تعرف إن يوم القيامة ربنا هيجيب أشقى واحد على الأرض، أكتر واحد تعب، أكتر واحد ابتُلي، أكتر واحد بائس، أكتر واحد اتظلم في الدنيا، أكتر واحد كان حزين وقلبه مكسور، أكتر واحد ما شافش نعيم، بس صبر واحتسب..
هيدخل الجنة ثواني، ويا دوب ما يمسها جسمه، بس ربنا هيسأله ويقوله :
Pernyataan Sikap atas Jumpa Pers Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Yg saya dan masyarakat tanyakan adalah cara aparat memperlakukan anak-anak perempuan. Yg dijawab justru terorisme dan izin pesantren.
Saya telah menyimak jumpa pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Mapolda Jateng, Jumat, 30 Oktober 2026. Saya menghargai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan pendampingan psikologis dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak yg terdampak. Itu langkah yg benar.
Namun dengan berat hati saya harus mengatakan: jumpa pers itu tidak menjawab pertanyaan publik. Masyarakat umum, MUI, PBNU, ormas Islam, dan para wakil rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah polisi boleh memburu buronan. Yg dipersoalkan adalah mengapa pintu asrama putri didobrak pukul 03.20 dini hari? Mengapa anak-anak ditodong laras panjang sebelum sempat menutup aurat? Dan mengapa mereka diperiksa tanpa didampingi wali? Pertanyaan itu malah dijawab dengan dua topik lain: terorisme dan administrasi pesantren.
Bagaimana pun, masa lalu tersangka bukan dosa para santriwati!
Dalam jumpa pers disebutkan bahwa tersangka dan buronan kasus pembakaran warung adalah mantan narapidana terorisme. Saya tidak membantah informasi itu, dan saya mendukung penuh perburuan terhadap pelaku. Tetapi rekam jejak dua orang dewasa tidak boleh ditempelkan pada belasan anak perempuan yg sedang tidur di asramanya.
Polda Jateng sendiri menyatakan belum menyimpulkan adanya kaitan kedua lokasi dengan jaringan terorisme. Buronan yg dicari tidak ditemukan di sana. Para santriwati yg dibawa berstatus saksi, bukan tersangka. Maka, mengaitkan peristiwa ini dengan terorisme di hadapan kamera, sebelum ada kesimpulan apa pun, hanya akan melahirkan stigma yg menempel pada anak-anak itu seumur hidup.
Saya juga menyesalkan penyebutan bahwa para perempuan dan anak di lokasi mengenakan cadar. Pakaian adalah pilihan keyakinan yg dilindungi konstitusi, bukan petunjuk kejahatan. Menyebutnya dalam konteks penggeledahan buronan sama dengan mengajak publik mencurigai jutaan muslimah yg berpakaian serupa.
Jumpa pers juga menekankan bahwa lokasi di Mojolaban tidak terdaftar di Kementerian Agama, diduga merupakan rumah tahfidz mandiri tanpa izin operasional, dan tidak terkait dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Jombang. Pemerintah Provinsi bahkan menyatakan akan melakukan penertiban.
Soal izin adalah urusan administrasi, dan itu bisa dibenahi bersama Kementerian Agama dengan cara yg baik. Tetapi status izin sebuah lembaga tidak mengurangi satu pun hak anak yg tinggal di dalamnya. Seorang santriwati di rumah tahfidz kecil di desa memiliki martabat dan perlindungan hukum yg sama dengan santri di pesantren besar mana pun.
Mengangkat isu perizinan setelah publik mempersoalkan prosedur penggeledahan memberi kesan bahwa korban sedang dicari-cari kesalahannya. Saya berharap kesan itu keliru. Saya juga berharap penertiban tidak dilakukan dengan menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum seluruh fakta tentang malam itu diungkap. Jangan sampai mereka kehilangan dua kali: rasa aman, lalu kemudian tempat belajarnya.
Kapolda menyatakan penggeledahan dilakukan dengan izin pengadilan. Saya menghormati itu. Namun izin pengadilan memberi wewenang untuk menggeledah, bukan cek kosong untuk menggeledah dengan cara apa saja. Pertanyaan-pertanyaan berikut belum dan wajib untuk dijawab:
1. Mengapa penggeledahan asrama putri harus dilakukan pukul 03.20 dini hari dengan mendobrak pintu?
2. Apakah ada polisi wanita yg menangani para santriwati sejak awal, saat mereka belum mengenakan jilbab?
3. Mengapa anak-anak di bawah umur yg berstatus saksi diperiksa di Polsek tanpa didampingi wali, kuasa hukum, atau pendamping anak?
4. Bagaimana seorang balita berusia 5 tahun bisa terpisah dan baru ditemukan oleh warga?
5. Di mana berita acara penyitaan atas uang, emas, sepeda motor, dan barang pribadi lain yg menurut pengurus belum diterima hingga kini?
Sikap dan tuntutan saya:
1. Mendesak Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa prosedur penggeledahan secara terbuka, terpisah dari penyidikan kasus pembakaran warung.
2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI turun langsung mengumpulkan keterangan para santriwati, ustadzah, dan orang tua/wali santriwati.
3. Meminta Polda Jateng memperlihatkan penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan kepada pengurus, serta mengembalikan barang yg tidak terkait perkara.
4. Meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama tidak menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum hasil pemeriksaan keluar, dan memfasilitasi pengurusan izin bila diperlukan.
5. Mengajak media dan publik tidak melabeli para santriwati dengan stigma terorisme selama tidak ada kesimpulan hukum apa pun.
Mengusut pembakaran warung dan melindungi anak-anak perempuan bukanlah dua hal yg harus dipilih salah satunya. Negara yg kuat sanggup melakukan keduanya sekaligus. Polri hari ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat itu akan diuji bukan oleh jumpa pers, melainkan oleh keberanian memeriksa diri sendiri.
Saya akan terus mengawal kasus ini sampai para santriwati mendapat kejelasan, keadilan, dan pemulihan.
Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kapolri @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua KPAI @KPAI_official
8. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
9. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban
Sebelum terhipnotis MBG 2.0-nya Daryono, mari kita nengok lagi MBG di dunia nyata.
Bagong nggak bilang absurd sih... tapiiii... ah sudah lah.
Ditonton aja monggo logika2nya
Dalam beberapa bulan ini, seluruh Pemuda Indonesia akan harus kembali bersatu untuk menghadirkan terobosan besar. Tanpa itu, bangsa kita akan mati perlahan dari seribu luka… Kita udah nggak bisa lagi sekedar mengobati masing-masing luka satu per satu – sekarang tidak ada pilihan, kita harus bedah sampai ke akar permasalahannya. Perbedaan kalangan, golongan, dan partai (apalagi etnis dan agama), sekarang semakin nggak relevan. Ini adalah perjuangan kita bersama, melawan sebuah semangat yang sesat. Di 1928, musuh bersama kita adalah kolonialisme; hari ini musuh bersama kita adalah kesewenang-wenangan… Selamat mengenang dan membangkitkan kembali semangat Sumpah Pemuda pada hari ini…
These few months, Indonesian Youth across the country and around the world will once again have to unite to deliver a decisive breakthrough. Because without that, our country will die a slow death from a thousand injuries… The time has passed, that we can heal each injury one by one – we have no choice now but to strike at the root of the problem. Differences in social groupings, association and political party (all the more ethnic and religious differences) are increasingly irrelevant… This is all of us, standing together against a gravely misguided mindset. In 1928, that misguided mindset was colonialism; today the destructive mindset we are facing is unbridled impunity… A Happy Youth Pledge Day everyone, as we contemplate its meaning and bring its spirit back to life…
@jerrysoes LPJ tsb tdk diterima oleh Paguyuban Buruh Gendong krn ada aset yg tdk jelas pertanggungjawabannya, a.l. mobil yg dibeli dr hasil donasi jd pribadi
LPJ tsb jg tdk dilakukan di hadapan perwakilan donatur dan relawan, termasuk yg lakukan permohonan informasi publik ttg lap keuangan
Hi @SistersInDanger; sesumbar perjuangkan anti kekerasan thd perempuan, tp knp managermu & Perkumpulan Simponi-nya gk mau pertggjwbkan donasi utk buruh gendong perempuan #Jogja pd masa pandemi; total hgga ratusan juta + mobil Xenia dr uang donasi publik?
https://t.co/xSmMmVsaI6
1. Umumkan Karhutla sebagai bencana nasional.
2. Mobilisasi sumberdaya secara maksimal. Dengan menerjunkan lebih banyak orang terlatih, dan mengkonversi peralatan transportasi darat, laut, udara menjadi alat bantu pemadaman secara massif dan terkoordinasi dengan baik.
3. Refocusing anggaran. Alihkan sementara waktu anggaran program berdana besar untuk bencana nasional karhutla ini. Untuk apa saja? Selain pemadaman, juga untuk membantu ekonomi warga terdampak, bantuan sosial bagi warga, pedagang, dan UMKM misalnya. Pemerintah juga sebaiknya menanggung biaya pengobatan warga terdampak, mendistribusikan masker, oksigen dan kebutuhan lainnya untuk warga.
4. Jika asap masih mengepung wilayah tertentu, baiknya siswa diliburkan saja. Laksanakan pembelajaran jarak jauh, demi keselamatan dan kesehatan anak-anak kita.
5. Kerahkan seluruh pejabat terkait untuk ngantor di wilayah karhutla. Dengan merasakan sendiri sesaknya bernafas dalam kepungan asap dan mengetahui sendiri kondisi lapangan, para pejabat akan lebih mengetahui tingkat urgensinya sehingga penanganan bisa lebih cepat dilakukan.
Demikian usulan saya. Terimakasih.
#KARHUTLA #DaruratKARHUTLA #TetapkanBencanaNasional #SaveKalimantan #GanjarPranowo
menurutku, pembeda cat calling & compliment itu ada di intensi, penyampaian, dinamika kuasa & bagaimana perasaan penerima.
Semua elemen harus masuk, gak bisa cuma kita merasa offended tapi elemen lainnya gak masuk.
Intensi: pujian/basa-basi atau objektifikasi
Penyampaian: respectful/non-invasif atau intimidasi/melecehkan?
Dinamika kuasa: ada ketimpangan kuasa atau dominasi salah satu pihak?
Reaksi penerima: merasa dihormati/nyaman/aman atau takut/terancam/self concious?
Kalo kasusnya sudah P21, yang bs membuktikan harus jaksa penuntut umum. Sebelum P21, biasanya polisi yg menentukan setelah penyidikan (di sini, gak ada pakem standarnya, treatmentnya case by case).
Mampir ke kantor @C40Cities London. Senang sekali, ikhtiar udara bersih Jakarta yang kita mulai bersama sejak 2019 kini jadi contoh bagi kota-kota besar dunia di jaringan C40.