Suara debur ombak mengiringi malam itu
Bercampur gelapnya gulita malam
Dalam gulita kau bagai pelita
Anggun parasmu tetap tercurah nan merekah
Lengkung bibirmu adalah bintang di malam yang indah
2 Juli 2022
Pantai Pasir Putih Gondo Mayit Blitar
Yustina Yuniarti harus berjalan kaki sejauh 6 kilometer untuk mengajar di SD Katolik 069 Wukur, Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Yustina sudah mengajar di sekolah ini selama 11 tahun. Saat ini, dia digaji Rp150.000 per bulan.
Bagi sebagian warga Aceh Tamiang, Idulfitri tahun ini jauh dari kesan meriah.
Empat bulan pascabencana, ribuan warga masih tinggal di tenda pengungsian, menanti hunian sementara yang sedang dikerjakan pemerintah.
“Lebaran tahun ini tidak terasa seperti Lebaran,” kata Salsa Nafisa, seorang pengungsi.
Ratusan Gen Z menjadi tahanan politik pada rezim Prabowo. Mereka ditangkap pasca-demo Agustus 2025 dalam ‘pemburuan terbesar sejak Reformasi’.
BBC News Indonesia bersama @projectm_org membedah demografi mereka.
Utas.
https://t.co/hFZZWEplwK
Andrie Yunus adalah kebanyakan kita: warga biasa.
Yang membuatnya berbeda adalah keberanian dan nyalinya membela warga lain yang tertindas. Ia juga berani bersuara dan melawan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang.
Ia warga biasa yang mencintai negaranya. Rakyatnya. Ia ingin negaranya berpihak pada rakyat.
Ia mendampingi aktivis yang diculik dan dikriminalisasi pasca demo Agustus 2025. Ia tolak segala bentuk militerisme yang merampas ruang sipil. Meski ia juga sadar, ini punya konsekuensi besar. Namun kecintaan yang membuatnya tetap bergerak.
Mengusik militer yang punya senjata, struktur organisasi kuat, dan perlindungan lebih di pemerintahan hari ini tentu butuh nyali di atas rata-rata. Dan Andrie mengambil peran itu.
Jelang tengah malam di perjalanan pulang setelah membicarakan tema militer di podcast, dua orang tak dikenal mencelakainya.
Andrie diserang di salah satu malam sepertiga akhir bulan Ramadhan. Satu malam yang dipercaya umat Islam mungkin waktu turunnya lailatul qodar. Malam yang lebih baik dari seribu bulan.
Serangan terhadap Andrie di bulan suci ini menjadi peringatan keras bagi kita. Sekaligus refleksi, apakah tekanan dari 'invisible hand' mengendurkan, atau justru memperkuat gerakan sipil?
Ruh demokrasi adalah supremasi sipil. Tanpa itu, demokrasi hanya jadi bungkus saja.
Semoga Andrie cepat pulih. Semoga kita, warga biasa, diberi kekuatan lebih untuk terus mencintai negara ini dengan cara berjuang mengawasi kekuasaan.
MBG ladang mark up?
Gusmin ngeri membaca liputan dari @projectm_org tentang proyek MBG yang masalahnya ternyata bukan hanya soal kualitas makanan, namun juga di anggaran.
Selain meracuni ribuan siswa dan ibu hamil tanpa tindakan hukum, proyek MBG juga memiliki banyak sekali masalah. Pengadaan banyak item printilan proyek ini penuh dengan muslihat. Misalnya, ada kaos kaki merek antah berantah yang harganya di atas rata-rata. Sepeda motor yang merk dealernya sulit sekali dilacak harganya jauh di atas sepeda motor 'mainstream' di kelasnya. Dan, tablet harganya dikatrol hingga 2x lipat.
Siapa yang bermain? Siapa yang mengawasi? Siapa yang menindak? Tanpa niat baik penguasa, sepertinya ini akan terus jadi misteri.
MBG merampas banyak sekali anggaran untuk kemaslahatan publik. Hampir semua lembaga terkena efisiensi yang mengurangi kualitas pelayanan. Contoh kecil: jalanan rusak, ISBN tak kunjung terbit, hingga informasi bencana yang lambat. Semua kena getahnya.
Dengan anggaran mengerikan, pelaksanaannya justru menunjukkan kegagalan sistemik dan kekacauan struktural. Banyaknya kasus keracunan, menu yang tidak sesuai, produksi kebohongan, hingga potensi korupsi yang besar membuat program ini perlu dievaluasi menyeluruh.
Padahal ada sebuah kaidah penting dalam kepemimpinan. Tasharruful imam 'ala raiyyah manuthun bil maslahah. Kebijakan pemimpin harus mempertimbangkan kebaikan rakyat.
Sampai sejauh mana MBG akan menjadi mega bancakan golongan tertentu? Sampai kapan berita mengenaskan proyek ini akan terus hadir di kehidupan kita? Agak sulit menjawabnya. Sebab semua membutuhkan niat baik penguasa.
Liputan bisa diklik melalui: https://t.co/2IOvvp4yUH
Pertanggungjawaban yang dituntut dari seorang pemimpin dalam IsIam itu sangat berat.
Kalau ada pemimpin tidak mau mengurus kesejahteraan rakyat, out. Dalam pandangan Islam, dia sudah tidak punya hak memimpin lagi.
Gus Dur
Komisi Pencari Fakta (KPF) yang dibentuk oleh KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta menemukan pola eskalasi yang terstruktur dan pergerakan massa yang sengaja terarah dalam kerusuhan Agustus 2025.
"Kami menemukan ada operasi sebelum operasi. Bahkan saat operasi berlangsung ada lagi operasi lain yang saling tumpang tindih dan dilakukan multi aktor.
"Dari aksi lapangan, massa suruhan, pengkambinghitaman, dan teror. Polanya mirip seperti peristiwa Malari 1974 kalau dicermati," ungkap temuan KPF. https://t.co/66KZo251PQ
Gus Dur dan Tionghoa
Suatu hari di tahun 1998 Utomo izin di kelasnya untuk mengikuti agenda di kota. Setiap setahun sekali, ia dan keluarganya yang Tionghoa selalu pamit sekolah. Tujuan utamanya tentu saja klenteng. Bersama puluhan atau ratusan warga Tionghoa lain, Imlek dirayakan dengan sunyi. Orde Baru sejak berpuluh tahun sebelumnya melarang segala hal yang beratribut Tionghoa untuk diekspresikan. Bahkan urusan nama saja orang Tionghoa tidak boleh menggunakan nama khasnya.
Padahal, dulu Indonesia punya legenda badminton Liem Swie King. Ada aktivis bernama Soe Hok Gie. Cheng Hoo jadi sosok yang sangat masyhur. Juga nama-nama lain yang membersamai perjalanan sejarah bangsa. Namun upaya Soeharto 'menasionalisasi' atau 'mempribumisasi' segala atribut, pemahamannya yang sangat sempit terkait budaya, dan kebijakan militeristik yang serba 'pokoknya' membuat orang Tionghoa harus memilih nama yang terdengar pribumi.
Hartono, Sukamulyo, Susanti, dan termasuk cerita Utomo tadi hasilnya. Bahasa Mandarin tidak boleh tampil blak-blakan. Perayaan harus dibatasi pada ruang yang sangat sempit, jika bisa malah tidak boleh terlihat oleh mata yang meliyankan.
Dilantiknya Gus Dur sebagai Presiden pada 1999 membawa angin perubahan. Tahun 2000 Gus Dur mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 yang mendiskriminasi orang Tionghoa. Ia mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Sebelumnya, orang Tionghoa wajib memilih satu dari lima agama. Ia juga menetapkan imlek sebagai hari libur fakultatif (opsional). Orang Tionghoa boleh libur. Langkah ini kemudian disempurnakan oleh Megawati dengan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.
Setelah Gus Dur memulihkan hak-hak warga Tionghoa, Barongsai dan Liong pun tampil kembali. Bahasa Mandarin bebas digunakan. Di tempat umum, atribut Imlek juga bebas diekspresikan.
Bagi Gus Dur, percampuran budaya adalah kekayaan dan realitas peradaban. Teoretikus sosial menyebutnya sebagai hibridisasi budaya. Budaya hibrid. Orang Tionghoa memang punya leluhur dari dataran Cina. Namun mereka sudah menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. Sama seperti beberapa etnis lain, seperti Arab, India, dan lain sebagainya. Jika kita memberi ruang pengakuan pada tahun baru Muharram, tahun baru Sakka, peringatan hari besar seperti Natal, Waisak, dan lainnya, mengapa Imlek tidak?
Kini Utomo dan keluarga bisa merayakan Imlek dengan gegap gempita. Di mall dan ruang publik lain, atribut serba merah bukan hal yang dicurigai seperti beberapa dekade yang lalu. Kini Imlek adalah hari yang bisa dirayakan seluruh warga, baik melalui diskon saat belanja atau pun kebaikan lainnya. Minimal, hari libur nasional bertambah satu lagi hehe