Pemusik bayangan yg memainkan instrumen ghaib di dasar lautan paling kelam. Setiap bait niat baik yg dirakit hny menjadi gema yg memantul pd dinding dadanya. Ada pendar tak berwujud yg terus ia sembunyikan. Sunyi akhirnya menjadi satu²nya pelindung agar rahasia tdk memicu badai.
Sensus ekonomi BPS emang fokusnya cuma ngumpulin data ekonomi buat pemerintah. Nanya detail soal gaji, pengeluaran, aset, sampai minta foto rumah. Tapi nggak pernah nanya soal hutang, kecukupan penghasilan, atau kepuasan sama pemerintah. Ini yang bikin orang kadang skeptis sama tujuannya.
pendapat budiman mantan aktivis 1998 soal Kemiskinan di Indonesia:
- Target 2026: kemiskinan ekstrem 0%
- tidak ada lagi rakyat dengan penghasilan 300rb/bulan
- Target 2029: kemiskinan relatif turun ke 4,5-5%
- MBG dipakai aktivasi ekonomi lokal
- 80% bahan pangan dari petani provinsi sendiri
- petani desa bangga punya presiden prabowo
- Koperasi Desa Merah Putih bakal nyuplai ke dapur SPPG
- Dolar naik tidak terlalu khawatir masih bertahap, beda dari krisis 1998
- BBM naik tapi gk se ektrim 1998
- Klaim PDB bisa dobel di 2030
- soal di kejadian UGM : saya kecewa dgn mahasiswa
sonyy baru aja mengaku sesuatu tentang kasus korupsi MBG :
- nanik sendiri di ketahui memiliki dapur SPPG MBG
- Nanik 3 kali ganti nama yayasan di titik SPPG miliknya sendiri
- Titik SPPG Nanik tersebar di Madiun, Tapos Bogor, dan Karang Asem
- Prosedurnya harus pakai surat resmi Nanik tidak pernah kirim surat
- Nanik cuma bilang ke Sony: "Pokoknya diganti!"
- Ini terungkap dari BAP Sony Sonjaya (tersangka kasus MBG) di Kejagung
padahal sebelumnya wakil BGN bilang pegawai BGN tidak boleh punya dapur SPPG
kalo sudah begini apakah akan di tindak atau omon omon?
Bocoran Bloomberg soal lingkaran Prabowo:
- Akar masalahnya bukan kebijakan tapi cara Prabowo dan orang-orang dekatnya ambil keputusan, asal-asalan
- Penasihatnya berebut pengaruh sendiri-sendiri, kasih saran yang malah saling bertentangan dan dangkal
- Prabowo digambarkan impulsif main tembak keputusan tanpa mau pusingin detail
- Kalau dikritik, jawabannya cuma: "Aku bukan begok" bahkan ke keluarganya sendiri
- Benci rapat panjang, benci debat kebijakan udah dia akuin sendiri di depan umum
- Hasilnya kebijakan jadi serampangan, komunikasi berantakan, pasar ikut goyang
- Selama gaya kerja di puncak ini enggak berubah, jangan harap ada perbaikan beneran mau reshuffle menteri berkali-kali pun sama aja
- Contoh nyata: aturan ekspor batu bara berubah-ubah kayak anak kecil ganti baju diumumkan, ditarik, diumumkan lagi, akhirnya enggak jalan juga karena emang enggak masuk akal secara bisnis
Izin menambahkan informasi.
Seorang ayah yang merokok sebelum punya anak dapat meningkatkan risiko kesehatan anak melalui kerusakan DNA pada spermanya.
Zat kimia dalam rokok, seperti nikotin, tar, dan karsinogen lainnya, dapat menyebabkan mutasi genetik yang diturunkan ke anak, meskipun ibu-nya tidak merokok.
Peningkatan kanker darah naik 3-4 kali lipat pada anak dengan seorang ayah yang merokok. Selain itu, risiko terjadinya kelainan jantung bawaan juga lebih tinggi pada anak dengan ayah seorang perokok.
Jadi pilih "makin ganteng" atau "anak lebih sehat"?
Semoga bermanfaat.
Sumber:
Liu (2011). Paternal Smoking and Risk of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Systematic Review and Meta-Analysis.
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
Alih2 optimalisasi dan evaluasi sistem, pikirannya langsung bangun bangun bangun
Mbok ya duduk dulu, ngobrol sama ahli2, evaluasi dan identifikasi core problemnya dulu apa, baru tentuin tindakannya
Arghhh frustrasi gw sama ngr ini 😩
Oiya sejak kapan demen dengerin ahli? 🥴
Kita pernah punya calon presiden yang mau memastikan setiap keluarga setidaknya punya 1 sarjana utk mengubah nasib keluarganya, memotong rantai kemiskinan.
Kita pernah punya calon presiden yang peduli sama daycare di kantor agar ayah ibu yang harus bekerja tidak perlu was-was soal anaknya.
Note: ini program 2 dari 3 calon presiden ya. Dan keduanya nampaknya berhasil sebagai sosok ayah dan suami yang baik untuk keluarganya, memberikan teladan bagi banyak orang yg fatherless, dan perempuan korban irresponsible husband.
Yang telah meraka perbuat :
1. MBG (maling)
2. Board of peace (kacung amerika)
3. DANANTARA (para bandit)
4. Koprasi merah putih (rumah hantu)
5. Food estate (sawit)
6. Genteng dan sawitisasi (omon omon)
Tunjukin mana yang bagus dan berhasil ?
@LambeSahamjja "Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk". Itu bener bgt & applicable bgt dlm semua hal, including trading. Kaya tergoda utk masuk ke saham gorengan krn kliatannya naik2 trs, yg ada malah zonk, been there done that.
@LambeSahamjja@drnewstwit Sebenarnya sdh terasa sejak menjelang pelantikan setelah pemilu. Banyak program yang terasa imaginasi dari pemikiran era 1965. Era sudah 2025, tp referensi pikiran sudah kadaluarsa, shg nampak yg terjadi adalah halusinasi. Nanti setelah 2-3 tahun berjalan baru sadar sdh rusak
@LambeSahamjja Dan para fanatik 02 tetap denial "itu yang kritik wowo pada ga paham GEOPOLITIK". Iya deh si paling GEOPOLITIK tapi langkah antisipasi internasional & dalam negrinya blunder mulu.
Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.
Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?
Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.
Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE
Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.
Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.
Waktu suara Dimas gemetar gw mikir, gini amat taruhan kerjaan yg modalnya cuma otak, suara, sama tulisan
Kami gak punya senjata apalagi main kekerasan pake air keras
Cuma modal cita-cita punya negara yg adil sejahtera
Itu aja, secinta itu sama ini negara, taruhannya nyawa?