cekfaktari

Stop DFK, Mulai dari Cek Fakta!

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar narasi bernuansa fear mongering yang menyebut Indonesia memberi izin bebas bagi pesawat militer asing sehingga berpotensi menimbulkan konflik udara dan mengancam masyarakat. Narasi ini dapat memicu ketakutan yang tidak berdasar.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Narasi yang menyebut keikutsertaan Presiden Prabowo dalam Board of Peace (BoP) sebagai bentuk aliansi serta tudingan bahwa Indonesia kesulitan mengamankan BBM merupakan framing menyesatkan.

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Narasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa Presiden Prabowo tidak mengecam serangan Israel ke Lebanon yang menewaskan pasukan perdamaian Indonesia. Isu ini turut disebarkan oleh Tempo dan juga akun-akun anonim.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar konten yang menarasikan adanya aksi walkout saat Presiden Prabowo Subianto berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan disertai klaim bahwa Indonesia disamakan dengan Israel.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar narasi yang menyebutkan bahwa pejabat publik yang merangkap jabatan juga menerima penghasilan ganda. Narasi ini disebarkan di media sosial sebagai framing negatif terhadap kompetensi pejabat publik yang mengisi jabatan berdasarkan sistem meritokrasi dan kapabilitas.

#dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Belakangan ini beredar video dan gambar tanpa sumber jelas yang diklaim sebagai menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya video ikan dengan belatung. Praktik seperti ini disebut dekontekstualisasi, yaitu penggunaan gambar atau video tanpa penjelasan asal-usul yang jelas.

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar video yang menyebut Indonesia tidak baik-baik saja akibat geopolitik dan bahkan berpotensi hancur. Narasi seperti ini merupakan fear mongering.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar konten fitnah dari akun X @MurtadhaOne1 yang membingkai seolah-olah Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang memamerkan daging babi.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar konten bernarasi provokatif yang membenturkan antar-lembaga negara dengan menyebut Prabowo Subianto melanggar arahan Menteri Pertanian terkait rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat, serta tudingan yang merendahkan martabat Presiden.

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar narasi di media sosial yang dipopulerkan oleh Felix Siauw yang menyebut bahwa Rp17 triliun merupakan syarat untuk menjadi anggota Board of Peace, disertai klaim adanya tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar narasi yang menyebut bahwa setelah kerja sama perdagangan Indonesia–Amerika Serikat, Indonesia wajib ikut memboikot negara yang diboikot oleh Amerika Serikat. Informasi tersebut tidak benar.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar konten bermuatan DFK yang menyebutkan bahwa Kementerian Agama akan mengoptimalkan zakat dan wakaf untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi tersebut tidak benar.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar konten disinformasi berjudul “Produk AS Masuk RI Tak Perlu Label Halal” yang menimbulkan kesan seolah-olah Indonesia melonggarkan kewajiban sertifikasi halal setelah adanya perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar narasi disinformasi dan provokatif dari akun Instagram @jevuska yang menyebut pemerintah akan mengirim data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah privasi masyarakat tidak dilindungi.

#disinformasifitnahkebencian #dfk

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar narasi yang menuduh Presiden Prabowo Subianto memperoleh USD 38,4 miliar dari agenda pembahasan Gaza di Amerika Serikat. Narasi ini menggiring opini seolah-olah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadikan isu Gaza sebagai komoditas demi keuntungan finansial.

[cekfaktari @cekfakta_ri]

Beredar narasi yang menuding Presiden Prabowo enggan membuka bantuan luar negeri dan menolak menetapkan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebagai bencana nasional karena faktor perolehan suara Pemilu 2024. Tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah.
#dfk