CATAT! RUU Perampasan Aset berlaku buat kita semua bukan hanya koruptor!
1. Gak bayar pajak = aset dirampas
2. Sebar konten pornografi = aset dirampas
3. Beli motor/mobil bekas tanpa BKPB = aset dirampas
4. Jastip tanpa lapor bea cukai = aset dirampas
5. Jual skincare tanpa izin = aset dirampas
6. Karyawan gelapin uang kantor = aset dirampas
7. Ngetap dan jual BBM subsidi = aset dirampas
8. Pelihara binatang dilindungi = aset dirampas
Asal kena ancaman >= 4 tahun harta lo bakal dirampas!
GONGGGG BGTTT for the first time in my life gue ngeliat presiden yg ngejadiin bencana yg dialami warga nya sebagai uji coba untuk ngelihat bawahannya kerja atau ga
sekali lagi, dia ngomong “sengaja” yg artinya he know the fact that warga di NTT beneran butuh bantuan, he know the fact that banyak org yg ngamuk karena leletnya bantuan yg datang. bahkan dia ga ngomong kata “maaf” sama sekali
kalo masih ada yg ngomong, “kok serba disalahkan?” iya jelas salah. gempa itu termasuk bencana yg sangat rentang memakan korban jiwa.. n dia sengaja ga datang buat ngasih kesempatan ke pejabat NTT buat mengatasi bencana nya 😅 cacat logika wkwkkw
mau make alasan apapun, harusnya dia datang di hari setelah kejadian lebih masuk di akal gue…
Nir empati bener nih.
Korban gempa mestinya ditanya, “Apa yang paling kalian butuhkan?” Bukan, “MBG mau dilanjutkan atau tidak?” Mereka sedang kehilangan rumah dan menghadapi bencana, bukan sedang mengikuti referendum tentang program unggulan Presiden.
Menurut saya, yang problematis bukan warga Nagekeo meminta MBG diteruskan atau tidak, tp jg Bupatinya yg provoking. Sangat masuk akal jika warga yang sedang kesulitan akibat gempa merasa makanan gratis membantu. Entah juga siapa yg makan. Yang janggal adalah Presiden membawa pertanyaan tentang kelanjutan program unggulan politiknya ke hadapan korban bencana, lalu menjadikan jawaban spontan mereka sebagai semacam legitimasi publik atas program tersebut. Busyet...
Loading alatnya lama beneeer. Dengan ribuan porsi mbg kalo dicek satu2, begitu porsi terakhir dicek, porsi pertama yang diperiksa sebelumnya dah basi duluan. 😫😫
Vokalis Grub band Voice Of Baceprot manfaatkan pengaruh internasionalnya ntuk suarakan penderitaan warga Garut Selatan terkait jln Banjarwangi-Singajaya yg rusak parah
Menurut marsya warga yg tertib bayar pajak mustinya dapat fasilitas yg layak
Kumaha ieu Kang @DediMulyadi71?
Semakin banyak dia ngomong, kita semakin mengerti bahwa dia tidak mengerti apapun. Bahkan untuk membuat solusi sederhana pun dia tak bisa. We are so doomed.
anyway soal bicara di depan cermin...
flashback tahun 2023 ketika Najwa Shihab buat acara dialog publik dgn 3 bacapres waktu itu di UGM
ada sesi bacapres refleksi & bicara depan cermin
dari 3 bacapres, cuman Prabs yg menolak ngomong di depan cermin
Kesaksian mengejutkan para ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) membuka tabir borok dan kepalsuan retorika program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim pemerintah bahwa penarikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) demi membiayai program sentralistik ini dapat menggerakkan ekonomi nasional terbukti hancur berantakan di depan sains dan fakta ekonomi riil.
Pertama, perihal multiplier effect. Direktur CELIOS Bima Yudistira menegaskan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi akibat MBG sifatnya sangat semudank temporer. Angka tersebut hanya terdongkrak oleh proyek konstruksi fisik pembangunan dapur SPPG. Celakanya, pembangunan 27.000 titik dapur ini sangat Jawa-sentris (11.000 titik menumpuk di Jawa Barat, sementara di Papua Tengah dan Sulbar bisa dihitung jari).
Pasokan bahan bangunannya pun tidak dibeli dari toko bangunan lokal sekitar, melainkan dikuasai rantai pasok pusat. Artinya? Tak ada pemberdayaan ekonomi daerah, yang ada justru perampasan ruang fiskal Pemda.
Kedua, tingkat kebocoran dan pemborosan (food waste) yang sangat mengerikan. Selain korupsi di level pengadaan barang/jasa yang sudah menyeret pimpinan BGN, tingkat makanan sisa yang terbuang sia-sia akibat ketiadaan kontrol kualitas mencapai Rp1,2 TRILIUN! Fakta pahit ini memicu kesimpulan menohok di sidang MK: program MBG sejatinya lebih tepat disebut sebagai subsidi bagi pakan ternak ketimbang perbaikan gizi anak sekolah.
Ketiga, mitos sentralisasi anggaran. Alasan pemerintah menarik dana TKD dari daerah dengan dalih "mencegah korupsi di tingkat Pemda" terbukti menjadi blunder terbesar. Menarik anggaran triliunan ke pusat bukannya menghilangkan korupsi, melainkan hanya mendesentralisasikan dan membesarkan skala korupsinya secara masif (mega-corruptions). Ketika triliunan uang pajak rakyat dibakar demi proyek ugal-ugalan yang menyisakan makanan sisa untuk pakan ternak dan skandal hukum pejabat, maka kebijakan ini adalah bencana fiskal nyata! Hentikan sekarang juga.
Video : tribun
Dulu, pernah ada ibu yang hamil tua di Karimunjawa. Ada puskesmas di sana, tapi tak memadai, jadi dirujuk ke Jepara.
Karimunjawa ke Jepara harus naik kapal, sekital 90 mil.
Susah payah mencari kapal, akhirnya persalinan di tengah laut. Anaknya meninggal.
Tapi presiden kita lebih memprioritaskan:
- MBG
- KDMP
- URI
- Sekolah Rakyat
Beliau berbicara dengan hati, dengarkan ucapan beliau sampai bergetar.
Pada podcast ini, pada menit 15 beliau hampir menangis.
Media Wahyudi Askar (CELIOS)
Sebenci itukah Presiden dengan Pendidikan kita? Sampe tata kelola Pendidikan di obrak abrik
Kemenperin, Kemenpar, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenhan, Kementerian ATR. Mereka punya kampus yang tujuannya untuk membina calon pegawai di kementerian mereka.
Dan anggaran yang diserobot? Anggaran pendidikan 20%. Makannya jangan heran banyak sekolah publik dari tingkat SD-SMA ancur.
Karena untuk membiayai biaya hidup, asrama, sampai uang saku, para calon pegawai ini.
Ini mah pemeriksaan pajak di bawah todongan senpi.
It's so fucking bad for business, @prabowo.
Kebijakan yang tak ada bijak-bijaknya ini cuma menambah ketidakpastian dalam berusaha. Pengusaha dan investor pasti melihat ini sebagai sebuah tindakan yang pasti merugikan mereka.
Kalau sudah pasti rugi, mereka tentu tidak akan mau berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Akibatnya apa? Banyak usaha yang tutup, semakin banyak pengangguran.
Emang TNI Polri ngerti soal pajak? Menghitung pajak mereka sendiri saja belum tentu bisa. Apa guna mereka di dunia perpajakan selain mengintimidasi?
Ini kebijakan hasil wangsit lagi ya, Wo?
Bukan. Anda diserang bukan karena itu. Anda dikritik karena:
1. Tata kelolanya ngawur, rawan korupsi.
2. SPPG dimiliki oleh para pihak yg rawan konflik kepentingan seperti aparat, parpol dll.
3. Anda ga fokus ke yg benar2 membutuhkan. Minimal lakukan kajian akademis dulu sebelum eksekusi.
4. Anda memilih kepala BGN yg tdk kompeten, bahkan tidak punya latar belakang ahli gizi. Udah gitu korup pulak.
5. Makanannya ga berkualitas, bahkan banyak yg keracunan.
6. Masih banyak alasan lain, tapi yang jelas bukan karena anda mau ngasih makan anak indonesia. Jadi gausah dipelintir.