kalian slalu beralasan anies dan ganjar memangnya kalau kepilih bisa apa?
FAKTA : ganjar dan anies bisa ngurus keluarga dgn baik dan benar
FAKTA2 LAIN:
1. Keduanya pernah mimpin kota sbg walkot & gubernur. Anies bahkan pernah jd menteri.
2. Keduanya dr ranah sipil
3. Keduanya ga ada track record pelanggaran HAM or dipecat.
4. Keduanya taat konstitusi
5. Program2nya lebih makes sense & invest ke otak, bukan cm ngenyangin perut.
Istrinya Anies dan Ganjar ibu2 beneran, Bukan ibu2 jadi2an.
Ust. Fatih Karim yg podcast sama Nikita Willy dan Indra : Rasulullah itu jadi suami dulu baru jadi nabi. Kenapa? Karena jadi suami itu laboratorium paling berat bagi laki-laki ya dirumah (tangga)
Isih hurung kapok poooo, wong wongan bayaran. Disini udah fokus masalah nasional, yang situ malah fokus mbelah umat karo entuk bayaran🤑🤑🤑.
Ramasalah sihh nek ameh demo, tapi buat apa nek yang dipermasalahkan mbela kepentingan rakyat/kolektif?
cah ugm postere og AI 🤣🤣
Baru Cincha Laura Kiehl artis yg brani nyenggol kebijakan pemerintah yg morat-marit ky ranjang Teddy.
Dia tegas menyuarakan kesejahteraan & keadilan rakyat yg TIDAK merata sejak kepemimpinan badut gemoy
Artis lainnya masih aman dan tenang berlindung dibalik lagu ok gas.. ok gas...
list ketidaktahuan purbaya:
- anggaran motor listrik MBG
- anggaran buat gaji manajer Kopdes
- anggaran kurban prabowo
bukannya purbaya ini bendahara negara?
harusnya duit semua melalu dia gk sih?
Jokes lawas Idul Adha:
*ngomong ke orang berbadan gemuk
“Ngumpet begoo, ntr dipotong lo..”
Semua orang tau ini becandaan doang. Tapi ternyata ada satu orang yg nganggep ini serius, dia takut dan akhirnya pergi ke Perancis. 😔
BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA
The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.
RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI
Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.
Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.
Yang luar biasa adalah:
hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.
Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.
Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia
Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.
Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.
Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.
Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.
Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:
keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.
REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK
Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.
Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.
Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.
Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.
Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.
Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.
Niat baik saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?
“Bapak pahlawan ekonomi saya pak”😭😭🥺😔
Bayangin ya… S1 di Brown University, S2 di Harvard University pada masanya sepintar apa coba?! Balik ke Indo ngasih kontribusi ke negara dengan bikin 4 juta lapangan pekerjaan buat rakyat, lanjut memperluas kontribusi lagi di Pemerintahan, eh tau-tau DITUNTUT TOTAL 27,5 tahun untuk KASUS GAIB (pidana penjara 18 tahun, denda 1M (subsidair 190 hari), dan pidana tambahan uang. Pengganti (809M) dan 4.8T (subsidair 9 tahun) atas SEDERET DENGAN DAKWAAN 0 BUKTI!! kasus yang sampe sekarang publik aja masih bingung “ini barang buktinya mana?” 😭😭
Kenapa Tuntutan Jaksa di Kasus Nadiem ini Gk Masuk Akal?
Ayo kita bandingkan
Harvey Moeis
• Kerugian negara 300T
• 20 tahun penjara
Pak Nadiem Makarim
• Kerugian negara 2,2 T
• 27 tahun penjara
Asli udah pesimis banget sama negara ini
Guys, Ferry Latuhihin baru ngomong sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling tidak takut konsekuensi dari semua kritik yang beredar soal pemerintahan Prabowo sekarang.
Dan dia mulai dengan satu angka yang langsung bikin gue terdiam.
108 wakil menteri.
Lebih gila dari zaman Soekarno:
Soekarno terkenal dengan kabinet
gemuknya 100 menteri.
Itu sudah dicatat sejarah sebagai salah satu pemborosan birokrasi terbesar Indonesia.
Prabowo melampauinya.
108 wakil menteri saja
belum termasuk menterinya.
Ferry bilang dengan sangat datar: "Birokrasi, Bos. Wakil menteri itu 108 loh.
You can imagine ini kabinet yang lebih gila
dari zaman Soekarno."
Dan ini bukan soal gaya atau
estetika pemerintahan.
Ini soal uang.
Setiap wakil menteri punya gaji, tunjangan, staf, kendaraan dinas, protokol, dan anggaran operasional.
Dikali 108 angkanya tidak kecil.
Dan semua itu dibayar dari pajak rakyat yang sama yang katanya sedang dihemat untuk efisiensi.
Soal Purbaya Ferry akui ada yang menarik,
tapi ada yang lebih penting:
Ferry tidak membabi buta mengkritik Purbaya.
Dia mengakui keberanian Purbaya berani head to head dengan Luhut, berani buka Pandora Box soal mafia-mafia yang selama ini nyaman, berani mengakui ada kebocoran di sistem restitusi pajak.
Tapi Ferry memisahkan dengan sangat tajam antara administrasi dan kebijakan.
Memindahkan Rp200 triliun dari BI ke Himbara?
Itu administrasi.
Bukan fiscal policy.
Dan hasilnya pun menunjukkan itu: undisbursed loan di perbankan sekarang sudah hampir Rp3.000 triliun.
Bank sudah punya likuiditas berlimpah tapi kredit growth tetap jatuh dari double digit ke 7%.
Debitur tidak mau ambil kredit bukan karena tidak ada uang di bank tapi karena economic
outlook-nya tidak meyakinkan.
Bisnis tidak ekspansi di tengah ketidakpastian.
Jadi pertanyaan Ferry sangat sederhana dan sangat keras: kebijakan apa yang Purbaya tawarkan untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun ini?
Solusi Ferry dan ini yang paling provokatif:
Ferry tidak hanya mengkritik. D
ia kasih resep yang sangat berlawanan dengan narasi pemerintah sekarang.
Turunkan pajak.
Semua pajak.
PPN dari 11% ke 10%,
idealnya ke 5%.
Corporate tax diturunkan.
PPh diturunkan.
Biarkan uang itu tetap di tangan rakyat dan swasta bukan masuk ke kas negara yang menurut Ferry makin besar penerimaannya makin ngawur spendingnya.
Logikanya:
semakin besar uang yang dikuasai pemerintah semakin besar ruang untuk misallocation of resources.
Hambalang. BLBI. IKN. IKTP.
Semua terjadi bukan karena kekurangan uang
tapi karena uang yang terlalu banyak di tangan yang salah.
"The more money the government get,
itu makin kacau ekonomi kita."
Dan kalau penerimaan pajak turun spending harus dikecilkan juga.
Tidak ada jalan lain.
Defisit harus dijaga.
Negosiasi dengan kreditur kalau perlu.
Tapi cara membangun negeri ini harus berubah secara radikal dari government-driven menjadi private sector-driven.
Karena yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Bukan pemerintah.
Dan kalau bisnis punya ruang lebih besar untuk bergerak mereka yang akan menggerakkan ekonomi, bukan program pemerintah yang penuh kebocoran.
MBG salah dari awal, salah dalam desain:
Ferry tidak malu-malu:
Terus terang saja saya tidak setuju dengan program-program ultra populis macam MBG dan Koperasi Merah Putih.
Ini sudah salah dari awal."
Bukan karena niatnya buruk.
Tapi karena desainnya tidak masuk akal secara data.
Berdasarkan data statistik hanya 7,1% atau sekitar 20 juta orang yang benar-benar dalam kondisi urgen membutuhkan perbaikan gizi.
Dari 20 juta itu, mungkin 10 juta adalah anak-anak.
Tapi program MBG dirancang untuk menyuapi 83 juta orang dengan anggaran Rp328 triliun.
Pertanyaan Ferry: "
Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang?
Kalau memang mau fokus gizi kenapa tidak targetkan 20 juta yang benar-benar butuh,
di daerah tertinggal, dengan sistem kupon yang jauh lebih efisien?
Paling mahal 5 triliun."
Dan kemudian muncul kabar ada 11 yayasan yang ikut di dalam ekosistem MBG.
Ferry langsung tanya:
Purbaya berani tidak mengcounter ini?
Kalau berani saya cium tangannya."
Kabinet 108 wakil menteri yang lebih gemuk dari Soekarno.
Program gizi yang menyuapi 83 juta orang padahal yang darurat hanya 20 juta. Anggaran Rp328 triliun untuk program yang tidak menyentuh akar masalah.
Dan tidak ada satu kebijakan fiskal yang benar-benar radikal untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun.
Ferry tidak bilang Purbaya jahat. Dia bilang Purbaya belum cukup.
Dan selama kebijakan yang diambil masih bersifat kosmetik terapi kejut administrasi tanpa perombakan struktural yang nyata angka 8% growth yang terus digembar-gemborkan akan tetap menjadi angka yang indah di slide presentasi, bukan kenyataan yang dirasakan di dompet rakyat.