Keputusan pemerintah harus dihormati.
Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan.
Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making.
Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara.
Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini.
Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun).
Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural:
1. Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?"
Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas?
2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem.
3. Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong.
Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan.
Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi.
Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri.
No one is perfect.
May the great force be on the right side of history.
Tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau berangkat dari falsafah hidup yang dipegang semenjak lama, yakni “alam takambang jadi guru". https://t.co/XtAwu3Loh8
Kawasan karst Pegunungan Sewu, yang menjadi rumah bagi beragam ekosistem dan memiliki peran vital sebagai penyerap emisi karbon serta sumber air, kini dihadapkan pada ancaman serius.
https://t.co/tbuJoL4SR3
Aneh tapi nyata🥲
Ilham yang memperjuangkan hutan mangrove agar tidak berubah menjadi perkebunan sawit justru malah dikriminalisasi. Padahal berbulan-bulan Ilham terus berupaya melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan klaim lahan 100 hektar dari seorang berinisial BP.
Pembangunan PSN pada rezim Jokowi mayoritas dilakukan dengen pendekatan kekerasan.
Pembangunannya dipenuhi banyak konflik, masyarakat yg terdampak pembangunan tersebut juga direpresi habis-habisan. Termasuk kekerasan pada warga Rempang.
#Savepulaurempang
Ini khas penjajah kolonial Belanda ketika memberlakukan "domein verklaring" (Agrariche wet 1870).
Yang tak bersertifikat dianggap tanah negara meski orangnya sudah menetap ratusan tahun. Akal-akalan kompeni menguasai tanah untuk perkebunan. DNA penjajah ini menurun ke NKRI.
Benar ya Pulau Rempang itu kelurahan Sembulang, kecamatan Galang, kota Batam provinsi Kepulauan Riau?
Pemilu 2019 ada sekitar 1600an pemilih di sana, 1200an memilih @jokowi - Kyai Ma’ruf Amin, 400an memilih @prabowo - @sandiuno
karya dari kawan lama. sebuah kenangan dalam catatan grafis oleh Ali ' Saprole' Mubasyir.
karya yang proses pengerjaannya dilakukan dengan bersungguh beriringan dalam dzikir dan sesekali misuh (mengenangkan).