buat yang belum tau apa itu jampidsus yang lagi rame:
- jampidsus = jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus
- disebut khusus karena kasusnya beda dari kejahatan sehari-hari
- gaji mereka Rp23.000.000 hingga Rp35.000.000 per bulan (diluar dll)
- kasus mereka kakap semua
- skala besar & rumit (uang negara, korporasi)
- sering libatkan pejabat/pihak berpengaruh
- bertanggung jawab langsung ke jaksa agung
- tangani kasus khusus: korupsi, ham berat, terorisme, narkoba, pencucian uang
- Jampidsus setara dengan Polri Kabareskrim
- mirip Irjen Pol/bintang dua di kepolisian
Rabu, 28 Januari 2026, lahan garapan petani seluas 83 hektare di Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dieksekusi secara paksa.
Ratusan aparat bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengawal kepentingan sebuah korporasi, sementara rumah dan tanaman warga diratakan alat berat.
Sejak pagi, ribuan warga datang menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai “penggusuran legal”.
Belasan eskavator milik perusahaan bekerja tanpa jeda, merobohkan rumah kayu, kebun pangan, dan tanaman produktif milik kelompok tani KTPH-S.
Dalam hitungan jam, ruang hidup petani lenyap—tanpa kompensasi yang jelas, tanpa kepastian masa depan.
Aparat Negara vs Rakyatnya Sendiri
Eksekusi dikawal personel gabungan dari Polda Sumatera Utara, Polres, Polsek, Brimob, Polwan, hingga Satpol PP Pemerintah Kabupaten Labura.
Kekuatan negara dikerahkan secara masif, bukan untuk melindungi warga, melainkan memastikan proses penggusuran berjalan mulus.
Akibatnya, sedikitnya enam warga dilaporkan diamankan aparat.
Sejumlah lansia tumbang akibat trauma. Anak-anak menangis histeris menyaksikan rumah dan tempat bermain mereka hancur.
Ambulans mondar-mandir mengangkut korban pingsan.
Seorang nenek berlutut di hadapan Kapolres Labuhanbatu, memohon agar rumah dan tanaman tidak dihancurkan.
“Biarlah kami bongkar sendiri, supaya sisa bangunannya bisa kami pakai,” pintanya dengan suara gemetar. Permohonan itu tak menghentikan kerja alat berat.
Menang Tanpa Kepastian Hukum
Eksekusi ini dimenangkan oleh PT Smart. Namun kemenangan tersebut berdiri di atas dasar hukum yang dipertanyakan.
Sejumlah pihak menyebut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan belum sepenuhnya jelas.
Ironisnya, di lokasi eksekusi terpampang spanduk bertuliskan:
“Tanah Ini Milik Negara Eks HGU PT Smart yang Dikuasai Rakyat sebagai Lokasi Reforma Agraria – Pansus DPR RI.”
Tulisan itu justru menegaskan konflik mendasar: jika lahan tersebut merupakan eks HGU dan masuk agenda reforma agraria, mengapa negara justru berdiri di belakang korporasi?
Ketika dimintai penjelasan, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya menolak memberikan keterangan substansial.
GILAKKKK NYAMBUNGIN CLAUDE KE NANO BANANA 2 UNTUK BIKIN IKLAN JADINYA KEREN BGT COY! CUMA 6 MENIT VERSI SINGKATNYA! DAN PAKAI SKILL GRATISAN!
iseng nyambungin Claude Code ke API https://t.co/FOVRYH4Ah8 libur lebaran kemarin
hasilnya: 40 ad creative ke-generate sekaligus
dari template, tanpa buka Canva, tanpa klik satu-satu
yang menarik buat gua bukan cuma hasilnya,
tapi apa yang ke-unlock kalau pola ini dipakai lebih jauh:
bisnis yang biasanya nunggu 3 hari buat revisi desainer
sekarang bisa iterasi puluhan variasi iklan dalam hitungan menit
A/B testing jadi beda level. bukan lagi 2-3 variasi
tapi 20, 30, 40 sekaligus, tinggal lihat mana yang perform
UMKM yang nggak punya budget desainer
bisa produce creative sebanyak brand besar
kalau disambungin ke scheduler
bisa full auto: generate, approve, publish
satu orang bisa output sebanyak tim desain kecil
dengan setup kayak gini
video prosesnya ada di bawah 👇
BUKTI TELAK Anggaran MBG diambil dari Anggaran Pendidikan
JADI GINI (lihat tabel):
Anggaran Pendidikan tahun 2026 total sebesar Rp769 triliun atau 20% APBN (Rp 3.842 Triliun)
Total Rp769 triliun terbagi tiga bagian:
1. Anggaran Pendidikan melalui BELANJA PEMERINTAH PUSAT = Rp 470,4 T
2. Anggaran Pendidikan melalui TRANSFER KE DAERAH = Rp 264,6 T
3. Anggaran Pendidikan melalui PEMBIAYAAN = Rp 34 T
Anggaran Pendidikan melalui BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Rp 470,4 T) terdistribusi ke 23 Kementerian dan Badan, salah satunya ke BADAN GIZI NASIONAL (BGN) sebesar Rp 223 Triliun
Sudah jelas? paham?
Kok bisa ya pejabat-pejabat ini meeting atau rapat dalam suatu waktu dan memutuskan menonaktifkan BPJS.. Tanpa pemberitahuan yang baik. Pasien-pasien tau saat di rumah sakit.. Gimana ya caranya bisa gitu? Ngga kebayang kah resikonya dibenak mereka? Ngga ada satu pun dalam rapat yang ngomong resiko? Aku ngga kebayang sih..
Mafia Lelang KPR
Oleh ET Hadi Saputra 04-09-2025
Saya mendapat cerita dari seorang kolega pengacara. Bukan kasus biasa, katanya. Ini kasus perlawanan orang kecil melawan sebuah sindikat yang rapi. Saya menyebutnya "mafia lelang".
Dulu, ada sepasang suami istri pekerja, sebut saja Pak Budi dan Bu Siti. Mereka punya rumah di Jakarta Timur, dengan cicilan KPR di sebuah bank plat merah, sebut saja Bank BRI. Rumah itu adalah surga mereka. Nilai pasar wajarnya di kisaran Rp 2 miliar. Beli dengan uang muka Rp 211 juta, sisanya KPR Rp 1,2 miliar.
Semua berjalan baik sampai badai pandemi datang. Bisnis Pak Budi kolaps. Penghasilan terpangkas. Cicilan pun tersendat.
Saat itulah, naluri Pak Budi menyuruhnya untuk berjuang. Ia tahu ada aturan dari OJK yang memberi kelonggaran restrukturisasi. Berkali-kali ia mendatangi Bank Merah. Memohon, meminta keringanan, dan menunjukkan itikad baiknya.
Namun, bank itu seolah sudah punya rencana lain. Semua pintu negosiasi ditutup rapat. Janji ketemu diundur undur sampai melewati tenggat. Pimpinan cabangnya, selalu sibuk. Permohonan ketemu Pak Budi diabaikan, semua dicuekin termasuk surat yang berulang kali dikirim.
Tepat saat Pak Budi dan Bu Siti terpojok, skenario itu dimulai.
Lelang pun diadakan. Harga limitnya bukan Rp 1,4 miliar, bukan Rp 1,2 miliar, tapi hanya Rp 690 juta. Jauh sekali di bawah nilai pasar.
Siapa yang diuntungkan dari harga semurah itu?
Seorang pembeli, yang saya sebut Tuan B. Ia memenangkan lelang dengan harga Rp 725,5 juta. Sebuah "hadiah" yang sangat manis.
Prosesnya sangat cepat. Sertifikat rumah langsung dibalik nama. Tuan B, tanpa basa-basi, langsung mengajukan permohonan pengosongan rumah.
Tentu saja Pak Budi dan Bu Siti tak tinggal diam. Mereka menggandeng pengacara yang punya nyali, sebut saja Pengacara P. dan timnya.
Mereka melihat semua kejanggalan itu bukan kebetulan. Ini adalah rangkaian peristiwa yang terstruktur, yang tujuannya hanya satu: merampas aset dengan cara yang "legal".
Di pengadilan, mereka melawan. Mereka menyebutnya perlawanan terhadap eksekusi lelang.
Mereka mengungkap bagaimana Bank BRI sengaja menciptakan wanprestasi. Bagaimana nilai limit lelang dimanipulasi agar harganya murah. Bagaimana risalah lelang itu punya dua versi tanggal yang berbeda.
Lalu, siapa Tuan B? "Pembeli yang beritikad baik pasti akan datang melihat rumahnya dulu. Tapi Tuan B tidak. Dia hanya tahu di atas kertas, lalu terburu-buru mengosongkan."
Mereka juga menyeret dua lembaga pemerintah: Kantor Lelang dan Kantor Pertanahan. Kedua lembaga ini, dalam pembelaannya, mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan prosedur. Hanya mengurus dokumen.
"Bagaimana mungkin sebuah lembaga bisa menjalankan prosedur yang cacat? Bagaimana mungkin sebuah risalah lelang yang isinya tidak konsisten bisa dianggap sah?"
Kasus ini masih berjalan. Tapi, bagi saya, ini sudah membuktikan sesuatu. Bahwa "mafia lelang" itu nyata.
Mereka punya komplotan yang rapi. Bank yang menutup pintu, penilai yang membuat harga rendah, pembeli yang siap menampung, dan lembaga pemerintah yang memproses tanpa bertanya.
Semua orang dalam komplotan itu punya peran masing-masing. Mereka menunggu saat yang tepat untuk mencaplok aset-aset berharga.
Perjuangan Pak Budi dan Bu Siti adalah perjuangan kita semua. Perlawanan ini harus didukung, agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Agar keadilan tidak lagi dilelang dengan harga yang terlalu murah.
Teror yang gue terima dalam 24 jam terakhir
Teror kayak gini ngga ngebantu masyarakat Sumatera. Toh semua lagi sibuk bantu pemulihan disana kan? Pemerintah, relawan, aparat, dokter teknisi. Bahwa masyarakat yang mengungkapn kebenaran keadaan disana jangan dianggap sebagai ancaman
Anyway reminder yaa teman2 gue masih membuka donasi untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah di
https://t.co/GwCw4yOv2o
Stay safe semuanya.
Saling support. Warga jaga warga
Rindu, penyintas banjir di Aceh Tamiang, terpaksa menyuapi bayinya dengan mi instan, tiga kali dalam sehari.
"Di masjid kami dapat makan mi dan telur. Dari hari itu sampai 11 hari ke depannya, anak-anakku setiap hari makan mi instan," kata Rindu.
https://t.co/PJ5pQRH78Y