Guys, ada kasus dari Medan yang menurut gue paling absurd dan paling menyakitkan yang pernah gue baca dalam waktu lama.
Dua pemuda usia 22 tahun
beli Pertalite 25 liter pakai jeriken.
Ditangkap. Ditahan.
Dan sekarang terancam 6 tahun penjara plus denda Rp60 miliar.
Beli. Bukan nyolong.
Beli pakai uang sendiri.
25 liter. Pakai jeriken.
Dan dijerat pasal yang sama dengan mafia migas kelas kakap.
Ini faktanya yang bikin makin tidak masuk akal:
Mereka ditangkap 6 Januari 2026 empat hari setelah KUHP baru berlaku.
Tanggal 7 Januari sehari setelah ditangkap polisi baru memeriksa ahli.
Artinya mereka sudah jadi tersangka sebelum ahli diperiksa.
Prosedur terbalik total.
Di persidangan ada kejanggalan lebih parah lagi.
Dakwaan menyebut penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.
Tapi saksi polisi di persidangan bilang penangkapan terjadi saat patroli rutin.
Dua versi yang berbeda.
Dalam satu kasus yang sama.
Hakim pun curiga dan langsung nyeletuk keras di persidangan:
"Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request jadi kalian tidak murni melakukan penegakan hukum."
Hakim sendiri.
Yang ngomong begitu.
Di dalam sidang.
Dan ini tentang pasal yang dipakai yang paling tidak proporsional:
Pasal 55 Undang-Undang Migas ancamannya 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
Pasal itu dibuat untuk menjerat mafia migas penyelundup skala besar, kartel distribusi ilegal, pemain yang merugikan negara miliaran rupiah.
Bukan untuk dua anak muda yang beli 25 liter Pertalite pakai jeriken di SPBU pinggir jalan.
Kuasa hukum mereka langsung kalkulasi:
keuntungan tidak wajar dari pembelian itu?
Sekitar Rp15.000 per jeriken.
Lima belas ribu rupiah.
Itu yang dianggap sebanding dengan ancaman Rp60 miliar dan 6 tahun penjara.
"Nilai Rp60 miliar itu masuk akal kalau pelakunya pemain besar.
Ini cuma dua anak muda yang beli 25 liter."
Dan ini yang paling menohok siapa yang seharusnya jadi target:
Kuasa hukum mereka menyebut dengan sangat jelas:
yang seharusnya disorot adalah pemilik SPBU-nya yang membiarkan pengisian menggunakan jeriken terjadi di tempat usahanya.
Bukan pembelinya.
Bukan dua anak muda itu.
Tapi yang ditangkap adalah orang yang paling tidak punya kuasa dan paling tidak punya koneksi.
Yang punya SPBU? Bebas.
Yang beli 25 liter? Ditahan enam bulan.
Dan ini kondisi salah satu terdakwa yang paling menyedihkan:
Ayah dari salah satu terdakwa sedang menderita kanker. Kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan atas dasar kemanusiaan.
Dan mereka baru dibebaskan dari rutan setelah hakim mengabulkan penangguhan setelah enam bulan ditahan.
Enam bulan.
Untuk beli bensin 25 liter.
Di negara ini kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun dan terbukti korupsi baru ditangkap setelah berbulan-bulan program berjalan.
Mafia BBM yang mengeruk subsidi miliaran masih bebas keliling. Pejabat yang merampok uang rakyat masih bisa nyalon lagi di pemilu berikutnya.
Tapi dua anak muda 22 tahun yang beli 25 liter bensin pakai jeriken ditangkap sehari setelah membeli bensin, ditahan enam bulan, dan terancam denda Rp60 miliar.
Hukum di Indonesia memang ada.
Tapi tajamnya hanya ke bawah.
Dan selama sistem ini tidak berubah keadilan di negara ini akan terus menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang dan koneksi.
Terima kasih @xcintakiehlx utk catatannya yg sungguh berharga ini, terutama di kalimat penutup, bahwa intinya kita memang harus menunggu dalam diam sambil terus merangkai daya di luar sistem. 🙏😊
80 tahun memang belum matang utk ukuran sebuah negara. 1 atau 2 generasi pendiri negara belum semuanya pergi, pun 1 atau 2 generasi di bawahnya yg sempat berjuang "mendirikannya" juga belum semuanya pergi. Mereka masih ingin menikmati "hasil perjuangannya".
18 tahun. Itu tuntutan jaksa buat seseorang yang udah ngabisin waktu bertahun-tahun mencoba memajukan negara ini. Terlepas dari kamu setuju atau gak sama pandangan politiknya, coba deh renungin baik-baik angka itu.
Ini bukan kejadian yang pertama kali. Indonesia itu punya pola yang diam-diam menghancurkan: orang-orang pinter, kompeten, dan punya niat tulus masuk ke pemerintahan, tapi ujung-ujungnya malah dihancurin sama sistem. Gak selalu karena mereka bersalah, tapi seringnya cuma karena kehadiran mereka "dianggap mengganggu".
Tapi anehnya, kita terus-terusan nyuruh anak-anak muda terbaik kita: "Masuk dong ke pemerintahan. Mengabdi dong buat negara. Bawa perubahan."
Siapa juga yang mau kalau mereka ngelihat langsung kejadian kayak gini di depan mata?
Siapa pun dalang di balik semua ini, mereka sama sekali gak lagi ngelindungin Indonesia. Mereka justru lagi ngajarin satu generasi orang-orang berbakat kalau jalan paling aman itu ya mending diam aja. Atau sekalian pergi ke luar negeri.
Buat yang suka nyinyir, "Ya udah, pergi aja sana!", tolong berhenti nutupin ego kalian dari kenyataan. Banyak kok orang Indonesia yang super cerdas dan bener-bener cinta sama negara ini. Mereka tetap stay di sini. Mereka ngebangun sesuatu. Mereka nyari cara lain buat berkontribusi di luar pemerintahan, karena masuk ke dalam sistemnya itu terlalu bahaya.
Tapi ini realita yang lebih pahit: sehebat apa pun startup, kreator, atau inovator kita di kancah dunia, KALAU pemerintahnya tetap korup dan gila kuasa, KALAU aturannya gak ngelindungin rakyat atau gak ngasih ruang buat industri berkembang dengan sehat, terus kita sebagai masyarakat bisa berharap apa?
Ini momen yang sedih banget buat Indonesia. Bukan cuma karena ada satu orang yang lagi diadili, tapi karena pesan yang ditangkap sama semua orang pintar dan idealis yang lagi ngelihatin kasus ini: bahwa negara ini sepertinya belum siap buat ngelindungin orang-orang yang berani membawa perubahan.
Msh tdk ingin 1 atau 2 generasi di bawah mereka (a.k.a. Anakcucunya) merasakan penderitaan yg mereka alami waktu itu. Maka, mereka coba utk memberikan "apapun yg terbaik" utk Anakcucunya. "Whatever it takes", kalo kata om Johnny Evans waktu jadi captain di sebuah film.
18 tahun. Itu tuntutan jaksa buat seseorang yang udah ngabisin waktu bertahun-tahun mencoba memajukan negara ini. Terlepas dari kamu setuju atau gak sama pandangan politiknya, coba deh renungin baik-baik angka itu.
Ini bukan kejadian yang pertama kali. Indonesia itu punya pola yang diam-diam menghancurkan: orang-orang pinter, kompeten, dan punya niat tulus masuk ke pemerintahan, tapi ujung-ujungnya malah dihancurin sama sistem. Gak selalu karena mereka bersalah, tapi seringnya cuma karena kehadiran mereka "dianggap mengganggu".
Tapi anehnya, kita terus-terusan nyuruh anak-anak muda terbaik kita: "Masuk dong ke pemerintahan. Mengabdi dong buat negara. Bawa perubahan."
Siapa juga yang mau kalau mereka ngelihat langsung kejadian kayak gini di depan mata?
Siapa pun dalang di balik semua ini, mereka sama sekali gak lagi ngelindungin Indonesia. Mereka justru lagi ngajarin satu generasi orang-orang berbakat kalau jalan paling aman itu ya mending diam aja. Atau sekalian pergi ke luar negeri.
Buat yang suka nyinyir, "Ya udah, pergi aja sana!", tolong berhenti nutupin ego kalian dari kenyataan. Banyak kok orang Indonesia yang super cerdas dan bener-bener cinta sama negara ini. Mereka tetap stay di sini. Mereka ngebangun sesuatu. Mereka nyari cara lain buat berkontribusi di luar pemerintahan, karena masuk ke dalam sistemnya itu terlalu bahaya.
Tapi ini realita yang lebih pahit: sehebat apa pun startup, kreator, atau inovator kita di kancah dunia, KALAU pemerintahnya tetap korup dan gila kuasa, KALAU aturannya gak ngelindungin rakyat atau gak ngasih ruang buat industri berkembang dengan sehat, terus kita sebagai masyarakat bisa berharap apa?
Ini momen yang sedih banget buat Indonesia. Bukan cuma karena ada satu orang yang lagi diadili, tapi karena pesan yang ditangkap sama semua orang pintar dan idealis yang lagi ngelihatin kasus ini: bahwa negara ini sepertinya belum siap buat ngelindungin orang-orang yang berani membawa perubahan.
Guys, Nadiem Makarim baru saja berbicara di depan media setelah mendengar tuntutan jaksa dan apa yang dia katakan menurut gue adalah salah satu momen paling menggetarkan yang pernah terjadi di depan kamera dalam sejarah hukum Indonesia belakangan ini.
Bukan karena dramanya.
Tapi karena pertanyaannya
yang tidak bisa dijawab dengan mudah.
Angka yang tidak masuk akal:
Jaksa menuntut Nadiem 18 tahun penjara
ditambah denda.
Kalau uang pengganti tidak dibayar
ditambah 9 tahun lagi.
Total efektif: 27 tahun.
Uang penggantinya? Rp809 miliar
ditambah Rp4,8 triliun.
Total sekitar Rp5,6 triliun.
Sementara total kekayaan Nadiem di akhir masa jabatan menteri menurut pengakuannya tidak sampai Rp500 miliar.
Dan Nadiem langsung mengajukan pertanyaan yang menurut gue tidak ada jawaban rasionalnya:
"Tuntutan saya lebih besar dari pembunuh.
Tuntutan saya lebih besar dari teroris.
lebih parah dari kasus ferdi sambo
lebih parah dari kasus pembunuhan
yang menghilangkan nyawa seseorang
Kenapa?"
Dari mana angka Rp4,8 triliun itu:
Ini yang paling mengejutkan.
Angka Rp4,8 triliun diambil dari SPT pajak Nadiem tahun 2022 di mana dia melaporkan nilai IPO Gojek sebagai kekayaan.
Bukan uang yang dia terima tunai.
Bukan transfer yang masuk ke rekeningnya.
Tapi nilai saham pada saat IPO yang sifatnya sementara dan tidak pernah dicairkan dalam jumlah itu.
"Itu bukan uang yang saya terima.
Itu cuma nilai IPO.
Dari situ dia ambil,
oke sekarang harus dibayar balik.
Apa logikanya?
Dan untuk Rp809 miliar menurut Nadiem itu adalah transfer antara dua perusahaan Gojek yang tidak ada hubungannya dengan dirinya,
tidak ada hubungannya dengan Google,
tidak ada hubungannya dengan pengadaan Chromebook.
Yang paling telak tidak ada aliran dana ke Nadiem:
Di sinilah argumen Nadiem paling kuat dan paling sulit dibantah.
PPATK tidak menemukan transfer ke Nadiem.
Tidak ada aliran dana dari vendor ke Nadiem.
Tidak ada aliran dari Google ke Nadiem.
Tidak ada dari PT Akap.
Tidak ada dari PTG.
Nol.
Dan Nadiem mengajukan satu analogi yang sederhana tapi sangat mengena: "
Di dalam sidang mobil yang dihadirkan itu biru, harganya 100.
Di dalam tuntutan tiba-tiba mobilnya merah dan harganya 50.
Sesuatu yang sudah dibuktikan dengan dokumentasi, dengan saksi di dalam tuntutan balik lagi ke dakwaan awal. Buat apa sidang?"
Yang paling menohok dari seluruh pernyataan Nadiem:
Dia tidak memilih untuk pergi.
Dia tidak menyesal masuk ke pemerintahan.
Bahkan setelah semua ini.
"Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup.
Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik itu hanya kesempatan sekali dalam hidup."
Dan kemudian dia bilang sesuatu yang membuat ruangan itu hening:
"Saya sakit hati.
Saya patah hati.
Tapi orang cuma patah hati kalau dia cinta.
Saya patah hati karena saya cinta negara ini."
Yang perlu dikawal masyarakat:
Malam setelah pernyataan ini Nadiem
menjalani operasi.
Dia bilang kondisinya akan semakin parah
kalau tidak segera ditangani.
Ini bukan drama.
Ini realitas dari seseorang
yang sedang menghadapi ancaman 27 tahun penjara sambil menjalani prosedur medis.
Dan pertanyaan yang harus terus diajukan adalah:
kalau memang tidak ada aliran dana yang bisa dibuktikan kalau PPATK pun tidak menemukan transfer ke terdakwa atas dasar apa tuntutan sebesar ini bisa dikeluarkan?
Sistem hukum yang baik tidak seharusnya membuat seorang mantan menteri yang membangun Gojek dan menyuarakan pendidikan digital harus bertanya kenapa tuntutannya lebih berat dari teroris.
Kalau faktanya sudah terang benderang di persidangan tapi tuntutannya mengabaikan fakta itu maka yang sedang kita saksikan bukan proses hukum. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Dan Nadiem benar soal satu hal:
kalau orang tanpa nama besar dan tanpa suara mengalami hal yang sama tidak akan ada yang tahu. Tidak ada yang meliput.
Tidak ada yang peduli.
Berapa banyak Nadiem-Nadiem tanpa nama yang sudah terjebak dalam sistem yang sama?
just for nadiem
yang telah membuka lapangan pekerjaan
yang mungkin lebih berjasa daripada pemerintah itu sendrii,aparat dan penegak hukum itu sendiri