Apakah ini akan menjadi titik baru PRO AGRARIA?
Sudah seharusnya rakyat tidak dipaksakan menjual walaupun adanya perpres @jokowi ganti rugi jadi GANTI UNTUNG
Semoga rakyat bisa mencontoh SULTAN GROUND ๐๐ผ๐๐ผ
Tambangโผ๏ธ
Stop bodohi & Peras Rakyat
Tambang di Negri ini seharusnya dikelola Negara bukan dimiliki Swasta
Sumber Daya Alam bukan untuk sekelompok Penjilat & Kelompok penguasa saja tapi sepenuhnya untuk Rakyat
Selamatkan Kekayaan Alam
GAUNGKAN USUT TUNTAS MAFIA TAMBANG โผ๏ธ
BSc adalah singkatan dari Bachelor of Science, yang merupakan gelar sarjana dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Gelar ini biasanya diberikan kepada lulusan program sarjana yang mempelajari bidang seperti:
Bidang Ilmu
1. Sains (biologi, kimia, fisika, matematika)
2. Teknik (elektro, mesin, sipil, komputer)
3. Kesehatan (kedokteran, keperawatan, farmasi)
4. Teknologi informasi (informatika, sistem informasi)
5. Matematika dan statistik
6. Ilmu lingkungan
7. Ilmu hayati
Contoh Gelar BSc
1. BSc. Teknik Elektro
2. BSc. Ilmu Komputer
3. BSc. Kedokteran
4. BSc. Matematika
5. BSc. Fisika
6. BSc. Biologi
7. BSc. Kimia
Nggak ada tuh BSc Marketing.
Kemendikbud GOBLOK
Keren
prof @mohmahfudmd sudah menggunakan kalimat:
DUH GUSTI BAGAIMANA INI?
Coba sodara para para Gusti, para para Gus, Gus, para para Agus.... AGUUUS...
Bulan penuh para para GUS ๐
Awokkwokwokwok
GILA!!
Ternyata UU Omnibuslaw dibuat untuk memperkaya Oligarki dengan cara Batu Bara tidak lagi termasuk barang kena pajak
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ซ๐ ๐ค๐๐ก๐ข๐ฅ๐๐ง๐ ๐๐ง ๐ฉ๐๐ฆ๐๐ฌ๐ฎ๐ค๐๐ง ๐๐๐ฃ๐๐ค ๐๐๐ซ๐ข ๐๐๐ฆ๐๐๐ง๐ ๐๐๐ญ๐ฎ ๐๐๐ซ๐ ๐ฌ๐๐๐๐ฌ๐๐ซ ๐๐๐ ๐๐ซ๐ข๐ฅ๐ข๐ฎ๐ง/๐ญ๐๐ก๐ฎ๐ง
Dan pemerintah lebih memilih menaikkan PPN 12% yang jelas akan mencekik rakyat kecil dan menengah
#TolakPPN12Persen
๐ฅ๐๐ฆ๐ง๐๐ง๐จ๐ฆ๐ ๐๐๐ฅ๐๐จ๐๐ง.
Oleh: Dahlan Iskan
Minggu 08-12-2024, 04:54 WIB
Ia tidak punya motif ingin jabatan atau cari muka. Umur Pak Pung โmantan dirjen pajak Hadi Purnomoโ sudah 76 tahun. Ia tidak kekurangan apa pun.
Bahwa Pak Pung ingin kenaikan PPN ke 12 persen itu dibatalkan semata untuk kebaikan negara. Menaikkan PPN bukanlah ide yang terbaik untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.
๐๐ข๐ฌ๐ ๐๐ข๐๐๐ญ๐๐ฅ๐ค๐๐ง โ
Bukankah masa berlakunya tinggal 20 hari lagi โberlaku mulai 1 Januari 2025?
"Masih ada waktu. Membatalkan itu hanya perlu waktu dua hari. Yang penting mau atau tidak," ujar Pak Pung dengan semangat yang tetap tinggi.
Bukankah kenaikan itu sudah sesuai dengan amanat UU? Yakni UU No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan?
Pak Pung adalah ayatollah perpajakan Indonesia. Ia yang menyusun konsep rancangan UU Pajak yang berlaku sekarang. Ia yang memperjuangkannya dengan gigih selama lima tahun.
Pak Pung harus meyakinkan menteri keuangannya. Pun ketika menteri keuangan itu diganti yang baru. Diganti lagi. Diganti lagi. Sampai lima menteri keuangan.
Untuk meningkatkan pendapatan pajak, kata Pak Pung, tinggal laksanakan UU pajak itu secara silaturahmi dan istikamah.
Istilah "silaturahmi dan istikamah" ia pakai saat itu untuk menyesuaikan diri dengan latar belakang Presiden Gus Dur yang dari pesantren. Istilah itu tetap ia pakai sampai sekarang.
Dengan istilah itu Pak Pung berhasil meyakinkan Gus Dur agar rancangan UU perpajakan itu terus diperjuangkan.
Istilah "silaturahmi" ia pakai untuk menerjemahkan kata "monitoring". Sedangkan "istikamah" untuk pengganti kata "terintegrasi dan konsisten".
Faktor monitoring itulah yang menurut Pak Pung paling lemah. Kelemahan itu bisa ditutupi dengan cara mewajibkan semua lembaga untuk menyerahkan dokumen ke kantor pajak.
Misalnya perbankan, pasar modal, asuransi, Kemenhum (pengesahan perusahaan), dan pemda sebagai penerbit perizinan usaha. "Pajak itu boleh menembus pagar rahasia bank," ujarnya.
Dengan cara seperti itu monitoring terhadap wajib pajak bisa dilakukan secara penuh. Datanya lengkap. Dari seluruh instansi.
Bukankah untuk menciptakan sistem "silaturahmi" seperti itu perlu dibangun sistem teknologi informasi yang sangat besar?
"Tidak juga. Dengan anggaran Rp 200 miliar cukup," ujar Pak Pung. Ia pernah membangun sistem seperti itu. Yakni ketika menjabat ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sangat memudahkan memonitor instansi yang harus diperiksa," katanya.
Saya jadi ingat teman yang mengusulkan pembangunan sistem monitoring hoaks, termasuk judi online di Kemendigi. Harusnya cukup dengan anggaran Rp 200 miliar. Tapi perlu huruf T yang disetujui.
Dengan sistem yang terintegrasi itu maka orang tidak akan ketemu orang. Semua serba online. Tidak akan terjadi lagi negosiasi yang berujung korupsi.
Sistem informasi teknologi bisa membuat orang berakhlak mulia tanpa membaca kitab suci agama apa pun.
Pak Pung juga melihat hilangnya pemasukan pajak dari batu bara. Yakni sejak diberlakukannya Omnibus Law --istilah populer untuk UU Cipta Kerja.
Ketika Omnibus Law mulai berlaku pengusaha batu bara bisa mengajukan restitusi PPN. Nilainya triliunan. Perusahaan raksasa bisa dapat restitusi bertriliun-triliun. Padahal usahanya tinggal mengeruk saja kekayaan alam negara.
Itu karena batu bara tidak lagi termasuk barang kena pajak. Itu karena batu bara diekspor. Pak Pung memperkirakan negara kehilangan sekitar Rp 150 triliun akibat batu bara bukan lagi termasuk barang kena pajak.
Ingat: menaikkan rasio pajak bisa dapat Rp 250 triliun. Itu untuk setiap kenaikan satu persen. Dari batu bara dapat Rp 150 triliun. Untuk apa lagi harus menaikkan tarif PPN 12 persen bulan depan.
Menaikkan tarif pajak memang lebih mudah daripada meningkatkan rasio pajak. Menyasar orang kebanyakan lebih mudah dari memungut orang yang lebih berduit. Hikmah besarnya: berduitlah yang banyak.
๐ฅ๐๐๐ฌ๐๐ง ๐๐ก๐๐ข๐ก๐๐ฆ๐๐ ๐๐๐ฅ๐จ๐ฆ ๐๐๐ฅ๐๐๐ฆ. ๐๐ฎ๐ฉ๐ค
Yth Ketua @MahkamahAgung, putusan 6,5 tahun penjara utk Harvey Moeis atau jauh lbh rendah dari tuntutan jaksa atas pertimbangan sopan dipersidangan dan punya keluarga itu lagi-lagi menghina logika dan rasa keadilan bangsa ini. Ini bukan yg pertama. Anda pasti paham berapa masa depan anak & keluarga yg bisa diselamatkan dgn 271 T yg dicuri orang ini dan jaringannya? Sadarkah Anda putusan spt ini membuat kami makin tak hormat kpd kalian? Atau memang kalian tak lagi peduli. @prabowo