C.H.P

Prestasi dimulai dari keberanian untuk mencoba.

[C.H.P @cipto_hp]

Real Problem vs Perceived Problem

[Maria A. Alkaff @MariaAlkaff_]

Peringatan:
Blackout Sumatera Sudah Diprediksi.
——

Infrastruktur kelistrikan Indonesia terlalu rapuh, terlalu terpusat, dan tidak punya redundansi yang cukup.

Cascading Failure.
Dalam sistem kelistrikan, gangguan pada satu jalur transmisi utama dapat memicu efek berantai atau cascading failure.
Ini bukan fenomena baru.
Solusinya juga sudah diketahui:
redundansi jaringan, backup sistem,
interkoneksi yang tidak bergantung pada satu jalur tunggal.
Tapi pertanyaannya:
Kapan Indonesia akan serius mengimplementasikan?

Sumatera sudah pernah
mengalami blackout besar.
Jawa-Bali pernah blackout 2019.
Polanya selalu sama:
Blackout terjadi.
PLN minta maaf. Investigasi dilakukan.
Janji perbaikan diumumkan. Lalu beberapa tahun kemudian blackout lagi. Seolah tidak pernah belajar dari pengalaman.

Blackout Sumatera membuktikan satu hal:
Dunia digital sangat rapuh.
Lebih rapuh dari yang kita kira.

Begitu listrik padam...
Internet hilang. Signal hilang.
Air mati, gelap gulita.
M-Banking lumpuh.
Semua langsung chaos.

Dan ini membuktikan bahwa: Hidup kita ternyata serapuh itu dan sepenuhnya tergantung pada sistem.

Inilah yang bikin banyak elite global obsesif bicara soal:
"resilience"
"smart system"
"digital infrastructure"
Karena mereka tahu: masyarakat modern hidup di atas sistem sentralisasi yang rapuh.

Blackout ini adalah simulasi kecil tentang bagaimana cepatnya
masyarakat bisa lumpuh.

Dan yang bikin ngeri... Mayoritas manusia bahkan tidak siap hidup 24 jam tanpa internet, tanpa sistem. Semakin canggih dunia, semakin besar
ketergantungan manusia.

Makanya elite global terus
dorong:
• Smart city
• Digital ID
• Cashless society
• Al infrastructure
Dan itu semua dibangun di atas satu sistem yang sentralisasi.

Dulu manusia masih bisa
survive tanpa listrik.
Sekarang? Baterai HP 5% aja udah bikin stres.

Blackout Sumatera
harusnya jadi warning. Bukan cuma untuk pemerintah, tapi untuk rakyat.

Karena dunia ke depan
tidak makin sederhana.
Dunia makin kompleks.
Makin digital.
Makin sentralisasi.
Makin tergantung sistem.

Banyak orang menganggap teori The Great Reset 2030 itu halu.
Tapi arah dunia sudah menuju ke:
• digitalisasi total
• integrasi sistem global
• ketergantungan penuh pada sistem.

Mungkin ini cuma arah dunia modern.
Tapi arah itu jelas: manusia dibuat semakin tergantung.

Dan manusia yang
sepenuhnya tergantung... tidak perlu dipaksa
untuk patuh.
Mereka akan patuh sendiri.

Sc: alekgerung

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada dua orang yang baru bicara soal sesuatu yang menurut gue paling penting untuk dipahami — tapi paling sedikit dibahas di media mainstream Indonesia.

Film Pesta Babi dilarang.
Bukan dilarang karena melanggar hukum.
Bukan karena kontennya hoaks.
Bukan karena ada unsur SARA.

Tapi karena isinya terlalu dekat dengan kenyataan yang tidak ingin dilihat oleh orang-orang yang berkuasa.

Dan ini yang perlu dipahami dulu apa itu Film Pesta Babi:

Film dokumenter berdurasi 90 menit.
Disutradarai oleh sineas senior Dandhy Dwi Laksono. Mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi di Papua Selatan di Merauke, Boven Digoel, Mapi di balik narasi resmi pemerintah tentang food estate dan ketahanan pangan.

Film ini menunjukkan:
hutan ulayat masyarakat adat yang diratakan oleh 2.000 ekskavator.
Suku Yei yang mendapati tanah leluhurnya tiba-tiba dipasangi papan bertuliskan "Tanah Milik TNI AD."

Suku Auyu yang menancapkan salib merah di tengah hutan sebagai satu-satunya cara mereka melawan. 107.000 pengungsi Papua yang tidak ada di media Indonesia.

Dan yang paling menohok:
dugaan bahwa program cetak sawah 1 juta hektar itu bukan untuk ketahanan pangan rakyat tapi untuk mengambil kayu hutan bernilai tinggi secara gratis sambil menyiapkan lahan untuk perkebunan sawit skala raksasa.

Dan ini yang terjadi setelah film itu dirilis:
Nonton bareng dibubarkan paksa oleh aparat di berbagai kota.
Diskusi akademis di Universitas Kairun Ternate dihentikan oleh Kodim setempat.
Mahasiswa yang menggelar pemutaran film dikriminalisasi.

Bukan film horor.
Bukan film p0rn0.
Bukan film yang menghasut kekerasan.

Tapi film dokumenter tentang apa yang terjadi di tanah Papua dibubarkan oleh tentara.

Dan ini yang Tretan Muslim dan Andovi angkat yang paling relevan:

Kenapa negara takut pada sebuah film?
Jawabannya sederhana dan mengerikan sekaligus: karena film itu benar.

Kalau film itu hoaks pemerintah bisa menggugat secara hukum.
Bisa menghadirkan data pembanding.
Bisa membuktikan bahwa yang ditampilkan dalam film itu salah.

Tapi yang dilakukan bukan itu.
Yang dilakukan adalah membubarkan pemutarannya.
Menghentikan diskusinya.
Mengkriminalisasi yang menyebarkannya.

Dan itu adalah pengakuan paling jelas bahwa isi film itu tidak bisa dibantah.
Hanya bisa dibungkam.

Dan ini yang paling fundamental:
Indonesia punya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Di dalamnya ada pasal yang menjamin kebebasan berekspresi melalui film sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Dan Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
Film Pesta Babi tidak melanggar satupun dari aturan itu.
Tidak ada konten yang melanggar hukum.
Tidak ada ujaran kebencian.
Tidak ada provokasi kekerasan.

Yang ada: fakta. Data.
Kesaksian warga yang tanahnya diambil.
Gambar hutan yang diratakan.
Suara masyarakat adat yang tidak pernah dimintai persetujuan atas tanah leluhur mereka.
Dan fakta itulah yang dilarang.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh situasi:

Prabowo sering bicara soal kedaulatan.
Soal Indonesia yang harus berdiri tegak
di hadapan dunia.
Soal rakyat yang harus dilindungi.

Tapi rakyat Papua yang tanahnya diambil, yang hutannya diratakan, yang dipindahkan dari tanah leluhur mereka tanpa persetujuan tidak mendapat perlindungan itu.

Yang mereka dapat: ekskavator.
Kawal militer bersenjata.
Dan larangan bagi siapapun yang mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada mereka.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh diskusi Tretan dan Andovi:

Di negara yang mengklaim dirinya demokratis sebuah film dokumenter tentang kondisi warga negaranya sendiri dilarang.

Bukan di Korea Utara.
Bukan di Rusia.
tetapi Di Indonesia.
Tahun 2026.

Dan pembungkamannya bukan dilakukan oleh robot atau sistem otomatis.
Tapi oleh manusia yang memakai seragam negara yang digaji dari pajak rakyat yang sama yang ada dalam film itu.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:
Kalau yang ditampilkan dalam Film Pesta Babi itu tidak benar buktikan dengan data, bukan dengan membubarkan pemutarannya.

Kalau food estate itu benar-benar untuk ketahanan pangan rakyat tunjukkan hasilnya, bukan larang orang yang mempertanyakannya.

Kalau masyarakat adat Papua sudah memberikan persetujuan atas penggunaan tanah mereka tunjukkan dokumennya, bukan kirim aparat ke diskusi mahasiswa.

Kebebasan berpendapat bukan ancaman bagi pemerintah yang bersih. Kebebasan berpendapat hanya jadi ancaman bagi pemerintah yang punya sesuatu untuk disembunyikan.

[detikcom @detikcom]

Api Abadi Mrapen di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, mati. Pengelola menduga hal tersebut terjadi karena saluran gas tertutup lumpur.

>> https://t.co/NtqoPTrDa2

#detikcom #ApiAbadi #Mrapen #Padam

[C.H.P @cipto_hp]

#Malaysia

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

Airmata yang Tidak Seharusnya Jatuh

Dari Seorang Warga, Mantan Diaspora, dan Kader Muhammadiyah untuk Ira Puspadewi

Ada kalanya sebuah berita membuat kita berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu bertanya, "Mengapa seseorang yang begitu rapi jalan hidupnya harus menerima nasib seberat ini?"

Itulah yang saya rasakan ketika membaca kabar vonis terhadap Ira Puspadewi, seorang perempuan yang bagi saya mewakili integritas, profesionalisme, dan dedikasi, baik sebagai pemimpin BUMN maupun sebagai kader Muhammadiyah.

Saya mengenal nama Ira bukan dari kasusnya, tetapi dari rekam jejaknya. Ia bukan sekadar perempuan karier yang sukses. Ia pernah pulang dari dunia korporasi internasional, meninggalkan posisi aman dan mapan di luar negeri untuk mengabdi di tanah air. Ia memimpin Sarinah, Pos Indonesia, sampai ASDP. Dan di setiap tempat, ia membawa jejak yang sama: rapi, tertib, tanpa gaduh, dan jauh dari gaya hidup glamor pejabat.

Dan yang paling membuat saya tertegun. Ira adalah kader Muhammadiyah. Tercatat resmi sebagai Wakil Bendahara II Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Muhammadiyah.

Seorang muslimah yang menjaga prinsip, yang sudah terbiasa bekerja dalam sunyi, memberi dalam diam.

Ketika membaca kembali kisah-kisah yang dituliskan sahabat lamanya, saya menemukan potongan-potongan kecil yang justru paling menyentuh. Ira yang naik kelas ekonomi di pesawat meski memimpin BUMN besar. Ira yang memilih menginap di hotel Amaris ketika direktur lain memilih hotel bintang lima. Ira yang malah menampung teman di rumahnya ketika sang teman sedang menghadapi masa sulit.

Kita sering bicara soal integritas, tapi Ira menunjukkannya justru di saat-saat yang tak terlihat kamera. Itu yang membuat kasus yang menimpanya terasa janggal bagi banyak orang.

Terlebih ketika Ketua Majelis Hakim sendiri menyatakan dissenting opinion. Bahwa apa yang dilakukan Ira adalah aksi korporasi yang sah, dilindungi Business Judgment Rule, dilakukan dengan itikad baik, dan melalui proses yang transparan. Bahkan uji tuntas dilakukan oleh tujuh lembaga, termasuk BPK, BPKP, Deloitte, dan PWC.

Di titik itu, saya bertanya sendiri. Kalau seorang profesional yang mengikuti prosedur, melakukan uji tuntas, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan bekerja dengan integritas pun tetap tersandung, apa kabar yang lain?

Sebagai seorang warga negara, mantan diaspora yang dulu kembali dengan semangat ingin melihat Indonesia lebih maju, dan sebagai kader Muhammadiyah yang percaya pada nilai keadilan, kejujuran, dan kerja keras, saya merasa perlu menuliskan dukungan ini.

Bukan dukungan untuk membela membabi buta.
Bukan pula untuk mengintervensi proses hukum.

Namun sebagai pengakuan atas manusia yang saya lihat bersih jalannya, yang saya harap mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Seorang perempuan yang tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membangun manusia: teman, sahabat, dan komunitasnya.

Ira telah memberi banyak pada bangsa ini. Lebih dari sebagian besar dari kita.

Ia pulang ketika banyak memilih menetap di luar negeri.
Ia bekerja ketika banyak memilih kenyamanan.
Ia menata sistem ketika banyak memilih zona abu-abu.
Dan bagi saya, seorang yang bekerja sejujur dan sekeras itu, tidak seharusnya berdiri sendirian ketika badai datang.

Saya hanya bisa berharap, dan ikut mendoakan, agar proses berikutnya menghadirkan keadilan yang sebenar-benarnya. Agar suara jernih seperti pandangan Hakim Sunoto menjadi pijakan bagi upaya banding. Agar nama baik yang tercoreng dapat dipulihkan. Dan agar sejarah kelak mencatat bahwa Ira Puspadewi adalah contoh seorang muslimah profesional Indonesia yang tetap tegak meski diuji dengan keras.

Sebagai warga, sebagai kader, dan sebagai sesama manusia, saya ingin mengatakan. Ira tidak sendiri.
Dan kebenaran, jika memang berpihak kepadanya, semoga menemukan jalannya kembali.

(Ismail Fahmi)

[C.H.P @cipto_hp]

[Why Vietnam is Good for Investment]
1. Vietnam history, mulai bangkit setelah perang 1975, dibantu US
2. Kestabilan politik dan kemudahan bisnis lbh baik dr indo, (No 1 Singapura, No 2 Viet, No 3 Indo)
3. Private consumption trs naik krn ekonomi lbh baik
-Continue-

[C.H.P @cipto_hp]

@mohmahfudmd Jika memang ada dugaan korupsi hrs diusut tuntas, kembalikan uang yg dikorupsi dan hukum koruptor/orang yg terlibat dan jangan terjadi banyak drama politik.

Semoga semakin banyak aparat yang bersih berintegritas menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

[iii_chromatic @blue_berets7]

👇👇

[C.H.P @cipto_hp]

@txtdaritng Apa masih bajir toll bsd ? Ini macet banget gerbang pondok ranji

[C.H.P @cipto_hp]

@PTJASAMARGA Arah cikunir tidak terpengaruh?

[Indonesian Pop Base @iPopBase]

Top-budgeted Ministries and Institutions for 2026:

1. Badan Gizi Nasional — 217,8 T
2. Kemhan RI — 167,4 T
3. Polri — 109,67 T
4. Kemenkes — 104,35 T
5. Kemensos — 76,04 T
6. Kemenag — 75,21 T
7. Kemen PU — 70,86 T
8. KemendiktiSaintek — 55,45 T
9. Kemenkeu — 47,13 T
10. Kemendikdasmen — 33,65 T

[Dino @Widino]

TRY THIS!!

Sejak kenal GG, ga pernah ganti detergen lain. Wangi bgt, bahkan setelah baju kering dijemur juga masih wangi, ga perlu tambahan pewangi lagi.

Bahkan pernah rendem baju semalaman juga masih wangi, ga bau bacin 😂

[C.H.P @cipto_hp]

Ingatkah Anda kapan bergabung dengan X? Ya, saya ingat! #MyXAnniversary

[C.H.P @cipto_hp]

Hefei, Anhui Province, China

[C.H.P @cipto_hp]

Linimasa..

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Bahkan saat berniat baik pakai Pertamax karena merasa tak berhak disubsidi pun, kita tetap ditipu di negara ini.

[C.H.P @cipto_hp]

@yoeskenawas Sya selalu pilih batik spy bs di T2

[C.H.P @cipto_hp]

@meelonmuskusa 56

[C.H.P @cipto_hp]

@pantungalimar

[𝗝𝗮𝘅 @JackVardan]

Buat cek real count 🙏

https://t.co/11ZrTCmWJL