaan.

Dari KPK dilemahkan, buruh ditekan, KUHP diubah, TNI masuk sipil, sampai Polri diperluas kewenangannya polanya sama:

cepat,
minim debat publik,
dan palu selalu menang.

Sementara itu, rakyat diminta siap-siap menanggung target pajak APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Pertanyaannya:

untuk siapa semua UU ini bekerja???
Yang pasti rakyat selalu kena getahnya

[kale @kalistohenituse]

Rata2 UMR di indonesia 3.5 jt, harga BBM 16 rb.
Rata2 UMR di amerika 49 jt, harga BBM 21 rb.

[Bumblebee🍉🍉🍉 @bubbleeyyy__]

Makn bekal dari emak yg lbh enak. Mbg ga enak ew

[MANTO @KangManto123]

wkwkwkw...

[elsa @runecstasy]

Date cancelled

[Jegjaw @Jegjaww]

god…

[txtdrimedia @txtdrimedia]

di kompas bbrapa pekerja diinterview. mereka gada masalah dan malah dukung pendemo xixi 🥰