Hidup nelayan adalah perjanjian sunyi dengan laut: ia berangkat saat dunia masih gelap, dan pulang membawa apa yang laut rela berikan, bukan apa yang ia tuntut.
Artinya melebihi target dari pemerintah Indonesia. Berarti bisa mengambil kesimpulan bahwa lebih banyak yang dikirim ke Vietnam secara ilegal berkedok regulasi dan budidaya di luar negeri.
Sementara kerjasama pemerintah Indonesia dengan Vietnam target tahun 2025 hanya berkisar 300 juta ekor dan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp900 miliar Rupiahhingga Rp 1,5 triliun Rupiah. Ke mana dan di mana PNBP ini?. Belum jelas, PNBP Gelap.
Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gagalkan 23 aksi penyelundupan benih lobster dengan jumlah benih yang diselamatkan capai jutaan ekor dan nilai mencapai Rp 277 miliar.
Hanya sekitar ratusan ribu ekor yang bisa digagalkan dari sekian kali modus penyelundupan.
Tapi yang sudah lolos sudah mencapai ratusan juta ekor. Sungguh kerugian bagi bangsa Indonesia yang hanya menguntungkan oligarki ekspor benih-benih lobster.[]
MODUS SEMPURNA, DIBALIK EKSPOR LOBSTER KEDOK REGULASI
"PNBP Gelap, Ekspor Indonesia Gelap, Ekspor Illegal Kedok Regulasi dan Tameng Budidaya Luar Negeri. Modus yang sempurna dalam sebuah skema sistem kejahatan ekspor jualan sumber daya alam Indonesia."
Rusdianto Samawa, Konfederasi Nelayan Indonesia (KNI)
___
Berdasarkan dokumen yang bocor dan tersedia dari Vietnam, permintaan benih lobster dari Vietnam kepada pemerintah Indonesia, tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 1 juta ekor per hari.
Ekspor benih bening lobster dalam catatan yang termasuk volume ekspor lobster konsumsi Indonesia capai 2.150,42 ton dengan nilai USD 36.106,25.
Kebijakan pemerintah melalui PERMENKP No.12/2020 tentang pengelolaan lobster memungkinkan nelayan melakukan penangkapan lobster untuk diekspor. Hitungan ekspor ini, sudah termasuk benih bening lobster.
Sementara tahun 2021: ekspor benih lobster sempat ditutup, namun tidak ada data spesifik tentang volume dan nilai ekspor lobster konsumsi. Lagi-lagi, nilai ekspor lobster konsumsi menurun hingga 95%.
Kemudian pada tahun 2022: tidak ada data spesifik yang tersedia tentang volume dan nilai ekspor lobster. Persoalan ini karena masih dalam tahapan pelarangan setelah skandal korupsi ekspor benih bening lobster.
Ternyata, dalam berbagai laporan statistik ekspor lobster konsumsi dan benih bening lobster disatukan dalam kurva statistik yang tidak pasti hitungannya.
Perbedaan hitungan ekspor lobster konsumsi dan benih bening lobster tidak tercatat dalam berbagai tingkatan angka ekspor di Indonesia baik secara online maupun offline serta dokumen apapun.
Ternyata, ekspor benih bening lobster lebih banyak permintaan per tahun sejak 2019 hingga 2021, permintaan capai 1 juta ekor per hari.
Dalam satu tahun berarti ekspor benih lobster Indonesia capai angka maksimal sekitar 360 juta ekor. Tetapi mengapa hasil ekspor ini sangat minim.
Tercatat dalam angka resmi Kementerian Kelautan perikanan bahwa jumlah ekspor: setidaknya 42 juta ekor benih lobster telah diekspor ke Vietnam sejak dibuka ekspor benih lobster pada Mei 2020.
Harga benih di nelayan berkisar Rp 8.000 per ekor, sedangkan di Vietnam dijual dengan harga Rp 65.000 - 250.000.00 per ekor.
Lagi-lagi faktanya bahwa regulasi ekspor benih bening lobster hanya kedok semata, mayoritas dilakukan pengiriman ekspor secara ilegal yang bekerja sama dalam berbagai tingkat mafia-mafia benih bening lobster.
Sementara, berdasarkan dokumen data dari Vietnam yang beredar bahwa jumlah pasti benih lobster yang diterima Vietnam setiap hari sejak tahun 2024 tidak dapat dipastikan secara akurat.
Namun, upaya pencatatan ekonomi bursa ekspor Vietnam tercatat tahun 2024 - 2025 lebih banyak menerima benih ilegal dari Indonesia yang berkisar 700 juta ekor.
Sementara, pihak Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan perikanan setelah diberlakukan permen 7 tahun 2024 bahwa hitungan jumlah benih yang keluar dari Indonesia berdasarkan indikator penangkapan penyelundupan Benih Lobster Ilegal.
Pada tahun 2023 - 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil gagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 795.000 ekor ke Vietnam. Sangat jauh berbeda dengan hitungan Vietnam. Sungguh luar biasa.
Hal ini setelah diberlakukan permen 7 tahun 2024. Kita bisa bayangkan, per hari seluruh daerah penghasil Benih Lobster Ilegal bisa mensuplai ke Vietnam dalam jumlah 800.000 ekor per hari.
Kemudian, jumlah pasti benih lobster yang keluar dari Indonesia ke Vietnam tahun 2024 hingga 2025 (waktu berjalan) diperkirakan; Vietnam mendapat benih lobster sejumlah 1,7 Miliar ekor yang bernilai sekitar 300 miliar dolar AS.
Kalau dihitung dari 30-an koperasi yang diberikan izin oleh Kementerian Kelautan perikanan dalam penangkapan benih benih lobster maka diperkirakan sekitar 3 juta ekor per hari. Wow, sungguh menakjubkan. Lalu Pendapatan Negara Bukan Pajaknya ke mana?.
Vietnam Untung, Indonesia Buntung: Lobster Indonesia di Rampok Vietnam
Rusdianto Samawa, Konfederasi Nelayan Indonesia (KNI)
___
Vietnam merupakan negara penghasil lobster terbesar di Asia Tenggara, dengan sebagian besar hasil budidaya lobsternya ditujukan untuk ekspor ke China.
Berikut beberapa data terkait ekspor lobster budidaya Vietnam ke China. Nilai Ekspor lobster Vietnam, pada satu tahun terakhir, capai sekitar Rp6,9 triliun, dengan 98% pangsa pasar ditujukan ke China.
Sementara volume ekspornya, pada tahun 2019, khusus lobster konsumsi mencapai 1.440 ton dengan nilai mencapai USD23,46 juta.
Pangsa Pasarnya China yang merupakan pasar terbesar kedua untuk lobster setelah Amerika Serikat, dengan pangsa pasar sebesar 20% dari total kebutuhan lobster dunia.
Data ekspor lobster Vietnam ke China dapat berfluktuasi tergantung faktor permintaan pasar, produksi, dan kebijakan perdagangan.
Bahkan tahun 2025, karena benihnya melimpah yang diekspor dari Indonesia ke Vietnam.
Maka lobster konsumsi Vietnam yang diekspor ke China dan Serikat prediksi mencapai USD109,90 juta. Padahal benihnya dari Indonesia.
Benih lobster asal Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan budidaya lobster di Vietnam dengan mengimpor benih lobster dari Indonesia untuk mendukung industri budidaya lobster Vietnam.
Hal ini dikarenakan permintaan benih lobster di Vietnam yang tinggi dan belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi dalam negeri.
Kualitas Benih lobster asal Indonesia dinilai memiliki kualitas yang baik dan menjadi pilihan bagi petambak lobster di Vietnam.
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri budidaya lobster di Vietnam yang semakin maju dan berkembang.
Dari berbagai kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam, dalam budidaya lobster, termasuk penyediaan benih lobster.
Namun, perlu diingat bahwa kerja sama ini dapat berupa impor benih lobster dari Indonesia ke Vietnam.
Ternyata di Indonesia, tidak ada budidayanya dan fasilitas budidaya milik pemerintah di Vietnam juga tidak ada.
Lalu Indonesia dapat hasil ekspor benih-benih lobster dan budidaya itu dari mana?. Buntung kan jadinya.[]
Kedua, Potensi kerugian dari penyelundupan Rp30–40 triliun per tahun (setara sekitar US$1 miliar jika dihitung US$2/ekor). Menteri Trenggono menyebut bahkan 30% saja sudah menjadi pemasukan negara yang signifikan.
Sementara, PNBP aktual yang tercatat: Dari kebijakan Permen KP 7/2024 (yang sempat membuka ekspor terkontrol): sekitar Rp 3,6 miliar. Sebagian besar dialokasikan ke pembudidaya, sisanya untuk BLU pengelolaan berkelanjutan.
Untuk lobster konsumsi/hasil budidaya: tarif PNBP sekitar Rp360.000/kg (lobster pasir) atau Rp352.000/kg (mutiara). Contoh: 1 ton berpotensi menghasilkan Rp360–500 juta tergantung harga pasar.
Realisasi PNBP dari lobster masih kecil karena volume budidaya domestik belum besar. PNBP perikanan secara keseluruhan naik dari Rp2,208 triliun (2024) menjadi Rp2,405 triliun (2025), dengan capaian sementara hingga September 2026 sekitar Rp1,645 triliun.
Capaian Produksi Budidaya Lobster bahwa tahun 2023 sebesar 437 ton, tahun 2024 sebesar 481 ton, tahun 2025 sekitar ±642 ton (di beberapa sentra) dan target tahun 2026 sebesar 1.100 ton.
Sentra produksi 2025 antara lain Sulawesi Tenggara (202 ton), NTB (175 ton), dan Sumatera Barat (132 ton). Program modeling di Batam dan NTB sudah menghasilkan lobster yang diekspor ke Singapura sebesar 339,5 kg. Target Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan dinaikkan ke 120 (dari sekitar 103).
Faktor pendukung kebijakan adalah: Pertama, Menjaga kedaulatan sumber daya dan memastikan nilai tambah tetap di Indonesia. Kedua, Membangun industri hilir yang lebih berkelanjutan daripada hanya menjual benih. Ketiga, Potensi jangka panjang jauh lebih besar jika budidaya sukses (rantai usaha, PNBP dan kesejahteraan nelayan.
Kritikan dan tantangan yang sering muncul: Pertama, Penyelundupan masih marak meski sudah ada Satgas (contoh kasus 180.000 ekor di Bandara Soetta November 2026, serta kasus di perairan Jambi).
Kedua, Harga di tingkat nelayan hanya sekitar Rp8.500/ekor, jauh di bawah harga di Vietnam (Rp35.000–50.000). Insentif ilegal masih kuat.
Ketiga, Budidaya dalam negeri belum siap menyerap volume besar; butuh investasi, teknologi, pakan, dan jaminan pasar.
Keempat, Beberapa pihak (termasuk legislator) menilai kebijakan perlu diiringi jaring pengaman bagi nelayan kecil penangkap benih agar mereka tidak hanya terdorong ke jalur ilegal.
Kesimpulan umum: Kebijakan 2026 adalah pergeseran strategis dari “jual benih” ke “bangun industri”. Potensi PNBP jangka panjang sangat besar (puluhan triliun), tetapi realisasi 2025–2026 masih terbatas karena fokusnya masih pada fondasi (penegakan hukum dan pengembangan modeling budidaya).
Keberhasilan akan sangat bergantung pada seberapa cepat budidaya domestik mampu menyerap benih dan memberikan alternatif pendapatan yang lebih baik bagi nelayan.
Meskipun demikian, PNBP dari ekspor benih lobster dan Lobster Budidaya maupun tangkapan lobster alam dianggap relatif kecil, bahkan 0%. Mengapa begitu? Karena tidak ada keterbukaan informasi tentang pendapatan negara bukan pajak. Seperti disembunyikan.[]
Perolehan PNBP Ekspor Lobster
Rusdianto Samawa, Konfederasi Nelayan Indonesia (KNI)
___
Data tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang spesifik berasal dari ekspor benih lobster tidak tersedia secara langsung, baik online maupun offline.
Dari berbagai situs pajak, tidak ada satupun yang menjelaskan tentang pajak ekspor benih benih lobster. Di mana komitmen transparansi Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun kementerian keuangan Republik Indonesia?.
Namun, perlu di ingat bahwa pemerintah Indonesia memiliki peraturan yang mengatur ekspor benih lobster, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 tahun 2024, yang melegalkan kembali ekspor benih lobster berkedok budidaya.
Termasuk alasannya, menjaga dan kontrol kelestarian sumber daya laut, khusus benih-benih lobster. Dugaan ekspor benih lobster sudah mencapai 200 juta lebih ekor.
Namun nilai pendapatan negara dalam bentuk rupiah maupun dolar belum terlihat sama sekali.
Apakah ekspor ini ilegal yang berbungkus regulasi sehingga memudahkan seluruh korporasi perusahaan-perusahaan yang mendapat izin seenaknya melakukan pengiriman benih ke Vietnam.
Sementara nilai ekonomi dari ekspor l lobster budidaya dan tangkapan alam secara keseluruhan sangat kecil dibanding dengan Vietnam.
Pada tahun 2018, nilai ekspor lobster capai $28 juta, meningkat signifikan dari $7 juta pada tahun 2015. Kemudian data ekspor lobster Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024:
Oada 2019: tidak ada data spesifik yang tersedia, namun diketahui bahwa ekspor benih lobster mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019. Namun diprediksi sekitar $500 juta US Dollar. Menurun drastis dari tahun sebelumnya.
Pada 2020: Volume ekspor lobster konsumsi Indonesia mencapai 2.150,42 ton dengan nilai USD 36.106,25. Kebijakan pemerintah melalui PERMENKP No.12/2020 tentang pengelolaan lobster memungkinkan nelayan melakukan penangkapan lobster untuk diekspor. Hitungan ekspor ini, sudah termasuk benih bening lobster.
Kemudian pada 2021: Ekspor benih lobster sempat ditutup, namun tidak ada data spesifik tentang volume dan nilai ekspor lobster konsumsi. Lagi-lagi, nilai ekspor lobster konsumsi menurun hingga 95%.
Lalu pada 2022: tidak ada data spesifik yang tersedia tentang volume dan nilai ekspor lobster. Persoalan ini karena masih dalam tahapan pelarangan setelah skandal korupsi ekspor benih bening lobster.
Pada 2023: Volume dan nilai ekspor lobster tidak disebutkan secara spesifik, namun nilai ekspor hasil perikanan secara keseluruhan capai USD 4,61 miliar untuk periode Januari-Oktober.
Pada 2024: Data ekspor lobster tidak disebutkan secara spesifik, namun ekspor hasil perikanan secara keseluruhan mencapai 1,15 juta ton dengan nilai USD 4,81 miliar untuk periode Januari-Oktober.
Lobster termasuk dalam salah satu komoditas prioritas yang dianalisis untuk melihat peluang pasar ekspor.
Terakhir, pada 2025 - 2026 bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lobster dan benih lobster (benih bening lobster/BBL) pada 2025–2026 masih relatif kecil secara realisasi, namun potensinya sangat besar.
Pemerintah pada 2026 secara permanen menutup ekspor benih dan fokus membangun industri budidaya dalam negeri agar nilai tambah serta penerimaan negara meningkat.
Pada Oktober 2026, pemerintah resmi hentikan ekspor BBL secara permanen melalui: 1) Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 (mengubah Permen KP No. 7/2024) dan 2) Perpres Nomor 69 Tahun 2026 yang membentuk Satgas P2BBL (Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster)
Kebijakan berlaku “selamanya”. Penangkapan BBL hanya diizinkan untuk budidaya domestik berdasarkan kuota, sementara ekspor lobster hasil budidaya (minimal 50 gram) tetap diperbolehkan.
Tujuannya adalah membangun rantai industri dari benih hingga lobster ukuran konsumsi di dalam negeri, bukan hanya menjual benih mentah.
Potensi Ekonomi vs Realisasi PNBP: Pertama, Potensi BBL sekitar 465,8–500 juta ekor per tahun (Kepmen KP No. 21/2026).
Riset lain, di Indonesia (antara lain pendekatan keadilan sosial masyarakat pesisir di Natuna. Beberapa studi juga, di Jakarta Utara, Kalibaru, serta analisis terhadap implementasi UU Perlindungan Nelayan bahwa indikator keadilan sosial yang lemah meliputi perampasan ruang laut, degradasi ekosistem, dampak pada mata pencaharian, dan marginalisasi perempuan. Di tingkat global, kasus ITQ di Afrika Selatan atau konflik armada industri vs nelayan di Ghana menjadi contoh serupa.
Keadilan Sosial Masyarakat Perikanan
Pengalaman, pengurus Front Nelayan Indonesia (FNI) pernah hadir dalam acara Congres Sosial Justice Fisheries. Konsep Social Justice masyarakat perikanan (diperkenalkan oleh Moenieba Isaacs pada World Small-Scale Fisheries Congress 2018 dan dikembangkan oleh jaringan Too Big To Ignore (TBTI) muncul sebagai kritik terhadap Blue Economy dan Blue Growth yang cenderung mengutamakan industri besar, pariwisata, pelayaran, akuakultur.
Keadilan Sosial Masyarakat Perikanan menuntut tiga dimensi keadilan: Pertama, Distributif: pembagian manfaat dan beban yang adil. Kedua, Prosedural: proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan. Ketiga, Pengakuan: penghormatan terhadap hak historis, pengetahuan, dan identitas komunitas nelayan.
Tanpa dimensi ini, Blue Economy untuk keadilan sosial masyarakat perikanan berisiko menjadi alat ocean grabbing yang menyingkirkan aspek sustainable.
Buku Blue Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean Economy (editor Jentoft, Chuenpagdee, Isaacs) mendokumentasikan kasus di berbagai benua bahwa keadilan sosial masyarakat perikanan adalah syarat, bukan pelengkap, bagi keberlanjutan.
Beberapa faktor yang mendukung keadilan sosial masyarakat perikanan, meliputi:
Pertama, Pengakuan dan penguatan kearifan lokal (contoh: sasi di Maluku yang diangkat sebagai model inklusif).
Kedua, Co-management yang menggabungkan pengelolaan sumber daya dengan pembangunan sosial.
Ketiga, Koperasi nelayan yang demokratis sebagai agregator dan penguat posisi tawar.
Keempat, Kebijakan yang secara eksplisit melindungi ruang tangkap nelayan kecil dan menerapkan FPIC (Free, Prior and Informed Consent).
Perbaikan atas kebijakan negara untuk keadilan sosial masyarakat perikanan memerlukan, beberapa hal:
Pertama, Implementasi substantif SSF Guidelines di tingkat nasional dan daerah, bukan hanya komitmen formal.
Kedua, Integrasi Blue Justice ke dalam perencanaan Blue Economy, zonasi, dan kebijakan kuota.
Ketiga, Penguatan perlindungan sosial, akses pasar yang adil, dan kapasitas organisasi nelayan.
Keempat, Data yang membedakan SSF dari industri agar kontribusi mereka terlihat dan diakui.
Kelima, Pendekatan interdisipliner yang menempatkan hak dan pengetahuan lokal setara dengan pertimbangan teknis dan ekonomi.
Keadilan sosial dalam masyarakat perikanan bukan sekadar isu kemanusiaan. Tetapi, syarat praktis agar laut tetap produktif dan komunitas pesisir tetap bertahan. Ketika kebijakan abaikan dimensi keadilan, yang terjadi bukan hanya kemiskinan, melainkan juga konflik, degradasi ekosistem, dan hilangnya legitimasi pengelolaan laut.
Sebaliknya, ketika hak diakui, partisipasi dijamin, dan manfaat dibagi secara adil, maka, menjadi mitra utama dalam keberlanjutan, bukan residual yang harus di gantikan oleh industri.[]
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Perikanan
"Keadilan dari negara sangat dinantikan oleh nelayan, pembudidaya, petani garam, petani rumput laut, petambak dan masyarakat kampung pesisir."
Rusdianto Samawa, Konfederasi Nelayan Indonesia (KNI)
____
Keadilan sosial dari negara sangat dinantikan nelayan, pembudidaya, petani garam, petani rumput laut, petambak dan masyarakat kampung pesisir. Hal ini, pengakuan bahwa komunitas pesisir bukan sekadar pelaku ekonomi, melainkan subjek hak yang berhak atas akses sumber daya, partisipasi bermakna, dan manfaat yang adil dari laut.
Tanpa keadilan ini, keberlanjutan ekologis dan pertumbuhan sosial ekonomi menjadi kosong, bahkan merugikan.
Instrumen paling penting adalah Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (SSF Guidelines) yang diadopsi FAO pada 2014.
Pedoman ini merupakan instrumen internasional pertama yang sepenuhnya didedikasikan untuk masyarakat perikanan.
Pedoman ini, berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach). Fokusnya adalah orang, bukan hanya ikan: martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.
Prinsip-prinsip utamanya meliputi: pertama, Pengakuan hak tenurial dan akses yang adil terhadap sumber daya perikanan. Kedua, Kesetaraan gender di seluruh rantai nilai.
Ketiga, Perlindungan sosial dan pekerjaan layak. Keempat, Partisipasi bermakna komunitas dalam pengambilan keputusan. Kelima, Penghormatan terhadap budaya dan pengetahuan lokal.
Data global (Illuminating Hidden Harvests, FAO-Duke-WorldFish) menunjukkan Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (SSF) menyumbang sekitar 40 persen tangkapan dunia, mendukung mata pencaharian hampir 500 juta orang, dan pekerjakan puluhan juta orang (dengan proporsi perempuan yang signifikan).
Di Indonesia, sekitar 90 persen nelayan adalah skala kecil. Kontribusinya terhadap ketahanan pangan sangat besar, namun posisi mereka dalam kebijakan sering lemah dan terabaikan.
Ketidakadilan sosial pada sektor kelautan perikanan, muncul dalam berbagai bentuk, sebagai berikut:
Pertama, Akses spasial dan sumber daya: Kebijakan kuota, zonasi, proyek infrastruktur maupun industri ekstraksi pesisir (reklamasi, tambang pasir, tanggul laut, pabrik) sering persempit wilayah tangkap nelayan.
Di Indonesia, studi terhadap RZWP3K di banyak provinsi menunjukkan alokasi besar untuk investasi ekstraktif sementara ruang hidup nelayan terbatas.
Kedua, Kekuasaan dan representasi: Nelayan sering menjadi objek kebijakan. Partisipasi bersifat formalitas. Relasi patron ketergantungan pada pejabat, tengkulak, rentenir, oligarki yang perlemah posisi tawar.
Ketiga, Gender: Perempuan berperan besar dalam pengolahan, pemasaran, dan rumah tangga nelayan, tetapi jarang diakui dalam pengambilan keputusan untuk akses sumber daya.
Sala satu contoh, partisipasi perempuan di Kore Bima dibawah binaan Badan Otonom Front Nelayan Indonesia (FNI) yang terdiri dari berbagai Serikat Paguyuban Nelayan di Bima yang masing - masing mereka memberdayakan kesempatan kerja perempuan untuk terlihat dalam kegiatan pengolahan sumber daya hasil perikanan, pengelolaan keuangan, manajerial paguyuban, hingga pengambilan keputusan pada badan atau organisasi nelayan.
Keempat, Perlindungan sosial: Kerentanan terhadap cuaca, fluktuasi harga, dan kecelakaan tinggi, sementara akses jaminan sosial masih terbatas meski ada kemajuan (misalnya perluasan BPJS).
Kelima, Kriminalisasi dan konflik: Nelayan kadang terpinggirkan atau dikriminalisasi dalam sengketa dengan industri atau proyek negara.
@G3moy01 Kesempatan untuk tetap semangat dalam hidup. Bahagia setiap hari sangat sulit. Emosi setiap saat sangat mudah. Tinggal pukul tiang listrik pakai helm. Lalu lihat apa yang terjadi. Wkwk
Rocky sendiri belum menegaskan interpretasi itu. Sebagai anggota Wantimpres, posisinya kini Rocky lebih liar berlapis dalam argumentasi, tanpa filterisasi bahasa dan tidak perlihatkan kehati-hatian.
Satire yang dulu bebas bisa dibaca berbeda ketika dilontarkan oleh seseorang yang sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Pada akhirnya, kekuatan kutipan Rocky bukan pada ketepatan prediksinya, melainkan pada kemampuan menyingkap ketegangan yang masih ada di bawah permukaan politik Indonesia: antara warisan masa lalu, kebutuhan legitimasi pemerintahan baru, dan tuntutan akuntabilitas publik. Itulah kekuatan pikiran dan kecerdasan Rocky Gerung dalam mengurai persoalan yang diamatinya.
Apakah “tukang kayu” benar-benar akan jadi tahanan atau tidak, yang lebih penting, mekanisme hukum dan politik kita cukup dewasa untuk menyelesaikan sisa-sisa kekuasaan tanpa ciptakan siklus dendam baru.
Satire yang baik selalu mengajak berpikir, bukan hanya tertawa. Dalam kasus ini, Rocky berhasil melakukan keduanya.[]
Rocky Gerung: Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Tukang Kayu Sebentar Lagi Jadi Tahanan
Rusdianto Samawa, Konfederasi Nelayan Indonesia (KNI)
____
Pernyataan satire Rocky Gerung pada Februari 2026 kembali viral pada awal November 2026. Ucapan “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tukang kayu sebentar lagi jadi tahanan” yang dilontarkan di sebuah forum di Yogyakarta itu dikaitkan banyak pihak dengan perkembangan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Kutipan itu keluar pada 16 Februari 2026 di Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan, Yogyakarta. Audiensnya sebagian besar mahasiswa dan pelajar. Rocky membuka orasi dengan seloroh satire pantun, yang langsung memancing tawa sekaligus keheningan.
“Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” adalah penggalan lirik lagu “Kolam Susu” karya Koes Plus yang gambarkan kesuburan tanah air. Rocky membalikkannya menjadi sindiran politik. “Tukang kayu” sendiri sudah lama menjadi julukan satir untuk Presiden ke-7 Joko Widodo, merujuk pada latar belakang keluarga Jokowi yang bergerak di bidang mebel dan perkayuan di Solo.
Dalam kesempatan yang sama, Rocky juga mengkritik alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya diselewengkan: norma 20 persen untuk pendidikan dialihkan ke Dana Desa, lalu ke program Makan Bergizi Gratis, lalu menjadi kaus, dan akhirnya hanya jadi laporan ke UNICEF.
Rocky menyebutnya “crime” dan pelanggaran hak. Rocky juga gambarkan kondisi Presiden Prabowo Subianto yang “terendam air kotor hingga sedagu” karena warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Pernyataan itu kembali disorot setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lain sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.
Kasus tersebut, diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha pada 2025–2026.
Listyo memiliki kedekatan profesional panjang dengan Jokowi, mulai dari masa Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta hingga penunjukannya sebagai Kapolri.
Hingga saat ini Rocky Gerung sendiri belum memberi pernyataan resmi yang secara eksplisit mengaitkan satire Februari lalu dengan kasus Listyo.
Namun di media sosial, kutipan itu banyak dikutip sebagai “prediksi” atau sindiran terhadap jejaring era Jokowi. Ironisnya, Rocky kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026.
Satire Rocky Kilat Menyambar
Satire Rocky Gerung ini khas gaya intelektualnya: tajam, berlapis, dan seringkali lebih menyakitkan justru karena dibungkus kelakar. Mengambil lirik “Kolam Susu” lalu membaliknya menjadi “tukang kayu sebentar lagi jadi tahanan” adalah cara elegan untuk menyampaikan pesan bahwa apa yang dulu dianggap “tanaman” (hasil, kekuasaan, warisan) bisa berubah menjadi beban atau bahkan jerat hukum.
Yang menarik, posisi Rocky sendiri. Dulu Rocky menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap pemerintahan Jokowi. Kini Rocky duduk di lingkaran Dewan Pertimbangan Presiden Prabowo.
Perubahan posisi ini membuat sebagian orang menafsirkan ucapannya sebagai “kisi-kisi dari dalam”, sementara yang lain melihatnya sebagai konsistensi kritik terhadap warisan kekuasaan sebelumnya — bukan semata-mata terhadap individu.
Kasus Listyo Sigit Prabowo, apa pun hasil akhirnya, perlihatkan transisi kekuasaan di Indonesia jarang bersih. Jejaring, loyalitas, dan instrumen kekuasaan yang dibangun di era sebelumnya tidak serta merta menghilang.
Satire Rocky, dalam konteks ini, berfungsi sebagai pengingat akan akuntabilitas tidak berhenti hanya karena ganti presiden.
Namun, ada risiko juga. Mengkaitkan secara langsung “tukang kayu jadi tahanan” dengan fenomena kasus tertentu tanpa bukti yang kuat bisa berubah menjadi spekulasi politik perkeruh suasana. Namun, sejauh ini, Satire itu, jadi hiburan rakyat sebagai bentuk mewakili kepuasan yang selama ini tersumbat.
Akibatnya: pergeseran baseline yang sembunyikan kerusakan, kehilangan akses spasial, penurunan stok dan habitat, kemiskinan struktural, konflik sosial, ketidakadilan gender (perempuan di rantai nilai sering tidak terlihat), dan risiko overeksploitasi yang justru ancaman terhadap Blue Economy justice itu sendiri.
Cara Perbaiki: Menuju Blue Economic Justice
Perbaikan memerlukan integrasi ekologi historis, etika sosiologi, dan kebijakan yang konkret:
Pertama, Gunakan ekologi historis untuk menetapkan baseline yang lebih jujur dalam penilaian stok dan restorasi. Target tidak boleh didasarkan pada kondisi yang sudah runtuh.
Kedua, Terapkan Blue Justice secara operasional: alokasi ruang tangkap yang dilindungi untuk nelayan kecil (misalnya di bawah 12 mil atau sesuai kearifan lokal), pengakuan formal hak adat (Panglima Laot di Aceh, sasi di Maluku), dan mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Ketiga, Partisipasi substantif, bukan formalitas. Nelayan dan perempuan pesisir harus terlibat dalam perumusan zonasi, kuota, dan proyek infrastruktur. Studi di Kenjeran (Surabaya) dan Yogyakarta menunjukkan ketimpangan akses dan pengetahuan lokal yang diabaikan memperbesar kerentanan.
Keempat, Pembagian manfaat yang adil, termasuk dalam skema karbon biru atau ekonomi baru. Regulasi harus menetapkan batas minimal untuk komunitas pesisir dan menghindari negosiasi yang timpang kekuasaan (analisis Rawlsian terhadap aturan karbon biru Indonesia).
Kelima, Transisi dari pendekatan antroposentris-ekonomistik menuju etik-ekologis: laut memiliki nilai intrinsik, dan keadilan antar-generasi menjadi prinsip hukum. Penguatan koperasi demokratis, perlindungan sosial, dan pengurangan ketergantungan pada patron-klien atau tengkulak diperlukan.
Keenam, Pembelajaran dari kasus global dan lokal: kebijakan yang hanya mengukur PNBP atau volume tanpa distribusi akses akan mereproduksi kerusakan. Integrasikan SSF Guidelines FAO dengan Blue Economy.
Blue Economic Justice bukan penolakan terhadap pemanfaatan laut, melainkan syarat agar pemanfaatan itu berkelanjutan dan sah secara etis.
Tanpa sosiologi etik dan ekologi historis, Blue Economy berisiko menjadi narasi yang melegitimasi perampasan dan degradasi. Dengan keduanya, laut dapat dikelola sebagai ruang kehidupan bersama, bukan sekadar arena yang dimenangkan oleh yang paling bermodal.[]
Selasa, 17 Nov 2026
Sosiologi Politik Nelayan dan Etika Ekologi: Blue Ekonomi Berkeadilan
Rusdianto Samawa, Konfederasi Nelayan Indonesia (KNI)
____
Laut bukan ruang kosong yang menunggu dieksploitasi. Laut merupakan sistem ideologis masyarakat pesisir dengan berbagai latar belakang sosio-ekologis yang telah berinteraksi dengan manusia selama ribuan tahun.
Sosiologi - ekologi etik menuntut kita menempatkan keadilan, pengakuan hak, dan tanggung jawab antar generasi sebagai fondasi, sementara ekologi historis ingatkan kita tentang baseline yang kita anggap “alami.”
Terkadang, cara pandang kita, hari ini sering kali sudah terdegradasi karena keinginan nelayan eksploitasi berlebihan dan sebaran demografi kependudukan yang tidak diatur.
Tanpa pertimbangan: Sosiologi etis dan ekologi etis, konsep Blue Economy mudah berubah menjadi narasi pertumbuhan yang menyingkirkan komunitas pesisir dan percepat kerusakan ekosistem.
Blue Economic Justice (atau Blue Ekonomi berkeadilan) muncul sebagai koreksi: atas ekonomi kelautan - perikanan yang serakah, dan berlindung dibawah "berkelanjutan".
Realitasnya, berkelanjutan itu perpanjangan doktrin dari neoliberal: privatisasi dan komodifikasi tanpa berkeadilan, minim distributif, prosedural, dan pengakuan atas masyarakat pesisir dalam berbagai kegiatan usaha.
Etik Ekologi Historis: Baseline Laut dan Masyarakat Pesisir Sudah Bergeser
Penelitian ekologi historis menunjukkan bahwa overfishing dan transformasi ekosistem laut jauh lebih tua daripada industrialisasi modern.
Studi klasik Jackson dkk. (Science, 2001) simpulkan bahwa kepunahan ekologis akibat overfishing mendahului polusi, degradasi kualitas air, dan perubahan iklim.
Data lembaga paleoekologi, arkeologi, dan arsip historis ekologi tahun 1815 ungkap bahwa kelimpahan atas keterlibatan konsumen besar menangkap (ikan predator, penyu, manatee, tiram) di Atlantik Barat jauh lebih tinggi sebelum abad ke-17–19.
Padahal, kelimpahan predator laut, berperan imbangi pemanasan suhu dan menurunkan tingkat keasaman perairan yang bisa tumbuhkan laut secara lebih baik.
Di Eropa, populasi salmon menurun hingga 90 persen antara Abad Pertengahan Awal dan era modern awal, didorong terutama oleh teknologi kincir air dan regulasi sungai, bukan semata industri modern (sintesis Nature Portfolio).
Kasus herring Laut Baltik Barat pada abad ke-16 menggambarkan interaksi kompleks. Seri waktu 450 tahun (1200–1650) menunjukkan perikanan yang menjadi basis kesejahteraan dan kekuasaan politik Eropa.
Penangkapan melonjak hingga lebih dari 70.000 ton, pada fase ini, sebuah boom waktu hadapi krisis, lalu runtuh mendadak sekitar 1570 akibat kombinasi overfishing, perubahan iklim, dan faktor sosioekonomi.
Dampaknya bukan hanya ekologis, melainkan dislokasi perdagangan besar-besaran dan konsekuensi politik.
Di Inggris dan Wales, data trawl dasar dari 1889 jumlahnya menunjukkan penurunan 94 persen (sekitar 17 kali lipat) dalam hasil tangkapan per unit upaya selama 118 tahun industrialisasi, yang indikasikan reorganisasi mendalam ekosistem dasar laut (Nature Communication).
Setelah Perang Dunia II, eksploitasi biomassa laut mencapai puncak historis, dengan perikanan tangkap global memuncak sekitar tahun 1996.
Fenomena “fishing down the food web” atas riset Pauly tahun 1998 alami pergeseran baseline (shifting baselines) yang berdampak pada sumber daya laut yang kosong, sehingga menurut riset Pauly itu, masa mendatang generasi baru menerima laut yang sudah miskin. Tanpa perspektif historis. Karena kebijakan modern ukur “keberlanjutan” terhadap kondisi yang sudah rusak, tanpa berkeadilan.
Etika Sosiologi dan Paradigma Blue Ekonomi Berkeadilan
Sosiologi etik dalam konteks laut menolak reduksi laut menjadi sekadar komoditas. Ia menekankan pengakuan pengetahuan lokal, hak historis komunitas, keadilan gender, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang serta entitas non-manusia.
Kerangka Blue Economi Justice, yang dikembangkan terutama melalui jaringan Too Big To Ignore (TBTI) dan buku Blue Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean Economy (editor Jentoft, Chuenpagdee, Isaacs, Springer), menempatkan keadilan sebagai syarat keberlanjutan.
Blue Justice menuntut tiga dimensi: keadilan distributif (pembagian manfaat dan beban yang adil), keadilan prosedural (partisipasi bermakna), dan keadilan pengakuan (penghormatan terhadap identitas, pengetahuan, dan hak masyarakat pesisir).
Blue Economy yang didefinisikan Bank Dunia sebagai pemanfaatan berkeadilan untuk berkelanjutan pertumbuhan, mata pencaharian.
Namun, kesehatan ekosistem sering kali dalam praktik prioritaskan industri skala besar, pariwisata, pelayaran, akuakultur, atau energi. Tanpa Blue Justice, berisiko perparah ocean grabbing dan marginalisasi perikanan skala kecil (SSF).
Pedoman Sukarela FAO untuk Perikanan Skala Kecil (2014) menjadi rujukan penting: SSF harus dilindungi karena menyumbang sekitar 40 persen tangkapan global, mendukung hampir 500 juta orang, dan menyediakan gizi serta lapangan kerja yang krusial (Illuminating Hidden Harvests, FAO-Duke-WorldFish).
Kasus Kerusakan Akibat Gagalnya Etika dan Keadilan
Kegagalan terjadi karena integrasikan ekologi historis dan etika sosiologi sehingga hasilkan kerusakan berlapis.
Secara global, kebijakan Individual Transferable Quota (ITQ) di Afrika Selatan (2005) menyingkirkan sekitar 90 persen dari 50.000 nelayan kecil dalam waktu singkat, mengkonsentrasikan hak di tangan sedikit aktor.
Di Ghana, armada trawl industri (banyak asing) mengeksploitasi zona yang tumpang tindih dengan nelayan kecil karena regulasi ambigu dan penegakan lemah, menciptakan konflik yang merupakan gejala sekaligus alat eksklusi (studi political ecology). Di Islandia dan Selandia Baru, konsolidasi kuota ciptakan “sealords”.
Di Indonesia, pola serupa tampak jelas. Studi riset Front Nelayan Indonesia (2023) bahwa penangkapan ikan terukur, sala satu faktor dahulukan kepentingan perusahaan industri.
Studi WALHI terhadap 28 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menunjukkan alokasi besar untuk reklamasi dan tambang pasir laut, sementara pengakuan ruang hidup nelayan sangat terbatas.
Tambang pasir di NTB dialokasikan untuk reklamasi di Bali (termasuk Teluk Benoa), merusak ekosistem dan memicu konflik serta kriminalisasi.
Di Teluk Jakarta, pembangunan tanggul laut dan infrastruktur ciptakan “coastal squeeze”: akses nelayan kecil di Cilincing terhambat, kerentanan mata pencaharian meningkat meski stok ikan tidak selalu langsung menurun (studi marine spatial justice, 2026).
Pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ocean grabbing yang dilegitimasi hukum: mangrove terdegradasi, tangkapan nelayan menurun, dan komunitas pesisir termarginalisasi dalam perencanaan (penelitian Hasanuddin University, political ecology).
Di Bintan dan lokasi lain, investasi tambang atau infrastruktur menempatkan nelayan sebagai objek, bukan subjek.
Riset Rilus A. Kinseng (IPB) menunjukkan konflik kelas nelayan sering didorong dominasi akses dan teknologi, bukan semata eksploitasi upah; kebijakan makro menjadi variabel penting.
Dedi Supriadi Adhuri dan peneliti lain penyebabnya ocean grabbing serta konflik tenurial di berbagai wilayah. Sebab-akibatnya bersifat kumulatif.
Studi Marine Policy, tahun 2022 bahwa tata kelola maritim Indonesia (dari kolonial hingga sekarang) melihat laut sebagai sumber rente untuk elite dan pertumbuhan cepat.
Kebijakan pertumbuhan mengabaikan baseline historis, pengetahuan lokal, dan keadilan prosedural.
Kepolisian dipimpin Jend ( Pol ) Bapak @SuyudiArioSeto luar biasa hebat.
Terbuka & mengakui bahwa yg dalam video tsb adalah INTEL Anggota Polda DIY.
-
Jika mahasiswa menangkap Intel.
Intel tidak dibikin bonyok. Sebaliknya kalau mahasiswa ditangkap pasti bonyok oleh oknum Polisi