gatauah

👑

[Tanyarlfes @tanyarlfes]

buat 02 voters yg ga napak tanah dan masih bilang “RAKYAT DESA GA PAKE DOLLAR” “DOLLAR NAIK GA NGARUH DI HIDUP GUA” mending lu nonton video tiktoknya Lutfi yg ini dah 💚

[Tanyarl 💚 @tanyakanrl]

💚 Pagi-pagi bahas BBM naik sama suami:

[Tanyarl 💚 @tanyakanrl]

💚 kerasa bgt emang efisiensi di pemda hiks, bahkan saya yg kerja di bidang kesehatan jg kena efisiensi, pengurangan tpp untuk bantu yg kotak obat, kdg iri sih sama org di pusat ga seengap di pemda efisiensinya

[͔ @herculep638]

harusnya jokowi dipanggil polisi

[WW IQ Test @wwiqtest]

Seberapa tinggi IQ Anda sebenarnya?
WW IQ Test memungkinkan Anda mengukur kemampuan kognitif Anda dengan metode yang telah terbukti secara ilmiah.
Ikuti tes sekarang dan cek hasilnya.

[𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 @blank0429]

2 salinan ijazah Mukidi yg dilegalisir Prof Naeim utk pencalonan 2014 letaknya berbeda 🤣

Ini merepresentasi apa❓

1 Ijazah di 2014 dilegalisir 2x*❔
Salinannya direvisi❓
Pegang stempel legalisir sendiri❔
Ijazah lbh dari 1❓

A. KPU (Bonatua)
B. PDIP (Sentana TV)

*apa iya?

[Kr @karirfess]

Gua cuma mau ngomong, baek2 lah kalian nih ke PNS.. Mereka nih jasanya besar🙏🙏🥲✌️✅

Kalian tau gak kalo BPJS Kesehatan Kita Dibangun dari Dana PNS??

Beneran ini...✌️

Sebelum BPJS Kesehatan ada, ada program bernama Askes (Asuransi Kesehatan) yang sudah berjalan sejak tahun 1968.

Dana Askes berasal dari potongan gaji PNS setiap bulan + kontribusi pemerintah. Selama puluhan tahun, para PNS secara konsisten memotong gaji mereka untuk membangun dana kesehatan ini.

Pada 2014, ketika BPJS Kesehatan resmi diluncurkan, seluruh aset, peserta, dan dana dari Askes dialihkan menjadi fondasi BPJS Kesehatan yang kita pakai sekarang.

Jadi, secara sederhana, BPJS Kesehatan yang dinikmati seluruh rakyat Indonesia hari ini, salah satu fondasi utamanya dibangun dari tabungan dan pengorbanan gaji PNS selama puluhan tahun. Mulia sekali~🥹🥺🙏

Mungkin kita sering mengeluh soal BPJS, tapi sedikit banyak, kita juga harus berterima kasih kepada para PNS yang sudah ikut meletakkan batu pertama sistem jaminan kesehatan nasional ini.

Tanpa kontribusi mereka dulu, mungkin perjalanan BPJS Kesehatan akan jauh lebih berat.

Coba mention temen PNS kalian di sini..👇

[YAPPINGFESS @yappingfess]

Yap! Ini beneran gak sih? Kalo beneran semoga gak ada provokator, gak ada pendemo arogan, gak ada pengalihan isu, dan semoga gaada ras/etis yg dijadikan kambing hitam♥️

[gara @anggarasamvdr]

menurut kalian gimana? ga bakal kan ya..

[𝐂𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐞𝐩🚴‍♂️ @CakD3pp]

Astaghfirullah
Mari kita lindungi keluarga kita, mereka sudah menyebar kemana mana😢

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Nasi Gratis Jogja @nasigratisjogja]

Kita larisi dan borong dagangan simbah tunanetra yang luar biasa ini.

[Sendal Jepit Terbang @Cakra_Ardila]

Kalo liat video ini, keknya rumor yang menyebut fufufafa ke singapore itu bukan sekolah tapi rehab 🫣

[yed @yangartinya]

daftar supermarket yg masih jual air mineral dengan harga 3rb:
1. mr diy

[Jawafess @jawafess]

Pendukung nabi Musa ☝️

[͔ @herculep638]

"KAMI TAK BUTUH JOKOWI!"

kunjungan jokowi ditolak lagi

[Tanyarlfes @tanyarlfes]

💚 anyink kocak beutt. gasukaa 😭😭😭😭

[marvin @tertamvan_]

Kalo gw jadi Rachel Venya sih marah ya gelarnya diambil sama buna Teddy