"Sebagai anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja saya perlu meluruskan dan melakukan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut. Bahwa tidak benar pembahasan RUU ini tidak transparan, juga tidak dilakukan di ruang gelap," kata Nurul menjelaskann#OmnibusLawTransparan
daaann Menurut Menaker, #OmnibusLawTransparan kebutuhan akan RUU Cipta Kerja semakin terasa ketika dihadapkan pada pandemi Covid-19, yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan tapi juga ekonomi.
"RUU Cipta Kerja diyakini akan mampu mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang lebih luas, mampu menjaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja, serta mampu mendukung kelangsungan usaha yang berkesinambungan,” tegasnya kembaliii . #OmnibusLawTransparan
Lebih lanjutnyaa llagiii, Menaker menegaskan, #OmnibusLawTransparan RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari ikhtiar yang diambil pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.
"Pada intinya spirit omnibus law untuk UMKM adalah menyiapkan UMKM lebih siap bersaing tumbuh dripada sebelumnya. Jadi di omnibus law ada kemudahan yang diberikan, salah satunya kemudahan untuk perizinan, pendirian, pembiayaan, dan jaminan marketnya.
#OmnibusLawUntukUMKM Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, menyebut dengan adanya Rancangan Undang-undang Omnibuslaw bisa mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih siap bersaing daripada sebelumnya.
Dalam hal insentif fiskal dan pembiayaan, #OmnibusLawUntukUMKM omnibus law menyatakan bahwa dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
#OmnibusLawUntukUMKM "Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP),” seperti tertulis dalam draf itu
Namun bagi UMKM yang kegiatan usahanya berisiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain wajib memiliki NIB juga wajib memiliki sertifikasi standar atau izin. #OmnibusLawUntukUMKM
Tidak ada yang salah dengan membagikan hal-hal yang baik, agar yang lain mau ikut menyebarkan kebaikan juga..
Walaupun tidak dengan topik yang sama..
Fakta-fakta Tagar #OmnibusLawUntukUMKM 👇
https://t.co/lC5zRUwP9H
Kalian juga udah tau kan kalau omnibus law mempermudah para UMKM dalam perijinan begitu juga membuka akses pembiayaan dan memberikan perlindungan bagi UMKM. Selain itu semuanya akan lebih sederhana dan mudah
#OmnibusLawUntukUMKM
Pastikan produk usaha sektor kelautan dan perikanan #SahabatBahari terdaftar di UMKM ya. Simak yuk terkait kemudahan berwirausaha melalui RUU Cipta Kerja berikut.
#KKP#KKPGOID#OmnibusLawUntukUMKM
Terakhir, UU Cipta Kerja memberikan prioritas pasar terhadap produk UMKM. UMKM & Koperasi berkesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang & jasa pemerintah dengan alokasi paling sedikit 40%. #OmnibuslawUntukUMKM
UU Cipta Kerja memberikan prioritas pasar terhadap produk UMKM. UMKM dan Koperasi berkesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan alokasi paling sedikit 40%. #OmnibuslawUntukUMKM
Nahh kita harus tau nih untuk perijinan usaha yang diajukan oleh UMKM tidak dikenakan biaya loh, Itu semua karna omnibus law yang bikin semua jadi gak ribet lagi, Kerenn kan
#OmnibusLawUntukUMKM
#OmnibusLawUntukUMKM undang-undang sapu jagat (omnibus law) yang dianggapp bisa memuluskan investasi dinilai perlu juga melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, #OmnibusLawUntukUMKM melalui omnibus law pemerintah akan mempermudah izin UMKM maupun pendirian perseroan terbatas (PT) untuk perseorangan.
“Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor Rp100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak,” kata Nurdin, Senin 12 Oktober 2020. #OmnibusLawUntukUMKM