Menparekraf akui PIK 2 masuk sebagai Proyek Strategis Nasional 2024
“Kawasan PIK 2 mempu menjadi destinasi yang menarik untuk berwisata serta mampu membuka lapangan kerja baru serta mendorong geliat ekonomi”
Provokator si nuril ini baca UU pemilu. tindak pidana berkaitan dengan pemilu aturannya engga bisa langsung main lapor polisi kek pidana biasa, tapi bolanya di Bawaslu kecuali bawalu rekomendasi kasusnya untuk diteruskan kepolisi. masalahnya bawaslu sendiri bilang ini tak terbukti, sdh bener polisi hentikan. kalo pun ada pencatutan sifatnya hanya adminitrasi dibersihkan nama yg dicatut & pengurangan dukungan oleh KPU.
Baca ini lu @realfedinuril kalo polisi tangani kasusnya ya keliru, karena @bawaslu_RI sendiri bilang tdk terbukti. masa mau trus diusut. mending tuit lu dihapus, main film aja jgn ngomong hukum.
Semua putera terbaik bangsa 'produk' institusi TNI & Polri, ditangan buzzer kayak akun ini pilkada yang harusnya adu gagasan & program jadi ajang adu domba & sebar kebencian, banyak cara lain membela paslonnya, jangan terprovokasi dengan istilah rambo vs sambo.
Apresiasi atas upaya keras dari aparat kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan jalanan. @DivHumas_Polri
https://t.co/7LriL3DEsy - Markas geng motor yang berada di lantai 3 ruko di kawasan Medan Tembung digerebek polisi.
Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 4 remaja berstatus pelajar, dan menyita sejumlah senjata tajam.
Empat remaja anggota geng motor ini pun kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
Apa yang sedang terjadi di Poco Leok, para penolak justeru kabarnya gak punya hak, mereka bukan pemilik lahan tapi terus ngotot menolak pembangunan proyek Geothermal, disetiap konflik Kehadiran TNI Polri penting untuk mengamankan masyarakat agar tak ada bentrok dua kubu, justeru bakal ada konflik besar malah kalo aparat tdk hadir. https://t.co/jS9i58Y2uC
Dia-dia lagi. Periksa juga itu semua peserta yang hadir, Makar yang dilakukan dengan penistaan agama @@ListyoSigitP@DivHumas_Polri@ahriesonta@CCICPolri
*Nurdiati Akma, Ustadzah Serukan Bunuh Jokowi dengan Mengutip Ayat Alquran*
Ini dia dua ayat Alquran yang dipakai Nurdiati Akma untuk membenarkan "Pembunuhan" kepada Presiden Jokowi.
https://t.co/U7dPQ01aNH
Tilang aja ambil motor bodongnya.
oknum itu ada dimana2, Kasian kadang sama anggota polri yang baik-baik, akibat perilaku satu-dua orang atau ada ulah anggota keluarganya seolah seluruh instansi yg bertanggungjawab, padahal udh jelas salah dia pake jual nama segala. Padahal Kapolri ingatkan berkali-kali keluarga besar Polri untuk disiplin dan taat aturan.https://t.co/3BPFXWJGYu
Ibarat orang hamil, bikin diam2 pas mau beranak teriak2. mulai ribut karena engga sesuai janji aja, kalo lulus pasti beda cerita. kok bisa masih ada yg percaya, padahal berita ada bayar rekruitmen polisi itu berkali kali dibilang bohong, hati-hati tukang tipu berkeliaran, bahkan sdh ada oknum yang dipecat. suruh belajar kali ada anggota keluarga mau jadi polisi, jgn pengen instan, tergiur, engga semua diukur pake duit.
Bayangkan sdh ditonton dan like banyak orang videonya ternyata hoax, anehnya pemilik akun ini tetap tdk mau menghapus. saya engga tau motivasinya apa video lama diramein lagi mesti pelaku penyebaran video sdh klarifikasi dan minta maaf. lain kali tangkap aja model begini atas tuduhan penyebaran berita bohong @@DivHumas_Polri
https://t.co/7p27CaA5h0
ASN dan Polri wajib menjaga netralitas selama pilkada, bila ada oknum kedapatan tdk netral, semua pelanggaran yang terjadi & berwenang menangani adalah @bawaslu_RI bukan langsung lapor polisi & ngotot sampe minta dipenjarain kaya maunya @realfedinuril tdk boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.
Pilkada Jakarta dulu ribut karena beda agamanya, pilkada jateng ribut lagi karena beda profesinya.
- Pak Lutfi itu punya adek TNI AD lulusan Akmil
- adik Kandung Pak Andika juga Polri lulusan AKPOL
Hati-hati jangan sampe menyebarkan kebencian dan isu SARA.
segitunya cari duit engga ada hastagh lain selain #asalbukanpolisi disangkutpautkan sama pilkada jateng 2024, lahkan yang bertanding untuk memperebutkan kursi gubernur kan memang sdh bukan polisi tapi sdh warga sipil, beliau AL sdh mundur dr polri saat resmi maju pilkada, padahal tercantum di Ps. 200 UU No.7/2017 tentang pemilu pasal itu menyebutkan kepolisian negara RI tidak boleh menggunakan haknya untuk memilih. Hati-hati bisa kena isu SARA cuma demi proyek 5tahunan.
#Polrimengayomi
#BersamaPolriPilkadaDamai
https://t.co/trzQZxewh3
Kadang serba salah emang, kalo sdh kejadian ujung-ujungnya nyalahin polri, katanya engga ada penegakkan hukumlah, engga ditindaklah, Tapi giliran ditindak eh diviralin dengan narasi menilang itu harus ada surat tugasnya. Jadi beda menurut hukum antara razia sama kena tilang tangkap tangan nih ada video untuk saling edukasi, kedepan mawas diri kalo ditilang, ini untuk kebaikan kita semua.
Terimakasih Polri, ini tdk hanya penegakkan hukum tapi demi kebhinekaan kita @ListyoSigitP@DivHumas_Polri@gp_ansornu
Polres Parepare Tetapkan Fahri Nusantara Tersangka Kasus Intoleransi https://t.co/8IhFo6dnUE
Tugas polisi itu kan hanya menjalankan tugas, dalam rangka mengamankan, bukan tanpa resiko, sama seperti kita aparat punya anak & istri. justeru aneh yg demo ini siapa ? sebab pemilik lahan tak ada masalah, sebagian brsar pemilik lahan sadar tujuannya bagus menjawab kebutuhan energi listrik sedaratan pulau flores. kecuali mereka di provokasi sama LSM yg dibiayai asing, ujung2nya masy dibenturkan dengan aparat, modusnya selalu begitu engga punya solusinhanya rewel 'kekerasan aparat'. 🥲
https://t.co/KMNcb1O7JI
Banyak baca UU jangan script mulu kalo mau posting soal aturan hukum seputar pilkada. pencatutan itu masuk verifikasi faktual kalo ada yg keberatan ktp dicatut sesuai laporan tinggal dikurangi, pengurangan inilah namanya adminitrasi bukan pidana. meski dikurangi Paslon DP dianggap memenuhi syarat makanya lolos diterima KPU. masalahnya anda serang polisi dan jaksa tuduh stop kasus padahal ini tanggung jawab bawaslu dan hasut publik sebut pilkada ini akal-akalan. saran saya hapus aja tuitnya.
baca ...
"Jadi total tanggapan masyarakat yang kami tindak lanjuti hari ini 650 data yang 247 datanya berstatus TMS [tidak memenuhi syarat] sehingga tidak perlu kami lakukan koreksi. 403 data berstatus MS [memenuhi syarat] sehingga akan dilakukan pengurangan dari total data yang sudah kami tetapkan sebelumnya 677.468 kami kurangi 403 dukungan sehingga total di berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual pasca tindak lanjut saran perbaikan bawaslu menjadi 677.065 dukungan," kata Dody usai rapat pleno, Senin (19/8).
https://t.co/Bhj7tc4lI9