👌

[👌 @catastropob]

Ya gusti, mugo2 diparingi kesehatan lan kesabaran

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Perbedaan pelatihan ALFAMART dg Pelatihan KDMP

Silakan menilai sendiri 😬

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Gak heran investor pada kabur dan IHSG goyang. Banyak lembaga rating juga bilang prospeknya lagi suram.

Kamis (25 Juni) ada kabar Menkeu mau menarik dana SAL dari bank BUMN. Eh, besoknya, Jumat (26 Juni), malah dikembalikan lagi jadi Rp400 triliun.

Kirim. Ambil. Kembalikan.
Noh. Udah kerja kan gw?
purbaya be like

[resahnegeri @resahnegeri]

gimana ngga gila ya, 3 tahunan ikut deposito di bank BCA malang/ kepanjen. yang aku masukin adalah dana pendidikan ketiga anakku.. ternyata dibikin fiktif sama oknum CS nya.. mana kejadian selalu didalam bank dijam kerja. baru ketauan agustus 2025 pas jatuh tempo pencairan ternyata deposito selama ini malah di cetakin ATM biasa jenis TabunganKu, dan dia create pin sendiri dan bebas akses sampe habis. 2026 pelaku masih santai pakai atribut bank buat nipu nasabah lainnya.. 🫠🫠

cc : alfidakhlifa

[Catholic 𐕣 @myshawti]

Bahkan sudah ada di buku sejak dulu (Indonesia Raya, 18 april 1969)

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[Kangkung @pedas__manis]

Pemadaman listrik bergilir itu bukan karena PLN gak beli batubara atau bukan juga karena batubaranya terbatas.

Tapiiii....karena sekarang PLN lagi gak punya uang karena sering diutangin oleh pmrintah.

Kalo mau lihat buktinya bisa baca di laporan keuangan PLN 2025. Terlihat piutang pemerintah melonjak dr 43 T ke 110 T.

Artinya dari tahun 2025 pmrintah punya hutang ke PLN naik 2 kali lipat alias gak mau bayar (tahu lah uangnya buat apa, yap buat embege dan kopdes).

Dan tahun 2026 ini lebih parah sampai dompet PLN kering. Makanya PLN udah angkat tangan kalo suplier batu bara minta harga di atas harga DMO (70 USD).

Beda cerita kalo pmrintah mau bayar hutang, pasti PLN punya uang buat bayar lebih ke suplier batubara.

Pemadaman listrik sekarang ini bukan sepenuhnya salah PLN, karena saat ini pun PLN lagi kocar-kacir. Bahkan merugi.

Jadii...
Udah tau kan kalo pemadaman listrik ini salah siapa?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!

BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH

LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?

PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.

Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.

Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?

Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.

Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.

Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.

Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.

Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.

Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.

Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.

Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.

Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.

Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan

[(Sir) Rafi @muharafiansyah]

Ada hal yang sederhana: Nama

Waktu SBY menjabat, beliau dalam poster resminya menggunakan nama:

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Padahal beliau seorang Jenderal bintang 4 kehormatan, tapi lebih menonjolkan gelar akademik ketimbang pangkat militernya.

Sementara

Waktu Prabowo menjabat, dalam poster resminya menggunakan nama:

Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto

Yang terdapat beberapa poin kritis:
- beliau secara tidak langsung mengklaim sebagai jenderal dan presiden
- pangkat jenderal tersebut sejatinya sama dengan SBY yaitu kehormatan, entah kenapa kok ditulis “(Purn)” ketimbang “(HOR)”
- simbol atas kekuasaan militer

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

dalam podcast terbarunya ada tuntutan Fatimah (BEM UI) ke Prabowo:
- Jangan remehkan kritik rakyat
- berhenti bercanda/nyengir saat ditanya soal masalah serius atau malah marah marah
- Kurangi ketergantungan ke militer
- jangan jadikan negara ini "negara milik militer saja"
- Hargai ahli/ilmuwan
- jangan diskreditkan ahli gizi dan pakar lain
- Kelola informasi yang diterima
- sadari laporan bawahan bisa beda dengan kenyataan rakyat
- Dengar suara rakyat tanpa filter
- jangan hanya dengar orang-orang dekat yang takut tidak enak sama Bapak
- Tunjukkan tanggung jawab langsung,
- jangan lempar semua ke bawahan seperti Bu Nani
- Evaluasi ulang MBG secara total
- kalau tidak sesuai tujuan (stunting/ekonomi), lebih baik diberhentikan dulu

[Rudiyanto @Rudiyanto_zh]

Pengumuman Resmi FTSE untuk Indonesia
Review Juni 2026

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Kalian harus tahu, wak… ✋️✋️✋️

Stop di bodohi buzerp pemerintah.

Ini tipu-tipuan ala TVRI.

TVRI adalah pemegang hak siar penuh Piala Dunia 2026 untuk:
✅️TV
✅️Radio
✅️Mobile
✅️Internet

Mereka juga punya platform OTT sendiri.
Lalu kenapa tayangannya malah dilempar ke Maxstream dan Folaplay?

Kalau memang mau gratis, tinggal ikutin contoh Malaysia, Full akses tanpa daftar, tanpa login, langsung bisa nonton.

Sebenarnya TVRI bisa kasih streaming gratis 100%. Tapi entah kenapa jadi berbayar.
Mungkin ada PENYAMUN di dalam tubuh TVRI yang bikin harus bayar dulu baru bisa nonton wak.

Sekarang pertanyaannya gini wak
Berapa nilai kontrak yang diberikan Maxstream dan Folaplay ke TVRI?

Atau… jangan-jangan mereka malah dapat hak siar ini gratis? Atau gratis tapi ada uang mengalir di bawah meja🤔

Hayooo… orang tvri transparan lah

Silahkan dibantah

[kale @kalistohenituse]

buat yg bilang ini hoax, dia pasang sendiri.

cuma mau ingetin presiden tercinta kalian sekarang, tahun 98 terbukti secara sah oleh hukum "memerintahkan penculikan aktivis"

dia juga terbukti secara sah oleh hukum, "hobi plesiran ke luar negeri" tanpa ijin

kebiasaan lama itu sulit hilang

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Kalau presidennya Pak Prabowo dolar 18 ribu min.

[Sepak Pojok @SepakPojok_ID]

Wonderkid ⚽️✨

[مسلم Muslim_AntiPKI9 @Muslim_AntiPKI9]

MAHASISWA CERDAS
Bertanya Ke
ORANG TOLOL

Jawabannya Cukup Jelas,
JELAS TOLOL NYA
🤣🤣🤣

Waspada. .
#2030IndonesiaBubar
#2030IndonesiaBubar

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

Perkenalan Dadan dan prabroro berawal dari Cemara udang yg sakit..

[Maria A. Alkaff @MariaAlkaff_]

Wah asik nih ada yang nimbrung kritik berbalas kritik soal diplomat senior…

Hehehe udah nyampe ke @setkabgoid @habiburokhman kah? 😁

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Waduh, klarifikasi Pak Seskab Mayor Teddy kpd Pak Dino berbuntut panjang! Data yg dipaparkan Pak Seskab dikuliti dan jreng jreng! Dari investasi 2041,3 T yg diclaim Teddy dihasilkan dari kunjungan Luar Negeri ternyata yg berasal dr pemodal asing hanya 900 triliun atau hanya 46,6% saja.
Artinya sbgian besar bkn hasil kunjungan LN, shg ini pembohongan publik. Pertanyaanku: klo ini bener, knp segegabah itu tim Seskab menyajikan data, knp ga cross chek dl, ini kan mempermalukan Pak Seskab lho!

[Abul Muzaffar @abulmuzaffar10]

WHATT? Pakai tanggungan pribadi?
Di setiap perjalanan yang melebihi anggaran dinas?

Emang 5,3 M buat hotel di Prancis itu ditanggung sama presiden? Yakin?

Coba dong transparansinya. Biar diaudit sama-sama dengan publik.

Lagian ini ga baik karena selain ga tertib administrasi..
Ga jelas juga pertanggungjawabannya
Bisa kecampur juga mana aktivitas pribadi dan negara.

Salah-salah bisa jadi temuan BPK loh.

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

@SerieA_Lawas Ya Allah.
termyata bukan ga bs save gawang psg. tp lg save rumah tangga 🤣🙏