@blueeuphoria212 Klo budget bisa strecthed dikit, Vomero 5 oke bgt! ๐๐ฝ Exp sebagai pengguna: buat dipake jalan, enak bgt + rada bouncy. Heels ke support bgt, jd ga gampang pegel / nyeri klo dipake jalan lama.
โ ๏ธ KAMI MOHON ATENSI โ ๏ธ
Ternyata, banyak Kepala SPPG yang hendak resign namun dihalang-halangi oleh pihak mitra / yayasan / pemilik SPPG. Lebih dari dihalang-halangi, bahkan ada yang sampai diancam kekerasan fisik, atau dibunuh.
Kami menuntut agar call center BKN dan BGN untuk cepat tanggap setiap kali menerima panggilan dari Kepala SPPG yang hendak berkonsultasi perihal pengunduran diri.
Tolong bantu kami sebarluaskan dugaan atau isu ini agar bisa diinvestigasi dan diliput oleh media arus utama. ๐๐ป
Kami tegaskan, kami membuka posko pelaporan untuk Kepala-Kepala SPPG yang memutuskan untuk mengundurkan diri namun mengalami nasib yang sama dan/atau menghadapi isu ini.
Terima kasih.
Saya sih, akan selalu ngmg:
Akui saja, relijiusitas orang Indonesia itu sebagian besar cuma sebatas ritual saja. Ga sampe ke tahap relijius nilai. Ga ada internalisasi nilai-nilai agama. Cuma ritual aja. Terus menganggap diri paling relijius dan seringnya merasa punya hak buat ngejudge orang lain ๐
Bahkan, secara nilai, banyak negara lain yang jauh menginternalisasikan nilai-nilai agama dibanding kita ๐
Ref tells Saka to hurry up and take the corner with stoppage time up. Saka does his usual slow-walk to run down the clock. The ref calmly waits, and the absolute second Saka gets into position? He blows for half-time.
Absolute cinema. Masterclass game management for a final.
Arsenal got so used to getting away with murder from Premier League refs that when someone actually enforces the rules, they think theyโre being robbed.
Credit where itโs due tho, they played some demonic football to get here. But if PL refs weren't so intimidated by Artetaโs touchline tantrums and fooled by their theatrics, Arsenal wouldnโt be parading a PGMOL trophy today.
Justice served in Europe! ๐ซถ๐ผ
Kejadian di Pati
-Ada ibu rumah tangga diajak 3some sama tetangganya, suami istri.
- Awalnya si irt ngeluh kalau pengen punya anak.
- Dilakukan 3 kali, irt hamil
Gilanya suami tetangga ngomong ke suami si irt: jangan kaget ya kalau nanti anakmu mirip saya.
Dilaporin ke polisi.
Guys, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa baru melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi di birokrasi Indonesia dan menurut gua ini perlu dibahas dengan sangat serius.
Dia mencopot dua pejabat tinggi Kemenkeu hari ini.
Dan alasannya bukan korupsi yang tertangkap KPK. Bukan OTT.
Bukan skandal yang viral di media sosial.
Mereka dicopot karena memberikan data yang salah kepada menterinya sendiri.
Kronologinya perlu dipahami dengan jelas supaya kita bisa menilai seberapa serius masalah ini.
Tahun lalu Purbaya menanyakan langsung kepada jajarannya berapa potensi restitusi pajak yang akan keluar?
Restitusi pajak adalah pengembalian uang kepada wajib pajak yang terbukti lebih bayar.
Stafnya menjawab nilainya sedikit.
Tidak ada yang mengangkat tangan dan bilang Pak ini sebenarnya besar.
Di akhir tahun realisasinya keluar Rp361,15 triliun. Naik 35,9 persen dari tahun sebelumnya.
Berkali-kali lipat dari yang dilaporkan stafnya.
Dan yang paling mengkhawatirkan adalah satu detail yang Purbaya ungkap secara terbuka restitusi PPN ke industri batu bara saja membengkak Rp25 triliun secara neto.
Artinya negara membayar Rp25 triliun ke perusahaan batu bara untuk pengembalian pajak yang menurut Purbaya hitungannya tidak benar.
Ini adalah masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar salah lapor.
Restitusi pajak adalah mekanisme yang sangat rawan dimanipulasi.
Cara kerjanya adalah wajib pajak mengklaim bahwa mereka sudah membayar pajak lebih dari yang seharusnya dan meminta pengembalian dari negara.
Dalam kondisi normal ini adalah mekanisme yang adil dan perlu. Tapi dalam kondisi di mana pengawasan lemah dan data tidak akurat ini bisa menjadi celah untuk menguras kas negara secara sistematis.
Ketika Purbaya bilang ada yang tidak benar di hitungannya itu bukan kalimat ringan.
Itu adalah indikasi bahwa ada kemungkinan restitusi yang seharusnya tidak dibayarkan tapi tetap dibayarkan.
Atau restitusi yang nilainya dikembungkan.
Dan itu artinya uang negara keluar ke kantong yang tidak seharusnya.
Rp25 triliun neto ke industri batu bara saja. Bayangkan skala kerusakannya kalau ini terjadi di banyak sektor sekaligus.
Purbaya sekarang mengambil tiga langkah serius secara bersamaan.
Pertama investigasi internal terhadap lima pejabat paling tinggi yang mengeluarkan restitusi.
Dua sudah dicopot hari ini.
Tiga masih dalam proses investigasi.
Kedua audit eksternal oleh BPKP untuk seluruh restitusi periode 2016 sampai 2025.
Sepuluh tahun. Itu bukan audit kecil-kecilan.
Itu adalah pembongkaran menyeluruh terhadap satu dekade pengelolaan restitusi pajak.
Ketiga penghentian sementara restitusi yang bermasalah sambil menunggu hasil investigasi dan audit selesai.
Sekarang pertanyaan yang paling penting dan paling sering tidak dijawab secara jujur.
Apakah ini bisa terjadi di kementerian lain?
Jawaban yang jujur adalah hampir pasti ya.
Kemenkeu adalah kementerian yang secara historis punya sistem pengawasan internal paling kuat di antara semua kementerian Indonesia.
Mereka punya inspektorat jenderal yang besar.
Mereka punya tradisi reformasi birokrasi sejak era Sri Mulyani.
Dan bahkan dengan semua itu dua pejabat tingginya bisa memberikan data yang salah kepada menteri selama setahun penuh tanpa ketahuan sampai menterinya sendiri yang mencium ketidakberesan di akhir tahun.
Kalau Kemenkeu yang sistemnya relatif paling ketat pun bisa kecolongan Rp25 triliun bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian lain yang sistem pengawasan internalnya jauh lebih lemah.
Bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian dengan anggaran besar tapi kultur akuntabilitasnya tidak sekuat Kemenkeu.
Kementerian infrastruktur.
Kementerian kesehatan.
Kementerian sosial. Semua punya anggaran raksasa dan semua bergantung pada data yang dilaporkan oleh jajaran di bawahnya.
Inilah yang disebut agency problem dalam teori manajemen publik ketika orang yang seharusnya melaporkan informasi akurat kepada atasannya justru punya insentif untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi tersebut.
Dan di birokrasi Indonesia insentif untuk memanipulasi data itu sangat besar karena konsekuensi tertangkapnya sangat kecil dibanding keuntungan yang bisa didapat.
Dan ada satu konteks yang membuat berita ini terasa jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan.
Ini terjadi di tengah kondisi APBN yang sudah sangat tertekan. Subsidi energi sudah jebol 266 persen dari target dalam tiga bulan.
Rupiah di Rp17.320 level terlemah sepanjang sejarah.
Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung APBN sedang ditekan kondisi ekonomi yang melambat. Dan di saat yang sama Rp25 triliun neto keluar dari kas negara ke industri batu bara dengan hitungan yang menurut Menkeu sendiri tidak benar.
Itu bukan angka kecil.
Rp25 triliun adalah lebih dari separuh anggaran Kementerian Pendidikan untuk satu tahun penuh dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah puluhan ribu kilometer jalan desa yang bisa dibangun. Itu adalah ratusan puskesmas yang bisa dioperasikan.
tindakan Purbaya mencopot dua pejabat dan membuka audit sepuluh tahun adalah langkah yang benar dan harus didukung.
Keberanian mengakui bahwa ada yang salah di dalam institusinya sendiri adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di kalangan pejabat Indonesia yang umumnya lebih memilih menutup masalah daripada mengeksposnya.
Tapi satu tindakan tegas di satu kementerian tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar seberapa luas praktik serupa terjadi di seluruh sistem birokrasi Indonesia?
Dan siapa yang punya keberanian dan kapasitas untuk membuka semuanya?
Perusahaan paling BUMC yg gw kerja skrg: hr Kartini kagak ada disuruh pake batik atau perayaan apa gitu.
Pd sibuk ngurusin warehouse sama pengiriman semua ๐๐
Anak2 non-produksi pd riweuh planning acara mingdep.