@xquitavee@jokowi PDIP itu partai yg paling demokratis…buktinya ketua umumnya dipilih secara aklamasi dan kayaknya akan sampai seumur hidupnya jadi ketua. Anak2nya juga jadi ketua2 bidang di partai. Ini adalah praktek yg paling demokratis. Ngga perlu pemilihan2, voting, dll. Irit budgetnya.
@islah_bahrawi Ini kan krn Presiden Prabowo maksain program makan siang gratis yg anggarannya ratusan trilyun itu jalan di awal tahun sejak dia menjabat. Anda terlalu mendramatisir.
@KakekHalal@PDI_Perjuangan PDIP ngga percaya dg kader sendiri. Padahal mereka pemenang pemilu. Katanya kaderisasinya jalan. Kalo milih Abas bener2 keterlaluan. Seperti menjilat ludah sendiri.
@ferrykoto Sesuai dg perkataan Sultan. Biasa saja orang berpendapat. Namanya demokrasi. Ngga perlu juga terlalu bereaksi. Jogja bagian dr NKRI. Kalo pimpinan NKRI saja juga dibully ya ngga papa juga kali ada yg bicara soal Jogja. Sultan juga ngga masalah.
@NenkMonica@ListyoSigitP@DivHumas_Polri@Polripresisi Ini polisi yg ngga mutu…kalo sdh berseragam merasa harus dihormati. Padahal mereka harusnya melindungi dan melayani. Polisi yg seperti ini sebenarnya tdk sedikit. Kerja besar pimpin POLRI utk beresin oknum2 ngga mutu ini.
@H4T14K4LN4L42@ListyoSigitP Ini bukan pengayom masyarakat…polisi yg seperti ini yg merusak image kepolisian. Bagaimana ini Kapolri @ListyoSigitP ? Apakah akan didiamkan saja oknum2 seperti ini?
@MayaA62580468@SPSitumeang1 Kenyataannya 58% yg pilih…harusnya sdh selesai kalo sdh di atas 50%. Kenapa msh saja terus digoreng. Ganjar itu dr kuliah sdh bandel. Ngga usah dipuja puji.
@5teV3n_Pe9eL Bukan orang pajak kali..tapi orang dinas pendapatan daerah yg mengenakan pajak pembangunan. Itu pajak daerah dan memang seharusnya itu obyek pajak Pembangunan. Itu ada perdanya dan sdh sejak dulu. Besarnya bukan 20% tapi 10%.