PRESIDEN TUKANG BOHONG?
Untuk programnya dia, bilang duit kita banyak, minta 5T dikasih 10T
Tapi untuk gaji guru, dia bilang gak ada duit karena dikorupsi
Duit banyak Gak ada duit
Pemadaman listrik bergilir itu bukan karena PLN gak beli batubara atau bukan juga karena batubaranya terbatas.
Tapiiii....karena sekarang PLN lagi gak punya uang karena sering diutangin oleh pmrintah.
Kalo mau lihat buktinya bisa baca di laporan keuangan PLN 2025. Terlihat piutang pemerintah melonjak dr 43 T ke 110 T.
Artinya dari tahun 2025 pmrintah punya hutang ke PLN naik 2 kali lipat alias gak mau bayar (tahu lah uangnya buat apa, yap buat embege dan kopdes).
Dan tahun 2026 ini lebih parah sampai dompet PLN kering. Makanya PLN udah angkat tangan kalo suplier batu bara minta harga di atas harga DMO (70 USD).
Beda cerita kalo pmrintah mau bayar hutang, pasti PLN punya uang buat bayar lebih ke suplier batubara.
Pemadaman listrik sekarang ini bukan sepenuhnya salah PLN, karena saat ini pun PLN lagi kocar-kacir. Bahkan merugi.
Jadii...
Udah tau kan kalo pemadaman listrik ini salah siapa?
Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?
Mari saya jelaskan.
Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.
Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.
Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.
Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.
Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.
Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.
Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.
Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.
Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.