Tahun 2007, ketika pertama kali menyusuri Merauke, saya merasa sedang memasuki wilayah yang berbeda dari bayangan banyak orang tentang Papua. Tidak ada suara tembakan. Tidak ada kampung-kampung terbakar seperti yang kerap diberitakan dari Pegunungan Tengah.
Merauke terasa tenang. Anak-anak bermain dan mencari ikan di rawa. Orang-orang Marind-Anim menyapa ramah di kampung-kampung yang jauh dari kota. Tetapi justru di tempat yang tampak paling tenang itu saya mulai melihat tanda-tanda kehancuran yang lebih sunyi.
Bersama Alberth Gebze Moyuend dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind-anim saat itu, saya menyeberangi Kali Kumbe dan Kali Bian dengan perahu milik pendatang dari Pulau Sulawesi. Jalan berlumpur memotong savana dan rawa luas. Sesekali biawak melintas. Anak-anak dan remaja Marind berkuda tanpa alas kaki di jalanan pinggir kampung yang becek.
Malam itu tiga hari menjelang 17 Agustus. Warga Okaba menggelar lomba tinju dan memanah di lapangan, disusul joget sampai pagi. Warung makan dan toko di pusat Okaba, semuanya dimiliki pendatang, diserbu pengunjung. Di salah satu sudut lapangan, ada judi rolet dan dadu. Pemuda Marind-Anim menemukan hiburan baru.
Pagi harinya Alberth menggelar pertemuan dengan Ketua LMA dari berbagai kampung. Seorang tetua di Okaba, tuan rumah pertemuan, menyebutkan bahwa akhir-akhir ini banyak orang dari Jakarta datang ke kampung mereka untuk survei lahan kelapa sawit.
Di lapangan, perayaan kemerdekaan masih berlangsung. Di ruang pertemuan, masa depan tanah adat sedang diperbincangkan dengan nada cemas. Dua dunia itu berjalan berdampingan, dan tidak saling menyapa.
“Tempat hidup kami ini dianggap tanah kosong,” kata Alberth, dengan lirih.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun kini, hampir dua dekade kemudian, saya sadar ia sedang menjelaskan inti persoalan Papua.
dst...
https://t.co/YB1nisj38e
Yg menarik dlm film ini menurutku penggunaan kata "Kolonialisme" yg selama ini tabu dibicarakan dlm percakapan politik nasional. Film ini makin membuka mata warga bahwa mmg Indonesia telah melalukan kolonialisme di tanah Papua yg berlangsung sejak PePeRa 69 sampai sekarang.
PESTA BABI di Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Banjarmasin.
Dalam 35 hari terakhir, tak sampai 50 nobar yang digagalkan. Sementara 1.670 layar berhasil dibentangkan.
Musim nobar berlanjut.
Sebenarnya saya gak sedang menjawab KSAD. Saya menjawab Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Adrian.
Beliau jurnalis pertama yang tiba di lokasi pembunuhan tokoh sipil Papua, Theys Eluay oleh Kopassus (2001).
Sejak itu, perdamaian yang diusahakan Presiden Gus Dur, hancur.
Film dokumenter punya 3 urusan: UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Perfilman.
Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) hanya perlu jika diputar di bioskop umum.
Singkat cerita: Ini bukan urusan TNI.
Sy sepakat dgn kawan2 @AJIIndonesia, teror tidak boleh dibiarkan. Nobar #PestaBabi adalah hak warga sipil yg tak boleh dihalangi.
https://t.co/v3FSaSTH50
Ada 3 alasan utama kami bikin film ini:
1. Ini proyek penggundulan hutan terbesar di dunia.
2. Ada orang mati tiap hari dan seratusan ribu pengungsi yang underreported.
3. Militerisme toxic di Indonesia dapat legitimasi dan logistik dari 60 tahun operasi militer di Papua.
Silahkan dibaca. Tulisan yang sangat baik tentang perusahaan Jhonlin Group milik Haji Isam, bos tambang paling berpengaruh yang saat ini diberi wewenang negara untuk menghancurkan jutaan hektar hutan adat di Merauke.
https://t.co/g9hDtOVGVG
@NasbiHasan Revisi UU TNI boleh, asal mempertajam supremasi sipil. Terutama yg belum diubah serius soal peradilan militer. Bagaimana mungkin pejabat di lembaga sipil, korup, tapi tak bisa diusut peradilan umum hanya karena si pejabat masih sbg TNI aktif?!
@NasbiHasan Revisi UU TNI boleh, asal mempertajam supremasi sipil. Terutama yg belum diubah serius soal peradilan militer. Bagaimana mungkin pejabat di lembaga sipil, korup, tapi tak bisa diusut peradilan umum hanya karena si pejabat masih sbg TNI aktif?!
Prabowo bukan korban pemborosan anggaran demi citra politik Jokowi. Dia bagian dari itu.
Proyek food estatenya di Kalteng mangkrak. Operasi militer di Papua terus menguras anggaran. Semua tanpa pertanggungjawaban publik. Seperti Amerika bangkrut di Vietnam.
Sekarang Danantara.