darwis fauzi

Gampang susah senyum saja

[darwis fauzi @d_oezy]

@NenkMonica Tim pemeriksa - diperiksa oleh badan pemeriksa - ditangani tim pemeriksa - tim pemeriksa korupsi - diperiksa oleh badan pemriksa... trus... tekan malaikat bosen nyatet

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

- JABATANNYA TIM PEMERIKSA
- TUGASNYA MEMERIKSA
- YG DIPERIKSA BADAN PEMERIKSA
KINI... PEMERIKSA BADAN PEMERIKSA DIPERIKSA DAN DITAHAN 😀😀😀

Tim Pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saja ada yg terlibat korupsi, pantesan negara ini susah maju, laaah Pemeriksa BPK saja berubah jadi Badan Perampok Keuangan.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling ironis dari seluruh narasi pemberantasan under invoicing yang sedang digaungkan Prabowo.

Purbaya ditanya soal Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama yang diduga menerima suap.

Jawaban Purbaya: "Saya ngerti apa yang terjadi."

Wartawan langsung kejar: "Apa yang terjadi, Pak?"

"Yang terjadi apa, Pak?"

"Pak, terjadi apa?"

Tidak ada jawaban.
Purbaya pergi.

Dan ini yang perlu dipahami soal siapa Djaka Budi Utama:

Letnan Jenderal TNI Purnawirawan.
Dilantik jadi Dirjen Bea Cukai oleh Sri Mulyani pada Mei 2025.

Sebelumnya:
Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat.
Deputi di Kemenko Polhukam.
Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.

Tapi yang paling mengejutkan dari seluruh rekam jejaknya bukan itu.

Djaka Budi Utama adalah anggota Tim Mawar tim khusus Kopassus yang pada 1997-1998 melakukan penc***kan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menjelang reformasi.

Tahun 1999 dia divonis bersalah oleh Pengadilan Militer.
Hukumannya: 1 tahun 4 bulan penjara.

Dan setelah itu tidak dipecat dari militer.
Karirnya justru terus naik.
Sampai akhirnya mendarat di posisi Dirjen Bea Cukai lembaga yang mengendalikan seluruh arus ekspor impor Indonesia.

Dan ini yang paling menggelikan sekaligus paling mengerikan:

Prabowo baru saja pidato di DPR mengumumkan reformasi Bea Cukai.

Bercerita bahwa di zaman Orde Baru Bea Cukai sampai di-outsourcing ke swasta karena terlalu parah.

Berjanji akan memberantas under invoicing yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun dalam 34 tahun.

Tapi Dirjen Bea Cukai yang bertugas mengeksekusi reformasi itu kini diduga menerima suap.
Sedang dalam persidangan.
Dan jaksa sudah menyebut angka penerimaan uangnya.

Reformasi Bea Cukai dilaksanakan oleh orang yang sedang diduga korupsi.

Di institusi yang selama 34 tahun menjadi bagian dari masalah under invoicing.

Dan ini yang paling tidak bisa diabaikan:
Djaka Budi Utama adalah anggota Tim Mawar.

Orang yang divonis bersalah atas keterlibatan dalam penc***kan aktivis 1997-1998 salah satu lembaran paling gelap dalam sejarah Indonesia modern.

Dia dihukum.
Tapi tidak dipecat.
Karirnya justru melesat.

Dan sekarang dia menjadi Dirjen lembaga yang mengelola seluruh arus perdagangan luar negeri Indonesia dengan anggaran dan kewenangan yang luar biasa besar.

Dan Prabowo baru saja bicara soal reformasi institusi. Soal pentingnya bersih-bersih birokrasi.
Soal mengakhiri 34 tahun kebocoran.
Dengan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai-nya.

Dan ini konteks yang tidak bisa diabaikan:
Mahfud MD di UII bilang:
ada autocratic legalism
hukum dibuat untuk melegalkan sesuatu yang salah. Dan ada pola di mana orang yang seharusnya dihukum justru diberi jabatan strategis.

Djaka divonis bersalah atas penc**kan aktivis.
Tidak dipecat.
Malah naik pangkat terus.
Sampai jadi Dirjen lembaga paling strategis di Kementerian Keuangan.

Dan sekarang diduga korupsi di jabatan itu.
Ini bukan kebetulan.
Ini adalah akibat dari sistem yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar menghukum orang yang salah.

Hukuman 1 tahun 4 bulan untuk penc***kan aktivis pro-demokrasi lalu karir terus naik adalah pesan yang sangat jelas kepada seluruh sistem:
kesalahan besar tidak menghentikan karir.
Kesalahan hanya butuh waktu untuk dilupakan.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:
Prabowo berkata: "
Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih.
Kita harus perbaiki lembaga pemerintah kita."

Dirjen Bea Cukai yang ditugaskan memperbaiki lembaga itu adalah eks anggota Tim Mawar yang divonis bersalah dan sekarang diduga korupsi di jabatannya.

Kalau ingin tahu kenapa reformasi Bea Cukai tidak akan mudah berjalan jawaban pertamanya ada di sini.

Bukan di sistem yang kurang canggih.
Bukan di teknologi yang kurang modern.
Tapi di pilihan orang yang ditempatkan untuk memimpinnya.

Dan Purbaya bilang: "Saya ngerti apa yang terjadi."
Pertanyaannya:
kalau dia ngerti kenapa dibiarkan?
Kalau dia ngerti apa yang sedang dilakukan?
Kalau dia ngerti kenapa rakyat tidak diberi tahu?

"Saya ngerti apa yang terjadi"
tanpa penjelasan adalah kalimat yang paling mengkhawatirkan yang bisa diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan tentang lembaga yang ada di bawah pengawasannya.

Karena kalau Menteri Keuangan ngerti tapi diam
itu bukan kebijaksanaan.
Itu pembiaran.

[Ahmad Jilul Q. Farid 🇵🇸 @jilulisme]

Dear teman-teman Indonesia New Media Forum alias Homeless Media,

Jujur, saya kecewa berat sama cara main kalian.

Kalian selalu riding the wave isu yang lagi jadi keresahan publik, bahkan terkesan berpihak. Sampai pasang avatar hijau-pink itu, sampai beberapa dari kalian muncul di depan DPR waktu 17+8. Tapi ternyata semua itu cuma modal cari engagement, yang kemudian dimonetisasi dengan mengkhianati ekspektasi audiens kalian: merapat ke rezim.

Kalian sudah kasih bantahan, sampai Tempo merevisi beritanya. Tapi siaran pers istana tak bisa dibendung. Dan tidak ada satupun fakta yang berubah, kalian tetap sudah merapat.

Mau berdalih cover both sides pun tidak akan mengubah kenyataan bahwa pada 10 Maret lalu jauh sebelum Qodari bicara ke publik, kalian sudah duluan ketemu Gibran. Mau diklarifikasi kayak apapun pertemuan ini jadi bukti:
KALIAN SEBENERNYA GA PUNYA MASALAH SAMA REZIM INI.

Dan Qodari melihat celah itu. Menurut saya tujuan Qodari bukan sekadar mau kasih proyek kalian. Tapi mau ngancurin kredibilitas media alternatif yg dianggap pro publik. Dia tau kalian sering pake angle kritis, apalagi pas 17+8. Semua media mainstream sudah dikooptasi rezim, tinggal homeless media. Sekarang tanpa kooptasi, hanya pake sekali siaran pers. hancurlah harapan kami pada kalian. Sekarang coba jelasin, gimana kami masih harus percaya sama kalian?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[darwis fauzi @d_oezy]

@kompascom Ni orang yang mukulin atau dalangny, gak lahir lewat rahim ibu kali yak? Lewatnya pantat babi... bejat bener...

[darwis fauzi @d_oezy]

@yousef_ki1 ...

[Palestine Culture @PalestineCultu1]

Let’s break the algorithm — reply with a dot.

[pambudi Pati #realmifan @pambudiPati]

@kompascom Raja kog mlipir nek pinggir

[Ｋａｎｓｅｕｌｉｒ @Kanseulir]

Dikit² Ngomongnya: Jangan Tinggal Di Indonesia!
Dikit² Ngomongnya: Pergi Dari Indonesia!

Kelen Setuju Ngga, Orang Ini Yang Diusir Dari Indonesia?
Kasih Tanda Retweet, Kalau Kelen Setuju

[Censored Humans @CensoredHumans]

Don't Stay Silent 🍉

[MO @Abu_Salah9]

عاجل ورسمي

الجيش الإيطالي يرسل سفينة حربية تانية لاسناد اسطول الحرية المتجه الى غزة وحمايته من ضربات الاحتلال الغادرة

العدد الحربي الاجمالي الآن سفينتان من إيطاليا و سفينة من اسبانيا

تطور كبير

[darwis fauzi @d_oezy]

@tempodotco Malingnya ikut siskamling..

[darwis fauzi @d_oezy]

@Puthutea Pak pak!!! Sebutkan nama-nama setan di indonesia

[darwis fauzi @d_oezy]

@MurtadhoRoy Mulai dari audit uang yg beredar di PB , sama uang yg beredar di pondok2 aja dulu.. nek wani...

[Kompas.com @kompascom]

Tengku Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Aceh Utara, dikenal sebagai inovator benih padi IF8 yang sukses meningkatkan hasil panen dan meraih penghargaan nasional. Namun, pada 2019, ia justru tersandung masalah hukum karena benih yang dikembangkannya belum memiliki sertifikasi resmi.

Klik untuk baca: https://t.co/MU7F7SJlmC

| #Aceh #Petani

[Bareng Warga - #BebaskanKawanKami @barengwarga]

Karena itu, mari kita kreator, aktivis, warga biasa mulai banyak ngomongin soal fiskal dan dampaknya.

Angkat di konten, obrolan sehari-hari dan di publik. Biar semua warga ngerti bahwa pajak, APBN, dan fiskal itu bukan isu teknis doang, tapi hajat kita bersama!

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Siapa itu “tiran”? Sepenggal orasi budaya @madisnur dalam #senilawantirani

“Tiran adalah mereka yang menginjak-injak konstitusi”

[YayasanLBHIndonesia @YLBHI]

Pada hari Jumat, 28 Agustus 2025, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat yang melakukan protes terhadap kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat adalah bentuk kesewenangan dan pengabaian perlindungan negara kepada warganya. Setidaknya terdapat 600 orang ditangkap dalam aksi, sejumlah masyarakat terluka dan 1 orang meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil akan melalukan konferensi pers untuk menyikapi situasi ini pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.