pantes prabowo keras kepala
BEM UI demo cuma ada 5 tuntutan
jubirnya laporan ada 20 tuntutan
dan salah satunya menutup sekolah rakyat, gilaa ini fitnah atau laporan palsu
ALERTA
Foto ini nunjukin kalo anak-anak kecil ikut naik truk demo bersama spanduk dan megaphone.
Di Batam dan beberapa daerah, siswa SD dilibatkan dalam aksi dukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anak usia SD belum paham isu rumit seperti korupsi BGN atau anggaran negara.
Ngelibatin mereka lewat Dinas Pendidikan dan sekolah itu jelas ngelanggar netralitas pendidikan.
Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak berhak dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
Ini kerasa kayak cara paksa bangun narasi dukungan saat MBG dikritik keras.
Anak harus dilindungi, bukan dijadikan alat politik. KPAI perlu segera memeriksa kasus ini. Perlu kami turun tangan lagi buat pelaporanya?
Dalam satu hari, ada dua AIB BESAR terbongkar.
Pertama pengakuan peserta demo dukungan MBG yg menerima uang Rp. 100.000 dan juga beberapa hadiah.
Kedua terbongkarnya para mahasiswa yang menerima sejumlah uang ketika bertemu wapres gibran.
Dan ga ada yang bisa kita lakukan..
Mata Dishub Jaktim ternyata pilih kasih. Tajam banget lihat motor ojol parkir, tapi mendadak rabun kalau ada Alphard parkir di larangan depan BKN.
Kemarin bapak ojol nangis mohon motornya jangan disita buat cari makan anak-istri. Hari ini mobil-mobil raja jalanan dibiarkan ngecap parkir gratis.
Katanya penegak aturan. Aturan buat siapa? Buat yang tidak bisa melawan?
Sungguh dzolim kalian!
Subuh-subuh baca berita dan enggak kaget.
Ada tersangka baru Korupsi MBG, yaitu Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR).
IFSR sebelumnya meluncurkan CCTV berbasis AI untuk pengawasan MBG.
Logo IFSR ini juga ada dalam banner iklan buku soal menu terbaik MBG di Bandara Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu.
Secara kriminologis, White Collar Criminal memang fokus pada pelaku, bukan sekadar perbuatannya. Selama para pelaku yang terlibat di program MBG ini memiliki banyak konflik kepentingan, ya… MBG akan terus menuai kritik dan berisiko tindak pidana korupsi ke depan.
Andre Rosiade. Wakil Ketua Komisi VI DPR. Ketua Panja Revisi UU BUMN. Pengawas aset negara ribuan triliun. Periode kedua.
Rekam jejaknya:
2020. Merancang penggerebekan PSK di Hotel Kyriad Bumiminang, Padang. Kamar diduga dipesan pakai KTP ajudan.
Berdasarkan keterangan Polda Sumbar, perempuan dipesan via MiChat menggunakan akun temannya. NN digerebek dalam kondisi bugil. NN berkata pria di kamarnya bukan ajudannya , "umurnya sekitar 40-an." Pria itu tidak pernah ditangkap. NN yang diproses hukum.
Komnas Perempuan: NN dikorbankan demi pencitraan. Andre bantah. Kasus tutup.
2024. Sebagai Ketua Harian IKM, organisasi di bawah pengaruhnya merazia rumah makan Padang milik non-Minang dan menempel stiker lisensi. Boikot nasional meledak. Andre baru bicara setelah api menyebar: "Siapa pun boleh jualan nasi Padang."
Andre bantah. Kasus tutup.
2025. Mengunggah bahwa pemain Timnas "pura-pura cedera padahal MRI normal , cek ke RS Mitra Keluarga Cibubur."
Publik bertanya: bagaimana dia bisa tahu dan menyebarkan isi hasil MRI seseorang yang dilindungi hukum privasi?
Tidak ada jawaban. Andre bantah. Kasus tutup.
Tiga episode. Lima tahun.
Satu pola yang tidak pernah berubah: bertindak — gaduh — bantah — tutup tanpa akuntabilitas.
Orang ini sekarang sedang merevisi UU BUMN sambil pidato soal transparansi dan penegakan hukum terhadap koruptor.
Kalau urusannya sendiri saja tidak pernah tuntas , siapa yang mengawasi pengawasnya?
Koperasi Desa Merah Putih katanya untuk menghidupkan ekonomi rakyat desa.
Tapi untuk jadi manajernya, kamu harus lolos tes Mental Ideologi yang diawasi TNI, tes kesehatan jiwa ala militer, lalu wajib ikut Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan , satu bulan penuh.
Lebih lama dari pelatihan manajerial koperasinya sendiri.
Rekrutmennya dikelola Kementerian Pertahanan. Seleksinya dipantau Sekjen Kemhan Letjen TNI. Penempatannya dikoordinasi TNI-Polri.
Tidak ada yang bisa menjelaskan apa hubungan antara kemampuan bertahan di barak dan kemampuan mengelola simpan pinjam, pembukuan, dan distribusi pangan koperasi desa.
Di lapangan, hasilnya sudah terlihat.
Dana desa 2026 dipangkas 58,03% , sekitar Rp34,57 triliun ,wajib dialihkan ke KDMP.
Kepala Desa Senggigi, NTB: tersisa Rp360 juta untuk satu tahun penuh.
Kepala Desa Pandes, Klaten: tersisa Rp373 juta.
Untuk seluruh kebutuhan desa mereka.
Sejumlah kepala desa diminta TNI menyediakan lahan. Ada yang diwajibkan bangun ruko 25 pintu seragam , padahal fasilitas lama masih ada dan masih layak.
"Pemborosan anggaran," kata kepala desanya sendiri. Di Pasuruan, 80 titik KDMP terganjal masalah lahan.
Dan setelah semua itu , manajer yang sudah ditempa militer, dana desa yang sudah dipangkas, lahan yang sudah diserahkan ,koperasinya belum tentu bisa beroperasi.
Bank tidak kasih kredit sebelum unit usaha berjalan. Unit usaha tidak bisa jalan sebelum ada modal.
Modal tidak cair sebelum semua syarat terpenuhi.
Lingkaran ini bukan masalah teknis.
Ini cacat desain yang sudah bisa diprediksi sejak hari pertama.
Uang rakyat desa diambil.
Lahan rakyat desa diminta.
Pemuda desa ditempa di barak.
Untuk mengelola koperasi yang tidak bisa beroperasi karena tidak ada modal yang cair.
Ini bukan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ini mobilisasi rakyat untuk program yang belum siap ,dengan anggaran yang sudah terlanjur pergi.
Kalau ini yang disebut "ekonomi kerakyatan" , kerakyatan siapa yang dimaksud?
cara berpikir pemerintah prabowo
Logika yang salah : Kasih anggaran untuk bangun sekolah yg ga layak ❌
Logika yang benar : Kasih makan anak sekolah biar mereka ada tenaga nyebrang sungai kesekolah ✅
orang kota mana paham beginian
orang kota mana pernah kelaparan
orang kota gk pernah nyebrang sungai
ucap juru bicara gerinda + pejabat prabowo
Kronologinya perlu diluruskan dulu
Diskusi di UGM malam itu berjalan dengan tensi yang sudah ada , tapi eskalasi memuncak tepat saat Budiman di atas panggung bilang kritik terhadap pejabat sebaiknya jangan lewat media sosial.
Pejabat negara, dari atas panggung, memberi tahu mahasiswanya cara yang "benar" untuk mengkritik.
Dan soal "bikin acara tandingan, tulis paper, debat terbuka" , Tiyo Ardianto sudah melakukan itu.
Hasilnya: dilaporkan ke polisi.
Mobilnya ditemukan ada alat diduga pelacak.
Paper dan debat terbuka bekerja di negara yang menjamin ruangnya.
Di negara yang kita bicarakan, Komnas HAM menemukan 38.023 orang keracunan dari program yang tidak boleh dikritik.
Chaos bukan dimulai dari mahasiswa yang berteriak.
Chaos dimulai dari negara yang menutup semua pintu lain lebih dulu.
Iri banget sebenarnya liat para guru berani gugat anggaran MBG sampai ke MK gara2 dicaplok porsi anggarannya.
Padahal di kesehatan, dampak peralihan anggarannya sangat terasa efek dominonya juga:
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas berkurang
- Kepesertaan BPJS banyak nonaktif
- Jaspel Nakes menurun
- PMT mulai ditiadakan
- Insentif kader posyandu berkurang
- Stok vaksin imunisasi menipis
- Subsidi Barang Medis Habis Pakai (BMHP) anjlok
- Kegiatan peningkatan kompetensi bagi Nakes nyaris tidak ada lagi
- TPP Nakes di Puskesmas dihilangkan
Hafidz Haernanda
Semalam saya senang berkesempatan berdiskusi dengan teman-teman legislatif. Namun, semakin lama diskusi berjalan, kami justru merasa sedang berhadapan bukan dengan wakil rakyat, melainkan dengan juru bicara pemerintah. Padahal, yang seharusnya berdiri di depan rakyat untuk menjawab seluruh kritik ini adalah Prabowo-Gibran beserta jajaran eksekutifnya. DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan menjadi pagar pembela kekuasaan.
Tapi Pak, kantor militer juga bukan tempat untuk:
- Masak buat MBG buat dapur SPPG
- Merencanakan penyiraman air keras ke aktivis
- Menanam singkong dan jagung
- Ngelatih manajer minimarket KDMP
Akhirnya gw diberhentiin polisi seberang Central Park depan Mandiri Livin tepat di depan jembatan yg ke arah Kebon Jeruk. Emang udah lama gw pengen diberhentiin disini.
Polisi bilang jalur tengah untuk lurus, bukan untuk naik jembatan. Gw bilang rambunya tengah untuk naik, kanan khusus untuk bus.
Tapi argumen gw kagak ditanggapin, malah dimintain surat-surat, gw kasih.
Lalu keluarlah pertanyaan sakti yg gw tunggu-tunggu.
👮🏻♂️: “Ini mau ditilang apa dibantu?”
😎: “Dibantu gimana pak? Saya yakin rambunya.”
👮🏻♂️: “Ya ini 500 ribu aja kalau mau saya bantu.”
😎: “Kalo bapak bantu saya, 500 ribu, pak??”
👮🏻♂️: “Iya kalo sidang 1 juta.”
Pfft. Gw tiap hari lewat sana, plus emang udah gw incar supaya diberhentikan, cuman emang sejak MBG, jarang banget ada polisi ngejebak orang disitu.
😎: “Gini aja pak, saya ada dashcam, kita cek sama-sama rambu itu di rekaman saya.”
Dia ngelihat dashcam gw,
👮🏻♂️: “Ooo, yaudah bapak silahkan jalan.”
Dia pun langsung jalan ke temannya.
😎: “Nggak, tunggu dulu pak, bapak namanya siapa? Pangkatnya apa? Satuan mana?”
Pas gw turun dari mobil sambil ngarahin HP ke dia, dia langsung kasih kode ke temannya.
Mereka berdua naik motor. Terus pergi.
Sayangnya, gw lupa nyalain kamera HP.