hahapa

Guys, di tengah situasi di mana hampir semua partai politik sudah masuk ke koalisi pemerintah, di mana oposisi formal praktis tidak ada, di mana DPR sudah tidak bisa diharapkan untuk jadi pengawas yang jujur muncul satu pertanyaan yang serius: siapa yang masih berani bicara jujur soal kondisi negara ini? Dan jawabannya yang paling mengejutkan justru datang dari seorang mahasiswa filsafat semester akhir yang bahkan tidak punya ijazah SMA formal. Namanya Tiyo Ardianto. Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada. Latar belakangnya sendiri sudah luar biasa. Tiyo bukan lulusan SMA negeri favorit. Dia lulusan pendidikan nonformal paket C dari sekolah alternatif di Kudus. Tapi dengan ijazah itu dia berhasil masuk Fakultas Filsafat UGM dan bertengger di peringkat 100 besar terbaik saat seleksi masuk. Sebelum jadi aktivis, dia sudah jadi penyair yang karyanya masuk buku antologi se-Asia Tenggara, menjadi sutradara teater sejak usia 16 tahun, menang lomba baca puisi nasional mengalahkan lebih dari 4.000 peserta, dan pernah dipuji langsung oleh istri WS Rendra karena karakter suaranya yang mengingatkan pada si Burung Merak. Kemampuan berbicara di depan massa, kemampuan merangkai kata, kemampuan membaca situasi semua itu bukan kebetulan. Itu dilatih selama bertahun-tahun sebelum dia naik ke panggung politik kampus. Ketika terpilih sebagai Ketua BEM KM UGM pada Januari 2025, hal pertama yang dia lakukan adalah memutuskan BEM UGM keluar dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Alasannya sederhana tapi menohok: forum mahasiswa nasional itu sudah disusupi kepentingan politik. Ada menteri, ada kapolda, ada kepala BIN daerah yang hadir di dalam forum yang seharusnya independen. Bahkan ada karangan bunga dari Kepala BIN Daerah Sumatera Barat terpajang di depan ruang sidang. Bagi Tiyo itu bukan sekadar hiasan. Itu simbol bahwa kekuasaan sedang mencoba menjinakkan daya kritis mahasiswa sebelum mereka sempat bergerak. Dan alih-alih ikut diam dan menikmati "perlindungan" itu Tiyo memilih keluar. Kalimatnya yang viral waktu itu: "Kami memilih jalan sunyi tapi bercahaya setia bersama rakyat Indonesia." Dari situ kritiknya tidak berhenti. Justru makin keras dan makin spesifik. Soal MBG: dia mempertanyakan kenapa anggaran pendidikan 20% yang seharusnya wajib justru dipotong untuk membiayai program makan gratis. Menurutnya, uang Rp225 triliun itu kalau dipakai dengan benar bisa menggratiskan seluruh biaya kuliah di PTN se-Indonesia. Dia juga menuding ada data keracunan MBG yang sengaja ditutupi supaya programnya terlihat sukses di mata presiden. Soal BBM: dia menyebut kenaikan Pertamax sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah mengelola anggaran sementara efisiensi di kabinet yang gemuk dan biaya perjalanan dinas pejabat ke luar negeri tidak pernah disentuh sama sekali. Soal Kepala BGN: dia mempertanyakan kenapa posisi sepenting itu diisi bukan berdasarkan kompetensi di bidang gizi, tapi berdasarkan kesetiaan politik. Dan dia menyebut kalimat yang paling keras tapi paling jujur: "Semua rakyat boleh menderita pejabatnya tidak boleh." Reaksi pemerintah? Predictable. Gerakan black campaign langsung dilancarkan secara terorganisir. Akun-akun anonim menyebarkan fitnah bahwa Tiyo menggelapkan dana beasiswa KIP. Pesan WhatsApp berisi berita palsu dikirim langsung ke nomor handphone ibunya di kampung. Dua puluh sampai tiga puluh pengurus BEM UGM lain juga menerima ancaman serupa di ponsel masing-masing. Ada yang mengikutinya secara fisik. Ada teror digital berupa ancaman penculikan dari nomor luar negeri. Tapi fitnah soal beasiswa itu runtuh sendiri begitu diperiksa. BEM UGM secara aturan kampus tidak memegang uang, tidak punya akses ke dana beasiswa, dan tidak punya kewenangan apapun soal KIP. Yang terjadi justru sebaliknya BEM UGM menggalang dana sosial secara terbuka untuk membantu mahasiswa penerima KIP yang sempat terlantar karena pencairannya terlambat dari pemerintah. Itulah yang diputarbalikkan menjadi tuduhan korupsi. Dan kemudian datang kontroversi yang menggerus sebagian simpati publik terhadap Tiyo. Dalam sebuah diksi terbuka, dia membuat perumpamaan seekor kucing gemuk yang kepalanya dipenuhi jamur scabies sampai tidak bisa melihat lalu menyebut nama kucing itu "Prabodoh Subiantol." Sebuah plesetan nama presiden yang langsung memantik kemarahan luar biasa dari berbagai kalangan, termasuk dari orang-orang yang sebelumnya mendukung gerakannya. Ini bagian yang perlu dilihat dengan jujur dari dua sisi. Di satu sisi dalam tradisi sastra dan teater, perumpamaan hewan untuk menyindir penguasa adalah hal yang sangat lazim. Dari Aesop sampai George Orwell, satir menggunakan fabel adalah senjata kritik yang sudah diakui sepanjang sejarah. Dan frustrasi yang menumpuk dari seorang aktivis yang keluarganya diteror, yang kawan-kawannya diancam, yang gerakannya difitnah itu bisa membuat kalimat meledak tanpa filter. Di sisi lain panggung politik Indonesia bukan panggung teater. Ketika batas antara kritik kebijakan dan serangan personal dilanggar terlalu jauh di ruang publik simpati publik yang susah payah dibangun bisa runtuh dalam hitungan menit. Dan itulah yang terjadi. Tapi ada yang jauh lebih penting dari kontroversi kalimat itu yang harus diperhatikan. Ketika seorang mahasiswa semester akhir yang tidak punya partai, tidak punya anggaran, tidak punya perlindungan institusional yang kuat berani mengkritik program senilai Rp335 triliun, berani menyurati UNICEF, berani menarik keluar organisasinya dari forum yang sudah disusupi kepentingan dan kemudian dibalas bukan dengan debat substansi tapi dengan teror ke ibunya dan ancaman penculikan dari nomor luar negeri maka yang sebenarnya diperlihatkan oleh pemerintah bukan kewibawaan. Yang diperlihatkan adalah ketakutan. Karena kalau kritiknya tidak ada bobotnya tidak perlu segitu besarnya upaya untuk membungkamnya. Dan inilah konteks yang paling penting: Tiyo muncul bukan dalam situasi normal. Dia muncul di tengah situasi di mana semua partai sudah bergabung ke koalisi, di mana DPR sudah tidak bisa diharapkan mengawasi eksekutif secara jujur, di mana media mainstream sudah semakin berhati-hati, dan di mana orang-orang yang berani berbicara keras satu per satu menghadapi konsekuensi hukum atau tekanan sosial yang berat. Di ruang kosong itulah seorang mahasiswa filsafat dengan ijazah paket C mengisi posisi yang seharusnya diisi oleh oposisi formal yang sudah tidak ada. Tiyo Ardianto bukan sempurna. Kontroversi kalimat kucing scabies itu adalah pelajaran mahal tentang betapa berbahayanya kalau kritik yang tajam kehilangan kontrol dan melewati batas yang tidak perlu dilewati. Kritik kebijakan yang berbasis data dan argumen jauh lebih sulit dibungkam dibanding ejekan personal yang mudah dijadikan senjata balik. Tapi di luar kesalahan itu yang dia lakukan selama ini adalah fungsi yang seharusnya dijalankan oleh oposisi yang sehat: mengawasi, mempertanyakan, dan menuntut pertanggungjawaban atas uang rakyat. Dan fakta bahwa pemerintah merespons dengan teror ke ibunya alih-alih dengan debat substansi itu sendiri sudah menjawab pertanyaan siapa yang sebenarnya ketakutan dalam cerita ini.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, di tengah situasi di mana hampir semua partai politik sudah masuk ke koalisi pemerintah, di mana oposisi formal praktis tidak ada, di mana DPR sudah tidak bisa diharapkan untuk jadi pengawas yang jujur muncul satu pertanyaan yang serius:

siapa yang masih berani bicara jujur soal kondisi negara ini?

Dan jawabannya yang paling mengejutkan justru datang dari seorang mahasiswa filsafat semester akhir yang bahkan tidak punya ijazah SMA formal.

Namanya Tiyo Ardianto.
Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada.

Latar belakangnya sendiri sudah luar biasa.
Tiyo bukan lulusan SMA negeri favorit.
Dia lulusan pendidikan nonformal paket C dari sekolah alternatif di Kudus.

Tapi dengan ijazah itu dia berhasil masuk Fakultas Filsafat UGM dan bertengger di peringkat 100 besar terbaik saat seleksi masuk.

Sebelum jadi aktivis, dia sudah jadi penyair yang karyanya masuk buku antologi se-Asia Tenggara, menjadi sutradara teater sejak usia 16 tahun, menang lomba baca puisi nasional mengalahkan lebih dari 4.000 peserta,

dan pernah dipuji langsung oleh istri WS Rendra karena karakter suaranya yang mengingatkan pada si Burung Merak.

Kemampuan berbicara di depan massa, kemampuan merangkai kata, kemampuan membaca situasi semua itu bukan kebetulan.

Itu dilatih selama bertahun-tahun sebelum dia naik ke panggung politik kampus.

Ketika terpilih sebagai Ketua BEM KM UGM pada Januari 2025, hal pertama yang dia lakukan adalah memutuskan BEM UGM keluar dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia.

Alasannya sederhana tapi menohok:
forum mahasiswa nasional itu sudah disusupi kepentingan politik.

Ada menteri, ada kapolda, ada kepala BIN daerah yang hadir di dalam forum yang seharusnya independen.

Bahkan ada karangan bunga dari Kepala BIN Daerah Sumatera Barat terpajang di depan ruang sidang.

Bagi Tiyo itu bukan sekadar hiasan.
Itu simbol bahwa kekuasaan sedang mencoba menjinakkan daya kritis mahasiswa sebelum mereka sempat bergerak.

Dan alih-alih ikut diam dan menikmati "perlindungan" itu Tiyo memilih keluar.

Kalimatnya yang viral waktu itu:
"Kami memilih jalan sunyi tapi bercahaya setia bersama rakyat Indonesia."

Dari situ kritiknya tidak berhenti.
Justru makin keras dan makin spesifik.

Soal MBG:
dia mempertanyakan kenapa anggaran pendidikan 20% yang seharusnya wajib justru dipotong untuk membiayai program makan gratis.

Menurutnya, uang Rp225 triliun itu kalau dipakai dengan benar bisa menggratiskan seluruh biaya kuliah di PTN se-Indonesia.

Dia juga menuding ada data keracunan MBG yang sengaja ditutupi supaya programnya terlihat sukses di mata presiden.

Soal BBM:
dia menyebut kenaikan Pertamax sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah mengelola anggaran sementara efisiensi di kabinet yang gemuk dan biaya perjalanan dinas pejabat ke luar negeri tidak pernah disentuh sama sekali.

Soal Kepala BGN:
dia mempertanyakan kenapa posisi sepenting itu diisi bukan berdasarkan kompetensi di bidang gizi, tapi berdasarkan kesetiaan politik.

Dan dia menyebut kalimat yang paling keras tapi paling jujur: "Semua rakyat boleh menderita pejabatnya tidak boleh."

Reaksi pemerintah?
Predictable.
Gerakan black campaign langsung dilancarkan secara terorganisir.
Akun-akun anonim menyebarkan fitnah bahwa Tiyo menggelapkan dana beasiswa KIP.
Pesan WhatsApp berisi berita palsu dikirim langsung ke nomor handphone ibunya di kampung.

Dua puluh sampai tiga puluh pengurus BEM UGM lain juga menerima ancaman serupa di ponsel masing-masing.
Ada yang mengikutinya secara fisik.
Ada teror digital berupa ancaman penculikan dari nomor luar negeri.

Tapi fitnah soal beasiswa itu runtuh sendiri begitu diperiksa.
BEM UGM secara aturan kampus tidak memegang uang, tidak punya akses ke dana beasiswa, dan tidak punya kewenangan apapun soal KIP.

Yang terjadi justru sebaliknya BEM UGM menggalang dana sosial secara terbuka untuk membantu mahasiswa penerima KIP yang sempat terlantar karena pencairannya terlambat dari pemerintah.

Itulah yang diputarbalikkan menjadi tuduhan korupsi.

Dan kemudian datang kontroversi yang menggerus sebagian simpati publik terhadap Tiyo.

Dalam sebuah diksi terbuka, dia membuat perumpamaan seekor kucing gemuk yang kepalanya dipenuhi jamur scabies sampai tidak bisa melihat lalu menyebut nama kucing itu "Prabodoh Subiantol."

Sebuah plesetan nama presiden yang langsung memantik kemarahan luar biasa dari berbagai kalangan, termasuk dari orang-orang yang sebelumnya mendukung gerakannya.

Ini bagian yang perlu dilihat dengan jujur dari dua sisi.

Di satu sisi dalam tradisi sastra dan teater, perumpamaan hewan untuk menyindir penguasa adalah hal yang sangat lazim.

Dari Aesop sampai George Orwell, satir menggunakan fabel adalah senjata kritik yang sudah diakui sepanjang sejarah.

Dan frustrasi yang menumpuk dari seorang aktivis yang keluarganya diteror, yang kawan-kawannya diancam, yang gerakannya difitnah itu bisa membuat kalimat meledak tanpa filter.

Di sisi lain panggung politik Indonesia bukan panggung teater.

Ketika batas antara kritik kebijakan dan serangan personal dilanggar terlalu jauh di ruang publik simpati publik yang susah payah dibangun bisa runtuh dalam hitungan menit.
Dan itulah yang terjadi.

Tapi ada yang jauh lebih penting dari kontroversi kalimat itu yang harus diperhatikan.

Ketika seorang mahasiswa semester akhir yang tidak punya partai, tidak punya anggaran, tidak punya perlindungan institusional yang kuat berani mengkritik program senilai Rp335 triliun, berani menyurati UNICEF, berani menarik keluar organisasinya dari forum yang sudah disusupi kepentingan

dan kemudian dibalas bukan dengan debat substansi tapi dengan teror ke ibunya dan ancaman penculikan dari nomor luar negeri

maka yang sebenarnya diperlihatkan oleh pemerintah bukan kewibawaan.
Yang diperlihatkan adalah ketakutan.

Karena kalau kritiknya tidak ada bobotnya tidak perlu segitu besarnya upaya untuk membungkamnya.

Dan inilah konteks yang paling penting:
Tiyo muncul bukan dalam situasi normal.
Dia muncul di tengah situasi di mana semua partai sudah bergabung ke koalisi, di mana DPR sudah tidak bisa diharapkan mengawasi eksekutif secara jujur,

di mana media mainstream sudah semakin berhati-hati, dan di mana orang-orang yang berani berbicara keras satu per satu menghadapi konsekuensi hukum atau tekanan sosial yang berat.

Di ruang kosong itulah seorang mahasiswa filsafat dengan ijazah paket C mengisi posisi yang seharusnya diisi oleh oposisi formal yang sudah tidak ada.

Tiyo Ardianto bukan sempurna.
Kontroversi kalimat kucing scabies itu adalah pelajaran mahal tentang betapa berbahayanya kalau kritik yang tajam kehilangan kontrol dan melewati batas yang tidak perlu dilewati.

Kritik kebijakan yang berbasis data dan argumen jauh lebih sulit dibungkam dibanding ejekan personal yang mudah dijadikan senjata balik.

Tapi di luar kesalahan itu yang dia lakukan selama ini adalah fungsi yang seharusnya dijalankan oleh oposisi yang sehat: mengawasi, mempertanyakan, dan menuntut pertanggungjawaban atas uang rakyat.

Dan fakta bahwa pemerintah merespons dengan teror ke ibunya alih-alih dengan debat substansi itu sendiri sudah menjawab pertanyaan siapa yang sebenarnya ketakutan dalam cerita ini.

651

188

71K

cepripit retweeted

ama🫀 @makiarteri

about 1 month ago

ini kontak darurat yang bisa dihubungi semasa aksi ya teman2. semangat, sampai menang!

16K

683

279K

Who to follow

about 1 month ago

@direktoridosen @prabowo Oli motor udah naik, ±20ribu naik nya

cepripit retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

about 2 months ago

Guys, gue mau ceritain satu negara yang dulu kaya raya. Punya nikel, emas, berlian, batu bara. Pertanian maju. Industri sudah jalan. Pertumbuhan ekonomi 4,3% per tahun. Salah satu negara paling maju di Afrika. Namanya Zimbabwe. Dan sekarang harga sebungkus korek api 50 miliar dolar Zimbabwe. Uang kertas bernominal 100 triliun dolar Zimbabwe selembar. Masih tidak cukup untuk beli makan. Gimana bisa? Satu jawaban: pemimpinnya tidak mau mengakui bahwa dia yang salah. Dan sambil membaca ini gue minta lo perhatikan betapa familiarnya pola ini. Apa yang Mugabe lakukan langkah demi langkah: Dia luncurkan program besar-besaran yang kelihatannya pro rakyat. Tanah diambil dari orang kaya dan dibagi ke rakyat kecil. Namanya reformasi agraria. Kedengarannya bagus. Populis. Mendapat tepuk tangan. Tapi eksekusinya nol besar. Rakyat yang terima tanah tidak dikasih ilmu, tidak dikasih alat, tidak dikasih modal. Hasilnya: pertanian kolaps. Pendapatan negara anjlok. Di saat ekonomi sudah sekarat Mugabe tetap lanjutkan program-program besar. Kirim militer ke perang Kongo. Naikkan uang pensiun veteran. Biaya terus keluar. Tidak ada yang masuk. Korupsi merajalela dari atas sampai bawah. Ibu negara Grace Mugabe dijuluki "Gucci Grace" — menghabiskan uang negara untuk belanja mewah. Dan karena semua itu tidak ada uang. Solusi Mugabe? Cetak uang. Terus. Terus. Terus. Tanpa produktivitas yang bertambah. Tanpa investasi yang masuk. Hanya kertas dengan nominal yang terus dinaikkan sampai inflasi meledak 79,6 miliar persen dalam satu bulan. Dan ketika semuanya hancur Mugabe bilang apa: Bukan "saya salah." Dia bilang: dunia internasional mau mengkudeta dia. Barat iri dengan Zimbabwe. Negara-negara kaya tidak suka Zimbabwe maju. Pihak asing yang merusak ekonomi mereka. Rakyatnya percaya. Karena narasi itu enak didengar. Karena lebih mudah menyalahkan orang luar daripada mengakui bahwa yang menghancurkan Zimbabwe adalah kebijakan pemimpinnya sendiri. Sekarang berhenti sejenak dan baca ini: Indonesia 2026. Pemerintah punya program besar-besaran yang diklaim pro rakyat. Namanya MBG Makan Bergizi Gratis. Menghabiskan Rp335 triliun dari APBN per tahun. Program terbesar dalam anggaran negara mengalahkan semua pos lainnya. Menunya? Kadang satu jeruk keriput, satu roti, satu kotak susu ultra. Kadang nasi dengan lauk yang dikritik rakyat sendiri. Ada 200 lebih anak keracunan di Surabaya. Ada laporan menu tidak layak dari berbagai daerah. Dan guru yang memfoto menu buruk itu dipanggil kepala sekolah. Diminta diam. Wartawan yang laporkan kondisi lapangan bosnya ditekan. Pemrednya mau diganti lewat satu telepon dari istana. Josepha siswi SMA yang hafal konstitusi berani mempertanyakan ketidakadilan. Langsung diancam WhatsApp oleh nomor asing. Ini bukan program makan. Ini adalah program yang membeli keheningan rakyat dengan uang utang dan menghukum siapapun yang berani jujur. Dan polanya identik dengan Zimbabwe: Zimbabwe: Pendapatan negara turun. Pengeluaran terus naik. Defisit ditutup dengan cetak uang. Investasi kabur. Mata uang hancur. Indonesia 2026: Pendapatan naik 10% tapi belanja naik 31,8%. Defisit Q1 sudah Rp240 triliun ditutup dengan utang Rp258 triliun. Rupiah di Rp17.700. IHSG ambruk 3-4% dalam satu sesi. Investor Swiss, Prancis, UEA semua kabur. Rp800 triliun investasi gagal masuk. Zimbabwe: Mugabe bilang ekonomi kuat. Menyalahkan sanksi Barat. Indonesia 2026: Prabowo bilang "mau dolar berapa ribu kek kalian di desa kan enggak pakai dolar." Purbaya bilang "fundamental kita kuat." Gubernur BI mengganti definisi stabilitas supaya rupiah yang hancur bisa disebut stabil. Zimbabwe: Pengkritik dituduh antek asing. Agen Barat. Tidak nasionalis. Indonesia 2026: Ferry Latuhihin yang prediksinya terbukti tiga kali dituduh agen Soros. Amien Rais yang memperingatkan soal Teddy videonya di-takedown Komdigi. Ekonom yang mengkritik MBG diserang warganet terorganisir. Dan ini yang paling mematikan dari seluruh pola ini: Zimbabwe pernah punya kesempatan untuk diselamatkan. IMF datang menawarkan bantuan dengan dua syarat sederhana: jangan cetak uang baru dan jangan tambah utang dulu. Zimbabwe setuju. Menandatangani perjanjian. Lalu langsung melanggarnya karena program-program populis tidak bisa dihentikan. Karena menghentikan program yang sudah diumumkan ke rakyat terasa seperti mengakui kegagalan. Bantuan batal. Kepercayaan investor hilang. Zimbabwe tenggelam. Sekarang bayangkan skenario yang sama di Indonesia: kalau suatu saat rating Indonesia di-downgrade menjadi non-investment grade oleh SNP dolar bisa ke Rp25.000. Itu proyeksi Prof. Ferry Latuhihin ekonom yang tiga prediksi sebelumnya semua terbukti. Dan Prabowo masih bisa berdiri di podium sambil bilang: "Jangan percaya yang bilang Indonesia akan collapse." Dan ini yang paling mengerikan: Mugabe dikudeta oleh militernya sendiri setelah puluhan tahun berkuasa. Sampai akhir hayatnya tidak pernah mengakui kesalahannya. Narasinya tetap sama: ini salah Barat, ini salah orang-orang yang iri. Sementara rakyatnya membawa uang sekarung ke pasar hanya untuk beli satu butir telur. 100 triliun dolar Zimbabwe. Selembar. Tidak cukup untuk beli sarapan. Zimbabwe tidak hancur karena tidak punya sumber daya alam. Zimbabwe hancur karena kombinasi yang sangat spesifik dan sangat mematikan: Program populis yang dibiayai dengan uang yang tidak ada. Pemimpin yang tidak mau mendengar kritik. Sistem yang menghukum siapapun yang berani jujur. Dan narasi yang selalu menyalahkan pihak luar ketika semuanya mulai runtuh. Pola itu tidak eksklusif milik Zimbabwe. Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Punya batu bara. Punya emas di Papua. Punya posisi geografis paling strategis di Asia Tenggara. Punya 280 juta manusia yang harusnya jadi kekuatan terbesar. Tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa kalau sistemnya membiarkan kombinasi yang sama berlangsung terlalu lama. Satu-satunya yang membedakan negara yang selamat dari yang tidak: apakah masih ada cukup orang yang berani bicara jujur dan apakah pemimpinnya mau mendengar sebelum terlambat. Mugabe tidak mau mendengar. Sampai militernya sendiri yang akhirnya bicara.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, gue mau ceritain satu negara
yang dulu kaya raya.
Punya nikel, emas, berlian, batu bara.
Pertanian maju.
Industri sudah jalan.
Pertumbuhan ekonomi 4,3% per tahun.
Salah satu negara paling maju di Afrika.

Namanya Zimbabwe.
Dan sekarang harga sebungkus korek api 50 miliar dolar Zimbabwe.
Uang kertas bernominal 100 triliun dolar Zimbabwe selembar.
Masih tidak cukup untuk beli makan.

Gimana bisa?
Satu jawaban:
pemimpinnya tidak mau mengakui bahwa dia yang salah.

Dan sambil membaca ini gue minta lo perhatikan betapa familiarnya pola ini.

Apa yang Mugabe lakukan langkah demi langkah:
Dia luncurkan program besar-besaran yang kelihatannya pro rakyat.

Tanah diambil dari orang kaya
dan dibagi ke rakyat kecil.
Namanya reformasi agraria.
Kedengarannya bagus. Populis.
Mendapat tepuk tangan.

Tapi eksekusinya nol besar.
Rakyat yang terima tanah tidak dikasih ilmu, tidak dikasih alat, tidak dikasih modal.

Hasilnya: pertanian kolaps.
Pendapatan negara anjlok.

Di saat ekonomi sudah sekarat Mugabe tetap lanjutkan program-program besar.
Kirim militer ke perang Kongo.
Naikkan uang pensiun veteran.
Biaya terus keluar.
Tidak ada yang masuk.

Korupsi merajalela dari atas sampai bawah.
Ibu negara Grace Mugabe dijuluki "Gucci Grace" — menghabiskan uang negara untuk belanja mewah.

Dan karena semua itu tidak ada uang.
Solusi Mugabe?
Cetak uang. Terus. Terus. Terus.

Tanpa produktivitas yang bertambah.
Tanpa investasi yang masuk.
Hanya kertas dengan nominal yang terus dinaikkan sampai inflasi meledak 79,6 miliar persen dalam satu bulan.

Dan ketika semuanya hancur Mugabe bilang apa:

Bukan "saya salah."

Dia bilang:
dunia internasional mau mengkudeta dia.
Barat iri dengan Zimbabwe.
Negara-negara kaya tidak suka Zimbabwe maju.
Pihak asing yang merusak ekonomi mereka.

Rakyatnya percaya.
Karena narasi itu enak didengar.
Karena lebih mudah menyalahkan orang luar daripada mengakui bahwa yang menghancurkan Zimbabwe adalah kebijakan pemimpinnya sendiri.

Sekarang berhenti sejenak dan baca ini:
Indonesia 2026.
Pemerintah punya program besar-besaran yang diklaim pro rakyat.

Namanya MBG Makan Bergizi Gratis.
Menghabiskan Rp335 triliun dari APBN per tahun.
Program terbesar dalam anggaran negara mengalahkan semua pos lainnya.

Menunya?
Kadang satu jeruk keriput, satu roti, satu kotak susu ultra.
Kadang nasi dengan lauk yang dikritik rakyat sendiri. Ada 200 lebih anak keracunan di Surabaya.
Ada laporan menu tidak layak dari berbagai daerah.

Dan guru yang memfoto menu buruk itu dipanggil kepala sekolah.
Diminta diam.

Wartawan yang laporkan kondisi lapangan bosnya ditekan.
Pemrednya mau diganti lewat satu telepon dari istana.

Josepha siswi SMA yang hafal konstitusi berani mempertanyakan ketidakadilan.
Langsung diancam WhatsApp oleh nomor asing.

Ini bukan program makan.
Ini adalah program yang membeli keheningan rakyat dengan uang utang dan menghukum siapapun yang berani jujur.

Dan polanya identik dengan Zimbabwe:

Zimbabwe:
Pendapatan negara turun.
Pengeluaran terus naik.
Defisit ditutup dengan cetak uang.
Investasi kabur.
Mata uang hancur.

Indonesia 2026:
Pendapatan naik 10% tapi belanja naik 31,8%.
Defisit Q1 sudah Rp240 triliun ditutup dengan utang Rp258 triliun.
Rupiah di Rp17.700.
IHSG ambruk 3-4% dalam satu sesi.
Investor Swiss, Prancis, UEA semua kabur.
Rp800 triliun investasi gagal masuk.

Zimbabwe:
Mugabe bilang ekonomi kuat.
Menyalahkan sanksi Barat.

Indonesia 2026:
Prabowo bilang "mau dolar berapa ribu kek kalian di desa kan enggak pakai dolar."
Purbaya bilang "fundamental kita kuat."
Gubernur BI mengganti definisi stabilitas supaya rupiah yang hancur bisa disebut stabil.

Zimbabwe:
Pengkritik dituduh antek asing.
Agen Barat.
Tidak nasionalis.

Indonesia 2026:
Ferry Latuhihin yang prediksinya terbukti tiga kali dituduh agen Soros.
Amien Rais yang memperingatkan soal Teddy videonya di-takedown Komdigi.
Ekonom yang mengkritik MBG diserang warganet terorganisir.

Dan ini yang paling mematikan dari seluruh pola ini:

Zimbabwe pernah punya kesempatan untuk diselamatkan.

IMF datang menawarkan bantuan dengan dua syarat sederhana:
jangan cetak uang baru dan jangan tambah utang dulu.

Zimbabwe setuju.
Menandatangani perjanjian.

Lalu langsung melanggarnya karena program-program populis tidak bisa dihentikan.

Karena menghentikan program yang sudah diumumkan ke rakyat terasa seperti mengakui kegagalan.

Bantuan batal.
Kepercayaan investor hilang.
Zimbabwe tenggelam.

Sekarang bayangkan skenario yang sama di Indonesia:

kalau suatu saat rating Indonesia di-downgrade menjadi non-investment grade oleh SNP dolar bisa ke Rp25.000. Itu proyeksi Prof.

Ferry Latuhihin ekonom yang tiga prediksi sebelumnya semua terbukti.

Dan Prabowo masih bisa berdiri di podium sambil bilang: "Jangan percaya yang bilang Indonesia akan collapse."

Dan ini yang paling mengerikan:
Mugabe dikudeta oleh militernya sendiri setelah puluhan tahun berkuasa.

Sampai akhir hayatnya tidak pernah mengakui kesalahannya.
Narasinya tetap sama:
ini salah Barat, ini salah orang-orang yang iri.

Sementara rakyatnya membawa uang sekarung ke pasar hanya untuk beli satu butir telur.

100 triliun dolar Zimbabwe.
Selembar.
Tidak cukup untuk beli sarapan.

Zimbabwe tidak hancur karena tidak punya sumber daya alam.

Zimbabwe hancur karena kombinasi yang sangat spesifik dan sangat mematikan:

Program populis yang dibiayai dengan uang yang tidak ada.
Pemimpin yang tidak mau mendengar kritik.
Sistem yang menghukum siapapun yang berani jujur. Dan narasi yang selalu menyalahkan pihak luar ketika semuanya mulai runtuh.

Pola itu tidak eksklusif milik Zimbabwe.
Indonesia punya nikel terbesar di dunia.
Punya batu bara.
Punya emas di Papua.

Punya posisi geografis paling strategis di Asia Tenggara.
Punya 280 juta manusia yang harusnya jadi kekuatan terbesar.

Tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa kalau sistemnya membiarkan kombinasi yang sama berlangsung terlalu lama.

Satu-satunya yang membedakan negara yang selamat dari yang tidak:

apakah masih ada cukup orang yang berani bicara jujur dan apakah pemimpinnya mau mendengar sebelum terlambat.

Mugabe tidak mau mendengar.
Sampai militernya sendiri yang akhirnya bicara.

534

137

43K

cepripit retweeted

kebijaksanan

@kebajikanatas

about 2 months ago

CUMA MAU KASIH TAU: 1. dolar as tembus rp 17.700 2. ihsg ambles ke 6723 3. total utang ri rp 9920 T 4. bunga utang 2026 Rp 599 T 5. msci dan ftse keluarin saham hsc 6. asing jualan dari awal tahun Rp 49,03 T 7. bbm non subsidi naik 40-60% 8. aib pemerintah jadi tontonan dunia 9. untungnya orang desa gak pake dolar

167

79K

cepripit retweeted

kale

@kalistohenituse

about 2 months ago

di saat rupiah anjlok 1 USD: 17.720, prabowo tetap pertahankan program MBG. sedangkan habibie memilih mengubur mimpinya untuk pesawat N250, demi stabilitas ekonomi indonesia. "saya mengalah untuk menang, yang menang itu siapa? rakyat" (Habibie) sederhana tapi prabowo ga bisa

466

104K

41K

cepripit retweeted

Mas Gres

@erlanishere

about 2 months ago

Padahal urutan idealnya tuh gini: 1. B.J. Habibie (Real MVP. Beresin negara awur-awuran dalam waktu sekejap, padahal cuma sebentar ngejabatnya. Bayangin kalo 5-10 tahun menjabat). 2. SBY (ekonomi bagus, kebebasan ekspresi bener kerasa, konflik di Aceh berhenti). 3. Gusdur (perekat bangsa yang terpecah-pecah, bersikap akomodatif pada berbagai golongan bangsa). 4. Sukarno (ekonomi awur-awuran, tapi minimal Indonesia dihormati dunia). 5. Megawati (bikin KPK, tapi netapin DOM di Aceh) 6. Soeharto (ekonomi bagus tapi gak bebas, rezim otoriter) 7. Jokowi (ekonomi awur-awuran, banyak buzzer buat membungkam, ngomong X yang terjadi Y) 8. Prabowo (ekonomi awur-awuran, ngomong suka asbun, tone deaf, banyak buzzee yg ingin membungkam)

216

22K

cepripit retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

about 2 months ago

Guys, pemerintah baru saja mengumumkan sesuatu yang dikemas sebagai kabar baik untuk rakyat kecil. KPR 40 tahun. Cicilan hanya Rp773.000 per bulan. Pekerja bergaji Rp2 juta bisa punya rumah. Kedengarannya bagus. Kedengarannya pro rakyat. Kedengarannya seperti solusi. Tapi gue minta lo berhenti sejenak dan pikirkian apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini bukan solusi. Ini adalah desain perbudakan yang dilegalkan. KPR 40 tahun artinya lo mulai mencicil rumah usia 25 lo baru selesai di usia 65 tahun. Tepat saat pensiun. Tepat saat lo tidak punya penghasilan lagi. Seluruh masa produktif hidup lo dari muda sampai tua habis untuk membayar satu rumah. Bukan untuk menabung. Bukan untuk investasi. Bukan untuk pendidikan anak. Bukan untuk menikmati hidup. Untuk cicilan rumah yang tidak akan lunas sampai lo pensiun. Dan ini yang paling mengerikan dari kalkulasinya: Gaji Rp2 juta per bulan. Cicilan Rp773.000 per bulan. Itu 38,6% dari seluruh penghasilan hanya untuk cicilan rumah. Belum makan. Belum transportasi. Belum listrik. Belum air. Belum biaya anak sekolah. Belum biaya sakit. Sisa untuk hidup: Rp1,2 juta sebulan. Rp40.000 per hari. Dengan Rp40.000 per hari lo harus makan, transport, bayar semua kebutuhan hidup. Di era rupiah Rp17.600 per dolar. Di era harga pangan yang terus naik karena kedelai, gandum, dan minyak semuanya impor dalam dolar. Dan ini yang tidak pernah diceritakan pemerintah: Total yang lo bayar selama 40 tahun dengan bunga bukan hanya harga rumahnya. Lo membayar harga rumah ditambah bunga selama 40 tahun. Yang bisa berarti lo membayar dua sampai tiga kali lipat harga asal rumah itu. Rumah yang secara teknis bisa lo beli Rp200 juta lo bayar Rp400-600 juta selama 40 tahun. Selisihnya masuk ke mana? Ke sistem keuangan. Ke bank. Ke Tapera. Rakyat kecil yang tidak punya pilihan lain dipaksa membayar premium berlipat-lipat hanya karena mereka tidak punya uang di awal. Dan lo tahu apa yang paling gue ingat dari ini: John D. Rockefeller pernah bilang sesuatu yang sangat terkenal dan sangat mengerikan: "Saya tidak menginginkan bangsa pemikir. Saya menginginkan bangsa pekerja." Dan cara paling efektif untuk memastikan orang tidak berpikir kritis adalah memastikan mereka terlalu sibuk memikirkan cicilan. Orang yang gajinya Rp2 juta dan cicilannya Rp773.000 tidak punya bandwidth mental untuk memikirkan kenapa rupiah melemah. Tidak punya waktu untuk mempertanyakan kenapa anggaran pendidikan dipotong 44%. Tidak punya energi untuk marah tentang Nadiem yang dituntut 27 tahun atau Noel yang bilang menyesal tidak korupsi lebih banyak. Mereka terlalu lelah. Terlalu sibuk bertahan. Terlalu tenggelam dalam tekanan cicilan yang tidak akan selesai sampai mereka pensiun. Itu bukan kebijakan perumahan. Itu adalah mekanisme kontrol sosial. Dan ini sambungkan dengan semua yang sudah terjadi: Gaji tidak naik signifikan. Kelas menengah menyusut dari 57 juta ke 46 juta. Tabungan rata-rata turun dari Rp3 juta ke Rp1,5 juta. Rupiah Rp17.600. Harga pangan naik. Guru honorer digaji di bawah UMP. Tapi solusi yang ditawarkan bukan menaikkan upah. Bukan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Bukan memastikan inflasi terkendali. Solusinya: perpanjang tenor KPR dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Supaya cicilan per bulannya kelihatan lebih kecil padahal total yang dibayar jauh lebih besar. Supaya lebih banyak orang bisa masuk ke dalam sistem utang jangka panjang yang mengikat mereka seumur hidup produktif. Ini bukan membantu rakyat memiliki rumah. Ini membantu sistem keuangan memiliki rakyat. Dan yang paling miris: Pemerintah mengklaim ini sebagai kebijakan pro rakyat. Sebagai solusi untuk krisis perumahan. Sebagai bukti bahwa pemerintah peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi coba bayangkan satu skenario sederhana: Lo mulai KPR di usia 25 dengan gaji Rp2 juta. Lo cicil selama 40 tahun. Di tahun ke-15 usia lo 40 rupiah makin melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan lo di-PHK karena otomasi AI atau karena bisnis tempat lo kerja bangkrut karena investor asing kabur. Cicilan tetap harus dibayar. Rumah disita kalau tidak bayar. Lo kehilangan segalanya setelah 15 tahun mencicil. Itu bukan kepemilikan rumah. Itu adalah ilusi kepemilikan yang bisa diambil kapan saja kalau lo tidak bisa membayar. KPR 40 tahun bukan solusi krisis perumahan. Itu adalah pengakuan resmi bahwa gaji rakyat Indonesia terlalu kecil untuk membeli rumah dengan cara yang wajar dan alih-alih menaikkan gaji atau menurunkan harga rumah, pemerintah memilih memperpanjang masa perbudakan finansialnya. Rockefeller tidak membutuhkan rantai untuk mengikat pekerjanya. Dia cukup memastikan mereka punya cukup utang untuk tidak berani berhenti bekerja. KPR 40 tahun adalah versi modern dari filosofi itu. Diberikan dengan senyum. Dikemas sebagai bantuan. D an dirayakan sebagai terobosan kebijakan. Sementara yang sebenarnya terjadi adalah: rakyat yang sudah kelelahan dipastikan akan terus kelelahan untuk empat puluh tahun ke depan.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, pemerintah baru saja mengumumkan sesuatu yang dikemas sebagai kabar baik untuk rakyat kecil.

KPR 40 tahun.
Cicilan hanya Rp773.000 per bulan.
Pekerja bergaji Rp2 juta bisa punya rumah.

Kedengarannya bagus.
Kedengarannya pro rakyat. Kedengarannya seperti solusi.

Tapi gue minta lo berhenti sejenak dan pikirkian apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Ini bukan solusi.
Ini adalah desain perbudakan yang dilegalkan.

KPR 40 tahun artinya lo mulai mencicil rumah
usia 25 lo baru selesai di usia 65 tahun.
Tepat saat pensiun.
Tepat saat lo tidak punya penghasilan lagi.

Seluruh masa produktif hidup lo dari muda sampai tua habis untuk membayar satu rumah.
Bukan untuk menabung.
Bukan untuk investasi.
Bukan untuk pendidikan anak.
Bukan untuk menikmati hidup.

Untuk cicilan rumah yang tidak akan lunas sampai lo pensiun.

Dan ini yang paling mengerikan dari kalkulasinya:
Gaji Rp2 juta per bulan.
Cicilan Rp773.000 per bulan.
Itu 38,6% dari seluruh penghasilan hanya untuk cicilan rumah.
Belum makan.
Belum transportasi.
Belum listrik.
Belum air.
Belum biaya anak sekolah.
Belum biaya sakit.

Sisa untuk hidup: Rp1,2 juta sebulan.
Rp40.000 per hari.
Dengan Rp40.000 per hari lo harus makan, transport, bayar semua kebutuhan hidup.

Di era rupiah Rp17.600 per dolar.
Di era harga pangan yang terus naik karena kedelai, gandum, dan minyak semuanya impor dalam dolar.

Dan ini yang tidak pernah diceritakan pemerintah:

Total yang lo bayar selama 40 tahun dengan bunga bukan hanya harga rumahnya.
Lo membayar harga rumah ditambah bunga selama 40 tahun.
Yang bisa berarti lo membayar dua sampai tiga kali lipat harga asal rumah itu.

Rumah yang secara teknis bisa lo beli Rp200 juta lo bayar Rp400-600 juta selama 40 tahun.
Selisihnya masuk ke mana?
Ke sistem keuangan. Ke bank. Ke Tapera.

Rakyat kecil yang tidak punya pilihan lain dipaksa membayar premium berlipat-lipat hanya karena mereka tidak punya uang di awal.

Dan lo tahu apa yang paling gue ingat dari ini:

John D. Rockefeller pernah bilang sesuatu yang sangat terkenal dan sangat mengerikan:

"Saya tidak menginginkan bangsa pemikir.
Saya menginginkan bangsa pekerja."

Dan cara paling efektif untuk memastikan orang tidak berpikir kritis adalah memastikan mereka terlalu sibuk memikirkan cicilan.

Orang yang gajinya Rp2 juta dan cicilannya Rp773.000 tidak punya bandwidth mental untuk memikirkan kenapa rupiah melemah.

Tidak punya waktu untuk mempertanyakan kenapa anggaran pendidikan dipotong 44%.

Tidak punya energi untuk marah tentang Nadiem yang dituntut 27 tahun atau Noel yang bilang menyesal tidak korupsi lebih banyak.

Mereka terlalu lelah.
Terlalu sibuk bertahan.
Terlalu tenggelam dalam tekanan cicilan yang tidak akan selesai sampai mereka pensiun.

Itu bukan kebijakan perumahan.
Itu adalah mekanisme kontrol sosial.

Dan ini sambungkan dengan semua yang sudah terjadi:

Gaji tidak naik signifikan.
Kelas menengah menyusut dari 57 juta ke 46 juta.
Tabungan rata-rata turun dari Rp3 juta ke Rp1,5 juta. Rupiah Rp17.600.
Harga pangan naik.
Guru honorer digaji di bawah UMP.

Tapi solusi yang ditawarkan bukan menaikkan upah.
Bukan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Bukan memastikan inflasi terkendali.

Solusinya:
perpanjang tenor KPR dari 30 tahun menjadi 40 tahun.
Supaya cicilan per bulannya kelihatan lebih kecil padahal total yang dibayar jauh lebih besar.

Supaya lebih banyak orang bisa masuk ke dalam sistem utang jangka panjang yang mengikat mereka seumur hidup produktif.

Ini bukan membantu rakyat memiliki rumah.
Ini membantu sistem keuangan memiliki rakyat.

Dan yang paling miris:
Pemerintah mengklaim ini sebagai kebijakan pro rakyat.
Sebagai solusi untuk krisis perumahan.
Sebagai bukti bahwa pemerintah peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tapi coba bayangkan satu skenario sederhana:
Lo mulai KPR di usia 25 dengan gaji Rp2 juta.
Lo cicil selama 40 tahun.

Di tahun ke-15 usia lo 40 rupiah makin melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan lo di-PHK karena otomasi AI atau karena bisnis tempat lo kerja bangkrut karena investor asing kabur.

Cicilan tetap harus dibayar.
Rumah disita kalau tidak bayar.
Lo kehilangan segalanya setelah 15 tahun mencicil.

Itu bukan kepemilikan rumah.
Itu adalah ilusi kepemilikan yang bisa diambil kapan saja kalau lo tidak bisa membayar.

KPR 40 tahun bukan solusi krisis perumahan.
Itu adalah pengakuan resmi bahwa gaji rakyat Indonesia terlalu kecil untuk membeli rumah dengan cara yang wajar dan alih-alih menaikkan gaji atau menurunkan harga rumah, pemerintah memilih memperpanjang masa perbudakan finansialnya.

Rockefeller tidak membutuhkan rantai untuk mengikat pekerjanya.

Dia cukup memastikan mereka punya cukup utang untuk tidak berani berhenti bekerja.

KPR 40 tahun adalah versi modern dari filosofi itu. Diberikan dengan senyum.
Dikemas sebagai bantuan. D
an dirayakan sebagai terobosan kebijakan.

Sementara yang sebenarnya terjadi adalah: rakyat yang sudah kelelahan dipastikan akan terus kelelahan untuk empat puluh tahun ke depan.

156

685

296

147K

cepripit retweeted

MinDos

@dosenkesmas

4 months ago

Minta maaf ke rakyat atas: - Keracunan MBG - Akses yankes dasar terutama wilayah 3T yg sangat timpang - Gugurnya Tentara di Gz - Revitalisasi bencana Aceh yang tak kunjung selesai - Ibu balita yang anaknya stunting - Kenaikan harga harga barang dan kebutuhan pokok - Ketidakmampuan Gen Z beli rumah - 19 jt lapangan kerja yang hilalnya baru 1 juta via MBG Udah belum ya?

870

507

27K

cepripit retweeted

Logos ID

@logos_id

4 months ago

Preman jadi kawan, aktivis HAM jadi lawan

164

39K

17K

602

604K

cepripit retweeted

Sistha @sisthaaaaa

4 months ago

Kok serem sih… mbak Nana berkali-kali bilang banyak yang protes, dia keukeuh ngebantah. Ga ada gitu dia penasaran, nanya dulu minimal, “Siapa yang protes? Mana?” Malah come on come on doang ga mau tau. Nuduh orang ga objective tanpa tabayyun. Bener-bener buta mata buta telinga.

732

86K

29K