Vicky

[Vicky @dalamkulkas]

@doREmifasol_22 @jaeyunniz @WhatsApp Hai ka, itu balik sendiri apa gimana kak? Aku baru kena juga

[Vicky @dalamkulkas]

@asgjhjsnab @jaeyunniz @WhatsApp Hai ka, udah balik belum kak? Balik sendiri apa ada step2 yg dilakuin kak? Aku baru kena juga

[Vicky @dalamkulkas]

@tahugejrot_22 @jaeyunniz @WhatsApp Hai ka, udah balik belum kak? Balik sendiri apa ada step2 yg dilakuin kak?

[Vicky @dalamkulkas]

@Nyenyumringan @Uannn_s @WhatsApp Udah balik kak? Bagi tipsnya kak

[Vicky @dalamkulkas]

@budakexcel @Uannn_s @WhatsApp Hai ka, wa nya udah bisa belum kak? Sama ni tiba2 gitu

[Vicky @dalamkulkas]

@bankbsi_id Min tolong cek dm

[Vicky @dalamkulkas]

@bankbsi_id cek dm min

[A7MED @AKAGAMI__VOID]

One piece full recap | ワンピースの完全総括

[Bima Prawira Utama @bimaprawira]

Pertama baca Conan seumuran Conan

Conan lagi seru2nya, seumur Shinichi

Conan ga tamat2, sekarang sudah seumur Kogoro

[I'm Bisly 🏴‍☠️ @imBISLY]

THE ONE PIECE IS REAL
THE ONE PIECE IS REALLL
THE ONE PIECE IS REALLLLLL
THE ONE PIECE IS REALLLLLLLLLL
THE ONE PIECE IS REALLLLLLLLLLLLLLL!!!!

[Marvel Studios @MarvelStudios]

December 18, 2026. #AvengersDoomsday

[dhn 🌧️🌼 @arman_dhani]

1006 orang meninggal. Belum ada yang dipenjara. Belum ada status bencana nasional. Presidennya sibuk jalan ke luar negeri. Kabinetnya nolak bantuan luar. Menterinya sibuk mantau donasi. DPRnya iri ama influencer yang ke lapangan. Uda gila negara ini

[H a n s o l o @arifin34533]

Donasi Menteri: Kedermawanan atau Penyimpangan Tata Kelola Negara?

Penggalangan dana Rp75,85 miliar dalam satu jam oleh Menteri Pertanian mungkin terlihat sebagai aksi kemanusiaan yang spektakuler/heroik. Tetapi ketika donasi publik dihimpun melalui rekening “Kementan Peduli” dan dipimpin langsung seorang pejabat aktif, kita harus berhenti bertepuk tangan dan mulai bertanya: sejak kapan kementerian diberi mandat menggalang dana publik? Undang-Undang 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Permensos 8/2021 dengan jelas mensyaratkan izin resmi, mekanisme pelaporan, serta penyelenggara yang berbadan hukum seperti ormas atau lembaga kemanusiaan. Kementerian bukan salah satunya. Tidak adanya informasi bahwa Kementan mengantongi izin PUB atau menggunakan skema resmi seperti Pooling Fund Bencana membuat aksi ini rawan dianggap berjalan di luar koridor hukum yang dibuat negara sendiri.

Masalahnya tidak berhenti di situ. Transparansi yang seharusnya menjadi fondasi setiap pengelolaan dana publik justru absen: hingga kini daftar donatur dan rinciannya belum dipublikasikan, sehingga publik tidak dapat memverifikasi siapa yang menyumbang dan berapa besarannya. Rekening yang digunakan berada di bawah kementerian, bukan rekening lembaga sosial independen atau yayasan kemanusiaan yang lazim diaudit secara rutin. Ketertutupan ini bukan sekadar “kurang ideal”, tapi menciptakan ruang spekulasi, karena tanpa data, publik mustahil dapat memastikan bahwa penggalangan dana tersebut bebas dari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan. Jika penggalangan dana dilakukan secara sah, transparansi semacam ini seharusnya menjadi kewajiban dasar, bukan aspek yang diabaikan.

Ironinya semakin mencolok jika kita melihat APBN 2025. Pemerintah memangkas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 43%, sekaligus mengurangi alokasi pendidikan dan program strategis non-MBG. Negara sengaja melemahkan garda depan penanggulangan bencana, lalu pejabatnya tampil sebagai penyelamat dengan mengumpulkan donasi swasta. Ini bukan solidaritas; ini akibat dari prioritas fiskal yang keliru. Rakyat dipaksa menanggung dua beban: membayar pajak untuk negara yang lalai membiayai fungsi dasarnya, lalu menyumbang lagi untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh kebijakan itu sendiri.

Karena itu, aksi donasi seorang menteri bukan hanya persoalan etika pribadi, namun ini adalah gejala penyakit sistemik dalam tata kelola negara. Kita tidak sedang melihat negara yang kuat dan responsif, tetapi negara yang makin nyaman melanggar aturan buatannya sendiri ketika merasa terdesak. Bantuan yang sampai ke korban pantas dihargai, tetapi caranya tidak boleh dibiarkan menjadi preseden. Jika pejabat publik bisa menggalang dana puluhan miliar tanpa izin PUB, tanpa audit independen, dan tanpa koridor transparansi, maka batas antara kekuasaan dan uang menjadi kabur. Dan ketika batas itu kabur, negara sedang membuka pintu bagi masalah yang jauh lebih besar daripada banjir yang sedang ditangani.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

#PrayForSumatera

[Vicky @dalamkulkas]

Gak ada tenaga lagi mau emosi

[UN Human Rights @UNHumanRights]

#Indonesia: We are following closely the spate of violence in the context of nationwide protests over parliamentary allowances, austerity measures, and alleged use of unnecessary or disproportionate force by security forces. We stress the importance of dialogue to address the public’s concerns.

The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order, in line with international norms and standards, in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials.

We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law, including with respect to use of force.

It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently.

➡️ https://t.co/kQoQOPwSRu

[TXT DARI JAKARTA @txtdrjkt]

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un

There are seven confirmed deaths so far in the span of three days:

1. Affan Kurniawan
2. Sarina Wati
3. Saiful Akbar
4. Muhammad Akbar Basri (Abay)
5. Rheza Sendy Pratama
6. sumari (Bapak Becak)
7. Rusdamdiansyah

💔💔

[Margianta S. J. D. @margianta]

"Pada tahun 1998, teman seumuran saya dibunuh aparat. Pada tahun 2025, Affan, yang sebaya dengan anak saya, dibunuh aparat.

Dia tidak seberuntung para polisi muda, yang ayahnya, dan mungkin ibunya, punya sawah untuk dijual.

Ada otak di kepala. Bukankah para polisi itu bisa menggunakannya? Jika ada otak, apakah jadi polisi?

Tahukah kalian bahwa semua keputusan politik di negara ini adalah hasil pilihan kalian? Kalian bilang, "Kami rakyat kecil. Kami ini bisa apa?" Kalau kalian tidak berarti bagi mereka, tidak mungkin mereka akan datang mengemis suara kalian.

Anda, Pak Polisi, Ibu Polisi, mau sampai kapan kalian menggunakan kekerasan untuk menghadapi rakyat? Kami ini bukan musuhmu, Pak. Kami ini tangan kosong. Kami ini hanya menyuarakan suara kami.

Kami yang tertindas, kami yang bekerja hari ini, tanpa tahu besok apakah masih ada lapangan pekerjaan untuk kami. Kami yang setiap hari harus berpikir, "Budget apa lagi yang harus kami bayar?" Biaya UKT kuliah anak kami lagi yang akan naik. "Berapa lagi yang harus kami cari?"

Kalian kemana? Kalian membela anggota Dewan yang berjoget dengan pendapatan 100 juta per bulan. Tapi kalian memukuli kami yang di luar sini.

Kalian bisa bersikap manis pada para anggota Dewan, pada para pejabat. Tetapi mengapa kalian beringas terhadap rakyat?

Tolonglah, balikkan badan kalian, berjuanglah bersama kami rakyat. Apakah kami harus mengadu ke Damkar? Apakah kalian tidak malu ketika kalian sedikit demi sedikit kehilangan fungsinya?

Ketika kalian diperolok bahwa kalian hanya bisa merazia. Ketika ada pencurian, masyarakat meminta bantuan Damkar. Ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat larinya ke Damkar. Apakah kalian tidak malu?

Kalian berseragam coklat untuk menegakkan keadilan. Untuk membantu kami yang tidak mengerti hukum!"

Ibu Nana
Warga Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
30 Agustus 2025

[Antifa_Ultras @ultras_antifaa]

🇮🇩 An Indonesian journalist was arrested while covering an anti-government protest. At the time, he was live streaming on social media, and the broadcast was cut off when he was detained.

The Indonesian government is also trying to block many social media applications.