Del

cool and inspirational

[Del @dellex_x]

everybody would lick the ground i step on

[Del @dellex_x]

Spent too much on salt bread and mont blanc 😞

[Del @dellex_x]

Kok seseru ini gua gak pernah nonton langsung ya 🥲

[DARK JOKES 🔞 @komedigelaap]

Lebih berguna dari pada Pulici

[Guhway @Akihito69san]

@LambeSahamjja jadi inget kata bang Pandji

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Kabarnya PLN merugi karena pak ustadz terus menyala tanpa token

[🥀 @boxxtoc]

Tersangka baru Koruptor MBG, beliau juga POLISI AKTIF

Inikah POLRI yang dibanggakan sama Presiden Prabowo

Korupsi di depan mata gini, 19juta lapangan kerja untuk koruptor🤮🤮

NEGARA SAKITTT

[Del @dellex_x]

Umur segini udah gak bisa flirting dah, stiker WA gue semuanya misuh misuh kerjaan dan pemerintah 😞

[Bambang @sibambaang]

Lokasi kabarnya di Banjar.
Kira-kira siapa yang pasang?

Kalau dari warga, harus ada stempel ijin.
Kalau ilegal pasti dicopot satpol pp. Kecuali ini dari pemkotnya langsung.

Apakah sudah ada intruksi dari pusat?

Jangan kaget jika gerakan sedikit apa pun yang memicu adanya reformasi dan sejenisnya akan dijatuhi pasal makar yang sangat berat hukumannya.

Tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur setidaknya tiga jenis makar, yakni makar terhadap Presiden, makar terhadap NKRI, dan makar terhadap pemerintah yang sah.

Namun, ada kejanggalan dalam penyusunan klausul makar terhadap pemerintah yang sah, ia memiliki potensi untuk bertentangan dengan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pengaturan mengenai pidana makar terhadap pemerintah yang sah terdapat dalam Pasal 224 RKUHP yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan dan/atau mengambil alih pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Narasi pasal ini cukup berbeda dengan muatan materi pasal-pasal lain yang mengatur pidana makar, di mana melibatkan adanya unsur pembunuhan, memisahkan diri dari NKRI (disintegrasi), ataupun melakukan pemberontakan dengan senjata.

Jika dicermati, muatan Pasal 224 RKUHP ini mensyaratkan adanya upaya penggulingan dan/atau pengambilalihan sebagai unsur pidana yang harus dipenuhi.

Padahal, upaya penggulingan dan/atau pengambilalihan terhadap pemerintah yang sah pada pokoknya dapat dilakukan secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Secara tegas Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau tidak mampu lagi menjadi seorang Presiden.

Referensi: web FH UI
Img.thread.regitazlaza

[Uni liswara @Uniliswara0]

Loh jatuh sendiri ternyata 😭🤣

[Del @dellex_x]

In 2022 I was rich rich karena pegang Argentina till the end (walau kadang bakar duit untuk Jerman)

[Del @dellex_x]

Sekali lagi ngechat gua member ke FTL ye

[Del @dellex_x]

Admin fithub bawel deh ah dikata nunggu gajian

[Jewelry Bonney @0xRevengeArc]

kalian slalu beralasan anies dan ganjar memangnya kalau kepilih bisa apa?

FAKTA : ganjar dan anies bisa ngurus keluarga dgn baik dan benar

FAKTA2 LAIN:
1. Keduanya pernah mimpin kota sbg walkot & gubernur. Anies bahkan pernah jd menteri.
2. Keduanya dr ranah sipil
3. Keduanya ga ada track record pelanggaran HAM or dipecat.
4. Keduanya taat konstitusi
5. Program2nya lebih makes sense & invest ke otak, bukan cm ngenyangin perut.

Istrinya Anies dan Ganjar ibu2 beneran, Bukan ibu2 jadi2an.

Ust. Fatih Karim yg podcast sama Nikita Willy dan Indra : Rasulullah itu jadi suami dulu baru jadi nabi. Kenapa? Karena jadi suami itu laboratorium paling berat bagi laki-laki ya dirumah (tangga)

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Draft:

Selama aksi demo hampir tidak ada TV nasional yang meliput.
Tapi menjelang malam, ada massa yang tidak jelas tiba-tiba muncul dan mulai berbuat anarkis, TV mendadak breaking news, disiarkan secara live, dengan narasi seolah-olah inti dari demonstrasi adalah kerusuhan.

[BBC News (World) @BBCWorld]

Indonesian students protest in against state spending, fuel price hike https://t.co/p5V2GsbPJq

[☽ 𐌌𐌉𐌊𐌀 ☾ @m2ridical]

demo tuh yah emang harus distruptif, bikin macet, ngeganggu kegiatan sehari-hari, karena tujuan demo ya biar di denger pejabat dan bikin mereka TERGANGGU untuk merubah kebijakan, kalau ada "area khusus demo" ngapain coba? teriak2 dilapangan ga didenger?

[herwin @bangherwin]

Makin menangis darah nih para investor SPPG yang nekat talangin duit buat dapur MBG 🤣🤌

Dudung KSP bilang: "Oh belum tentu dananya diganti"

Perjuangan kita menghentikan kebodohan rezim ini rasanya makin mendekati keberhasilan.

Janji manis program andalan, realitanya malah bikin anak-anak pada trauma keracunan.

Proyek MBG macet, anak-anak tentram, investor SPPG tantrum.
🤣🤌

[wingstop churchill @kesetrump]

Lu bayangin segede apa ego lu sampe salah satu tuntutan demo tuh biar lu MAU ngaku kl lu salah

[Kompas.com @kompascom]

Mobil berpelat TNI diajak bunyikan klakson untuk dukung demo

~RS

[Prabowo Subianto @prabowo]

17. Kalau mereka tidak mau turun, saya akan menjadi orang yang memimpin demo agar mereka turun dan diadili.

[Sabs @ngeluhmuluuu]

You know how brilliant their idea to choose Bundaran HI sebagai tempat "aksi" mereka adalah? It’s because they know Bundaran HI adalah pusat titik keramaian Jakarta.

Choosing Bundaran HI means maximum exposure. Akses ke semua lapisan masyarakat itu potensial banget buat attract publik. From the corporate slaves stepping out of their Sudirman offices, people commuting, to the general public—everyone is literally there. It is the ultimate hub to get eyes on your movement.

Plus di Bundaran HI, segala jenis transportasi umum ada. It’s the literal heart of Jakarta's transit. So obviously, the traffic will be disrupted. But honestly? In modern activism, that disruption is a feature, not a bug. When the traffic gets a bit chaotic, people are forced to look. It creates that instant "Wait, what’s happening over there?" effect.

As someone who used to organize actions and protests too, let’s be real for a second: pemilihan Bundaran HI ini bukan lagi buat "protes" langsung ke pihak yang diprotes.

Why? Karena ya udah pasti gak bakal didengar. Pointing fingers directly at the institutions just ends up making you tired, drained, and honestly, males banget. It’s a dead end.

Makanya mereka pilih Bundaran HI. It’s no longer about yelling at a brick wall; it’s about controling the narrative and winning the public's attention. If the authorities won't listen, you make the entire city talk about it instead. And there’s no better stage for that than Bundaran HI.