A.

[cewe pusing @cewekpusink]

GUYS WAKE UP, PAPUA JUGA DIBAKAR BESAR BESARAN! PLS BANTU RAMEINN

[dow @satirnesia]

duo perusak sesungguhnya.

[AutumnLe4ves @Pluviophile2010]

Nangis banget lihat ini.
What broke me the most, dia tetap di situ sambil jagain telur-telurnya, padahal rumahnya sendiri sedang terbakar.

Dia nggak bisa lari sambil bawa telur-telurnya, nggak bisa cari tempat lain sendiri. Sedih banget, makhluk yang nggak ngerti apa-apa malah harus kena dampak dari ulah manusia.

#PRAYFORKALIMANTAN

[A. @cheesecaikes]

@aistheah kakk ini gimana caranyaa

[@chopi71 @Chopi71]

belum genap 2 minggu hari gajah sedunia
Satwa gak pernah jahat, mereka cuma berusaha bertahan hidup di bumi yang makin diserakahi manusia.
Up terus beritanya biar isu perlindungan hutan gak makin redup!

[NannTrade.co.id @Nanntrad]

Jahat banget pemerintahan ini ya allah🥹

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Sampe sgitunya Indonesia di mata tetangga ;(

[͏͏͏͏ً @dymsyumy]

life after breakup emg sakit, tapi life after prabowo rasanya dibuat hampir mati setiap hari

[ismi 𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩 @glowinbeautyy]

Kita punya presiden gak sih btw?
Itu Kalimantan, NTT lagi berduka, bahkan untuk sekilas ucapan bela sungkawa video pun NGGAK ADA SAMA SEKALI.
Se-sibuk itu kah sampai take video 5 menit aja gak bisa?

Tapi nyatanya ngga tuh, ke luar negeri bisa
Aslinya beliau ini presiden mana sih

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

KDM SANG GUBERNUR BANCI 🚨

Petani Sukajaya Dibanting Aparat, Mana Kamera & suara KDM sang BANCI ITU

Sebuah rekaman memilukan mendadak viral, Petani asli Sukajaya, Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bertahan secara damai demi mempertahankan ruang hidup dan mata air mereka, diduga mengalami tindakan represif hingga dibanting oleh oknum aparat yang menjadi bemper korporasi swasta (PT PMC).

Di saat tubuh petani Sukajaya diinjak-injak dan dituduh KRIMINAL oleh narasi korporasi, publik Jawa Barat menanti suara sang Gubernur BANCI.

Namun, yang didapat rakyat justru keningin dan kesunyian dari Gedung Sate.

Mari kita cermati wak, kepemimpinan berbasis Konten vs Kebijakan Nyata ini secara objektif

1. Eksploitasi Kemiskinan demi Konten, Tapi Bungkam Saat Hadapi Oligarki

Publik sudah sangat terbiasa melihat KDM tampil heroik di platform medsos marah-marah ke warga kecil, menangisi nasib lansia di desa, atau membagi-bagikan uang tunai di depan kamera YouTube demi angka VIEWS dan ENGAGEMENT.

Namun, ada pola berbahaya yang kian membatu wak.
- Ketika rakyat miskin berhadapan dengan masalah personal, KDM hadir lengkap dengan kamera produksi.
- Namun ketika rakyat kecil berhadapan dengan raksasa oligarki, penggurusan lahan, dan represi aparat seperti di Sukajaya Bogor, kamera mendadak mati dan suara sang Gubernur BANCI hilang.

Apakah air mata dan simpati itu hanya berlaku jika subjeknya bisa dijadikan komoditas konten yang tidak berisiko politik?

2. Tanda Tangan Gubernur Lebih Membela Rakyat Dibanding 1.000 Video YouTube

Tugas utama seorang Gubernur adalah tugas MANAJERIAL dan POLITIS STRATEGIS, menerbitkan Pergub, menyusun Perda perlindungan lahan pertanian, serta memanggil Kapolda untuk menghentikan represi aparat terhadap warga sipil.

Satu lembar surat keputusan atau tanda tangan Gubernur jauh lebih sanggup menyelamatkan masa depan ribuan petani dibanding ratusan episode drama NGONTENIN orang MISKIN. KDM dipilih untuk mengeksekusi wewenang negara, bukan untuk menjadi CONTENT CREATOR berbekal rompi dinas!

3. Ambisi Pilpres 2029 di Atas Penderitaan Warga Jawa Barat

Gaya kepemimpinan yang minim eksekusi struktural namun gila pencitraan ini memicu spekulasi yang kian terang benderang wak.
Apakah Jawa Barat hanya dijadikan BATU LONCATAN dan panggung baliho berjalan demi mengejar elektabilitas Pilpres 2029?

Jika energi dan anggaran waktu Gubernur habis untuk safari pencitraan dari satu kamera ke kamera lain demi tabungan modal politik 2029, maka rakyat Sukajaya dan seluruh warga Jabar yang tertindas konflik agraria akan terus menjadi korban pembiaran sistemik.

Hentikan eksploitasi narasi kerakyatan jika pada praktiknya rakyat yang dibanting aparat justru dibiarkan berjuang sendirian!

Masyarakat Jawa Barat menuntut kerja nyata, sanjungan kebijakan, dan ketegasan pasang badan dari seorang Gubernur bukan sekadar konten drama harian di YouTube.

#AllEyesOnSukajaya ✊

Bagaimana pandangan kalian wak? Apakah kalian setuju tugas Gubernur adalah membuat aturan tegas untuk rakyat, bukan sekadar ngonten?

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

KORBAN KONTEN🚨

Bantuan Berujung Perundungan Ketika Kekuasaan Pejabat Dijadikan Alat Permalukan Rakyat demi Konten!

Sebuah tren mengkhawatirkan kembali menjadi sorotan publik wak, potongan video Gubernur Jawa Barat KDM, yang berulang kali merendahkan verbal bullying mahasiswa Unpad di depan kamera.

Mulai dari ucapan menohok ENGGAK BOLEH PUNYA MENTAL GESER, emang yang mau BANTU SIAPA, hingga membeberkan masalah privasi keluarga warga ke ruang publik secara terbuka.

Bagi sebagian orang, gaya ini mungkin dikemas sebagai PENDIDIKAN MENTAL atau KETEGASAN SEORANG PEMIMPIN. Namun, mari kita membongkar realitas di balik kamera ini secara jernih wak.

1. Ketimpangan Relasi Kuasa POWER IMBALANCE

Seorang Gubernur memegang kekuasaan politik, anggaran, dan sorotan media. Sementara warga terutama mahasiswa atau rakyat biasa berada di posisi rentan yang datang untuk meminta solusi atau bantuan.

Menggunakan posisi kekuasaan tersebut untuk mempermalukan, menyindir, atau menghakimi urusan pribadi rakyat di depan kamera bukanlah bentuk edukasi, melainkan PERUNDUNGAN VERBAL /verbal abuse yang dilindungi oleh tirai popularitas.

2. Eksploitasi Kerentanan Demi Algoritma & Monetisasi Konten

Jika niat seorang pejabat publik murni untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan finansial atau masalah pendidikan
- Mengapa harus ada proses intimidasi verbal di depan lensa kamera?
- Mengapa privasi dan kehormatan keluarga warga harus dikorbankan demi mengejar durasi video, ENGAGEMENT, dan VIEWS di media sosial?

Bantuan dari uang rakyat atau anggaran daerah adalah HAK WAKAF MASYARAKAT, bukan kemurahan hati pribadi pejabat yang harus dibayar dengan harga diri dan martabat warga!

3. Bahaya Laten Normalisasi BULLYING oleh Pejabat

Ketika seorang Kepala Daerah mencontohkan pola komunikasi yang gemar merendahkan warga kecil, hal ini mengirimkan pesan berbahaya bagi masyarakat luas wak, seolah-olah siapa pun yang memiliki uang dan jabatan berhak membully pihak yang lebih lemah.

Negara ini dibentuk atas dasar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tugas pejabat adalah memfasilitasi solusi kebijakan secara bermartabat, bukan menciptakan panggung PENGADILAN MORAL harian di akun media sosialnya.

Rakyat butuh Gubernur yang bekerja secara terstruktur melalui sistem dan kebijakan publik, bukan konten kreator yang menjadikan kesulitan warga sebagai bahan olokan dan pencitraan politik!

Bagaimana pandangan kalian wak? Apakah gaya komunikasi pejabat yang suka mempermalukan warga demi konten ini masih bisa dimaklumi, atau sudah melampaui batas etika kepemimpinan?

[A. @cheesecaikes]

— cocok buat maba maba yang bingung pake outfit apa di day 1 kuliah!

[A. @cheesecaikes]

rekomendasi kemeja kuliah under 100k on shopee ❗️

— a thread

[A. @cheesecaikes]

https://t.co/QOQM9JsCgp