Didalam sidang tersebut telah diambil keputusan bahwa terhitung mulai 1 April 1989, penyaluran pupuk harus sepenuhnya dilakukan oleh KUD. Presiden Soeharto meminta agar pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Koperasi, Pertanian dan Dalam Negeri.
https://t.co/KG8q8XeKBn
Presiden Soeharto mengatakan, Komisi ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dan mempunyai wewenang untuk meminta bahan2 keterangan dan bantuan yg diperlukan dari semua pihak, baik instansi sipil maupun militer & juga perusahaan2 negara.
https://t.co/2tLiO6HLCZ
Tulisan ini hendak memotret 25 tahun perjalanan reformasi dari optik spiral konflik Mpu Gandring. Sebuah kisah pilu kemunculan Dinasti Singasari yang membawa korban seorang Mpu. Produsen senjata mematikan pada masanya.
https://t.co/btDBWZxQdb