Canung

want to fly 🐝

[Canung @canung_]

Aku ingin menjadi tenang dan mencintaimu tanpa banyak kekhawatiran.

[Kalanara Mahardika 🎬✨ @KalanaraDika]

Stop MBG dan KDMP, Adalah Prasyarat Logis BBM Murah

Ada yang bilang tuntutan aksi "stop pemborosan APBN" dan "turunkan BBM" itu bentrok. Katanya, kalau BBM diturunkan, APBN bakal jebol.

Ingat, Pertamax bukan BBM subsidi, tapi Pertamina adalah BUMN yang harganya dikendalikan pemerintah.

Ketika APBN sehat, pemerintah bisa menekan Pertamina untuk menahan kenaikan harga meski biaya produksi naik, atau menanggung selisihnya lewat kompensasi. Ketika APBN sumpek, instruksi itu nggak bisa dikeluarkan, Pertamina dilepas cari margin sendiri, harga naik.

APBN yang boros juga bikin investor tidak percaya dengan prospek ekonomi Indonesia. Ketidakpercayaan itu bikin rupiah melemah. Rupiah melemah bikin biaya impor minyak mentah Pertamina makin mahal (karena minyak dihitung dalam dolar). Biaya naik, tekanan ke harga Pertamax ikut naik.

Jadi meski Pertamax tidak langsung disubsidi APBN, kondisi APBN sangat menentukan apakah pemerintah punya ruang untuk menahan harganya atau tidak.

MBG, KDMP, dan belanja alat pertahanan gabungan sudah menyedot 19% APBN. Tiga pos belanja yang tidak secara langsung menggerakkan ekonomi, sementara defisit sudah mendekati 3% PDB, tepat di batas maksimal yang diizinkan konstitusi.

Opsi Menkeu siapa pun sekarang cuma tiga: naikkan pajak, berutang, atau pangkas belanja. Pajak sudah susah, ekonomi lesu. Berutang mahal karena investor tidak yakin dengan prospek Indonesia. Tersisa satu: pangkas belanja besar. Dan dua nama besar yang harus dipangkas itu sudah kita tahu.

Anggaran MBG 2026 sebesar Rp 335 triliun. Hampir enam kali anggaran Kemendikdasmen. Dan 83% anggarannya diambil dari pos fungsi pendidikan APBN.

Per akhir Maret 2026, baru 16,5% dari pagu yang terserap. Program belum jalan maksimal, korupsi sudah meledak duluan. Tanggal 3 Juni 2026, Kejagung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua eks Wakil Kepala BGN sebagai tersangka. Sepekan kemudian, dua tersangka baru ditambahkan, termasuk Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal yang diduga mark-up pengadaan motor listrik senilai Rp 1,1 triliun. Pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut jumlah tersangka masih sangat mungkin bertambah.

Baru bulan kelima pelaksanaan, sudah ada 5 tersangka yang merupakan pimpinan puncak, padahal skala MBG belum 100% dari rencananya.

KDMP tidak kalah bermasalah. Lewat PMK Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah mengunci Rp 34,57 triliun atau 58% Dana Desa 2026 khusus untuk KDMP. Rata-rata dana per desa anjlok dari Rp 1 miliar di 2025 menjadi Rp 300-400 juta. Di Jawa Tengah, dari alokasi Rp 7,9 triliun untuk desa, yang tersisa untuk program reguler tinggal Rp 2,1 triliun. Jalan rusak 80% tidak bisa diperbaiki, anggaran habis untuk KDMP yang gedungnya sudah berdiri tapi sampai sekarang belum beroperasi.

Kalau Memang Sehat, Kenapa Dipangkas Duluan?

Pemerintah sendiri sudah mulai koreksi: MBG dikurangi dari Rp 335T ke Rp 268T, KDMP dipangkas 50%. Itu pengakuan implisit bahwa kedua program ini terlalu besar dan terlalu bermasalah untuk kondisi APBN yang ada.

Pertanyaannya bukan lagi apakah dua program ini perlu dikurangi. Pemerintah sendiri sudah tahu jawabannya.

Pertanyaannya adalah: kenapa tidak dihentikan sekalian, dan anggarannya dialihkan ke pos yang langsung menyentuh daya beli rakyat, termasuk menahan kenaikan BBM?

Total MBG plus KDMP saja sudah Rp 370 triliun per tahun. Hampir setara seluruh pagu subsidi dan kompensasi energi Indonesia. Stop pemborosan APBN dan pertahankan keterjangkauan BBM bukan dua tuntutan yang saling membatalkan. Justru yang satu adalah prasyarat dari yang lain, angkanya sudah bicara sendiri.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.

Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.

Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?

[fahri salam @fahrisalam]

“Kamu dari TVRI harusnya enggak boleh bertanya seperti itu,” kata Teddy. “Siapa yang nyuruh kamu?”

Bagaimana Seskab Teddy mengatur arus informasi Istana dan mengancam wartawan plus petinggi media. Artikel lanjutan dari serial 'Dead Press Society", baca: https://t.co/arK81yQJNS

[Iim Fahima Jachja @iimfahima]

“Para bapak, sudahi prinsip: mendidik anak laki-laki itu mudah. Turun tangan, didik anak laki-lakimu”

Semalam 16 mahasiswa FH UI disidang sampai jam tiga pagi, sidang terbuka, disaksikan secara live oleh ribuan orang.

Kejadian ini tidak tiba-tiba. Ini akumulasi. Terlalu lama society menelan mentah-mentah prinsip: “mendidik anak laki-laki itu mudah.”

TIDAK.

Justru karena dianggap mudah, banyak hal yang tidak diajarkan. Lihat saja pola yang sering diremehkan:

Berawal dari obrolan santai yang melecehkan, jadi kebiasaan, jadi cara pandang, lalu jadi perilaku nyata (liat gambar piramida perkosaan)

Tidak semua langsung jadi pelaku kekerasan seksual. Tapi hampir semua berangkat dari titik yang sama: normalisasi.

Society sibuk mendidik anak perempuan: jaga diri, jaga batas, jaga perilaku. Tapi kendor pada anak laki-laki.

“Namanya juga laki-laki.”
“Cuma bercanda.”
“Nanti juga ngerti sendiri.”
"Boys will be boys"

Tidak.

Karakter tidak tumbuh sendiri. Ia dibentuk. Dilatih. Ditegaskan.

Orang tua, perhatikan obrolan anak laki-lakimu. Kalau sudah mulai ada convo yang melecehkan: Tegur. Luruskan. Jangan ditertawakan atau dianggap enteng. Karena di situlah fondasi dibangun.

Terutama para bapak. Anak laki-laki belajar bukan dari teori, tapi dari contoh.

Bagaimana kamu bicara tentang perempuan. Bagaimana kamu memperlakukan pasanganmu. Bagaimana kamu menempatkan perempuan sebagai manusia, bukan objek. Semua itu direkam.
Dan akan mereka ulang.

Ketika seorang bapak menganggap mendidik anak laki-laki itu mudah, dia sedang memilih untuk menjerumuskan anak dengan tidak hadir secara penuh, tidak waspada, hingga di satu titik si anak bisa jadi pelaku ataupun korban.

Anak kemudian dibesarkan oleh algoritma, oleh teman, oleh budaya yang seringkali permisif terhadap pelecehan dan standar moral yang yang tidak sehat.

Kalau kita tidak serius mendidik anak laki-laki hari ini, jangan kaget dengan realitas besok. Karena pelaku tidak lahir tiba-tiba. Mereka dibentuk pelan-pelan, dari hal-hal yang selama ini dianggap “sepele.”

Just incase ada yang komen: "emang siapa yang bilang mendidik anak laki-laki itu mudah? Saya dididik dengan sangat keras"

Oh well, cara pandang itu sudah mengakar sejak lama di masyarakat.

[blank space @blueamericanox]

Ternyata ada 30 orang di grup KS FH UI tp ngakunya sih di invite ngasal trs ga lama di kick. Sesek bgt dengernya, yg buat grup krn cuma kamar kos berdekatan???
Mana minta maap mulu NAJIS

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.

Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?

Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.

Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE

Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.

Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

Ditunjukin fakta oleh ahli² ekonomi malah dibilang penghianat..
Didemo mahasiswa kau bilang dibiayai koruptor..
Ada yg protes kebijakan mu dibilang antek² asing..

Berhentilah bicara, mulailah belajar mendengar..

[DiaryTrader @WOLF_of_IHSG]

Saya mngkin satu yg cukup acuh dan cuek dengan 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙈𝘽𝙂 ini. Tapi setelah baca data yg disajikan harian @hariankompas Maret 2026 ini, saya cukup kaget dan mulai ngeh dengan carut marut eknomi negeri ini, terutama fiskal tentunya.

𝐌𝐀𝐑𝐈 𝐁𝐄𝐑𝐃𝐈𝐒𝐊𝐔𝐒𝐈 :

Data ini menunjukkan pergeseran drastis dalam prioritas belanja Pemerintah Indonesia selama dua dekade terakhir:

Terlihat jelas di 2026 : Program MBG (melalui Badan Gizi Nasional) menjadi prioritas nomor satu di era Presiden Prabowo Subianto. Alokasi dana sebesar Rp 268,00 Triliun atau setara 17,74% dari total belanja K/L.

Anggaran MBG ini melampaui sektor Pertahanan (Rp 187,1 T) dan Polri (Rp 146 T).

Kalau dibadingkan dengan 2 presiden sebelumnya, tampak ada pergeseran Fokus:

*tahun 2006 (era pak SBY): Fokus utama pada Pendidikan (18,72%).

*Tahun 2016 (era Pakde Jokowi): Fokus bergeser ke Infrastruktur / PU (13,24%); semua itu demi Konektivitas dan pengurangan biaya logistik.

2026 (Prabowo): Fokus kini beralih ke Kesejahteraan Sosial/Gizi (MBG). Ada yang perhatiin gak, ada perbedaan nilai nominal yang signifikan.
Prioritas di tahun 2006 (Pendidikan - 18,72%) mirip dengan prioritas 2026 (Gizi - 17,74%),

tapi secara nilai nominalnya melonjak hampir 7 kali lipat dari Rp 40,12 Triliun menjadi Rp 268 Triliun.

Ini berarti APBN kita memang melonjak drastis.
Tentunya kita perhitungkan juga inflasi Kumulatif, let say 1jt di 2006 itu bisa beli jauh lebih banyak barang ketimbang 1jt di 2026 ini. Tapi tetap, APBN kita meningkat cukup signifikan.

Pada 2006, total belanja negara kita mungkin hanya di kisaran Rp 600–700 Triliun. Nah, Di 2026, total belanja negara diperkirakan sudah menembus angka di atas Rp 3.800 Triliun. Jadi, porsi 17% dari "kue APBN " yang sekarang nilainya jauh lebih besar daripada 18% dari "kue APBN " tahun 2006.

𝐕𝐈𝐒𝐈 𝐉𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀 𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐍𝐆
Secara politik anggaran, ini kelihatan banget, pemerintah saat ini berani banget !
Pemerintah 𝐬𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐛𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢 mendanai program tunggal (MBG) dibandingkan program prioritas di era-era sebelumnya. Fokus pada MBG di tahun 2026 ini menunjukkan pergeseran nyata dari era infrastruktur (2016) menuju pembangunan kualitas manusia secara langsung.

Ini sebenarnya pertaruhan besar pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia demi masa depan INDONESIA EMAS. MBG ini adaah cerminan visi jangka panjang Indonesia.

Mungkin terlalu dini menilai pertaruhan ini, tapi tentu kita semua tahu, dalam bertaruh, menilik pada 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐟𝐨𝐥𝐢𝐨 𝐓𝐡𝐞𝐨𝐫𝐲 , ada namanya HIGH RISK HIGH RETURN. Kita kadang fokus pada HIGH RETURN tapi sudahkah kita berfikir, bagaimana kalau hasilnya tak sesuai ekspektasi?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 268,00 Triliun (17,74% dari total belanja K/L) adalah bentuk nyata dari strategi High Risk High Return di level negara. Jika berhasil, "return" bagi Indonesia sangat luar biasa besar dalam 15–20 tahun ke depan:

Beberapa potensi returnya antara lain: Kualitas SDM dengan Penurunan angka stunting secara drastis. Belum lagi Efek Multiplier, yakni Anggaran Rp 268 Triliun tersebut akan mengalir ke petani lokal, peternak, dan UMKM penyedia jasa katering. serta pastinya anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi tenaga kerja produktif yang mendongkrak ekonomi di masa depan.

Tapi kalau GAGAL gimana?
Kalau DEFISIT FISKAL gimana dong?
mau ALL IN di sektor Gizi, tapi bukan berarti bertaruh segini banyak. Malah terkesan terburu-buru cenderung kurang matang.

Sampaikan 1 MBG meskipun 1 Ompreng stainless saja.
Salam

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

Warning buat Indonesia

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

RESET PENDIDIKAN

-TREAD-

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Anggaran Perpustakaan nasional turun drastis, Transfer ke daerah dari anggaran pendidikan turun, sehingga rekruitmen, penggajian, dan tunjangan guru di berbagai daerah juga menurun drastis. Inilah yang menyebabkan PHK massal guru Honorer dan PPPK.

MBG bahkan tidak bisa dipaksakan masuk dalam pasal-pasal UU APBN 2026, sebab Program Makan Bergizi bukanlah kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan. Makanya hanya bisa diselipkan dalam penjelasan.

Kenapa? Karena program makan bergizi bukan kegiatan pendidikan. MBG adalah kegiatan sosial sebagaimana bansos, dan program makanan sehat sebagaimana penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas.

MBG bukan kegiatan pedagogis. Saya kira, pak tedy harus tahu bedanya belajar dan makan. Itu jelas beda.

[Canung @canung_]

Hahah ngakak banget sihhh ini mah

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Ini ceritanya mau bersanging ke sesama Kopdes Merah Putih apa gmn ya?

[ann @anhtiss]

Dear anak FKIP, pikir dulu 99x sebelum nyemplung jadi guru/dosen. Sudahlah kadang kurang dibela negara, dijadiin tumbal konflik horizontal pula.

Saya gak bosan-bosannya menyayangkan keputusan dikti untuk oprec mahasiswa ppg prajab dengan iming-iming pengangkatan asn dan gaji 2x (gaji + serti) waktu itu. Jadinya pada nagih janji kan? Pengen segera jadi asn dan ngajar di sekolah. Ya wajar, namanya aja dikasih janji.

Saking terbuainya dg janji manis, sampe gak aware kalo masalah keguruan di lapangan itu ruwet. Konflik kepentingannya banyak. Mau diurai pun susah karena terlanjur kayak benang kusut. Persoalan honorer aja banyak kastanya dan belum rampung, eh ketambahan lulusan prajab. Semua saling audiensi dan memperjuangkan golongannya. Akhirnya di proses seleksi ASN lahirlah kasta prioritas, P1 P2 P3 P4 P5 P15281735 yg berlapis-lapis itu.

Adanya sistem prioritas ini bukan solusi, tapi nambah masalah baru yaitu konflik horizontal senggol bacok di sosial media. Semua merasa gak puas dan marah, karena pas "marah ke atas" gak ada yg gubris, akhirnya pada marah ke sesama.

Lulusan prajab ngejek honorer. Prajab berbekal serdik, merasa punya titel guru profesional, ngatain honorer gak kompeten dan ilegal. Padahal bestie, kalau memang profesional, semestinya kita bisa lebih manusiawi. Ketidakadilan yg kita terima, usahakan jangan di-channeling secara horizontal. Kemudian honorer pun gak terima, balik ngatain prajab.

Jujur getir banget ngelihat rakyat kecil gontok-gontokan kayak gini. Padahal kita semua korban sistem.

Honorer ada karena negara gak kunjung adain seleksi cpns, padahal angka pensiun semakin meningkat. Kelas yg kosong, mau diajar siapa? Lahirlah honorer. Ini namanya korban sistem.

Prajab ada karena negara pengen kualitas guru meningkat, tapi belum menyediakan sistem untuk menyerap lulusannya dengan baik. Ini namanya korban sistem.

Pppk ada karena negara tak kuasa sanggup bayar pensiun tenaga kerja. Ini namanya korban sistem.

Pns (asn) guru gajinya segitu tanpa dapet tukin karena pemda gak sanggup bayar, sementara pns kemenkeu dapet tukin sultan. Ini namanya korban sistem.

Jangan sampai sistem yang ruwet ini sukses memecah kita. Ketika sesama pendidik saling merendahkan, yang diuntungkan bukan kita. Sometimes we just need to step back and see the bigger picture, so that we can understand bahwa yg perlu dikritik adalah sistemnya, bukan manusianya.

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Warga Palestina tak punya pembela selain Hamas.
Dan TNI mendapat tugas dari Donald Trump (BoP) untuk melucuti persenjataan Hamas.

Hamas gak akan bersedia dilucuti dan bentrok TNI dgn Hamas pasti terjadi.
TNI pun akan jadi pasukan yahudi.

Inikah tujuanmu pak @prabowo ?

[Canung @canung_]

@Jakartalk Sekolah SD di jeneponto(sulsel) melaporkan min

[Canung @canung_]

MBG hari kedua Ramadhan , pake kresek hitam ga tuuu. SEKALI LAGI KRESEK HITAM 😭

Gimanaa min masuk daftar menu MBG jelek kah ini? @menuembegejelek

[Canung @canung_]

Negara mampu dan bisaa, cuman pemerintah yang ga mau mensejahterahkan nakes dan guru honorer. That simpleeee

[Canung @canung_]

Polisi pegang MBG
TNI pegang Koperasi Merah Putih

Lengkap sudah pembagian proyeknya !

[Canung @canung_]

Skrng para sppg/pegawe mbg lagi rame membagikan cuplikan video bahwa anggaran MBG bukan dari dana pendidikan. Sesusah itu liat realitas yang ada yaaa? Ga usah pada cuci tangan karena kelakuan tuan tuan kelean lahh

[Canung @canung_]

Indonesia lagi gonjang ganjing netizen malah ngurusin masalah artis yang orangnyaa udah meninggal. 🥲