Ade Setiawan

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Siang rekan Taxmin, ini coretax setelah perbaikan kemarin 3 hari hasilnya sangat buruk sekali ya, lemot banget di akses nya.... hadeuh

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Transaksinya Persewaan tanah dan atau bangunan, saya mengakui omset di desember 2025 dan lawannya motong di februari 2026 sehingga bukti potongnya ngga masuk di tahun 2025 dan jumlah penghasilan final ya jadi beda antara di laporan keuangan dengan coretax

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Transaksinya Persewaan tanah dan atau bangunan, saya mengakui omset di desember 2025 dan lawannya motong di februari 2026 sehingga bukti potongnya ngga masuk di tahun 2025 dan jumlah penghasilan final ya jadi beda antara di laporan keuangan dengan coretax

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Siang rekan Taxmin, di SPT Badan Coretax Jumlah Penghasilan yang dikenakan PPh yang final, dan yang muncul disitu hanya sebatas yang sudah diterbitkan Bukti Potong oleh lawan transaksinya.
Lalu bagaimana dengan Penghasilan Final kami yang PPh pasal 4 ayat (2)...
1/2

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak bukannya lawan transaksi saya juga tidak salah ya, mereka membuat Bukti Potong saat mereka melakukan Pembayaran, kalau mereka bayarnya di Februari 2026 mereka ngga salah juga dong membuat Bukti Potong & setor PPh nya di masa Februari 2026 walaupun itu Faktur Pajak Desember 2025.

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Nah, berarti sama ya dengan yg sebelumnya, namun STP yg produk Coretax sekarang hitungannya berbeda, ngga cuma 1 KPP saja ya, saya dpt STP dari KPP Madya Jakarta Utara, STP dari KPP Pratama Cimanggis juga sama, hitungannya beda, yang kasus saya itu mereka hitungnya telat 9 Bulan

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Pagi Min, saya mau tes dan mau mastiin saja, Misalnya PPh Pasal 21 Masa April 2025 pembetulan jadi kurang bayar, lalu dibayar lah kurang bayarnya itu di tanggal 14 Januari 2026.
Saya mau tanya berapa bulan atas keterlambatan Pembayaran kekurangan Pajak tersebut.?

[Ade Setiawan @destananda]

PPh Finalnya itu di lakukan pemotongan di Masa Pajak Tahun 2026, sehingga Laporan Keuangan kita dengan Penghasilan Final yang ada di coretax menjadi selisih.
Dilaporan keuangan kami Penghasilan Final atas sewanya jadi lebih besar dibandingkan dg coretax
Bagaimana Solusinya.?
2/2

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Atau ini deh PPh 21 Masa April 2025
Byr 15 Mei 25 ( tidak telat )
Byr 16 Mei 25 = ..... bulan
Byr 14 Juni 25 = ..... bulan
Byr 16 juni 25 = ..... bulan

Jaman Jatem Byr tgl 10 neh
byr 10 Mei 25 ( tidak telat )
byr 11 Mei sd 10 Juni 25 Telat 1 bln
byr 11 Juni 25 itu telat 2 bln.

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Selamat siang rekan Taxmin, saya mau tanya kalau WNA mendirikan Perusahaan di Indonesia dan dia menjadi Direkturnya, apakah WNA ini harus mempunyai NPWP supaya bisa mempunyai Akses Coretax dan menjadi PIC untuk PT yang dia dirikan tersebut..?

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Selamat pagi rekan Taxmin, mau tanya gimana caranya untuk membatalkan permohonan di kasus saya yang belum di submit...

[Ade Setiawan @destananda]

@pesti_weliya @kring_pajak klau pengalaman saya sih kalau muncul warning itu harus masukin dulu Nomor Keputusan Pengesahan Perubahan, tanggal pengesahannya nomor akta pendiriannya dan tanggal pendiriannya yang terbaru.

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Min, gimana caranya nambah pemegang saham yang merupakan Badan Usaha Dalam Negeri, sudah di update dengan data terbaru dari DG AHU tetap aja pemegang sahamnya masih muncul orang pribadi yang lama... ?

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Berarti di coretax tidak perlu Input Daftar Aktivanya ya.? dan daftar aktivanya hanya ada di Lampiran Laporan Keuangan yang kita upload.?
benar seperti itu ya.?

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Selamat pagi rekan Taxmin, Di SPT Badan Induk Bagian H Poin 21.e. yang biaya penyusutan karena saya sudah tidak ada penyusutan jadi saya pilih tidak, jadi L9 nya tidak muncul dan artinya kita ngga usah input daftar aset / aktiva kita ya.?

1/2

[Ade Setiawan @destananda]

Lalu terbit lah STP untuk masa Desember 2025, dan disitu ada sanksi telat Lapor & Bunga telat bayar
untuk telat bayar oke saya faham tapi kok ada telat lapor emang peraturan baru begitu ya?
karena ada pembetulan dianggapnya jadi telat gitu.?
atau coretaxnya yang ngga bener.?
2/2

[Ade Setiawan @destananda]

Kalau saya jawab iya L9 nya muncul dan saya input Aktivanya, tapi ketika saya submit SPT nya muncul warning
berarti yang benar adalah jawab tidak ya di pertanyaan Bagian H Poin 21.e. nya dan kita tidak perlu input daftar aktivanya.?
Benar begitu.?

2/2

[Ade Setiawan @destananda]

Kalau saya jawab iya L9 nya muncul dan saya input Aktivanya, tapi ketika saya submit SPT nya muncul warning
berarti yang benar adalah jawab tidak ya di pertanyaan Bagian H Poin 21.e. nya dan kita tidak perlu input daftar aktivanya.?
Benar begitu.?

2/2

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak trus angka NPWP nya jadi 00 gt
apakah cara saya ini salah.?
jadi ada isian seperti gambar dibawah, namanya aja harus di ketik, seharusnya pas dimasukin NPWP nya semua datanya muncul dong sama seperti kalau pemegang sahamnya itu perorangan
gimana solusinya.?

[Ade Setiawan @destananda]

@kring_pajak Saya sudah coba input di Pihak terkait, saya pilih related Person jenis orang terkaitnya saya isi Pemegang Saham lalu Sub jenis Orang terkait saya pilih Badan Hukum lalu suruh masukin NIK/NPWP, ketika saya masukin NPWP 16 PT nya tapi datanya ngga muncul