Komisaris Utama Pertamina Lubricants yang baru, Siane Indriani, dulu Komisioner sekaligus Wakil Ketua Komnas HAM 2012-2017, vokal soal penggusuran Waduk Pluit, reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa, sampai kriminalisasi ulama 212.
Begitu masa jabatannya kelar, dia langsung jadi caleg Gerindra 2018, terus jubir resmi tim Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, ikut nyusun bagian HAM di visi-misi mereka.
Habis itu jadi Staf Khusus Menteri KKP, lalu masuk sirkuit komisaris BUMN: Pertamina Patra Logistik, IAS Property, dan sekarang Pertamina Lubricants,perusahaan pelumas yang nggak ada hubungannya sama HAM atau jurnalistik.
Bukan berarti dia nggak kompeten dulu di Komnas HAM,dia termasuk yang lumayan vokal.
Tapi pola ini yang harus dipertanyakan: lembaga yang fungsinya jadi pengawas independen negara soal HAM, ternyata bisa jadi modal karier buat masuk lingkaran komisaris BUMN lewat jalur partai dan tim sukses capres.
Kalau jalurnya emang kayak gini, independensi Komnas HAM itu sebenarnya dijaga untuk siapa?
@PartaiSocmed Dirut lama tvri iseng search di google sih namanya Iman Brotoseno, bener gak? Coba @grok cek siapa dirut lama tvri dan yang mendantangani kontrak apbn untuk beli hak siar fifa
Training Manajer Koperasi Desa Merah Putih buat ngurus minimarket
Yang gak diajarin:
- Manajemen stok dan inventaris ❌
- Pengelolaan uang tunai ❌
- Pertanggungjawaban keuangan ❌
- Penerimaan barang dan hubungan dengan supplier❌
- Pencegahan kehilangan barang❌
- Penataan produk di rak❌
- Penjadwalan staf dan manajemen tim❌
- Standar pelayanan pelanggan❌
- Keamanan dan kebersihan produk❌
- Pembacaan laporan penjualan dan data dasar❌
- Regulasi penjualan dan barang❌
- Perizinan usaha❌
Yang diajarin:
- Kicau mania ✅
- Huu haaa ✅
- Teroreroteroret ✅
Ini bukan gosip.
Ini rekam jejak Anggota DPD yang lo pilih pake uang pajak lo.
AWK , Arya Wedakarna, DPD Bali:
📌 2009 : Ngaku Raja Majapahit Bali. Nama lengkapnya 12 kata. Dipolisikan warga Bali sendiri karena dianggap lecehkan sulinggih dan palsukan identitas.
📌 2017 : Provokasi penolakan Ustadz Abdul Somad masuk Bali. Dilaporkan ke BK DPD dan polisi oleh anggota DPR RI , dituduh jadi otak persekusi berbasis agama.
📌 Maret 2020 : Ajudannya sendiri, mahasiswa semester VI, gaji Rp700 ribu, dijambak rambutnya, diputar-putar kepalanya, dipukul, dicekik , gara-gara nggak sengaja jatuhkan tas. LP/135/III/2020/BALI/SPKT. Masuk Polda Bali.
📌 29 Desember 2023 : Di rapat resmi Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai, bilang ke pejabat: "Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East." Viral. Dikecam MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI Bali.
📌 2 Februari 2024 : Dipecat BK DPD. Langgar sumpah jabatan dan kode etik. Tiga laporan polisi sekaligus : Polda Bali, Polda NTB, Bareskrim Polri. Keppres No.35/P Tahun 2024 diteken Jokowi 22 Februari 2024.
📌 Maret 2024 : Tetap ngantor setelah dipecat. Tetap klaim masih terima gaji. Ngotot nggak mau keluar sampai dipaksa.
📌 Pemilu 2024 : 378.300 suara. Balik lagi ke DPD 2024–2029.
📌 27 Maret 2026 : Sebar hoaks foto jurnalis https://t.co/0oxJUTcFBv sebagai pelaku pemerkosaan. Tanpa verifikasi.
Jurnalisnya bilang: "Mental saya langsung down."
Dilaporkan ke Polda Bali dan BK DPD. AWK minta maaf terbuka , Antara, 30 Maret 2026.
📌 2026 : dari akun Instagram verified-nya sendiri:
Ada warga lapor anak-anak SD 3 Batuyang nggak dapat MBG. Minta tolong ke anggota DPDnya
Jawaban AWK:
"Tanyakan sama mahasiswa yg DEMO itu ya... mereka demo MBG agar dihapus."
"Kami bantu daerah yg mau mau saja."
Rakyat lapor anak nggak dapat makan , dibalas dengan nyalahin mahasiswa yang demo.
Lalu ketika dikritik di kolom komentar, AWK jawab:
"Yg ga milih juga banyak termasuk elo. Ga usa sok paling berjasa."
Dipecat → minta maaf → balik lagi → masalah baru → minta maaf lagi → rakyat yang butuh bantuan disuruh tanya ke demonstran.
Pola ini bukan kecelakaan. Pola ini adalah model bisnis.
Dan model bisnis ini jalan terus , karena sistemnya memang dirancang untuk membiarkannya jalan.
Tugas DPD itu apa, Pak?
Mobil saudaranya katanya ke Tribunews. Tapi di berita lain selalu nulisnya "Mobilnya Tiyo".
‣Tapi kok belum ada yang check plat nomernya yah? Biasanya kalau urusan mobil gini, pasti ada akun yang check pemilik mobilnya siapa gitu.
‣Takutnya nanti nama pemilik mobilnya : Tiyo ***
Kalau iya artinya dia gacor banget jadi aktivis mahasiswa, penerima KIP, setahun nongol ke media langsung punya mobil mewah wkwk.
Kalau bukan, kan bisa minta klarifikasi ke pemilik asli mobil yang dipinjam Tiyo:
‣Apakah dia yang pasang GPS di mobilnya sendiri?
‣Soalnya sudah dibikin buat fitnah ke Pemerintah dan aparat sama Tiyo, itu GPS.
Nah, kalau benar saudaranya Tiyo pemilik mobilnya yang pasang GPS, gak bisa bayangkan dah:
‣Minjemin mobil ke saudara sendiri.
‣GPS mobilnya dicopoti satu-satu sama saudaranya yg minjem mobil.
‣Eh GPS-nya mobilnya juga dibuat fitnah presiden dan pemerintah sama saudaranya yang minjem.
Kemungkin terakhir GPS mobilnya memang dipasang orang asing, tapi buat apa GPS murah yang gampang dilacak gitu dipasang ke mobil orang lain?
Sosiologi UI.
Program Manager Demos Indonesia , lembaga riset demokrasi.
Koordinator proyek Bappenas sejak 2015 , dibayar APBN sampai sekarang.
Sambil masih PNS, Arie Putra bangun podcast Total Politik.
Narasumber yang hadir: Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Arie Setiadi.
Lalu di depan publik, bilang dinasti politik itu "human right" dan "Asian value."
Jadi pertanyaannya: orang yang digaji rakyat, background-nya good governance dan riset demokrasi, podcastnya rutin disambangi para menteri paling berkuasa , kok yang paling nyaman membela konstitusi dibobol demi Gibran bisa maju cawapres?